TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Yusfik nyatakan tetap siaga akan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di seluruh wilayah Inhil.

Meskipun saat ini personil BPBD telah ditarik kembali dari lapangan, tetapi bukan melepaskan kewajiban pada penanganan Karhutla. Pihaknya mengaku tetap menyiagakan sebanyak 3 kelompok dengan jumlah total 38 personil dan standby selama 24 jam, ditambah lagi dengan beberapa staf BPBD di kantor.

“Kemarin sejumlah personil kita di tempatkan di beberapa titik di Inhil, namun sekarang sudah kita tarik kembali. Mengingat di Inhil sudah tidak ada lagi ditemukan titik api yang signifikan,” katanya melalui Sekretaris BPBD, Annas, Rabu (9/9/2015).

Annas menerangkan, berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) di Inhil memang selalu ditemukan titik api, namun sejumlah titik api tersebut masih bisa dikendalikan pihak kecamatan. Sebab katanya di setiap kecamatan di Inhil ada tim tersendiri sebanyak 3 orang yang menangani terhadap penemuan titik api.

Jika tim tersebut tidak mampu lanjutnya, maka pihaknya turun ke lokasi dengan segera dan membawa sarana yang ada. Pada intinya, saat ini BPBD Kabupaten Inhil tetap siagakan Karhutla tanpa harus berapa di lokasi setiap hari.

Terkait kian menebalnya kabut asap di Inhil, Ia menegaskan bahwa asap tersebut bukanlah murni hasil kebakaran lahan di Inhil, melainkan asap kiriman dari luar daerah. Bahkan katanya, asap tersebut diperkirakannya lebih dari 50 persen sebagai asap kiriman.

“Buktinya, kita dari BPBD sajalah tidak terlalu menyibukkan diri memadamkan api, karena memang daerah kita sekarang ini titik api nihil ditemukan,” tandasnya. (mirwan)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta, sebelum melakukan penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK), tim pemenangan pasangan calon pada Pilkada 2015 di Kabupaten Kepulauan Meranti wajib melakukan koordinasi.

Menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, Hanafi, rabu (9/9/15) ditemui diruang kerjanya, upaya tersebut guna meminimalisir APK yang dapat mengganggu tata ruang kota. “Untuk pemasangan AKP, harus melibatkan Panwaslu dan KPU, mulai dari tingkat kabupaten, kecamata, hingga pedesaan. Penyebaran APK harus sesuai zona pemasangan. Jadi mereka memasangnya juga tidak sporadis,” ujar Hanafi.

Selain itu, ada sanksi tertentu bagi pasangan calon (paslon) yang memasang APK diluar ketentuan KPU. Tetapi, kata dia, sanksi administrasi itu merupakan ranah KPU. “Tentunya ada sanksi administrasi, hanya saja itu menjadi ranahnya KPU. Kita hanya sebatas melakukan pengawasan,” tegasnya.

Jika nantinya ditemukan adanya pemasangan APK yang menyalahi zona yang telah di tetapkan, maka pihaknya meminta KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera mencopotnya.

“peemasangan APK yang menyimpang dari aturan, kita akan beri tindakan tegas. Pertama kita akan meminta KPU untuk memindahkannya sesuai zona, hingga melakukan penertiban alat peraga kampanye Pilkada paslon yang tidak memenuhi aturan PKPU no 7 tahun 2015,” pukas Hanafi. (eko)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Akibat kondisi kabut asap cukup tebal yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beberapa waktu belakangan ini, membuat kualitas udara di daerah setempat masuk dalam kategori tidak sehat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan (Diskes) Inhil, Herman Mahat saat ditemui sejumlah awak media usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi IV di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (9/9/2015).

Dikatakan Herman, berdasarkan hasil pengujian kualitas udara yang dilakukan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Batam, yang dipusatkan di halaman Kantor Diskes Inhil pada tanggal 1-2 Agustus kemarin, diketahui bahwa hasil Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 145.

“Hasil ISPU secara keseluruhan di Inhil mencapai 145, dan termasuk dalam kategori tidak sehat,” tutur Herman.

Menanggapi hasil pemeriksaan kualitas udara tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskes Inhil, dr Saut Pakpahan mengimbau seluruh masyarakat, untuk tetap waspada dan melakukan pencegahan sejak dini dari terkena penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah.

“Selain menggunakan masker, masyarakat juga kita sarankan agar memperbanyak konsumsi air putih, buah-buahan dan vitamin,” tambahnya.

Sedangkan bagi masyarakat yang mengalami gejala-gejala ISPA, seperti batuk, filek, sesak nafas dan lain-lain, juga diimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat, agar bisa segera ditangani lebih lanjut.

