TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ruang Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu di jalan Sapta Marga Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi) dibobol maling, diduga pencuri melakukan aksi disaat tidak ada aktivitas di Sekolah.

Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui PAUR Humas Polres, Iptu Warno Akman, Selasa (25/8/2015) mengatakan, berdasarkan laporan Polisi No : LP/17/VIII/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang tindak pidana Curat, membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Diterangkan, mula diketahui peristiwa itu ketika salah seorang guru PNS datang ke sekolah yang hendak mengajar sekitar pukul 07.00 WIB, tiba-tiba ia langsung dapat kabar dari rekan-rekannya kalau ruangan Waka telah dibobol maling.

“Ketika Hamdi (guru SMA 1 Tembilahan, red) memeriksa ruangan Waka, diketahuinya banyak barang-barang berharga hilang dengan nilai puluhan juta rupiah,” paparnya.

Adapun barang-barang yang hilang, dirincikan Warno, 2 buah proyektor Merk Infokus warna hitam, 1 buah Tape recorder Merk apolo WA-622 DRC warna hitam, 1 buah tape recorder merk sekaku DA-6000 warna hitam, 1 buah printer warna putih merk canon type pixma 25, 1 buah LED gitar listrik warna mersh merk ibanex, 1 buah Rytim gitar listrik warna kuning merk ibanex dan 1 buah monitor merk LG warna hitam.

Atas kejadian tersebut kerugian yang ditanggung Sekolah lebih dari Rp 23 juta. Sedangkan pelakunya, saat ini kata PAUR Humas Polres sedang dalam penyelidikan oleh petugas Polsek Tembilahan Hulu.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan untuk menginstruksikan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar tidak meninggalkan tempat tugasnya.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, H Mariyanto saat memimpin Rapat Paripurna ketujuh masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015) malam.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 ini, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Ferryandi dan Syahruddin serta diikuti sejumlah pejabat eselon dan 28 anggota DPRD Inhil.

Dikatakan Mariyanto, untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014, maka pimpinan SKPD terkait harus aktif dalam mengikuti pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).

“Kita minta kepada Pak Bupati, untuk menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD agar tidak meninggalkan tempat tugas dan mengikuti pembahasan Ranperda ini secara bersama-sama,” tutur Mariyanto.

Menanggapi hal itu, Bupati Wardan menyatakan sangat sependapat dan akan menginstruksikan seluruh pimpinan SKPD, untuk proaktif dalam mengikuti pembahasan Ranperda ini di Banggar, tanpa mengirim perwakilan.

“Supaya pembahasan Ranperda ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, maka untuk pembahasannya harus dihadiri langsung pimpinan SKPD, sehingga apabila ada permasalahan yang membutuhkan keputusan dapat secepatnya diselesaikan,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhi) HM Wardan mengaku sangat kecewa terhadap sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil. Bagaimana tidak, pada rapat paripurna pembahasan tentang pertanggung jawaban APBD tahun 2014 di Gedung DPRD Kabupaten Inhil hampir tidak ada yang hadir.

“Pembahasan rapat ini menyangkut pekerjaan teknis yang diketahui secara rinci oleh SKPD itu sendiri, kebijakan terbaiknya pun ada pada SKPD. Tapi pada rapat kali ini, saya lihat perwakilan dari Kabid saja yang banyak hadir,” kata Wardan, usai menyampaikan tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPRD Inhil, Senin (24/8/2015) malam.

Ia menegaskan pada rapat paripurna yang menyangkut kinerja SKPD, seluruh kepala diharuskannya untuk hadir tanpa mengirimkan perwakilan. Sebab usai paripurna, menurutnya bukan selesai sampai disitu, namun banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh SKPD terkait berdasarkan berbagai macam pandangan umum fraksi-fraksi.

Kalau begini katanya, terpaksa mengulas kembali secara detail dari hasil paripurna tersebut kepada masing-masing kepala SKPD, apalagi jika pekerjaannya menyangkut data. Pada intinya, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini tidak menginginkan lagi hal seperti demikian terjadi kembali pada paripurna berikutnya.

