TEMBILAHAN (detikriau.org) – FraksiPKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyoroti dan mempertanyakan realisasi target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah digaungkan oleh Bupati HM Wardan selama ini dan sampai sekarang belum terwujud.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna keenam masa persidangan II tahun sidang 2015, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, yang digelar di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi para Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Mariyanto dan Syahruddin ini, dihadiri langsung oleh Bupati, HM Wardan dan Plt Selda, H Fauzar serta diikuti sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Herwanissitas saat itu. Dikatakannya, pasca pendirian BPK di Indonesia, Pemkab Inhil belum pernah sekalipun mendapatkan predikat WTP dan hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Contohnya saja pada LKPJ tahun anggaran 2014 lalu, lanjut Herwanissitas, Pemkab Inhil kembali meraih WDP. Ini membuktikan kurangnya keseriusan dalam mewujudkan target WTP, seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Inhil.

“Jadi, kami ingin mempertanyakan, tahun berapa target WTP ini bisa diperoleh dan bagaimana caranya,” tutur Herwanissitas.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Wardan mengakui bahwa memang tidak mudah mencapai predikat WTP, namun pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin, dalam upaya mewujudkan opini WTP dari BPK.

“Perlu komitmen konkrit untuk mewujudkannya. Karena itu, seluruh kelemahan dan kekurangan yang ada selama ini harus kita perbaiki dan dituntaskan secara bersama-sama,” pungkasnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyebutkan bahwa pandangan umum ketujuh fraksi pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Inhil merupakan masukan untuk Pemkab Inhil.

Menurutnya pula, rapat yang membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 tersebut merupakan himpunan dari semua SKPD terkait. Dimana, pada tanggapan umum fraksi terhadap pembahasan itu diakuinya ada beberapa hal yang menjadi PR Pemkab.

“Diantaranya seperti untuk mewujudkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedepan bisa terwujud sesuai dengan penyampaian salah satu tanggapan umum fraksi,” kata Wardan usai mendengarkan pandangan fraksi-fraksi rapat paripurna DPRD Kabupaten Inhil, Senin (24/8/2015).

Selain itu masih ada beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan Pemkab untuk dilaksanakan kedepan.(mirwan/adv)

TANAH MERAH (detikriau.org) – AR (25) warga Lorong Sadar RW 02 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dibekuk polisi disaat sedang asik menonton orgen tunggal di desa setempat, Ahad (23/8/2015) malam, sekitar pukul 20.00 WIB.

Penangkapan AR ini karena tsk terlibat kasus tindak pidana penganiayaan terhadap Mukhtar (25) warga jalan Pelita desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah pada tanggal 7 Agustus 2015 lalu, sekitar pukul 02.00 WIB di jalan Ampera desa setempat.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, AR ini telah membacok korban dengan menggunakan parang. Meski korban sempat melakukan perlawanan, namun tetap mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas Kuala Enok.

“Waktu itu, korban sedang duduk bersama temannya, kemudian ada sekelompok warga yang sedang arak-arakan menggunakan gerobak. Tiba-tiba, korban disenggol dengan gerobak tersebut, meski korban menepi, namun secara tiba-tiba AR datang menghampiri dari arah belakang dan langsung membacoknya,” terang Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui PAUR Humas Polres, Iptu Warno Akman, Senin (24/8/2015).

Kini, AR telah diamankan di Mapolsek Tanah Merah guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh petugas Reskrim Polsek Tanah Merah. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Harapan Tani Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi), M Ridwan menyampaikan, si penderita gizi buruk Siti Saliah aawalnya disembunyikan oleh orang tuanya sendiri, yakni pasangan suami istri Saparudin dan Karinah.

“Waktu kami kesana beberapa waktu lalu, entah kenapa orang tuanya tampak sangat enggan memperlihatkan anaknya yang sedang menderita gizi buruk,” ujar Ridwan ketika dijumpai sejumlah awak media di RSUD Puri Husada Tembilahan, Senin (24/8/2015).

