TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hermansyah (49),  warga Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling berencana akan menjumpai Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Jakarta dengan mengendarai sepeda miliknya.

Menurut Hermansyah yang sehari-hari berprofesi sebagai supir ini, keberangkatannya dijadwalkan pada Jumat (19/6/2015) nanti, yang dilepas oleh Pemerintah Kecamatan setempat.

“Niat saya menjumpai Presiden adalah untuk meminta bantuan 1 unit mobil pemadam kebakaran,” tutur Hermansyah didampingi 234 Solidirity Community kepada detikriau.org saat menjumpai Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa (16/6/2015).

Dijelaskan Hermansyah, tujuan dirinya meminta mobil pemadam kebakaran ini dikarenakan di daerahnya kerap kali terjadi kebakaran dan mobil pemadam kebakaran jarang datang untuk memadamkan api.

“Kalau kebakaran mobil pemadam dari Tembilahan jarang datang, kalaupun datang apinya sudah padam dan sudah banyak pula rumah yang terbakar,” terangnya.

Selain meminta mobil pemadam kebakaran, ia juga mengatakan ingin meminta perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Desa Mumpa, karena Ponpes tersebut hingga saat ini masih menumpang di tanah orang lain.

“Perjalanan ini nantinya memakan waktu sekitar 25 hari. Saya juga mohon do’a dan dukungan dari seluruh pihak, supaya perjalanan saya ini lancar, aman dan selamat hingga pulang kembali ke kampung,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi keinginan besar dari Hermasyah tersebut. Dani berharap Hermansyah dapat selalu sehat sehingga dapat mewujudkan niat tulus dan ikhlasnya bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

“Kita sangat mengapresiasi niat tulus dari lubuk hati yang paling dalam ini, semoga apa yang menjadi keluhan warga kita dapat didengarkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga dapat memperhatikan aspirasi dari masyarakat kita ini,” imbuhnya.(adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan nyatakan untuk kota Tembilahan, bulan Ramadhan tahun ini tidak ada lagi yang namanya pasar wadai. Hal itu diungkapkannya dalam rapat terbatas Forkopimda Kabupaten Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (15/6/2015) kemaren.

“Pasar wadai yang berkumpul satu tempat untuk tahun ini kita tiadakan saja, karena selain efeknya bikin macet, juga kurang memberikan kesan lebih,” ujar Wardan.

Kebijakan itu diutarakannya memandang sisi lain seperti masyarakat Tembilahan dibiarkan untuk membuka dagangan wadai secara bebas di depan rumah masing-masing. Namun pasar wadai juga tetap ada dibeberapa titik diantaranya pasar pagi, pasar kayu jati dan beberapa titik lainnya.

Yang jelas keseluruhan pasar tersebut bukan dispesialkan sebagai pasar wadai. Pada intinya, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini menginginkan suasana baru kota Tembilahan dibulan Ramadhan, meski sebelumnya masyarakat Tembilahan telah membudayakan pasar wadai setiap tahunnya.

“Terpenting kepada instansi terkait nantinya tetap mengkoordinir kondisi kota supaya tertib. Dengan suasana baru itu maka masyarakat bisa membeli wadai menu buka puasa dimana saja dan akan lebih tampak ramai kota kita ini,” imbuhnya.(mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Merasa dibodohi dan dibohongi oleh PT Agro Sarimas Indonesia (ASI), perwakilan 7 kelompok tani (poktan) di Kecamatan Kempas mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), untuk mengadukan nasib yang mereka alami sejak tahun 2010 lalu kepada perwakilan rakyat, Selasa (16/6/2015).

Kedatangan perwakilan 7 poktan Kecamatan Kempas, yakni Ketua Poktan Kuala Lemang, Hamzah didampingi Ifianpes ini disambut langsung Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam didampingi Ketua Komisi II, Amd Junaidi AN, Edi Gunawan dan Malian Gazali.

Ketua Poktan Kuala Lemang, Hamzah mengatakan, kedatangannya ini mewakili 7 poktan lainnya yang telah melakukan kerjasama dengan PT ASI dengan luas lahan plasma sekitar 464,89 Ha.

“Selama ini, kami tidak tahu bagaimana pola kerjasama yang diterapkan oleh pihak perusahaan, karena tidak sesuai lagi dengan apa yang mereka janjikan dulu,” tutur Hamzah seraya menjelaskan bahwa pola kemitraan yang ditawarkan sebelumnya, yakni 60 persen lahan masih milik petani dan 40 persen lahan milik perusahaan. Sedangkan pembagian hasilnya, 70 persen petani dan 30 persen perusahaan.

Selain itu, lanjut Hamzah, sertifikat tanah yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan tidak kunjung diberikan serta pembagian hasil perkebunannya juga tidak jelas karena para petani hanya dibayarkan begitu saja, tanpa ada rinciannya.

“Harapan kami, pola kerjasama ini bisa diperbaiki dan lebih diperjelas lagi sehingga kami tidak dirugikan seperti sekarang ini. Namun jika tidak bisa diperbaiki, tolong dikembalikan apa yang menjadi milik kami. Tapi jika tidak juga, maka kita terpaksa mengambil tindakan tegas,” kata Hamzah.

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam menyatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan ini, jelas-jelas pembodohan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, harus segera ditindaklanjuti oleh Komisi II DPRD, dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan PT ASI.

“Kita akan tanya sejauhmana pola kemitraan yang sudah dilaksanakan selama ini, apakah sesuai dengan komitmen awal atau tidak. Kita tidak mau dengar, ada perusahaan yang hanya memberikan janji manis pada awalnya dan pahit di akhirnya serta tidak berpihak kepada petani,” tegas politisi dari Partai PKB Inhil ini.

Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD, Amd Junaidi AN meminta agar PT ASI dapat segera mengklarifikasi dan meluruskan permasalahan ini, karena pola kemitraan harusnya menguntungkan kedua belah pihak bukan kerjasama yang tidak jelas seperti saat ini.

“Dari laporan yang diterima tadi kita ketahui sejak tahun 2010, untuk 1 hektar kebun sawit para petani hanya mendapat Rp 100 ribu pertiga bulannya. Inikan jelas pembodohan terhadap masyarakat kita,” terang politisi dari Partai Golkar Inhil ini.

Untuk itu, lanjut Junaidi, pihaknya meminta kepada Pemkab Inhil agar meninjau kembali seluruh izin perusahaan perkebunan yang telah dikeluarkan, khususnya terhadap pola kemitraan yang terjalin antara perusahaan dan petani, sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi.

“Peninjauan ini jangan ditunda-tunda dan dibiarkan begitu saja, Pemkab Inhil harus segera mengambil tindakan dalam penyelesaian persoalan tersebut, tunjukan spirit baru yang selama ini digadang-gadangkan itu,” pungkasnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) TM Syaifullah katakan rumah makan dibenarkan untuk dibuka disiang hari pada bulan Ramadhan.

“Berdasarkan edaran dari Pusat, rumah makan tidak ada masalah buka disiang hari,” ujarnya saat menyampaikan ekspos pada rapat terbatas Forkopimda Kabupaten Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (15/6/2015) kemaren.

Ia menambahkan, ada beberapa alasan kenapa dibebaskan rumah makan tetap beroperasional disiang hari selama bulan ramadahan, jika dilarang dan pemilik rumah makan tetap juga beraktifitas dengan hanya menutup tanggung buktinya malah tampak lebih banyak pengunjungnya.

“Yang jelas tahun ini rumah makan bebas terbuka lebar tanpa ada larangan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Agama RI,” tutupnya. (mirwan)

“Bersegeralah memohon ampunan kepada Allah SWT, karena hal itu menjadi kunci memasuki Bulan Suci Ramadhan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Halal bi Halal menyambut tibanya Bulan Suci Ramadhan 1436 H, di aula Wijaya Kusuma Kantor Diskes, Jalan M Boya Tembilahan, Selasa (16/6/2015).

Perhelatan religius yang menghadirkan Al Ustadz Rukhiyat ini, dihadiri oleh Sekretaris Diskes, Ridwan Mkes, pejabat eselon III dan IV di lingkungan Diskes dan Puskesmas di Kota Tembilahan dan Tembilahan Hulu, para PNS dan honorer, serta Dharma Wanita di lingkungan Diskes Inhil.

Sekretaris Diskes Inhil, Ridwan dalam sambutannya berharap agar momentum tersebut dapat dijadikan sebagai wadah untuk mempererat tali silaturrahmi dan saling bermaafan antar sesama menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan.

“Semoga kita semua dapat mempersiapkan diri dengan baik saat menyambut datangnya bulan puasa yang penuh berkah ini, serta tetap mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal,” tutur Ridwan.

Sementara itu, Al Ustadz Rukhiyat dalam tausiyahnya mengajak seluruh yang hadir, untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar selama hampair satu bulan guna memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

“Mudah-mudahan kegiatan ini termasuk dalam salah satu kemuliaan Ramadhan,” terangnya.

Selanjutnya, Al Ustadz Rukhiyat berpesan agar seluruh umat Islam dapat melakukan berbagai persiapan menjelang masuknya Bulan Suci Ramadhan ini yaitu dengan bersegera memohon ampunan kepada Allah SWT, karena hal itu menjadi kunci memasuki Bulan Suci Ramadhan. (adi/adv)

“Ada 3 kelompok manusia yang tidak diterima amal ibadahnya di Bulan Ramadhan, yakni anak yang durhaka kepada orang tua, tetangga yang jahat kepada tetangganya, suami yang zalim kepada isteri ataupun sebaliknya. Untuk itu, jika kita termasuk dalam salah satu golongan ini, maka bersegeralah memohon ampunan kepada Allah SWT dan saling memaafkan antar sesama,” imbuhnya.(adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati HM Wardan didampingi Sekda Inhil, Asisten III, Kepala BKD dan Sekretaris Inspektorat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di 5 kantor SKPD, Selasa (16/6/2015).

Kelima SKPD tersebut yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) dan terakhir Dinas Cipta Karya.

Bupati mengatakan, Sidak kali ini dalam rangka melihat kesiapan sejumlah SKPD tersebut dalam mengejar progres tahun 2015, karena katanya saat ini sudah berada ditriwulan ke-2, sementara bobot pekerjaan baru berkisar kurang lebih 30 persen.

“Lima SKPD ini dari hasil presentasinya terkait kontraktual dan lelang baru berkisar kurang lebih 30 sampai 40 persen, sedangkan kita sudah berada pada triwulan kedua, artinya pada bulan Agustus mendatang sudah masuk pada pengerjaannya yang bersifat pekerjaan fisik,” tukas Wardan.

Bupati menargetkan pekerjaan berbagai kegiatan tahun ini haruslebih baik dibandingkan i tahun-tahun sebelumnya. Sebab itu, ia terpaksa menggesa pekerjaan SKPD yang dinilainya masih jauh dari target. Tidak hanya itu, ia juga menyatakan akan melakukan rapat evaluasi secepatnya terhadap sejumlah SKPD tersebut.(mirwan/advertorial)