Rengat, (detikriau.org) – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Indragiri Hulu nyatakan tidak pernah diajak duduk bersama oleh manajemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Persada Agro Sawita ( PAS) terkait rencana penggunaan akses jalan milik Pemkab Inhu. Seharusnya pihak perusahaan memang harus meminta izin terlebih dahulu.

“Perusahaan belum pernah mengajak kita membicarakan terkait hal tersebut. Seharusnya ya memang memintakan izin dulu,” Ujar Kadishubkominfo Inhu, Efendi melalui Kabid Hubungan Darat, Slamet Suhargana, selasa (1/12/2015)

Menurut Slamet, untuk izin Pemakaian jalan Pemkab Inhu ini berada di Dinas PU,  sedangkan Dishubkominfo hanya di kapasitas jalan.

“kita berharap harusnya PKS PT PAS dapat membuat Jalan sendiri, sebab jika sudah berani mendirikan PKS dengan dana yang sangat besar selayaknya juga mempertimbangkan untuk pembuatan jalan sendiri agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat umum” katanya.

Kepala Dinas PU teguh Krisyanto Melalui kabid Bina Marga Yandrianto dikomfirmasi diruang kerjanya, selasa (1/12/2015) justru menyatakan bahwa pihak mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan PKS PT PAS Di Desa Pematang Jaya.

“Kita Baru Tau kalau PKS PT PAS ada di Desa Pematang Jaya. Sampai saat ini mereka belum ada melaporkan ke Dinas PU terkait rencana pemakaian jalan Pemkab ” Jawab Yandrianto

Dikatakannya, Jika PT PAS memakai akses Jalan keluar masuk melalui jalan pemkab , sudah seharusnya pihak PKS PT PAS memberitahukan kepada Pemerintah Daerah, dalam Hal ini boleh Melalui Dinas PU maupun Dishubkominfo.

“Sampai saat ini Dinas PU  belum ada diberitahu  baik Lisan maupun Surat
apalagi izin pakai jalan” Pungkas Yandriyanto.

Dalam pemberitaan sebelumnya, warga Desa Kota Lama, Ricardo Hutapea (56) berpendapat dengan mulai beroperasionalnya Pabrik Kelapa Sawit ( PKS) PT Persada Agro Sawita ( PT PAS) di Desa Pematang jaya kecamatan Rengat Barat pada Desember 2015 mendatang dipastikan akan merusak infrastruktur jalan dari Desa Bukit Selasih menuju Desa Tani Makmur. Pasalnya Jalan Kabupaten yang dibangun Pemkab Inhu ini hanya berkelas III C.

Dengan kelas jalan III C menurutnya, beban maksimal hanya 15 ton sementara truk angkut CPO bermuatan diatas 20 ton belum lagi ditambah dengan bobot kendaraan yang bisa mencapai 30 ton.

“Makanya kita pastikan jalur jalan ini akan rusak,” prediksi mantan anggota DPRD Inhu ini.

Ia juga berpendapat seharusnya PT PAS membangun jalan sendiri. Jangan hanya memanfaatkan akses jalan penghubung sejumlah  Desa  yang kondisinya saat ini saja sudah cukup parah.

Ditambahkannya, Jika PT PAS telah Beroperasi dan tetap akan memakai jalan ini maka diharapkan PT PAS terlebih dahulu harusnya meningkatkan kapasitas kelas Jalan, dan  menyalurkan dana CSR nya kepada Masyarakat lingkungan Perusahaan di 5 Desa, yakni Desa Kota Lama, Desa Pematang Jaya, Desa Bukit Petaling , Desa Tani Makmur Dan Desa Sungai Baung, ujarnya.

Sementara itu dikomfrimasi terpisah, manajer PT PAS, Junaedi Siregar membenarkan bahwa perusahaan akan memulai operasional pada bulan Desember 2015 mendatang.

Menurut manajer yang mengaku berdomisili di Provinsi Jambi ini, sebelum Pemkab Inhu memberikan izin bagi PT PAS tentunya sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk akses jalan yang akan dilalui.

“Tentunya tidak mungkin Pemkab Inhu menerbitkan izin tanpa mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan kondisi lingkungan,” ujarnya

Sayangnya, terkait pernyataan pihak Dishubkominfo dan Dinas P ini, upaya komfirmasi yang coba dilakukan detikriau.org kepada Dirut PKS PT PAS Rustam Efendi belum membuahkan hasil. Dua telepon selulernya tidak aktif . bahkan pesan singkat yang dilayangkan juga belum mendapatkan tanggapan. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pelaksanaan Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-III tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) secara resmi dibuka oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Selasa (1/12/2015).

Kegitan yang dipusatkan di lapangan Gadjah Mada Tembilahan itu tampak dihadiri Direktur Pemberdayaan Sumber Daya Alam (PSDA) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Ir Nyelong I Simon, Bupati Inhil HM Wardan beserta sejumlah pejabat di Riau dan peserta TTG.

Plt Gubri mengatakan, TTG ini bukan sebatas kegiatan biasa namun memiliki tujuan positif yang berdampak terhadap kemajuan teknologi yang dibutuhkan masyarakat pedesaan. Sebab dari pagelaran tersebut akan memunculkan faktor utama yang mendorong para inovator dalam mengembangkan desa.

