TEMBILAHAN (detikriau.org) – Proses pemekaran daerah otonomi baru, Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara (Inhut) saat ini hanya menunggu tindak lanjut dari pusat. Saat ini seluruh kelengkapan administrasi dari kedua calon daerah otonomi baru itu sudah lengkap.

“Langkah selanjutnya tentunya kita menunggu saja, karena dari sisi kelengkapan administrasi sudah memenuhi,” Sampaikan Bupati Inhil, HM Wardan, Kamis (1/10/2015) malam di Batam.

Mneurut Bupati, proses terkahir kelengkapan administrasi itu adalah ketika penandatangan peta wilayah bersama dengan daerah tetangga seperti Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau. Artinya, setelah penandatangan tersebut maka sudah tidak ada masalah lagi terkait kelengkapan administrasi.

“Saya fikir setelah itu tidak ada lagi persoalan, hanya menunggu pembahasan saja lagi,” imbuhnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seminar Internasional yang akan ditaja pada minggu ketiga bulan November 2015 mendatang oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Islam Indragiri (Unisi) sudah dapat dipositifkan akan dihadiri oleh 6 pembicara ternama.

Keenam tersebut adalah Prof Dr Ku Ruhana Ku Mahamud dari Universitas Utara Malaysia, Wakil Ketua DPR RI Lukman Edy, Kepala Dinas Perbatasan Provinsi Riau Dr HM Ramli Walid, Bupati Inhil HM Wardan, Ketua Pembina Yayasan Tasik Gemilang sekaligus Dosen Unisi Dr H Indra Muchlis Adnan dan peneliti mahasiswa dari peserta KKN Unisi tahun 2015.

“Insya Allah keenam nama itu positif bisa tampil sebagai pembicara pada seminar nantinya,” sampaikan Ketua Panitia Pelaksana, Rosdianto kepada awak media, Jum’at (2/10/2015).

Dijelaskan, selain 6 nama pembicara, masih ada 6 nama lainnya yang masih menunggu kepastian salah satu diantaranya Menristek Dikti RI M Nasir.

Yang jelas saat ini pihak panitia pelaksana masih mengupayakan para pembicara itu bisa tampil nantinya. Disamping itu juga akan diupayakannya mampu kesiapan maksimal pelayanan terhadap seminar. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan pembinaan dan penilaian lomba desa ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Desa Petalongan, Kecamatan Keritang, Kamis (1/10/2015).

Kegiatan yang dipusatkan di Balai Desa Petalongan ini, dihadiri oleh Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes) Diskes Inhil, Fitri Astuti SST didampingi jajarannya, yakni Maria Hairani, Bambang Hariandi dan Nora Hesvita Sari, serta kader PHBS, Kades dan Ketua TP PKK Desa Petalongan.

Kasi Promkes Diskes Inhil, Fitri Astuti mengatakan, pembinaan dan penilaian lomba desa ber-PHBS tingkat Kabupaten Inhil tahun 2015 ini, diikuti sebanyak 10 desa. Dimana, 3 desa terbaik nantinya akan dipilih sebagai pemenang lomba.

“Dari tiga desa pemenang lomba, terbaik satu akan ditetapkan sebagai perwakilan Kabupaten Inhil, untuk mengikuti perlombaan serupa tingkat Provinsi Riau tahun 2016 mendatang,” tutur Fitri saat ditemui detikriau.org di ruang kerjanya, Jum’at (2/10/2015).

Adapun kategori penilaian dalam perlombaan desa ber-PHBS tersebut, yaitu :

1. Kelengkapan administrasi, seperti sistem pencatatan yang ada di desa ber-PHBS.
2. Adanya kegiatan inovatif yang dikembangkan oleh desa, yang menunjang 10 indikator PHBS.
3. Dukungan kebijakan pemerintah, baik tingkat desa maupun kecamatan.
4. Observasi langsung kondisi rumah tangga (peranserta masyarakat).

“Kita harapkan, hasil dari perlombaan ini tidak hanya sebatas penilaian pemenang. Tetapi, bagaimana masyarakat dapat menerapkan perubahan perilaku hidup sehat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” imbuhnya. (adi/adv)

SELATPANJANG (detikriau.org) – Penyelenggaraan tahapan demi tahapan Pilkada 2015 di Kabupaten Kepulauan Meranti kini telah berjalan. Dua pasangan bakal calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) pada Pilkada 2015 di Kabupaten Kepulauan Meranti pun sudah menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada KPK. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti mengaku tidak mengetahui nominal yang dimiliki kandidat tersebut.

