TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan rekomendasikan pemkab Inhil untuk mengutamakan program perbaikan infrastruktur jalan dan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah anggota DPRD Inhil dalam Rapat Paripurna ke-1, dengan agenda pembukaan masa persidangan III tahun sidang 2015 dan penyampaian laporan hasil reses II tahun 2015, Selasa (1/9/2015).

Juru Bicara (Jubir) Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Inhil, Muslim merekomendasikan agar Pemkab Inhil memprioritaskan penyelamatan perkebunan kelapa rakyat di Dapil I, yang meliputi Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, Tempuling dan Kempas.

“Diharapkan Pemprov Riau dan Pemkab Inhil berperan aktif dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, seperti jalan penghubung antar parit, dusun, desa, kecamatan dan ibukota kabupaten,” tutur Muslim.

Jubir Dapil II DPRD Inhil, Bambang Irawan yang mewakili Kecamatan Batang Tuaka, Gaung Anak Serka dan Gaung berharap agar Pemkab Inhil membangun trio tata air, guna memperbaiki kondisi perkebunan kelapa rakyat yang sudah sangat kritis.

“Kita minta prioritaskan program penyelamatan perkeebunan rakyat’” Sampaikan Bambang.

Sementara itu Jubir Dapil V DPRD Inhil, Hasmawi yang mewakili masyarakat di Kecamatan Tanah Merah, Enok, Kuala Indragiri dan Concong juga meminta agar pemerintah memprogramkan pembangunan akses jalan penghubung dalam upaya membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil di Negeri Seribu Parit.

Menanggapi hal tersebut, Plt Sekda, H Fauzar menyatakan akan menampung seluruh aspirasi ini untuk menjadi masukan dan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 mendatang.

“Nanti semuanya kita padukan bersama hasil Musrenbang tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, untuk menentukan prioritas kegiatan dan pembangunan daerah ke depan,” imbuhnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi ini turut dihadiri Bupati diwakili Plt Sekda, H Fauzar, Unsur Forkopimda, sejumlah pejabat eselon dan sejumlah anggota DPRD Inhil. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menerima penghargaan Jamkesda Award kategori Partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengitegrasikan Jamkesda ke BPJS di Hotel Brobudur, Jakarta, Selasa (1/9/2015) kemarin.

Pada penerimaan penghargaan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan Sosional Nasional dan jajaran dewan pengawas serta Gubernur dan Bupati se-Indonesia.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk penghargaan Pemda yang berkomitmen mensukseskan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengannya, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan JKN Award 2015 Kepada sejumlah Pemerintah Daerah yang telah mengintegrasikan Jamkesda-nya Ke BPJS Kesehatan.

“Dengan sudah adanya BPJS di Kabupaten Inhil, tentunya pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi. kemudian juga kita mengharapkan kedepan  pendataannya lebih intensif sehingga nanti masyarakat miskin yang menjadi sasaran  betul-betul terakomodir Dan mendapatkan  pelayanan,” kata Bupati Wardan.

Penghargaan itu sesuai dengan Roadmap program jaminan nasional di bidang kesehatan ,integrasi Jamkesda ke BPJS kesehatan harus selesai dalam waktu tiga tahun sejak BPJS kesehatan mulai beroperasi per 1 januari 2014 silam.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 13 provinsi dan 270 kabupaten/kota yang telah melakukan integrasi ke BPJS Kesehatan. Dan pada akhir tahun 2016 mendatang, seluruh Jamkesda sudah teridegrasi ke BPJS kesehatan demi mendukung tercapainya universal coverage di tahun 2019.

Adapun per 28 agustus 2015,dari total 150,753.391.jiwa peserta BPJS kesehatan, sebanyak 7,26% atau 10.657.038. Jiwa adalah peserta jamkesda yang sudah terintengrasi ke BPJS Kesehatan. (mirwan/adv)

Bagansiapiapi (detikriau.org) – Pastikan pelayanan bagi masyarakat, terutama dibidang kesehatan, Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp tinjau Puskesmas Jalan Jambu, Kelurahan Bagan Jawa,Kecamatan Bangko,Rab ( 02/08/15) pagi sekitar pukul.09.15 Wib.

