Tinjau Lomba Rebana, Bupati Harapkan Even Gema Muharaam Jadi Hiburan Islami Bagi Warga Inhil.

Tembilahan. (detikriau.org) – Bupati Inhil, HM Wardan mengungkapkan perasaan senang dengan antusiasme warga kota Tembilahan pada kesenian rabana yang digelar sebagai rangkaian kegiatan gema muharram tajaan Pemkab Inhil.

“Kita berharap berbagai perlombaan yang akan dilaksanakan mengisi kegiatan penyambutan tahun baru islam ini akan menjadi hiburan yang islami bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Inhil.”Sampaikan Bupati saat meninjau perlombaab rabana dilapangan jalan gadjah mada Tembilahan kemaren.

Sementara itu, pihak panitia mengatakan  perlombaan rebana ini sengaja digelar sebagai wujud dari warga inhil yang dikenal kental dengan nuansa islami, lomba rebana ini digelar untuk terus mensyiarkan ajaran-ajaran islami kepada masyarakat  di kabupaten inhil.

Perlombaan rebana sebagai bagian dari even wisata religi gema muharram ini mulai digelar di lapangan gajah mada tembilahan pada selasa.(13/10/2015) yang lalu. sebanyak 12 grup peserta dari sejumlah kecamatan ikut memeriahkan perlombaan yang digelar selama 2 malam itu.

Pihak panitia juga berharap kepada seluruh warga inhil, agar dapat terus  berpartisapasi dalam memeriahkan even wisata religi ini sampai pada puncak peringatan  yagn akan di gelar pada 10 muharram yang bertepatan dengan 23 oktober mendatang.(fa)




45 Desa di Inhil Ajukan Pencairan Dana DMIJ Tahapan ke Dua

Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal bersama Bupati Inhil dalam sebuah kegiatan beberapa waktu lalu
Kepala BPMPD Inhil, H Yulizal bersama Bupati Inhil dalam sebuah kegiatan beberapa waktu lalu

Tembilahan. (detikriau.org) – 45 dari 179 Desa se Kabupaten Inhil sudah mengajukan permohonan pencairan dana Desa tahap ke dua.

Menurut Kepala BPMPD Inhil, Julizal, pencairan Dana Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) itu dibagi dalam tiga tahap, dimana pencairan dana tahap pertama sebesar 40 persen, tahap ke dua 40 persen dan Tahap ke tiga 20 persen.

Saat ini kata Yulizal pihaknya telah menandatangani surat rekomendasi yang masuk ke BPMPD inhil untuk proses pencairan dana desa yang kedua tersebut.

Berkas pencairan dana pada 45 desa tersebut sekarang ini sudah masuk di bagian Keuangan Pemkab Inhil.

Selain itu yulizal juga menyatakan akan melakukan pengawasan kepada seluruh desa-desa sekabupaten inhil dalam program desa maju inhil jaya yang menjadi program unggulan pemerintah kabupaten inhil tersebut imbuhnya.

Ia mengharapkan kepada seluruh desa yang belum melakukan pencairan dana desa tahap kedua, agar dapat menggesa proses administrasi pencairan. Hal ini bertujuan guna menyelesaikan pembangunan pada program desa maju inhil jaya yang tepat target dan sesuai dengan batas waktu yang di tentukan.(fa)

Mini-Carousel-Shoes-Fair




Persiapan Rampung 80 Persen, Balon Kades diminta Ikut Peraturan dan Ketentuan Berlaku

Tembilahan. (detikriau.org) – Bakal Calon (balon) kepala desa agar dapat mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. hal tersebut mengingat banyaknya tahapan-tahapan yang harus di lalui oleh balon kepala desa yang mengikuti pilkades serentak pada tahun ini.

 Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kebupaten Inhil mengatakan, sampai saat sekarang ini persiapan pilkades serentak  sudah mencapai depalan puluh peresen. hal ini dilihat dengan begitubanyaknya pihak desa yang menyampaikan daftar pemilih ke bpmpd inhil untuk persiapan pilkades serentak nantinya.

