TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh pihak terkait yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk turut bersama-sama dalam memberdayakan keberadaan Posyandu di wilayahnya masing-masing.

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, Suhariani SKM kepada detikriau.org di kantornya, Jalan M Boya Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Suhariani, Posyandu adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

“Jadi, Posyandu bukanlah milik petugas kesehatan ataupun Diskes. Karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari seluruh lintas sektor,” tambahnya.

Selanjutnya, Suhariani meminta kepada seluruh petugas kesehatan dan pengurus Posyandu yang ada di Negeri Seribu Parit, untuk terus meningkatkan kinerja dan jalinan kerjasama antar lintas sektor terkait.

“Ini semua, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, guna mewujudkan Kabupaten Inhil yang sehat,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan Bulan Agustus tahun 2015, maka diharapkan dana program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dapat segera dicairkan, sehingga bisa langsung dilaksanakan pekerjaannya.

Hal itu disampaikan Plt Sekda Inhil, H Fauzar usai memimpin rapat terbatas, guna membahas terkait persoalan dana desa, yang hingga kini belum ada satupun yang cair dan terealisasi, Kamis (6/8/2015).

Rapat terbatas yang digelar di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan ini, diikuti Asisten III Setda, Afrizal, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), H Yulizal, sejumlah pejabat eselon dan camat se-Kabupaten Inhil.

Dikatakan Fauzar, seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program DMIJ, harus bekerja dengan lebih giat lagi, guna mempercepat pencairan dana program yang menjadi unggulan Pemkab Inhil selama 5 tahun ini.

“Keterlambatan pencairan dana ini telah memasuki masa triwulan ketiga di tahun 2015, karena itu harus disikapi secara serius oleh seluruh stakeholder terkait,” tutur Fauzar.

Dijelaskan Fauzar, keterlambatan ini disebabkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan alokasi dana desa, namun hal itu telah didiskusikan dengan berbagai pihak yang ada.

“Diharapkan, dana desa ini bisa secepatnya dicairkan, supaya berbagai program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal hingga akhir tahun nanti,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal juga berharap kepada seluruh SKPD terkait, untuk dapat membantu kelancaran pencairan dana desa ini, sesuai dengan keputusan Dirjen yang mengimbau kepada seluruh instansi agar tidak mempersulit pencairan dana desa.

“Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan ke depan seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Inhil, untuk dapat bekerjasama dan membantu proses pencairan dana desa, karena desa merupakan ujung tombak kemajuan di setiap daerah,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diingatkan, untuk berhati-hati serta tidak melakukan berbagai hal yang melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, terutama dalam pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat menerima laporan dari sejumlah Kades di Kabupaten Inhil, terkait dengan belum cairnya dana program DMIJ tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Yusuf, dalam penerapan dan realisasi program DMIJ di lapangan, setiap Kades akan diminta pertanggungjawabannya, khususnya terhadap apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan.

“Jadi, hendaknya dalam melakukan setiap kegiatan, harus berdasarkan hasil musyawarah desa,” tutur Yusuf.

Dijelaskan Yusuf, apabila desa menginginkan dana pembangunan yang besar, maka desa harus mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dan benar, serta fungsikan keberadaan perangkat dan kantor desa.

“DMIJ merupakan program pemberdayaan, dan yang tersebut di atas adalah indikator-indikator yang mempengaruhi kesuksesan program ini di lapangan,” terang Yusuf.

Oleh karena itu, politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini mewanti-wanti kepada seluruh pihak terkait, mulai dari Pemerintah Daerah (Pemda), Kades hingga Pendamping Desa agar tidak keluar dan melenceng dari apa yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program DMIJ. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Mardiono (31) warga desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dihadang 2 orang laki-laki tak dikenal menggunakan sepeda motor saat diperjalanan, tepatnya di Barak Aceh wilayah kebun sawit BM desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Inhil, Rabu (5/8/2015) malam, sekitar pukul 20.00 WIB.

Waktu itu, mobil yang dikendarai Mardiono, suzuki cerry warna hitam BM 8481 BG dengan ciri-ciri ada tulisan MARTIN di kaca depan mobil. sedang membawa 2 anak-anak, Ali (17) dan Srimuliani (15).

Berdasarkan keterangan Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui PAUR Humas Polres, Iptu Warno Akman, Jum’at (7/8/2015) bahwa pelaku itu membawa kabur mobil milik si pedagang, dan terdapat di dalamnya seorang bocah perempuan atas nama Srimuliani.