Pada peninjauan itu,Bupati didampingi Pihak Dinkes dan Anggota DPRD Rohil dari Partai PPP H.Rasyid Abizar dan Kabag Humas Hermanto.Sos. Kedatangan rombongan Bupati langsung disambut kepala Puskemas Dr.Erwinto.

“Barusan Bupati tinjau puskesmas ini,‎ beliau meninjau pelayanan yang ada dipuskemas. Bupaati berpesan agar pelayanan bagi masyarakat aagar dapat diberikan secara maksimal.” Kata Hermanto singkat Usai Bupati melakukan peninjauan.

Setelah melakukan peninjauan dipuskemas, Bupati Suyatno membagikan masker ke penguna jalan karna kabut asap yang menyelimuti rokan hilir sangat tebal.‎Pembagian masker dilakukan didepan kantor bupati jalan merdeka, Bagansiapiapi.( Tris/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten III Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Afrizal membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Sosialisasi Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP) di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil, Selasa (2/9/2015).

Kegiatan tajaan Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat Kabupaten Inhil itu digelar selama 2 hari mulai tanggal 2 sampai 3 September 2015 yang dihadiri sejumlah pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil, perguruan tinggi, lembaga keuangan serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.

“P2KP diluncurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Pera, sebelmnya juga sudah ada Program PNPM Mandiri Perkotaan yang sudah masuk di Kabupaten Inhil ini sejak tahun 2006 sampai April 2015,” kata Asisten.

PNPM Mandiri Perkotaan ini  katanya lagi, telah membawa berbagai inspirasi, motivasi, ide dan gagasan baru serta telah  mewarnai berbagai kebijakan Pemkab Inhil dalam melaksanakan kebijakan yang pro poor, melalui pendekatan program pemberdayaan masyarakat, menurutnya cukup banyak hasil yang diperoleh.

Pengalaman pembelajaran dari konsep strategi transformasi sosial yang telah dilakukan melalui intervensi PNPM Mandiri Perkotaan minimal telah ada 3 Fase Penanggulangan Kemiskinan, pertama disebut Fase bagaimana membangun masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya, kedua dalam rangka membangun masyarakat berdaya menjadi mandiri dan ketiga adalah untuk membangun masyarakat mandiri menuju madani.

“Mengacu kepada  strategi PNPM Mandiri Perkotaan yang telah menumbuhkan pondasi perencanaan secara partisipatif dan berkelanjutan, walaupun  tahun 2015 mulai berganti program, akan tetapi substansi pendampingan program memasuki tahap naik kelas yaitu keberlanjutan nangkis dan pencapaian target 100-0-100,” katanya.

Dimana, pendampingan yang telah dilaksanakan diharapkan  mampu menjadikan Pemerintah Kota/ Kabupaten dan masyarakat dapat secara mandiri menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan dan memiliki kesiapan untuk mendukung pencapaian 100-0-100.

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur Pemda dan Steakholder lainnya tentang P2KP sebagai salah satu strategi percepatan penanganan kawasan kumuh serta membangun kolaborasi dan sinergi P2KP dengan program Pemda dan Steakholder lainnya. (mirwan/advertorial)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah mengintruksikan lembaga pendidikan tingkat dasar untuk meliburkan siswanya mulai kelas I, II dan III di 4 kecamatan bagian selatan Inhil.

“Kami liburkan pelajar itu mulai terhitung pada hari ini dengan alasan kabut asap semakin tebal, terlebih di wilayah Inhil bagian selatan yang mengkhawatirkan terserangnya penyakit pada sejumlah pelajar kelas bawah,” ungkap Kepala Disdik Inhil, Helmi D, Rabu (2/9/2015).

Adapun keempat kecamatan yang diliburkan tersebut yakni kecamatan Tempuling, Kecamatan Kempas, Kecamatan Reteh dan kecamatan Kemuning. Sedangkan kecamatan yang lain, Helmi menyampaikan berdasarkan laporan yang diterima bahwa kondisi asap masih kondusif untuk melakukan aktifitas belajar mengajar.