“Gelar Teknologi Tepat Guna ini bermanfaat sekali kalau dikembangkan sampai ke pelosok desa. Kita bisa meningkatkan secara efesiensi, memberdayakan msyarakat dan lain sebagainya,” kata Andi.

Sementara Direktur dari Kemendes RI Nyelong I Simon mengharapkan kegiatan itu bisa berlangsung maksimal. Karena menurutnya, manfaat TTG itu sangat tinggi hal dan berpengaruh terhadap kemajuan teknologi di desa.

“Kami membutuhkan letak potensi lokal yang ada di desa-desa di berbagai kabupaten dan kota. Ini baru kegiatan seremonial, harus ada tindak lanjut dari pemerintah dengan pihak penemu teknologi maupun pihak terkait lainnya,” katanya.

Disamping itu, ia juga menegaskan untuk mengutamakan teknologi terbaru yang dapat digunakan di tengah-tengah masyarakat dan memiliki potensi baik dari segala sisi seperti tanaman pangan dan lain sebagainya. Mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar aksi simpatik dalam rangka memperingati hari aids se-dunia, Selasa (1/12/2015).

Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 2.30 WIB di simpang 4 jalan M Boya Tembilahan dan tak lama kemudian dilanjutkankan di bundaran M Boya Pasar Pagi Tembilahan. Untuk diketahui, aksi ini turut diikuti Asisten I Setda Kabupaten Inhil Darussalam dan sejumlah pengurus KPA Inhil.

Asisten I Setdakab Inhil mengatakan, dalam upaya mencegah penularan penyakit aids memang patut dikempanyekan karena semakin hari kasus itu terus meningkat di Indonesia.

“Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan angka temuan hiv dan aids sudah mencapai 134 kasus. Dari data tersebut jika dikaitkan dengan jumlah kasus HIV 56 persen ada pada perempuan, dari latar belakang profesi 21 persen terjadi pada IRT dan terbesar kedua setelah karyawan swasta, bahkan anak umur 0-4 telah tertular melalui ibunya,” kata Darussalam.

Kedepan, Ia mengharapkan perlu adanya pengembangan program yang lebih komprehensif menetapkan sasaran program yang terfokus pada upaya upaya pencegahan dengan tetap tidak mengkesampingkan program-program perawatan dan dukungan di tengah-tengah masyarakat yang terdampak episemi aids.

Sementara itu, salah satu pengurus KPA Inhil, Rudi menyampaikan kalau kegiatan aksi tersebut terus dilaksanakan setiap tahunnya dengan harapan dapat menyadarkan masyarakat betapa bahayanya penyakit HIV/Aids.

“Mari kita cegah penyakit menular ini secara bersama-sama. Kita dari KPA juga memerlukan dukungan oleh semua pihak,” katanya. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menyebutkan kalau pagelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi Riau di Tembilahan merupakan ajang promosi teknologi terbaru dan siap dikembangkan.

“TTG ini adalah ajang dalam mempromosikan teknologi terbaru. Untuk itu, kita harapkan dapat dukungan dari semua pihak hingga masyarakat umum,” kata Wardan dalam sambutannya pada pembukaan TTG Riau ke-III di lapangan Gadjah Mada Tembilahan, Selasa (1/12/2015).

Menurutnya kalau teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat pelosok desa dalam mengembangkan perekonomian. Ditunjukanya sebagai tuan rumah, orang nomor satu di Kabupaten Inhil ini mengaku sangat gembira mendapat kepercayaan penuh dari Pemprov Riau.

Atas nama pemerintah, ia juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta di negeri hamparan kelapa dunia. Semoga katanya dari pelaksanaan 4 hari kedepan ini dapat mempererat tali silaturrahmi terhadap semua pihak. (mirwan/adv).

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk menuntaskan permasalahan yang saat ini terjadi di sektor perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tergantung kemauan pengambil kebijakan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Dr H Ferryandi menyikapi semakin rumitnya upaya penyelamatan lahan perkebunan kelapa rakyat yang kondisinya semakin kritis, kemarin.

Dikatakan Ferryandi, permasalahan masif harus dituntaskan secara masif juga, karena itu dibutuhkan kemauan dengan wujud kebijakan yang nyata.

“Salah satu solusinya, adalah dengan mengupayakan adanya regulasi penggunaan Dana Alokasi Desa (ADD) oleh semua desa demi kepentingan perbaikan trio tata air, yang menjadi kunci permasalahan di bidang perkebunan,” tutur Ferryandi.

Dijelaskan Ferryandi, apabila semua desa diberi hak penuh untuk menuntaskan permasalahan perkebunan yang ada di desanya masing-masing melalui 25 sampai 30 persen dari ADD, maka persoalan perkebunan akan bisa tuntas dalam kurun waktu 3-5 tahun.

“Jadi, pemerintah hanya tinggal memantau dan memberikan arahan sesuai dengan ketentuan dan perturan yang berlaku, serta mensinergikannya dengan Satker terkait,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Inhil, HM Wardan menyatakan bahwa pihaknya secara prinsip sepakat dengan ide penggunaan ADD untuk mengatasi persoalan di desa.

“Kita akan upayakan membuat ADD tersebut agar bisa digunakan desa untuk mengatasi persoalan di desa, khususnya permasalahan trio tata air perkebunan kita yang rusak akibat intrusi air laut, dan saya sudah mulai perintahkan beberapa Kepala Desa terpilih untuk memprioritaskan hal ini,” kata Bupati Wardan, (adi).