TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Wilayah (Pomwil) ke-XIII Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X Tahun 2015 di GOR Universitas Negeri Padang (UNP) pekan kemaren, mahasiswa Universitas Islam Islam Indragiri (UNISI) berhasil memenangkan cabang Bulu Tangkis Ganda Putra.

Atas kemenangan itu, kedua mahasiswa ini akan mewakili Kopertis Wilayah X yakni seluruh perguruan tinggi swasta di Sumatra Barat, Jambi, Riau dan Kepri pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) Ke-XIV tahun 2015, tepatnya bulan November mendatang di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Provinsi Aceh.

Rektor UNISI Dr R Sri Handayani,SE,MM melalui Kabag Humas UNISI, Fahyunani Zaini saat dikonfirmasi awak media, Kamis (13/8/2015) mengaku sangat bangga. Bagaimana tidak, ajang kompetisi olahraga perguruan tinggi swasta pada jenjang nasional mampu diraih mahasiswanya.

“Alhamdillah, prestasi dari hasil upayanya sangat membanggakan, dan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan suport oleh dewan pembina Yayasan Tasik Gemilang beserta pengurus yayasan dan seluruh jajaran Rektor UNISI,” katanya yang akrab dengan sapaan Yunan.

Dari kemenangan tersebut merupakan prestasi yang sejalan dengan studi perkuliahan. Sebab, kedua mahasiswa itu, yakni Azri dan Ardi berasal dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (Penjaskesrek) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) MJ Verman menyampaikan, pada tahun 2016 mendatang kantor kependudukan itu akan terima bantuan 2 mesin cetak KTP Elektronik atau e-KTP dari pemerintah pusat.

“Iya, tahun depan Disdukcapil Kabupaten Inhil dicanangkan dari pusat mengirimkan 2 mesin cetak lagi untuk menambah kekurangan alat percetakan e-KTP warga asal Inhil,” sampaikan MJ Verman, Rabu (12/8/2015) kemaren.

Menurutnya, mesin cetak yang ada ini dinilai sangat minim, karena hanya memiliki 2 mesin cetak rekaman data penduduk. Saat ini saja contohnya, dari 77 ribu rekaman data e-KTP pada periode 2012-2014 lalu, masih ada sekitar 62 ribu rekaman belum tuntas.

Lambatnya penyelesaian cetak data penduduk tersebut salah satunya terhambat minimnya fasilitas mesin cetak.Dimana, dari angka 77 ribu rekaman itu merupakan sisa yang belum dicetak oleh pusat. sejak awal tahun 2015, Disdukcapil Inhil melakukan percetakan sendiri dengan jumlah mesin seadanya.

“Itulah yang menjadi kendala kami, kekurangan mesin cetak sehingga penyelesaiannya percetakan e-KTP tidak bisa didesak,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari fasilitas 2 mesin cetak itu, masing-masingnya hanya mampu mencetak 100 lembar e-KTP perharinya, itupun dalam kondisi pekerjaan lancar maksimal.

“Sebab itulah bagi masyarakat yang baru melakukan pendataan ataupun rekaman pada tahun 2015 ini terpaksa harus menunggu lebih lama lagi, karena kita lebih mengutaman rekaman data penduduk yang tertunda tahun lalu,” ujarnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membantu mengupayakan perbaikan kerusakan perkebunan masyarakat. Langkah tersebut berupa penyerahan 3 unit alat berat Eksavator kepada kecamatan Mandah, Kuala Indragiri (Kuindra) dan Kecamatan Reteh.

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Bupati Inhil HM Wardan didampingi Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Inhil H Mukhtar T secara simbolis kepada masing-masing camat di lapangan Gadjah Mada, Tembilahan, Rabu (13/8/2015).

Berdasarkan penuturan Bupati, penyerahan alat berat itu diperuntukkan untuk memperbaiki kerusakan perkebunan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menurutnya merupakan langkah efesien dan tepat untuk mengatasi kerusakan perkebunan kelapa masyarakat jika dibandingkan harus menggunakan cara kontraktual.

“Tentunya masing-masing kecamatan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Terutama camat, ia harus bisa merangkul kelurahan dan desa secara bergiliran ataupun cara lainnya yang dinilai baik untuk memfungsikan sebagaimana mestinya, yang terpenting untuk perbaikan kebun kelapa masyarakat yang telah banyak rusak terkena intruksi air laut,” katanya.

Disamping itu, ia menerangkan dibantunya ke 3 kecamatan disebabkan kerusakan perkebunan kelapa masyarakat di 3 kecamatan tersebut yang paling parah disbanding kecamatan lainnya di Inhil. Dimana, jumlah ruas kerusakan perkebunan di kecamatan Mandah telah mencapai 13.429 hektar, kecamatan Kuindra 12.566 hektar dan Reteh 12.401 hektar.

Oleh sebab itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang dengan semangat membuat satu trobosan memanfaatkan alat-alat berat milik Pemkab Inhil, tak harus melalui prosedur yang berbelit-belit. Cukup katanya melakukan titik koordinasi dengan masing-masing pimpinan kecamatan.