Degan hamper rampungnya persiapan dalam pilkades serentak, Julizal berharap kepada semua pihak terkait untuk membantu mengsukseskan kegiatan pesta demokrasi pelkades serentak yang akan di gelar di bulan november mendatang.(fa)

BERIKUT WAWANCARA detikriau.org DENGAN KEPALA BPMPD KABUPATEN INHIL

lego-usb-homepage-DESKTOP




Lima Hari Tak Mengalir, Warga Tembilahan Hulu Juga Keluhkan Pelayanan PDAM TI

“Harus ada perhatian serius dari pemerintah agar kebutuhan air masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.”

foto ilustrasi: net
foto ilustrasi: net

Tembilahan (detikriau.org) – Setelah warga jalan Batang Tuaka Tembilahan Kota, kini giliran warga di Kecamatan Tembilahan Hulu yang mengeluhkan pelayanan PDAM Tirta Indragiri. Lima hari tak dapatkan pasokan air, warga mengaku kecewa. Sebahagian dari mereka bahkan rela merogoh kantong untuk membuat sumur bor.

“Sudah lima hari air PDAM tidak mengalir. Pastinya kita menjadi susah, apalagi saat ini musim kemarau.” Keluhkan Edi, warga jalan sabilal muhtadin Tembilahan hulu melalui detikriau.org, jum’at (16/10/2015)

Menurut Edi, untuk memenuhi kebutuhan air dalam beberapa hari ini ia terpaksa mempergunakan air sumur. Meskipun kualitas air jauh dari bersih, ia mengaku tidak ada pilihan. “kita berharap PDAM TI untuk segera memperbaiki pelayanan agar pelanggan tidak terus dirugikan,” Pinta Edi

Anto, warga seputaran jalan kayu jati Kecamatan Tembilahan Hulu pun mengeluhkan persoalan senada. Iapun mengaku dalam beberapa hari belakangan ini tidak lagi mendapatkan pasokan air PDAM TI. Karena kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan pokok rumah tangganya, ia terpaksa harus mengeluarkan biaya untuk membuat sumur bor.

“terpaksa bikin sumur bor bang. Manual aja. Kalau bikin yang kualitas bagus, harganya selangit. Kita tak mampu,” Sampaikannya

Anto berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Bagimanapun menurutnya PDAM TI merupakan perusahaan milik Pemkab Inhil. Jika Pemkab memperhatikan kebutuhan masyarakatnya tentunya keberadaan satu-satunya perusahaan penyedia air bersih bagi masyarakat Inhil ini mendapatkan perhatian serius.

“Harus ada keterlibatan pemerintah agar kebutuhan air masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.” Pinta Anto

Sebelumnya, terkait keluhannya pelanggan ini, Direktur PDAM Tirta Indragiri, Agustian Rasmanto menjelaskan, terputusnya pasokan air disebabkan terjadinya kebocoran pada pipa induk yang terletak di parit 8 desa Pulau Palas. Akibatnya, distribusi air jadi berkurang sebesar 500 meter kubik setiap harinya. Saat ini menurutnya bidang teknisi sedang melakukan perbaikan.

“Kalau tidak ada hambatan, sore ini sudah selesai pekerjaan perbaikannya,” yakinkan Agus, Selasa (13/10) kemaren.

Namun hingga hari ini, jum’at (16/10.2015) masih banyak pelanggan PDAM TI yang tidak mendapatkan haknya. (dro)

lego-usb-homepage-DESKTOP




Jika Pemkab Tak Mampu Tangani, DPRD Inhil Akan Bentuk Pansus

“Terkait Persoalan PT IJA dan Masyarakat Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra”

dari kiri: Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna,  Amd Junaidi dan Edi Haryanto Sindrang
dari kiri: Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna, Amd Junaidi dan Edi Haryanto Sindrang

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tidak kunjung tuntasnya persoalan antara masyarakat, khususnya petani pemilik lahan dengan pihak perusahaan membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir (Inhil) merasa gerah.