“Dengan melihat hasil pengujian kualitas udara ini, kita sarankan kepada sekolah-sekolah di wilayah yang kabut asapnya cukup tebal, untuk meliburkan siswanya,” imbuhnya.

Untuk diketahui, hingga Rabu (9/9/2015) ini, jumlah masyarakat atau pasien yang terdata mengalami gejala-gejala ISPA di seluruh fasyankes di Kabupaten Inhil sudah mencapai sebanyak 465 kasus. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan memberikan warning kepada 20 desa dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Inhil.

Peringatan ini disampaikan terkait dengan masih belum tuntasnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di 20 desa tersebut.

Dikatakan Bupati, berdasarkan laporan yang diterima dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, diketahui bahwa masih ada sebanyak 20 desa yang belum menyelesaikan APBDes-nya.

“Kalau APBDes ini tidak selesai, maka tidak ada pencairan dana bagi desa bersangkutan. Jadi, saya akan bertindak tegas dengan memanggil kadesnya,” tutur Bupati Wardan dalam sambuannya saat membuka pelatihan peningkatab kapasitas bagi Kades dan BPD, di aula Hotel Inhil Pratama Tembilahan, Selasa (8/9/2015).

Pemanggilan kades tersebut, lanjut Bupati Wardan, bertujuan untuk mengetahui secara langsung apa yang menjadi kendala dan permasalahan di lapangan, sehingga penyusunan APBDes ini terhambat, guna dicari solusi dan jalan keluarnya.

“Saya berikan waktu paling lambat dalam minggu ini sudah harus selesai dan diserahkan ke BPMPD,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal menjelaskan, keterlambatan penyelesaikan APBDes di 20 desa ini, berkemungkinan dikarenakan belum tuntasnya penyusunan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan di tahun sebelumnya.

“Kita tunggu paling lambat tanggal 15 September nanti sudah harus diserahkan, sehingga tanggal 20 September mendatang bisa dilakukan pencairan dana DMIJ tahap II,” imbuhnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Aktifis Masyarakat Peduli Inhil (MPI), T Suhandri  menuding kalangan DPRD tak serius perjuangkan kepentingan masyarakat.

Sebab menurut pria yang akrab disapa Comel ini, pihaknya sudah beberapa kali mengadukan masalah penyerobotan lahan milik masyarakat Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) oleh perusahan, selalu ditanggapi dingin oleh DPRD.

“Jangan sudah ada bentrok antara masyarakat dengan perusahaan, baru kita sibuk. Seharusnya masalah ini disikapi sebelum timbul korban jiwa,” tegas Comel, Rabu (9/9).

Padahal dikatakan Comel, Komisi I dan II DPRD sempat menggelar hearing terkait kasus tersebut pada bulan Ramadan lalu. Namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata untuk memperjuangkan hak-hal masyarakat.

“Terus terang kita katakan, masyarakat sudah sangat resah akibat akitivitas PT Indogren Jaya Abadi. Kita takut nanti terjadi tindakan anarkis. Kalau seperti ini masyarakat juga nantinya yang akan disalahkan,” peringatkannya.

Oleh sebab itu menurutnya MPI meminta agar pihak-pihak terkait segera menyelesaikan persoalan ini sebelum meruncing. Selain masalah penyerobotan lahan, juga terjadi serangan hama kumbang terhadap kebun kelapa masyarakat diakibaatkan kegiatan replanting oleh perusahaan.(id/*)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), dr Saut Pakpahan diminta untuk melanjutkan kerja baik yang telah ditunjukkan dan dilakukan oleh pejabat sebelumnya.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Rabu (9/9/2015).

Dikatakan Adriyanto, meskipun saat ini jabatan Kadiskes Inhil tidak lagi dipegang oleh DR Hj Alvi Furwanti Alwie, namun seluruh tugas serta pekerjaan yang telah dan akan dilaksanakan harus tetap berjalan dengan baik dan maksimal.

“Jangan sampai kerja baik dan hasil yang telah dirintis oleh kadis sebelumnya tidak dilanjutkan lagi, karena kita lihat selama ini kinerja di Diskes Inhil sudah mulai menunjukkan hasil yang cukup memuaskan,” tutur Adriyanto.

Selanjutnya, politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil ini berharap agar jajaran Diskes lebih fokus dan memprioritaskan pada upaya penanggulangan dan pencegahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta gizi buruk di Negeri Seribu Parit.

“Seperti kita ketahui, kasus AKI dan AKB, serta gizi buruk di Inhil masih sangat tinggi di Riau bahkan Sumatera. Jadi, ini harus menjadi perhatian serius dari Diskes dan jajaran,” pungkasnya. (adi/adv)