TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebelum dilakukan rujukan lebih lanjut ke Rumah Sakit, masyarakat pemegang Kartu BPJS dan Jamkesda harus dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dasar terlebih dahulu, yakni Puskesmas di wilayahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen Msi saat berbincang dengan detikriau.org di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015).

Dikatakan Matzen, jika masyarakat atau pasien pemenang Kartu BPJs dan Jamkesda ingin mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut di Rumah Sakit, maka harus meminta surat rujukan ke Puskesmas di wilayah tempat tinggalnya.

“Sedangkan bagi masyarakat yang belum masuk dalam kepesertaan BPJS dan Jamkesda, diharapkan mengurus BPJS Mandiri di Kantor Cabang Tembilahan,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun anggaran 2015 ini, sekitar 40 persen dari kuota penerima program Jamkesda di Kabupaten Inhil telah diintegrasikan ke JKN dan sisa kuota tetap sebagai peserta Jamkesda.

“Dari kuota peserta Jamkesda sebanyak 145 ribu jiwa, yang diintegrasikan ke JKN setelah diverifikasi adalah sebanyak 43.914 jiwa, dan langsung mendapat Kartu BPJS. Sedangkan sisanya, masih tetap ditanggung Jamkesda,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan dan Jamkesmas Diskes Inhil, drg Enni Kholisatun.

Adapun sasaran dari program ini, adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, yang termasuk dalam kepesertaan Jamkesda, di luar peserta JKN (pemegang Jamkesmas dan peserta JKN Mandiri). (adi/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Lakukan Inspeksi Mendadak ( Sidak) Dipuskemas Bagan Punak, Kecamatan Bangko Pada ( Sab.08/08/15) , Plt Sekda ‎ Drs.H.Surya Arfan Msi kecewa melihat kantor Puskemas dalam keadaan terkunci dan tidak ada pelayanan.

Kecewa tidak disiplin,Usai Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Riau Ke – 58 yang diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Rokan Hilir Jalan Merdeka,( 10/08/15), BKD Kumpulkan seluruh pegawai dan Honorer Puskemas Bagan Punak. Mereka dikumpul untuk diberi arahan oleh Plt Sekda.

Dalam Arahannya, Surya Arfan mengungkap perasaan sangat kecewa dengan kinerja pegawai/Honorer Puskesmas yang tidak disiplin dengan waktu.

“‎Kalian tahu,mengapa kalian semua dikumpulkan, itu karena kalian telah melanggar peraturan dan tidak disiplin. Kalian pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Saya sidak jam 13.30, namun kantor sudah dalam keadaan digembok, jadi kami mau tanya mengapa jam segitu kantor sudah tutup.” Lontarkan Plt Sekda.

Surya berharap, kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Peringatan ini menurutnya berlaku untuk semua puskesmas yang ada di rokan hilir.”jangan buat kebijakan sendiri,ini suatu pelanggran, khusus puskesmas, tetap masuk hari sabtu, sistem shif, apa yang terjadi dipuskemas bagan punak, jauh dari harapan,”‎ Kesalnya.

Selain tidak ditemukan orang saat sidak,Surya Juga kesal dengan keadaan kantor puskesmas yang tidak bersih.‎”Ketika saya mengintip kedalam ruangan, didalamnya saya lihat ada gerobak dan ban bekas, puskesmas itu identik layak dengan keindahan, coba nanti kalian lihat,layak ngak puskesmas seperti itu. Saya sangat kecewa sekali.” kesalnya lagi.

Ditempat yang sama,Kepala BKD,Roy Azlan meminta semua pegawai/honorer puskesmas bagan Punak untuk disiplin dan tidak melanggaran aturan yang ada. Ia berpesan agar ini menjadi efek jera bagi seluruhnya, BKD akan memberi surat teguran tertulis kepada seluruh pegawai/honorer puskesmas bagan punak.

“untuk menindak lanjuti perintah beliau, BKD minta absen dan pegawai/honerer membuat surat pernyataan.” ujar roy. (tris)

Bagansiapiapi (detikriau.org) -Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp buka sec‎ara resmi Bimbingan Teknis ( Bimtek) Pelaksanaan Alokasi Dana Kepenghuluan ( ADK) Dan Dana Kepenghuluan ( DK) Angkatan II Tahap pertama yang dilaksanakan di kecamatan Bagan sinembah, (10/08/15).

Suyatno dalam sambutannya ‎ Berharap nantinya jangan ada pemotongan saat proses dana ADD cair karena itu dinilai sangat menghambat proses pekerjaan dilapangan.

“salah satu poin yang ingin saya sampaikan yakni mengenai potong memotong. itu tidak ada dalam kamus manapun. Saya sudah banyak menerima laporan, jika ada potong memotong, tolong dibenah. Jika tidak ada,j angan dilakukan.”pintanya

Selain daripada itu,Suyatno juga menyampaikan bahwa tahun 2016 mendatang Pemerintah Provinsi Riau Akan mengelontorkan dana sebesar‎ 150 Milyar. Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan Infrastruktur Jalan.