Oleh karena itu, para wakil rakyat ini berencana akan menggulirkan dan membentuk Panitia Khusus (Pansus), dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Negeri Seribu Parit.

Seperti yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD Inhil, Iwan Taruna saat menghadiri pertemuan antara perwakilan masyarakat Sungai Bungus dan Sungai Ular, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) dengan manajemen PT Indogreen Jaya Abadi (IJA), di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Kamis (15/10/2015) kemarin.

Dimana, pada pertemuan yang difasilitasi langsung oleh Pemkab Inhil ini, PT IJA kembali tidak mengirimkan perwakilannya, seperti saat pertemuan beberapa waktu lalu di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan.

Menurut Iwan, apa yang ditunjukkan oleh PT IJA ini merupakan sikap yang tidak baik dan terkesan melawan Pemerintah Daerah (Pemda). Pasalnya, meskipun telah diundang dua kali, namun perusahaan tersebut tetap tidak mengirimkan perwakilannya.

Padahal, pembahasan ini bertujuan untuk mencari solusi dan jalan keluar terhadap persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat di dua tempat tersebut, yakni kerusakan lahan perkebunan dan pohon kelapa, yang diakibatkan aktifitas PT IJA.

“Jadi, kami minta kepada Pemkab Inhil melalui BLH untuk segera mengkaji persoalan ini. Kalau memang karena ulah perusahaan, langsung saja beri tindakan tegas,” kata Iwan.

Selanjunya, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini merekomendasikan kepada Pemda, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tersebut, karena keberadaannya dinilai lebih banyak memberikan mudharat daripada manfaat.

“Apabila ini tidak selesai juga oleh Pemkab Inhil, maka saya akan menggulirkan pembentukan Panus di DPRD,” pungkasnya. (adi)

 

 




UNISI Ditunjuk Sebagai Tim Independen Uji Kompetensi Bakal Calon Kades Se-Inhil

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Universitas Islam Indragiri (Unisi) ditunjuk sebagai tim independen uji kompetensi bakal calon Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2015. Kepercayaan tersebut disampaikan wakil Rektor III Unisi Junaidi kepada detikriau.org, Jum’at (16/10/2015).

“Lembaga Unisi ini ditunjuk oleh kepanitiaan pemilihan serentak Kades Kabupaten Inhil sebagai assesor atau dalam peraturan dikenal sebagai tim independen terhadap bakal calon Kades se-Inhil,” beber Junaidi.

Ia menyampaikan, penunjukan tersebut murni mengatas-namakan lembaga perguruan tinggi Unisi. Dalam lembaga itu pula dibentuk panitia tim independen penguji yang langsung ditanggulangi oleh Rektor. Setelah terbentuk, maka tim tersebut bekerja sesuai yang dilampirkan oleh kepanitiaan berlevel Kabupaten.

Dikesempatan itu, ketua panitia tim independen uji kompetensi Kades se-Inhil ini juga menyampaikan bahwa peserta bakal calon Kades diperkirakan ada sekitar 100 lebih yang terdaftar. Jumlah tersebut khusus para bakal calon yang mengikuti pemilihan Kades serentak se-Inhil yakni sedikitnya 96 desa.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Panitia pemilihan serentak Kades se-Inhil tahun 2015 Mahibuddi menerangkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan apabila jumlah peserta bakal calon di satu desa melebihi 5 orang maka wajib dilakukan uji kompetensi.

Untuk Inhil, terdapat banyak desa yang mendaftat lebih dari 5 peserta maka secara otomatis uji kompetensi tersebut dilakukan dan pengujinya adalah bersifat independen yakni diluar struktur kepemerintahan.

“Uji kompetensi itu dilaksanakan selama 5 hari dimulai tanggal 17 sampai 21 Oktober 2015. Sistem pelaksanaannya diserahkan langsung kepada kepanitiaan tim penguji,” katanya, belum lama ini. (mirwan)

 

d1-hp