Komisioner KPU Kepulauan Meranti, Dadang mengakui, pihaknya tidak mengetahui harta yang dimiliki paslon. Ia menyatakan, KPU hanya menerima laporan penyerahan harta kekayaan saja, berupa tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan tiap kandidat.

“Kita tidak tahu berapa nominal harta kekayaan paslon. Namun yang pasti, kita hanya menerima laporan dari masing-masing paslon bahwa mereka telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Cuma itu saja,” kata Dadang, di kantor KPU Kepulauan Meranti, Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (1/10) kemaren.

Menurut Dadang, laporan harta kekayaan tersebut merupakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu gawean KPK. Kami hanya terima tanda terima penyerahan laporan ke KPK saja,” sebut Dadang.

Untuk mengetahui secara detail nominal harta kekayaan setiap calon, menurut Dadang, KPU menunggu tembusan dari KPK.

“Selama belum ada tembusan dan pengumuman dari KPK, penyelenggara pemilu tingkat daerah kabupaten/kota tidak mengetahui secara detail nominal kekayaan kandidat calon,” tuturnya. (eko)

“Prosesi Penandatanganan Kerjasama dijadwalkan Esok, sabtu (3/10/2015)”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI) Tembilahan dipastikan akan menjalin kerjasama dibidang pembangkit listrik Hybrid dengan PT Masagi Energi Solusindo (MES).

Kepastian tersebut diketahui setelah kedua belah pihak kembali melakukan pembahasan mengenai nota kesepahaman (MoU), dan akan dilanjutkan dengan prosesi penandatanganannya di salah satu Hotel di Tembilahan, yang rencananya dijadwalkan pada Sabtu (3/10/2015) besok.

Direktur Utama (Dirut) PDAM TI, Agustian Rasmanto mengatakan, kerjasama dibidang pembangkit listrik Hybrid ini, akan diprioritaskan di 4 titik atau unit PDAM yang ada di sejumlah kecamatan di Negeri Seribu Parit.

“Kita prioritaskan di Unit PDAM Desa Selensen Kecamatan Kemuning, Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Kelurahan Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah dan Unit PDAM Sungai Guntung Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman,” ujar Agustian.

Untuk diketahui, sedianya prosesi penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PDAM TI dengan PT MES ini dilakukan pada Kamis (1/10/2015) kemarin, di aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil, Jalan Akasia Tembilahan.

Namun karena belum siapnya klausul yang tertuang dalam draft Nota Kesepahaman tersebut, akhirnya prosesi penandatanganan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ditunda terlebih dahulu.

Padahal, sejumlah pihak terkait sudah hadir dan siap untuk melakukan serta menyaksikan terjalinnya kerjasama, dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan PDAM TI, khususnya di 4 unit pelayanan PDAM tersebut di atas.

Adapun yang hadir saat itu, Kepala Bappeda Inhil, HT Juhardi, Dewan Pengawas dan jajaran pengurus PDAM TI, Direktur PT MES, Dadang Adiwijaya dan jajaran, serta sejumlah pejabat eselon dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Inhil. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan dengan anggota komisi II DPR RI di Nagoya Hill Ball Room Convention Centre Kota Batam Kepulauan Riau, Kamis (1/10/2015) malam.

Pertemuan itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti percepatan pembentukan daerah otonomi baru yakni Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Kabupaten Indragiri Utara (Inhut).

Dimana, pada malam itu langsung dihadiri Bupati Inhil HM Wardan didampingi Ketua DPRD Inhil, Dani M Nursalam serta beberapa anggota, Asisten I Setdakab Inhil, beberapa Kepala SKPD, Kabag, Camat serta tokoh masyarakat dari Inhil Utara dan Selatan termasuk beberapa anggota DPRD Provinsi Riau. Sedangkan dari komisi II DPR RI dihadiri Wakil Ketua Lukman Edy serta 10 anggota.

Waktu itu dilakukan pembacaan pernyataan sikap dari perwakilan tokoh masyarakat masing-masing calon Kabupaten baru bahwa tidak akan keluar dari jalur aturan yang ada.

“Mudah-mudahan Pemerintahan Pak Bupati HM Wardan, Insel dan Inhut menjadi prioritas dan kemudian diakhir 2015 ini sudah ditetapkan sebagai daerah otonomi baru, Pemekaran Indragiri Hilir menjadi ciri khas karena didorong langsung oleh Bupati,” kata Lukman Edy.

Pada kesempatan itu juga menyampaikan, bahwa telah memperjuangkan kepada Badan Anggaran (Banggar) Komisi II agar memperjuangkan bantuan DAK, salah satunya seperti sarana Pemerintah Daerah, pembangun Kantor Bupati yang baru. (mirwan/adv)