“Saat acara dibagan batu, Plt gubernur menyampaikan dana itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan Jalan kuning, Pujud dan jalan lintas pesisir.”Ucapnya.

Untuk Desa, sambung Orang Nomor Satu di Rohil Itu, Gubenur Riau juga akan mengelontorkan dana Perdesa sebesar Rp500 Juta. Dana itu akan dimanfaatkan untuk keperluan desa, agar desa bisa mandiri dan masyarakat sejahtera.

Kegiatan tajaan Badan Pemberdayaan Masyarakat ( Bapemas) Rohil yang berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 10 sampai tanggal 14 Agustus itu dipusatkan  digedung serbaguna, Jalan Utama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan BPKP Riau serta diikuti oleh Peserta dari Penghulu/Lurah Se Kabupaten Rohil.

Hadir Pada Pembukaan Bimtek, Ketua DPRD‎ Nasruddin Hasan,Wakil Bupati Erianda.SE,Plt. Sekda Surya Arfan dan Kepala Dinas/Badan/Kantor Dilingkungan pemerintah kabupaten rokan Hilir.(tris/adv)

PEKANBARU (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan turut mengikuti apel dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau yang ke-58 di halaman kantor Gubernur Riau yang langsung dipimpin oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandy Rachman, Minggu (9/8/2015).

Atas nama Pemkab Inhil, Wardan mengucapkan tahniah atas hari jadi Provinsi Riau tahun 2015 ini. Menurut Wardan, dari HUT bumi lancang kuning ini sudah dapat dirasakannya perkembangan pembangunan disegala bidang.

“Mudaha-mudahan persatuan dan kesatuan yang sudah kita pupuk sebagai masyarakat Riau yang selama ini sudah membangun Provinsi Riau tetap bisa terjalin dalam rangka kemajuan Pembangunan Provinsi kedepan,” katanya.

Untuk itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini mengharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Inhil tetap berkomitmen mendukung budaya-budaya Riau di tengah pesatnya perkembangan zaman, salah satunya tetap mendukung Provinsi Riau sebagai pusat budaya melayu dunia. (humas/mirrwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dari keseluruhan kuota peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), sebanyak 43.914 jiwa telah diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menerima kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi (Kasi) Pembiayaan dan Jamkesmas, drg Enni Kholisatun usai mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Riau ke-58, yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Minggu (9/8/2015).

Dikatakan Enni, sesuai denan tujuan terbentuknya JKN, dimana pada tahun 2019 mendatang seluruh peserta Jamkesda harus sudah terintegrasi ke dalam JKN.

“Untuk Provinsi Riau, berdasarkan kesepakatan antara Gubri dengan seluruh kepala daerah kabupaten dan kota, untuk mengintegrasikan peserta Jamkesda secara bertahap ke JKN,” turur Enni.

Oleh karena itu, pada tahun ini sekitar 40 persen dari kuota Jamkesda diintegrasikan ke JKN dan sisa kuota tetap sebagai peserta Jamkesda.

“Dari kuota peserta Jamkesda sebanyak 145 ribu jiwa, yang diintegrasikan ke JKN setelah diverifikasi adalah sebanyak 43.914 jiwa, dan langsung mendapat Kartu BPJS. Sedangkan sisanya, masih tetap ditanggung Jamkesda,” terang Enni.

Selanjutnya, sempena peringatan HUT Provinsi Riau tahun 2015 ini, diserahkan secara simbolis Kartu BPJS dan Kartu Jamkesda yang baru kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Sasaran dari program ini, adalah masyarakat miskin dan tidak mampu, yang termasuk dalam kepesertaan Jamkesda, di luar peserta JKN (pemegang Jamkesmas dan peserta JKN Mandiri),” imbuhnya.

Untuk diketahui, peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke JKN ini berdasarkan data dari desa, yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan diajukan ke BPJS, untuk dilakukan verifikasi ulang agar tidak terjadi keanggotaan ganda. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada seluruh Pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), untuk menyiapkan kader-kader yang faham dan mengerti bagaimana cara membuat serta mengurus administrasi desa.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi saat berbincang dengan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Ferryandi, setiap desa harus mempunyai kader yang memang benar-benar siap untuk melakukan proses administrasi, khususnya dalam mengelola dana pembangunan desa, yang kedepannya akan semakin besar dan banyak.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini, setiap desa telah diberi kewenangan penuh dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan,” tutur Ferryandi.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil ini, mau tidak mau seluruh aparatur desa terkait harus mulai belajar dan mengerti, seperti apa membuat surat dan administrasi lainnya.

“Dengan begitu, akan menjadi jelas dan kita tidak bingung lagi dengan hal-hal yang harus diurus dan dilengkapi dalam proses administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan lain sebagainya,” imbuhnya. (adi/adv)