Jikapun nantinya kabut asap menebal di sejumlah kecamatan lain, maka katanya dengan terpaksa juga akan diliburkan. Begitu juga sebaliknya, jika kabut asap wilayah Inhil bagian selatan menipis maka sesegera mungkin pelajar yang libur diaktifkan kembali aktifitas belajar seperti biasa.

“Perlu diketahui, kami liburkan ini sifatnya hanya kondisional saja, yaitu melihat kondisi asap yang melanda kawasan kita,” ujarnya.

Sementara itu, menurut data yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Inhil, bahwa berdasarkan pantauan hotspot tertanggal 1 September 2015, Inhil kini hanya terpantau sedikitnya 22 titik api. Jumlah ini menurun dari pantauan sebelumnya yang mencapai sebanyak 50 titik.

“22 titik itu terpantau di Kecamatan Kemuning sebanyak 5 titik, Kecamatan Keritang 1 titik, Kecamatan Kempas 5 titik, Kecamatan Gaung 9 titik, dan Kecamatan GAS ada 2 titik,” sampaikan Kepala BLH Kabupaten Inhil H Encik Kamal Syahindra melalui Kabid Kerusakan Lingkungan, Ardi Yusuf.

“Mungkin tunggu ada kabar guru honor meninggal karena kelaparan baru dana BOS dicairkan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hingga hari ini, 54 Madrasah di lingkungan Kemenag Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) masih belum menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS

Sebelumnya, pihak Kemenag pernah memastikan pencairan anggaran BOS pada awal bulan Agustus lalu. Namun kenyataannya, hingga kini hanya sebagian Madrasah saja yang menerima anggaran BOS, belum ada kepastian kapan akan dicairkan secara keseluruhan.

“Alasannya selalu masalah data EMIS, kemarin kita telah menyelesaikan dan diterima pihak Kemenag, tak lama kemudian dikembalikan lagi karena ada Format baru. Setelah diselesaikan penyusunan sesuai format baru itu juga diterima pihak Kemenag, entah kenapa disampaikannya lagi kepada kami bahwa penyusunan itu salah, jadi apa maksudnya,” sesal salah seorang Kepala MI di Inhil yang enggan disebutkan namanya, kemarin.

Hal senada yang disampaikan sejumlah Kepala Madrasah lainnya. Pada intinya, mereka mengeluhkan, saat ini terkesan seperti dipermainkan oleh pihak Kemenag. Padahal, seluruh guru honor di Kabupaten Inhil ini mayoritas bergantung dengan dana BOS.

“Selama tahun 2015 ini, hanya catatan hutang saja yang menumpuk, gaji kami sudah 8 bulan kebelakang belum ada kejelasan. Mungkin tunggu ada kabar guru honor meninggal karena kelaparan baru dana BOS mudah dicairkan,” imbuh salah satu guru honorer di Inhil.

Terkait hal ini, Kepala Kemenag Kabupaten Inhil H Azhari melalui Kasi Madrasah, H Jisman Arif saat dikonfirmasi detikriau.org, Rabu (2/9/2015) membenarkan masih tersisa sebanyak 54 Madrasah dibawah naungannya yang belum terima dana BOS.

Dari 54 Madrasah itu dirincikannya, untuk jenjang MI sebanyak 31 Madrasah, jenjang MTs sebanyak 15 Madrasah, dan terakhir untuk jenjang MA sebanyak 8 Madrasah.

“Seminggu yang lalu kita melakukan titik koordinasi dengan Kanwil Kemenag Provinsi Riau. Hasilnya, pengakuan dari Provinsi itu bahwa Madrasah-madrasah yang belum terima BOS karena ada yang terlambat mengirim RKA, ada juga karena kesalahan RKA dan lainnya yang menyangkut dengan data itu,” kata Jisman.

Dari berbagai persoalan penghambat pencairan, disampaikannya pihak Provinsi telah berjanji akan mencairkan dana BOS selambat-lambatnya akhir September 2015 ini. (mirwan)