“Dikhawatirkan Akan Berdampak Bahaya Bagi Masyarakat”

Tembilahan (detikriau.org) – Warga meminta pihak PLN Rayon Tembilahan untuk segera mereposisi keberadaan travo listrik milik mereka di jalan H Kalidi (dulu lorong garam. Red) Tembilahan. Dengan posisi travo yang ketinggiannya hampir sama dengan ketinggian badan jalan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak bahaya bagi masyarakat.

Menurut salah seorang warga, Iyan, musim penghujan dan pasang tinggi dipenghujung tahun seperti saat ini, gardu travo listrik milik PT PLN ini sangat rawan terdampak banjir. Dikhawatirkan jika hal itu sampai terjadi, bukan tidak mungkin akan menyebabkan masyarakat pengguna jalan akan tersenngat listrik tegangan tinggi.

“banjir pasang beberapa hari lalu, gardu travo listrik ini sudah hampir tergenangi air. Kita khawatir jika tidak segera diantisipasi, jika air naik lebih tinggi, mungkin saja sengatan listrik akan mencelakai warga,” Sampaikan ke khawatirannya.

Iyan berharap pihak PLN untuk sesegera mungkin mengantisipasi dini. Misalnya dengan memposisikan travo listrik pada posisi yang lebih tinggi.

Terkait kekhawatiran dan permintaan warga ini, pihak PLN Rayon Tembilahan melalui Plh manajer mengaku belum mengetahui jika travo listrik milik mereka hampir terdampak banjir. Bahkan anehnya jawaban komfirmasi kepada detikriau.org melalui sambungan seluler, sitompul juga mengaku kurang mengetahui apakah apabila travo itu sampai tergenangi banjir akan menimbulkan dampak bahaya atau tidak.

“Ya saya tahu ada yang rendah tetapi tidak tahu kalau travo itu hampir tenggelam dan belum tahu juga apakah bahaya atau tidak, nanti saya koordinasikan kepada supervisornya,” kata Plh Manajer PLN Rayon Tembilahan, Sitompul, Rabu (2/12/2015). (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengapresiasi dengan pelaksanaan seminar Internasional yang ditaja LPPM Universitas Islam Indragiri (Unisi) di gedung Engku Kelana Tembilahan dari tanggal 2-4 Desember 2015.

“Atas nama pemerintah, saya sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini apalagi telah mampu menghadirkan para pakar sebagai pemateri sesuai dengan bidangnya,” kata Bupati Inhil HM Wardan yang dibacakan Stap Ahli Setdakab Inhil Hafitsyah dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan seminar Internasional, Rabu (2/12/2015).

Dari tema yang ada saja katanya, seminar ini nampak sekali bertujuan yang sangat positif demi meningkatkan pola fikir secara umum untuk memajukan daerah dan perekonomian masyarakat.

Dimana, tujuan yang dimaksud untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan inovasi, ide, kreatifitas dan produktifitas masyarakat dalam meningkatkan perekonomian pada umumnya, khususnya pada perbatasan wilayah.

“Kita pahami sebanyak 485 mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian di lapangan pada program pengabdian kepada masyarakat untuk melihat langsung kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya, sehingga seminar ini sangat penting untuk digelar,” tandasnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sebanyak 420 peserta ikuti seminar Internasional yang digelar Lembaga Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Indragiri (Unisi) di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Rabu (2/12/2015).

Pesertanya yang hadir berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, guru dan dosen dan umum. Peserta tersebut mayoritas dari kota Tembilahan, namun juga ada yang datang dari daerah lain seperti Jambi, Pekanbaru, Batam, Padang dan daerah lainnya.

Terlaksananya seminar itu dengan tema Pemberdayaan Pendidikan Politik Guna Meningkatkan Perekonomian di Wilayah perbatasan.

“Tema seminar “Pemberdayaan Pendidikan Politik Guna Meningkatkan Perekonomian di Wilayah perbatasan” ini telah dikaji dan dinilai penting untuk diaplikasikan terutama terkait pemberdayaan masyarakat,” kata Pendiri Unisi H Indra Muchlis Adnan saat sambutannya sekaligus membuka resmi seminar Internasional.

Sementara Rektor Unisi R Sri Handayani mengatakan, kegiatan itu digelar dalam rangka menyongsong dan menghadapi pasar ekonomi global. Selain itu juga terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan mahasiswa Unisi dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata.

“Karena kegiatan Kukerta dari kita dapat disebut tematik berpengabdian masyarakat berbasis riset dan pembelajaran pemberdayaan masyarakat,” kata Rektor.

Untuk diketahui, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 sampai 4 Desember 2015. Pada pembukaan pagi itu tampak dihadiri Stap Ahli Bupati Inhil Hafitsyah, unsur Forkopimda Inhil dan seluruh civitas akademika Unisi. (Mirwan)

“Ataukah memang pemkab tidak punya keberanian untuk tegas menghadapi perusahaan ?”

“Hilangkah “garang” mu wahai wakil kami?”

Tembilahan (detikriau.org) –Warga Dusun Sungai Bungus dan Sungai Ular Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra mendesak Pemkab untuk segera menyelesaikan persoalan mereka dengan PT Indogreen Jaya Abadi (IJA). Kesan sikap berlarut-larut yang dinilai masyarakat yang sedang dipertontonkan Pemkab Inhil saat ini bukan tidak mungkin dapat menjadi pemicu gejolak ditengah masyarakat.