“Jadi, melalui alat berat ini kita bisa membangun tanggul, bisa membuat tali air dan kemudian nanti bisa kita lengkapi pembuatan pintu klepnya,” tandas Wardan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Mukhtar T saat dikonfirmasi meneraangkan bahwa penggunaan alat itu tergantung kebijakan pihak kecamatan itu sendiri, jikapun kedepan masyarakat tidak ingin menunggu anggaran operasional dari pemerintah, maka alat itu bisa langsung dimanfaatkan, hanya saja pendukung operasional ataupun pengoperasiannya saja lagi dikondisikan oleh masyarakat setempat, pada intinya kebijakannya ada di kecamatan. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), untuk segera menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh seluruh masyarakat di Negeri Seribu Parit.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam saat melakukan Reses II di Kecamatan Tembilahan Hulu, yang dipusatkan di halaman Kantor Lurah Tembilahan Hulu, Kamis (13/8/2015).

Dikatakan Dani, dari hasil Reses yang dilakukan di sejumlah wilayah di daerah pemilihan (dapil) 1 Kabupaten Inhil, diketahui bahwa permasalahan infrastruktur dan pertanian yang paling banyak disorot dan dikeluhkan oleh masyarakat.

“Pada intinya, keluhan masyarakat hampir sama. Tapi yang paling menonjol itu adalah masalah infrastruktur dan pertanian. Jadi, inilah yang harus menjadi perhatian Pemda,” tutur Dani.

Selanjutnya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berjanji akan menindaklanjuti hasil reses tersebut dengan melakukan pembahasan bersama jajarannya untuk kemudian ditetapkan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD dan disampaikan ke Pemkab Inhil melalui Bappeda.

“Semua aspirasi yang disampaikan ini akan dibahas lebih lanjut, guna menetapkan apa-apa saja yang menjadi prioritas dan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat yang harus secepatnya dipenuhi,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan evaluasi kemitraan antara bidan dengan dukun bayi di wilayah UPT Puskesmas Pengalihan Keritang, Rabu (12/8/2015).

Kegiatan yang digelar di aula UPT Puskesmas Pengalihan Keritang ini, dihadiri perwakilan lintas sektor terkait, serta diikuti 19 bidan dan 23 dukun bayi di wilayah setempat.

Kepala Diskes Inhil, DR Hj Alvi Furwanti Alwie melalui Kepala Seksi KIA, KB dan Gizi, Siti Munziarni mengatakan, untuk meningkatkan jumlah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Negeri Seribu Parit ini, maka salah satunya adalah melalui program kemitraan antara bidan dengan dukun bayi.

“Jadi, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kemitraan antara bidan dengan dukun bayi yang sudah dilakukan sosialisasi pada tahun 2014 lalu,” tutur Siti Munziarni.

Dijelaskan wanita yang akrab disapa Imun ini, mengingat semua ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi berisiko terhadap terjadinya kematian, maka ibu dan anak harus diperiksa oleh tenaga kesehatan yang memang berkompeten di bidangnya.

Oleh karena itu, lanjut Imun, kegiatan kemitraan ini tidak akan berjalan sesuai dengan baik dan sesuai harapan jika tanpa adanya dukungan dari seluruh lintas sektor terkait seperti pelaksanaan pertemuan kemitraan bidan dengan dukun bayi yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Pengalihan Keritang ini.

“Kepada seluruh Kepala UPT Puskesmas diharapkan memaksimalkan pelaksanaan program ini, melalui peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya, sejauhmana program kemitraan sudah berjalan, yang ditandai dengan semua persalinan bisa ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten,” imbuhnya. (adi/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Panitia Pengawas (Panwas ) Rohil Tertibkan Kembali APK Milik Salah Satu Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Masih banyaknya Alat Peraga Kampanye (APK) milik pasangan balon Bupati dan Wakil Bupati Rohil yang kembali marak dipasang oleh Tim Kampanye membuat Panwas Rohil harus bekerja keras untuk melakukan penertiban kembali.

“Insya Allah kita akan melakukan penertiban APK kembali setelah penertiban sebelumnya pada bulan Ramadhan kemarin,” terang Jaka Abdillah Ketua Panwas Rohil.(Kam.13/08/15)

Menurutnya,Pemasangan APK milik pasangan balon Bupati dan Wakil itu mengindikasikan masih lemahnya pengetahuan Tim Kampanye yang dimiliki oleh para balon tersebut.

Oleh karenanya,Panwas Rohil akan melakukan penertiban untuk kedua kalinya pada hari Sabtu,(/13/15/8) secara serentak disemua kecamatan. Pihaknya berharap Tim Kampanye balon Bupati dan Wakil Bupati dapat menertibkan sendiri APK yang telah terpasang, Sehingga nantinya tidak perlu ditertibkan oleh Panwas.

Disamping itu, Panwas Rohil Juga meminta KPU Rohil untuk serius meminta surat pernyataan mengundurkan diri dan pernyataan berhenti bagi anggota DPRD, PNS/ASN dan TNI yang belum menyerahkan, karena Panwas mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sampai saat ini surat tersebut belum dilampirkan dalam berkas persyaratan calon.

“Kita minta KPU mau lebih terbuka mengenai informasi ini, karena sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 18/KPU/IV/2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di KPU harusnya dikecualikan buat Panwas, karena kita sama-sama Penyelenggara Pemilu” terang Jaka.

Tambahnya,Panwas bertugas mengawasi terlaksananya pemilihan sesuai dengan tahapannya jadi jangan alergi ketika Panwas melakukan tugasnya untuk mengawasi apa saja yang sudah dikerjakan KPU karena memang sudah seharusnya dan masyarakat dapat mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Panwas sehinggga ada check and balance.(tris)