Tembilahan (detikriau.org) – kepala kantor satuan polisi pamong praja (satpol pp) kabupaten indragiri hilir (inhil) TM Syaifullah meminta kepada pihak terkait untuk menertibkan pasangan yang berstatus nikah siri.

permintaan ini disebabkan menjadi satu hambatan dalam menindak sesuai aturan. sebab dalam undang-undang tidak ada yang mengatur untuk kebebasan pada pasangan nikah siri yang berhubungan intim.

“undang-undang tidak ada, tetapi dalam aturan penganut islam itu sah. jadi kita bingung tindakan apa yang mesti diambil,” ungkap syaifullah kepada sejumlah awak media usai memimpin razia pekat, jum’at (30/10/2015) dini hari.

selama melakukan razia menurutnya sering kali menemukan pasangan nikah siri di wisma-wisma dan hotel. bahkan terkadang sebagian pasangan tersebut tak mampu menunjukkan surat nikah siri namun mampu mengumpulkan beberapa saksi dari ulama kalau mereka berstatus nikah siri.

“jika saya ambil tindakan sesuai aturan negara, nanti satpol pp di tembilahan disebut pula tak tahu agama. apalagi penduduk di daerah kita ini mayoritas paham agama dan secara terpaksa saya ambil tindakan berdasarkan kepercayaan agama,” katanya.

pada intinya, satpol pp kabupaten inhil untuk sementara tidak menjadikan satu pelanggaran pada pasangan yang berstatus nikah siri. namun meminta pihak terkait, dalam hal ini kementerian agama untuk menertibkan pasangan tersebut. (mirwan)

KUINDRA (detikriau.org) – Warga Dusun Bungus Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra) bertekad untuk tetap menuntut ganti kepada PT Indogreen Jaya Abadi (IJA). Kehadiran perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan ini dituding telah banyak menimbulkan kerugian kepada warga setempat.

“Kami semua sudah kompak meminta ganti rugi atas kerusakan lahan perkebunan milik kami,” kata salah seorang warga setempat, Budi kepada detikriau.org di Sungai Bungus, Kamis (29/10/2015).

Lahan perkebunan itu menurutnya merupakan satu-satunya tumpuan nafkah bagi warga selama ini. Jika kebun sudah rusak, darimana lagi warga bisa mencari sumber penghidupan.

Kepada detikriau.org, Budi bersama warga lainnya memperlihatkan lahan perkebunan kelapa yang rusak. Dari sekian hektar, ada sekitar 5000 batang kelapa yang mati akibat diserang hama kumbang.

Senada, Marian (60) juga menyatakan hal yang sama. Bahkan perkembangan ekonomi masyarakat di Dusun itu saat ini menurutnya sangat jauh menurun dari sebelumnya.

“Sejak rusak, tak ada lagi yang bisa kami panen,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Warga Sungai Bungus, Tengku Suhardi juga menyampaikan keyakinan bahwa kerusakan perkebunan masyarakat akibat hama kumbang yang dipicu dari aktifitas perusahaan.

Bahkan pria yang akrab disapa Comel ini menegaskan seharusnya pihak perusahaan tidak diberi izin. Sebab berdasarkan aturan yang ada , jika lahan itu tanah gambut maka tidak boleh dijadikan perkebunan sawit.

“Saya mohon kepada pemerintah untuk menindak-lanjuti persoalan ini sampai tuntas,” tandasnya. (mirwan)

KERITANG (detikriau.org) – Jembatan Sungai Reteh RT 01 RW 01 Dusun Mulia Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ambruk, Kamis (29/10/2015) sekitar pukul 04.30 WIB.

Musibah ini mengakibatkan dua kendaraan cold diesel L300 bermuatan puluhan zak semen dan dinaiki 3 orang beserta sepeda motor matic Yamaha terjun ke sungai.

Waktu itu, antara kedua kendaraan sedang berlawanan arus, mobil truk datang dari arah proyek menuju kota Baru sedangkan sepeda motor tiba dari arah Kota Baru. Setibanya kedua kendaraan di tengah-tengah jembatan, secara mendadak jembatan tersebut ambruk.

“Kedua kendaraan sedang berselisihan tepat di tengah jembatan. Dan ambruknya jembatan itupun tepat di tengah-tengah,” ujar salah satu warga setempat, Tati (36) kepada awak media.

