TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diminta untuk lebih disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama mempersiapkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam terkait dengan terlambatnya penyerahan dokumen KUA dan PPAS tahun 2016 oleh Pemkab Inhil.

Dikatakan Dani, sebelumnya Anggota Badan Musyawah (Bamus) DPRD Inhil menyampaikan kekecewaannya, karena penyerahan dokumen KUA dan PPAS dari Pemkab Inhil terlambat hingga 3 bulan lamanya.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 pada pasal 83-88 tentang KUA PPAS, yang merupakan dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dilaporkan paling lambat minggu pertama Bulan Juni.

“Jadi, DPRD seharusnya sudah menerima dokumen KUA PPAS itu paling lambat pertengahan Bulan Juni tahun anggaran berjalan. Tapi nyatanya baru kita terima pada Senin (16/11/2015),” tutur Dani, kemarin.

Dijelaskan Dani, jika DPRD menerima KUA PPAS pada pertengahan Bulan Juni lalu, maka dapat dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, untuk kemudian disepakati paling lambat akhir Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

“Dengan kondisi seperti ini, sekarang harus kita kebut pembahasannya di tiap Komisi. Kita tergetkan 30 November sudah penandatanganan nota kesepakatan,” tambahnya.

Oleh karena itu, ke depan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini berharap, Pemkab Inhil bisa lebih disiplin agar semuanya bisa berjalan tepat waktu dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

“Kita harapkan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, karena pada tahun sebelumnya kita sudah mensahkan APBD di Bulan November. Namun tahun ini, malah molor,” imbuhnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyatakan komitmen untuk mewujudkan daerah Inhil sebagai Kabupaten layak anak.

“Upaya mewujudkan Kabupaten layak anak tidak hanya seremonial, namun harus kita buktikan dengan program konkrit secara nyata,” ungkap Wardan usai menyambut kunjungan kerja Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin di Balai Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Rabu (18/11/2015).

Berdasarkan lampiran dari Menteri terkait, lanjutnya, Inhil belum masuk kategori Kabupaten layak anak karena belum memenuhi indikator-indikator yang ada. Sebab syarat utama mewujudkan kabupaten layak anak itu harus memenuhi sebanyak 31 indikator.

Dengan dalih itu, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini sangat yakin kalau Kabupaten Inhil tidak mustahil mampu mencapai impian tersebut. Yang terpenting katanya, kerja sama dan dukungan semua pihak terjalin sesuai harapan.

“Untuk mewujudkan suatu kabupaten layak anak itu membutuhkan kerja dan kinerja semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi ada kerja sama semua pihak hingga masyarakat umum yang bersinergi,” pintanya.

Disampaikannya juga, upaya itu akan dimulai dari bawah yakni mulai dari desa layak anak, kecamatan layak anak hingga kabupaten layak anak.

Sementara Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Lenny N Rosalin disela kunjungannya ke Inhil menilai kalau Pemkab Inhil sudah menunjukkan komitmennya untuk menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten layak anak.

Mengenai target menjadi kabupaten layak anak, katanya tergantung kabupaten itu sendiri sampai kapan mampu menunjukkan takaran yang telah ditetapkan kementrian. “Intinya kami akan mengevaluasi dengan 31 indikator. Jika 31 indikator dipenuhi oleh kabupaten Inhil maka Inhil akan menjadi kabupaten layak anak,” imbuhnya. (mirwan/adv)

31 Indikator Kabupten/Kota Layak Anak. Klik Gambar dibawah ini:

Tembilahan (detikriau.org) – Perum Bulog Sub Divre Tembilahan mengharapkan peningkatan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Inhil terutama dalam penyaluran Raskin bagi 27.565 rumah tangga sasaran yang akan didistribusikan pada bulan November tahun 2015 ini.

Menurut Kepala Sub Divre Perum Bulog Tembilahan Parluhutan Siregar, beras raskin reguler yang belum tersalurkan hingga dengan alokasi bulan kedua belas pada pendistribusian bulan November tahun 2015 ini masih mencapai 160 Ton dari total alokasi penyaluran sebanyak 413 ton untuk setiap bulannya. Sementara untuk beras tambahan dengan jumlah alokasi yang sama dengan beras reguler, penyalurannya baru mencapai 44,35 persen.

Parluhutan menyebutkan hal tersebut karena selain terkendala masalah teknis pengambilan dari pihak kecamatan yang tidak seragam, juga dipengaruhi faktor transportasi dibeberapa daerah terpencil yang ada di inhil.

Untuk itu pihaknya berharap agar Pemkab Inhil memberi bantuan guna menggesa penyaluran beras bagi masyarakat miskin tersebut, terutama dalam hal mengingatkan kepada para petugas-petugas penyaluran raskin yang ada dilapangan untuk menggesa pengambilan dan pendisdtribusian beras raskin yang sudah tersedia digudang perum bulog tembilahan.