Kronologisnya, disaat korban pulang dari berdagang di dusun Semaran, sesampainya di TKP, pelaku menghadang dan langaung menyerang. Waktu itu si pengendara mobil diancam dengan senjata tajam milik pelaku ke lehernya. Karena merasa terancam, si pedagang ini pun tak melawan dan memilih diikat tangan oleh pelaku. Namun Ali, penumpang mobil waktu itu berhasil kabur menyelamatkan diri.

“Disaat pelaku membawa mobil dan sampai di KM 63 Kecamatan Sakernan Muaro Jambi, Mardiono diturunkan ke jalan, mobil beserta anak perempuan dibawa kabur oleh pelaku,” kata Warno.

Setelah diturunkan dari mobil, Mardiono langsung ke Mapolsek setempat dan diarahkan ke Subsektor Sencalang.

“Kini, pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.” Tandas Warno. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Inhil di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (6/8/2015) kemaren.

Penyerahan SK tersebut dilaksanakan dengan pengangkatan sumpah dan janji. Dimana, 25 PNS itu merupakan hasil penerimaan CPNS jalur umum formasi tahun 2013 lalu dengan rincian jumlah tenaga guru 10 orang, tenaga kesehatan 11 orang dan tenaga teknis 4 orang.

Bupati dalam sambutannya mengatakan, penyerahan SK ini tidak hanya sekedar seremonial belaka. Akan tetapi sebagai gerbang awal dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Maka dari itu diharapkan kepada eluruh PNS yang baru itu untuk betul-betul mengabdi kepada Negara.

“Serta harus memahami betul item-item sumpah dan janji yang baru di ucapkan yang tidak hanya disaksikan oleh manusia tetapi disaksikan oleh yang maha kuasa. Terakhir saya harapkan tunjukan semangat dan spirit harus tetap kita jaga dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara dan pelayan Masyarakat,” imbuhnya.

Pada penyerahan SK itu, tampak dihadiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Inhil H Syaifuddin serta sejumlah pejabat eselon lainnya. (mirwan/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org)  – Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Azhari mengaku menerima laporan dari sejumlah Madrasah dibawah naungannya bahwa masih ada yang belum terima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal, daana BOS itu telah dikucurkan pihak Provinsi beberapa waktu lalu langsung ke rekening Madrasah yang bersangkutan mulai jenjang MI, MTs hingga MA.

“Ada beberapa Madrasah, hingga hari ini jumlahnya hampir 10 Madrasah, baik dari jenjang MI MTs dan MA yang telah melaporkan kalau anggaran BOS belum masuk rekening mereka,” ungkapnya melalui Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Inhil, H Jisman Arif kepada awak media di ruang kerjanya, Jum’at (7/8/2015).

Menurutnya, itu bagi yang telah melapor, dikabarkan masih ada katanya beberapa Madrasah yang belum datang melapor terkait belum diterimanya BOS tersebut. Ia menyebutkan ada beberapa penyebab gagalnya masuk anggaran tersebut, diantaranya seperti keterlambatan mengirim RKA ke Kanwil Provinsi oleh Madrasah yang bersangkutan, kedua juga bisa disebabkan karena kesalahan dalam penyusunan rekap pencairan, atau bisa juga karena penyebab lainnya.

Atas adanya hal tersebut, pihaknya akan mengupayakan kesuksesan pencairan, terlebih dahulu akan dilakukannya dengan menginventarisir madrasah-madrasah yang belum menerima. Setelah itu dikoordinasikannya ke Kanwil Provinsi Riau.

Dengan demikian ia meminta kepada seluruh lembaga pendidikan dibawah naungannya untuk mensegerakan melaporkan ke Kemenag Inhil agar secepatnya pekerjaan pencairan dilakukan.

“Bagi yang belum menerima, saya minta dalam seminggu kedepan sudah selesai mengurus. Sebab jika lambat bisa beresiko tidak cair sama sekali,” tandasnya.

Sekedar diketahui, penutupan pencairan anggaran oleh KPPN Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2015. Kata Jisman, proses pencairan itu memakan waktu yang cukup lama, sebab mengejar waktu sebelum penutupan anggaran itulah ia minta dikoordinasikan secepatnya.

Sementara itu, salah satu Kepala MI di Inhil yang belum menerima anggaran BOS, Pahrurrazi saat dikonfirmasi mengaku menyesalkan atas peristiwa ini, padahal katanya saat melakukan penyusunan rekap pencairan BOS itu tepat waktu, bahkan selalu berkoordinasi kepada pihak Kemenag Inhil. Hasil rekap, telah tidak diragukan lagi oleh Kemenag Inhil. “Tapi kok tak masuk ya dananya ke rekening Madrasah kami,” ujarnya. (mirwan)