Rengat (detikriau.org) – Pj Bupati Inhu, H Kasiarudin SH apresiasi kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan tajaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Inhu, Selasa (03/11).

Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu wisma jalan Lintas Timur Pematang Reba ini Turut dihadiri oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Prov Riau Kamaruzaman beserta rombongan, beberapa kepala SKPD, camat, danramil, kepolisian, ormas , mahasiswa serta beberapa tokoh masyarakat.

“ kegiatan ini sangat diperlukan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun pada saat musim kemarau,” Sampaikan Pj Bupati

Selain tertuang dalam undang-undang  nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan  instruksi presiden nomor 16 tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, juga telah diamanatkan kepada setiap daerah agar mempunyai perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana.

Maka dari itu. Pj Bupati mengharapkan khususnya kepada seluruh peserta, agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya akan didapat dokumen perencananaan yang mampu mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Inhu.

Selain itu, Pj Bupati juga mengajak kepada seluruh peserta yang hadir untuk dapat bersama-sama menjadi bagian penting dari upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, dengan  demikian, apa yang telah dialami terkait dengan sejumlah bencana tidak akan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang.

Usai menyampaikan sambutannya, Pj Bupati H. Kasiarudin, SH menyematkan tanda kepada beberapa perwakilan peserta sebagai tanda dimulainya pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi Kebakaran Hutan dan Lahan.

Sementara itu ketua Panitia Pelaksana Jim Gafur, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan hingga tiga hari kedepan ini ditujukan untuk mencari solusi terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta penyusunan sumber anggaran dan beberapa masukan yang dianggap perlu dalam hal penanggulan bencana. (hms/zal)

“Assesment Jabatan Sekda dan Empat Kadis”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 85 peserta Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lulus seleksi administrasi untuk mengikuti assessment pelelangan pada posisi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan 4 Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Inhil.

Hal ini diketahui ketika panitia penerimaan calon JPT mengumumkan dengan nomor: KPTS.06/Pansel.Kab.Inhil/XI/2015 tentang penetapan hasil seleksi administrasi pada seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkab Inhil di papan pengumuman Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jalan SKB Tembilahan, Selasa (3/11/2015).

Pada pengumuman tersebut diterangkan bahwa 85 peserta tersebut telah memenuhi syarat dan bentuk pengumumannya pun bersifat mutlak untuk kelima JPT pratama yang kosong. Namun pengumuman itu tidak tercantum secara rinci berapa peserta yang mengikuti assessment mendatang.

“Kepada peserta seleksi terbuka JPT pratama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, diminta hadir pada hari Rabu (4/11/2015) pukul 16.00 WIB di aula Bedah Buku lantai III Badan Perpustakaan, Arsib dan Dokumentasi Provinsi Riau Pekanbaru,” tulis Kepala BKD Kabupaten Inhil pada catatan pengumuman hasil seleksi administrasi.

Sebelumnya, Syaifuddin sempat menyebutkan kalau seluruh peserta pelelangan jabatan akan mengikuti assesment JPT Pratama ketika dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh tim yang difasilitasi dari panitia penerima calon. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Mohamad Indarto sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan di kantor PN Tembilahan jalan Prof M Yamin, Selasa (3/11/2015).

Saat dikonfirmasi, Bupati menyambut baik dengan pergantian struktur baru di internal PN Tembilahan. Semoga katanya kedepan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih baik lagi.

“Dengan adanya pejabat baru pada posisi Wakil ketua itu semoga saja tugas-tugas dibidang pengadilan dapat terlaksana lebih baik lagi kedepannya,” kata Wardan.

Sementara itu, Ketua PN Tembilahan Erstanto Windiolelono mengharapkan kepada wakil ketua yang baru ia lantik untuk bisa meningkatkan komunikasi yang baik antar Forkopimda Inhil. Selain itu dapat menjadikan titik awak untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kepada pencari keadilan.

“Terakhir saya harapkan juga untuk merenungkan dan menanamkan dari ucapan sumpah terima jabatan. Sebab dalam ucapan tersebut adalah tonggak untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua yang baru dilantik menaggapi bahwa semua itu akan bisa terlaksana dengan sukses jikalau semua unsur yang ada bisa bekerjasama untuk menegakkan keadilan di daerah ini. “Kerjasama kita semua itu yang terpenting, dan saya siap bekerja sesuai tupoksi pada posisi wakil ketua,” tandas Indarto.

Untuk diketahui, pada pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini tidak hanya dihadiri oleh Bupati Inhil, namun juga tampak dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Inhil. (mirwan/adv)

Jakarta – Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas SK Menteri Hukum dan HAM terkait dua partai politik yakni PPP dan Partai Golkar menjadi momentum bagi dua partai ini melakukan rekonssiliasi. Masing-masing partai memiliki caranya sendiri.