Ia menyebutkan, pertama kali yang menemukan anak yang baru berusia 2 tahun 4 bulan itu adalah Kader Pustu Harapan Tani bersama beberapa peserta KKN salah satu Universitas di Provinsi Riau pada hari Rabu (19/8) kemaren. Dari penemu adanya penderita gizi buruk itulah ia mengaku menerima laporan dari kadernya sendiri bahwa salah satu keluarga di desa itu sedang memerlukan bantuan.

Adapun bantuan yang dilakukan, diantaranya membantu menguruskan secara administrasi yang sangat penting dalam proses perawatan d RSUD. Sebab kala itu, pasangan suami istri tersebut belum memiliki Kartu Keluarga (KK), terlebih Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Selama ini, si penderita gizi buruk itu hanya diberi orang tuanya susu saset, meski pernah diberi ASI tetapi putus karena ibunya tengah mengandung anak ketujuh namun keguguran,” jelasnya dan juga menyampaikan bahwa kini ibu Siti kembali tengah mengandung anak dengan umur kandungan 8 Bulan.

Pada akhirnya, Siti pun kini dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan guna dilakukan mendapatkan perobatan secara intensive. Sedangkan biaya pengobatan, dikatakan Ridwan telah ditanggung oleh Jamkesda. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk segera menangani status gizi buruk secara maksimal yang menimpa Siti Salasiah (2), salah seorang balita dari Kecamatan Kempas.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat memanggil instansi terkait, seperti pihak Dinas Kesehatan (Diskes) dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Senin (24/8/15) di kediaman dinasnya di Jalan Kesehatan Tembilahan.

“Bupati bertindak cepat setelah mendapatkan informasi ditemukan balita gizi buruk di Kecamatan Kempas, beliau langsung memanggil instansi terkait, yakni Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan,” turur Kepala Bagian Humas Pemkab Inhil, Ahmad Ramani, Senin (24/8/15).

Pada kesempatan itu, menurutnya bupati menginstruksikan pejabat terkait agar balita tersebut dapat ditangani secara maksimal dan dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan sampai sehat.

“Beliau meminta balita tersebut ditangani dan dirawat secara maksimal di RSUD Puri Husada Tembilahan dan seluruh biaya selama dirawat itu ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini balita gizi buruk tersebut sudah ditangani dan dirawat di RSUD Puri Husada Tembilahan. (Adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna keenam masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015).

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi para Wakil Ketua DPRD lainnya, yaitu Mariyanto dan Syahruddin ini, dihadiri langsung oleh Bupati, HM Wardan dan Plt Selda, H Fauzar serta diikuti sejumlah anggota DPRD dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Agenda rapat Paripurna tersebut, yakni mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, yang disampaikan oleh Bupati Inhil, HM Wardan, belum lama ini.

Pada kesempatan itu, masing-masing juru bicara (jubir) fraksi menyampaikan pemandangannya terkait dengan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, untuk selanjutnya dijawab kembali oleh Pemkab Inhil.

Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi usai memimpin Rapat Paripurna menyatakan bahwa apa yang disampaikan ini, merupakan suara dan aspirasi dari masing-masing fraksi, yang harus ditanggapi dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

“Malam ini kita lanjutkan dengan Rapat Paripurna ketujuh, dengan agenda mendengarkan jawaban dari Bupati Inhil,” tutur Ferryandi.

Menanggapi pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Inhil tersebut, Bupati Wardan menjelaskan, setelah ini seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan dihimpun, guna mencari solusi atas kelemahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga pencapaian kinerja dapat terus ditingkatkan.

“Saya harapkan dari hasil yang telah dikerjakan oleh Pemda, ada dilakukan pengawasan dari berbagai pihak terutama masyarakat, dalam upaya perbaikan di masa mendatang,” imbuhnya. (adi/adv)