“Kedepan, jika kepala SKPD masih seperti ini, tak segan-segan saya beri sanksi. Lihat saja nanti sanksi apa yang saya siapkan,” pungkasnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) terpaksa menunda pencairan hibah Bantuan Sosial (Bansos) untuk Mesjid. Sebab belakangan ada undang-undang baru diberlakukan Pemerintah Pusat bahwa penerima Bansos harus berbadan hukum.

Pernyataan itu dilontarkan Kepada Bagian Kesra Setda Kabupaten Inhil H Arifin kepada sejumlah awak media, Senin (24/8/2015) usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Inhil jalan Soebrantas Tembilahan.

“Untuk anggaran tahun 2015, semua penerima hibah berbentuk Bansos tanpa memiliki badan hukum kita tunda, karena begitulah prosedur yang baru diberlakukan. Dalam hal ini, rata-rata Mesjid di Kabupaten Inhil belum memiliki badan hukum,” kata Arifin.

Diakuinya, Mesjid-mesjid di Inhil sudah sangat banyak yang mengajukan permohonan pencairan hibah anggaran tahun ini. Bahkan, Pemkab saat inipun masih menampung permohonan hibah tersebut, hanya saja kebijakan pencairannya belum bisa dipastikan dan kapan akan disetujui.

Yang jelas kata Arifin, Pemkab saat ini masih melakukan titik koordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya regulasi baru dalam pencairan hibah tersebut.

“Kita tetap melakukan koordinasi untuk mencarikan solusi bagaimana supaya Bansos itu bisa segera dicairkan. Jadi, bagi para pemohon pencairan kami harap untuk bisa dimengerti sajalah,” tandasnya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen untuk terus mengupayakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut diungkapkan Bupati Inhil, HM Wardan saat menghadiri Rapat Paripuna ketujuh masa persidangan II tahun sidang 2015, di aula Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (24/8/2015) malam.

Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Inhil atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Inhil tahun 2014 ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mariyanto didampingi Ferryandi dan Syahruddin serta diikuti sejumlah pejabat eselon dan 28 anggota DPRD Inhil.

Menanggapi pemandangan umum dari sejumlah fraksi yang mempertanyakan realisasi target opini WTP dari BPK, Bupati Wardan mengakui bahwa hingga kini target tersebut memang belum tercapai.

Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau ini berjanji, pihaknya akan terus berusaha dan bekerja dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkannya.

“Upaya untuk meraih WTP ini akan kita lakukan dengan memperbaiki data aset daerah dan penyelesaian investasi, yang sekarang masih menjadi catatan dalam hasil pemeriksaan BPK,” kata Bupati Wardan.

Selanjutnya dijelaskan Bupati Wardan, memang tidak mudah untuk mencapai dan mendapatkan opini WTP ini. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak, mulai dari jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Inhil hingga legislatif.

“Ke depan, kita akan berusaha meminimalisir serta memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ditemukan secara berulang-ulang pada LKPj, guna menciptakan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, sesuai dengan visi spirit baru menuju Kabupaten Inhil yang lebih maju, bermartabat dan bermarwah,” imbuhnya. (adi/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Mendapat nomor 2,Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir H Suyatno – Jamaluddin Optimis akan memenangi pilkada serentak nanti. Menurutnya, Nomor 2 Nomor keberuntungan dan berkah baginya.

Selain Optimis dengan nomor 2, Pasangan yang memiliki jargon ” Sudin ” ini juga meyakini akan menang karena program-program yang dijualkannya ke masyarakat luas merupakan program unggulan.

“Dapatnya nomor urut dua merupakan berkah yang harus di syukuri untuk bisa menang kembali yang kedua kalinya. Dimana, pada Pilkada Rohil yang lalu, Saya bersama pak Annas Maamun menang karena nomor urut dua.‎” Ujar suyatno kepada wartawan usai Pengundian nomor urut digedung olahraga, batu enam, Selasa,(25/08/15).

Lebih lanjut suyatno mengatakan, bahwa nomor urut 2 yang didapatkannya merupakan petunjuk dari Sang Maha Kuasa, karena niatnya maju hanya untuk membangun rokan hilir lebih baik.

“Saya secara pribadi tidak ada intervensi dimana untuk mendapat nomor ini, ini murni petunjuk dari Allah. Hari ini pasangan Sudin dapat nomor dua. InsyaAllah menang,” Pungkasnya Penuh semanggat. (tris)