Ia menjelaskan, sebelumnya jembatan itu tidak ada tanda-tanda akan ambruk. Namun ia mengaku kalau sarana penghubung sudah terbilang habis limit karena sudah terlalu lama tanpa ada perawatan dari pihak terkait.

Senada, warga lainnya juga menyatakan hal yang sama. Inal (26) misalnya, bahkan pria ini mengaku akan kesulitan jika melakukan aktivitas di daerah tersebut.

“Jembatan itu adalah satu-satunya jalan penghubung. Selain itu tidak ada lagi,” kata warga desa pasar Kembang ini.(mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) H Rosman Malomo tampil sebagai Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 di halaman Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Rabu (28/10/2015) kemaren.

Apel pagi itu diikuti unsur Forkopimda Kabupaten Inhil, sejumlah pejabat esselon dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Inhil, personil TNI dan Polri dan pengurus DPD KNPI Inhil serta sejumlah mahasiswa.

Waktu itu, Wabup tampak membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI mengatakan, dari tema hari Sumpah Pemuda tahun 2015 ini yang berbunyi Revolusi Mental Untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi Satu Untuk Bumi bahwa didasari keprihatinan yang mendalam terhadap dua hal.

“Pertama hari ini kita disuguhi fenomena baru tentang berubahnya pola realasi kemasyarakatan kita akibat arus modernisasi dan kemajuan teknologi informasi. Dan kedua adalah terkait fenomena pengelolaan Sumber Daya Alam kita yang belum sesuai konsep pembangunan berkelanjutan atau Suistanability Development,” kata Rosman.

Sebagai Negara tropis, lanjutnya, Indonesia menjadi tumpuan dunia untuk menjaga keseimbangan iklim melalui pasokan oksigennya. Namun, hari ini justru menjadi Negara yang menyumbang polusi terbesar di kawasan Asia Tenggara melalui kabut asap.

“Kita sendiri sudah merasakan dampaknya cukup lama. Dampak kesehatan adalah yang paling nyata. Selanjutnya, dampak perekonomian akibat sistem transportasi yang tidak bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak sangat penting, dalam upaya mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat pertemuan Pemkab Inhil dengan Anggota DPRD Komisi I dan II Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Barat, Kamis (29/10/2015).

Pertemuan yang dipusatkan di aula lantai 5 Kantor Bupati Inhil, Jalan Akasia Tembilahan ini dipimpin Asisten I Setda Inhil, Darussalam dan dihadiri dihadiri anggota DPRD Inhil, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, rombongan Anggota DPRD Komisi I dan II Kabupaten Tanjab Barat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jafar mempertanyakan tentang sejumlah program pembangunan dan kebijakan yang diambil serta diterapkan oleh Pemkab Inhil di wilayahnya, seperti pelaksanaan Pilkades serentak.

“Kalau boleh kami juga minta sub copy-nya, untuk dijadikan sebagai acuan bagi kami ke depan,” tutur Ahmad Jafar.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah mengesahkan 4 Perda tentang Desa, yakni Perda Pilkades, Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

“Perda Pilkades yang kita sahkan, bertujuan untuk mengawal kelancaran dan kesuksesan pelaksaan Pilkades serentak di Kabupaten Inhil, yang rencananya digelar pada 25 November mendatang. Perda ini sangt diperlukan, guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang diluar kendali, karena langsung berdampak pada tingkat bawah,” terangnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Puskesmas yang ada di seluruh wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk membuat perencanaan program pada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permintaan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Inhil melalui Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dr Enni Kholisatun.

Dikatakan Enni, pada pekan lalu pihaknya sudah menggelar Rapat Koordinas (Rakor) Perencanaan Program BOK dan JKN, yang dilaksanakan di aula Wijaya Kusuma Kantor Diskes Inhil, Jalan M Boya Tembilahan.

“Pesertanya adalah seluruh Kepala Puskesmas, Bendahara BOK dan Bendahara JKN di 27 Puskesmas di Kabupaten Inhil,” tutur Enni.

Adapun tujuan kegiatan tersebut, lanjut Enni, adalah untuk membuat rencana kegiatan di seluruh Puskesmas di Negeri Seribu Parit tahun anggaran 2016, khususnya program yang berkaitan dengan penggunaan dana BOK dan JKN.

“Dengan begitu, diharapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan benar-benar baik dan maksimal, serta menyentuh dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan,” imbuhnya. (adi/adv)