Paeluhutan juga menyampaikan harapannya agar kedepan kerjasama yang sudah terjalin dengan pemkab Inhil dapat terus ditingkatkan guna merealisasikan penyaluran beras raskin tersebut benar-benar tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat miskin yang memang berhak menerima nya. (fa)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun 2016 mendatang, Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menyediakan rumah singgah bagi ibu hamil (bumil), yang akan melakukan persalinan dan penanganan pasca melahirkan.

Rencana tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Diskes Inhil, dr Saut Pakpahan dalam eksposnya saat Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor, dalam rangka advokasi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Gizi Buruk, yang dipusatkan di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan, Senin (16/11/2015) kemarin.

Dikatakan Saut, saat ini jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Negeri Seribu Parit masih pada peringkat tertinggi di Provinsi Riau.

Dimana, hingga Bulan September 2015 lalu, jumlah kematian ibu hamil, bersalin dan nifas sebanyak 23 orang dari 5.146 persalinan, dengan penyebab utamanya adalah pendarahan.

Sedangkan untuk AKB, lanjut Saut, berjumlah sebanyak 148 orang dari 9.164 kelahiran hidup, dengan penyebab kematian diantaranya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), aspixia (kekurangan oksigen), serta lahir mati karena penanganan persalinan yang tidak tepat dan tidak sesuai protap.

“Jadi, dengan keberadaan rumah singgah ini, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya kita menekan AKI dan AKB di Inhil,” tutur Saut.

Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan yang mendengar langsung rencana tersebut menyatakan bahwa dirinya sangat mendukung, dan berharap keberadaan rumah singgah ini dapat segera diwujudkan.

“Ini harus kita support bersama, dalam rangka mewujudkan Inhil sehat, menunu kabupaten yang lebih maju, bermarwah dan bermartabat,” imbuhnya. adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyambut kunjungan kerja Dirjen PU Pusat H Hediyanto W Husaini dan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman di pelabuhan Samudra Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah, Inhil, Selasa (17/11/2015).

Kunjungan tersebut dalam rangka menindak lanjuti usulan pengoperasian dan pengembangan pelabuhan Samudra tersebut. Dimana, waktu itu rombongan tampak meninjau secara langsung di lokasi yang akan dibangun dan masterplan pengembangan pelabuhan.

“Kita bersukur plapon anggan untuk pembangunan infrastruktur jalan menuju ke sana telah dianggrakan sekitar 300 Milyar,” kata Wardan.

“Kita harapkan tahun depan pelabuhan Samudra Kuala Enok ini sudah bisa difungsikan, minimal aman dulu. Selanjutnya baru ke tingkat kenyamanan,” tambahnya.

Orang nomor satu di Negeri Seribu Parit ini menyatakan bahwa potensi pelabuhan itu nantinya tidak hanya bermanfaat bagi Inhil namun juga akan bermanfaat bagi kecamataan lainnya.

“Lima kabupaten yang bisa memanfaatkan pelabuhan ini nantinya, inhu kuansing, pelalawan, jambi, dan sekitarnya,” imbuhnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hj Zulaikhah Wardan resmi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Periode 2012-2017. Resminya jabatan tersebut langsung dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Riau H Syahril Abu Bakar di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Selasa (17/11/2015) malam.

Dalam sambutannya, Zulaikhah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dirinya sebagai kepercayaan memimpin PMI Inhil. Menurutnya kepercayaan tersebut merupakan suatu amanat yang harus dijalankan.

“Tidak kalah pentingnya, dukungan dan arahan Bupati Inhil agar program yang ada bisa terjalankan sesuai harapan bersama,” kata Ikha.

Menurutnya lagi, kepengurusan PMI Kabupaten Inhil sebelumnya memiliki kinerja yang bagus dan mesti dilanjutkan. Sekarang saja katanya, PMI Inhil mampu mengumpulkan 2 ribu kantong darah setiap bulannya.

“Untuk itu saya mengajak kepada semua anggota untuk bekerja sama sebab ini adalah sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam kesuksesannya,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Riau H Syahril Abu Bakar mengapresiasi terhadap kinerja PMI Kabupaten Inhil karena sudah bekerja dengan maksimal.

“PMI Inhil ini terbesar kedua setelah PMI Pekanbaru yang mampu menyiapkan 2 ribu kantong darah perbulannya,” katanya.

Terakhir, sebagai pengurus Provinsi, ia menitipkan keberadaan PMI Kabupaten untuk menghasilkan yang terbaik kedepannya. Sebab fungsi PMI untuk masyarakat sangat banyak terutama menyerahkan jiwa kepada para generasi masa depan yang mumpuni dalam bekerja secara suka rela.

Untuk diketahui, pelantikan itu langsung dihadiri Bupati Inhil HM Wardan, Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam dan sejumlah pengurus organisasi pemuda dan mahasiswa di Inhil. (mirwan)