Langkah maju diambil Partai Golkar. Berbalut forum silaturahmi nasional (Silatnas), Partai Golkar secara formal mempertemukan dua kubu yang berseteru pada Minggu (1/11/2015). Meski sifatnya formalitas, pertemuan dua kubu ini secara psikologis lebih memudahkan untuk melangkah dalam rekonsiliasi yang nyata di kemudian hari.

Dua kubu yang selama setahun terakhir ini saling berseteru, kini bisa duduk bersama. Satu isu yang mempertemukan dua kubu ini yakni ajang Pilkada serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015 mendatang. Tidak sekadar itu, sejak Senin (2/11/2015), Aburizal Bakrie kembali berkantor di Kantor DPP Partai Golkar, yang selama setahun ini dikuasai kubu Agung Laksono.

Meski demikian, formulasi islah atau rekonsiliasi di internal Partai Golkar belum mencapai titik temu. Karena kelompok Agung Laksono menginginkan adanya Musyawarah Nasional (Munas) untuk menyelesaikan konflik, namun sebaliknya bagi kubu Aburizal Bakrie tidak perlu digelar Munas.

Tentu perbedaan pandangan ini bisa menjadi bara dalam sekam bila tidak dicarikan konsesi atas islah di antara kedua belah pihak. Karena faktanya, dua kubu tersebut masing-masing membawa gerbong dan pasukan. Selama kepentingan elit dan gerbongnya terakomodasi, jalan islah bukanlah perkara sulit.

Kuncinya, akomodasi dan pembagian kepentingan yang dianggap adil. Perkara ini yang tidak jarang justru menjadi pelik dan rumit. Rumus “siapa dapat apa” seringnya menggagalkan perundingan.

Rekonsiliasi di internal Partai Golkar jauh lebih prospektif dibanding dengan PPP. Karena faktanya, konflik di internal PPP tidak sekadar perkara legalitas partai, namun tidak sedikit yang menjurus konflik personal satu sama lain.

Menurut Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya M Romahurmuziy pihaknya juga menjajaki islah di internal PPP sebagai respons atas putusan kasasi MA dengan membentuk tim tujuh. “Opsinya masih dimatangkan Tim 7,” ujar Romi, sapaan akrabnya, Senin (2/11/2015). Tim Tujuh ini rencananya akan melibatkan tokoh senior partai serta sesepuh partai untuk menyelesaikan konflik di internal partai.

Rumusan formulasi islah di masing-masing partai yang tengah berkonflik memang harus dicapai secara matang. Itu bila masing-masing memang berkehendak untuk menyatukan dua kekuatan yang selama setahun ini berkonflik. (inilah.com)

JAKARTA– Ini kabar buruk bagi para honorer K2. Pasalnya, pemerintah membatalkan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS pada 2016 mendatang. Keputusan itu diambil karena pemerintah tak punya dana untuk mengangkat sekitar 430 ribu honorer K2.

“Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ‎Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Senin (2/11).

Dia menambahkan, pemerintah sudah meminta anggaran tambahan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada.

“Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya,” ujar kader Partai Hanura itu.

Dia menambahkan, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran karena dana APBN sangat terbatas. Jika mengangkat honorer K2, beban negara akan bertambah. (jpnn)

Tembilahan (detikriau.org) – Kepala BPMPD Inhil Drs Yulizal berharap prestasi yang diraih Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas hendaknya diikuti seluruh Desa-desa lain yang ada di Kabupaten Inhil khususnya dalam pengelolaan Administrasi desa.

Menurut Yulizal, tertib administrasi menjadi tolak ukur oleh TIM dalam penilaian lomba Desa tingkat Provinsi Riau. Disebutkannya, Administrasi Desa di Inhil selama ini masih sangat minim dan kurangnya SDM.

“Semoga dengan pelaksanaan Rakor yang di adakan BPMP Bangdes Propinsi Riau yang diikuti seluruh Kepala Desa dan lurah Se-Propinsi Riau pada hari ini dapat memberikan hasil yang positif terhadap kepala Desa Khususnya Kepala Desa dan Lurah dari Kabupaten Inhil,” Sebut Yulizal usai mengikuti rakor di Pekanbaru, senin (2/11/2015)

Seperti diketahui, dalam kegiatan rakor ini juga dibacakan pemenang-pemenang lomba Desa Tingkat Provinsi Riau TH 2015 yang diikuti oleh Seluruh Desa dan Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Inhil memperoleh Juara harapan 2 yang di raih oleh Desa Danau Pulai Indah Kecamatan Kempas, penghargaan tersebut di serahkan Secara simbolis oleh Plt. Gubernur Riau Arsyadjuliandy Rachman kepada Kepala Desa Danau pulai Indah.(mirwan/adv)