“cukup sudah kasus Desa Pungkat menjadi catatan kelam. Jangan paksa kami juga untuk berbuat kekhilafan yang sama,” Sampaikan salah seorang warga, Agus melalui detikriau.org di Tembilahan, rabu (2/12/2015)

Menurut Agus, warga mereka sudah cukup lama bersabar. Bahkan warga sebagai anak dari Pemerintah, menurutnya sudah berkali-kali memintakan pertolongan untuk dicarikan solusi terbaik atas persoalan “himpitan” yang kini mereka hadapi. Namun hingga saat ini, jangankan penyelesaian, mereka bahkan menangkap kesan pemkab sepertinya “loyo” menghadapi pihak perusahaan.

“jangan nanti warga lagi yang dipersalahkan jika timbul kekhilafan,” Ingatkannya

Senada, warga lainnya, Arsalian juga mendesak pemkab Inhil untuk segera menyikapi silangsengketa mereka dengan PT IJA. Menurutnya, hari ini sumber penghidupan mereka sudah luluh lantak sementara kebutuhan perut anak-istri mereka setiap hari harus dipenuhi.

“bantu kami. Jangan biarkan kami salah langkah,” juga pintanya.

Sementara itu mediator pihak masyarakat, Tengku Suhandri mengaku sudah mengkomfirmasikan kepada pihak pemerintah melalui Kabag Tapem Pemkab Inhil, namun jawaban yang diterima tetap sama. Pemkab belum bisa menghadirkan perwakilan pihak perusahaan yang bisa mengambil keputusan.

“dalam pertemuan sebelumnya, Pemkab Inhil katanya akan memberi peringatan kerasa jika pihak perusahaan terus mangkir untuk menghadiri mediasi. Tapi hingga hari ini, satu kalipun peringatan itu tidak pernah disampaikan. Ataukah memang pemkab tidak punya keberanian untuk tegas menghadapi perusahaan ?” pertanyakan Tengku Suhandri.

Bukan hanya Pemkab Inhil, dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Comel ini juga mengkritisi sikap DPRD Inhil. Dalam beberapa kali pertemuan Rapat Dengar Pendapat, Dewan menurut Comel menunjukkan sikap “garang”. Bahkan Dewan berani dengan lantang juga mendesak penyelesaian segera persoalan ini.

“hari ini jangankan penyelesaian, saat Pemkab Inhil tak mampu-mampu menghadirkan pihak perusahaan untuk bermediasi, Dewan kesannya hanya bungkam. Hilangkah “garang” mu wahai wakil kami?” Sindir Comel

diakhir kalimatnya, mengaku menghaturkan “sepuluh jari”, mediator masyarakat Dusun Sungai Bungus dan Sungai Ular ini kembali berharap adanya ketegasan dan keseriusan Pemkab dan DPRD Inhil untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

Untuk sekedar mengingatkan, persoalan ini diawali dengan penilaian warga bahwa kehadiran PT IJA telah banyak merugikan masyarakat setempat. Bukan hanya tudingan penyerobotan lahan, bahkan aktifitas perusahaan yang katanya bergerak dibidang perkebunan ini juga dituding telah menjadi pemicu terjadinya serangan hama kumbang dilahan perkebunan masyarakat.

Terkait tudingan yang dilontarkan warga masyarakat ini, sayangnya detikriau.org juga belum mendapatkan komfirmasi resmi dari pihak perusahaan.

Bahkan beberapa kali mediasi yang coba dilakukan, baik oleh DPRD maupun Pemkab Inhil, perusahaan selalu mangkir menghadiri. (dro)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Provinsi Riau merencanakan akan membawa ayaman pandan hasil pengrajin Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) ke Negara Vietnam pada event internasional mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada sejumlah awak media usai meninjau pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-III tingkat Provinsi Riau di Tembilahan, Selasa (1/12/2015) kemarin.

“Dalam waktu dekat ada event promosi di Vietnam, kita dari riau akan membawa hasil-hasil produksi yang bisa dipasarkan di luar negeri. Setelah saya lihat, ayaman pandan dari Inhil ini bisa kita bawa juga,” kata Plt Gubri yang didampingi Bupati Inhil HM Wardan.

Diketahui, produk ayaman pandan tersebut merupakan hasil pengrajin yang tergabung di dalam Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Inhil. Tak hanya ayaman pandan, produk lainnya juga akan mengiringi seperti makanan ringan bermerk kemasan Inoey.

Kepala Dekranasda Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan saat dikonfirmasi mengaku sangat bangga karena hasil produktifitasnya dapat menambah bahan promosi daerah.

“Ini merupakan satu penghargaan baik bagi kami karena telah mempercayakan hasil Produk dari Dekranasda dibawa ke luar negeri. Selain bisa memperkenalkan produk, juga menjadi motivasi untuk lebih mengembangkan,” katanya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berharap agar bantuan pendidikan bagi masyarakat berkelanjutan dan nilainya memenuhi nilai kewajaran.

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Golkar Inhil, Yuliantini saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap 4 buah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Inhil tahun 2015 pada Rapat Paripurna, yang digelar di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan, perubahan kebijakan pemerintah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2104 tentang Pemerintahan Daerah  akan terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi.

“Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam urusan pendidikan adalah pendidikan dasar dan menengah,” kata Yuliantini.

Dijelaskan, di tengah kondisi pendidikan dasar dalam keadaan yang sangat memperihatinkan, baik dari sarana prasarana, pemerataan guru dan tidak meratanya mutu pendidikan, memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah.

Oleh karena itu, lanjut Yuliantini, Fraksi Partai Golkar sangat mendukung upaya Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi tentang bantuan pendidikan.

“Tetapi, Fraksi Partai Golongan Karya memandang bahwa bantuan pendidikan tersebut harus berkelanjutan dan nilainya memenuhi nilai kewajaran, sehingga dirasakan mamfaatnya oleh yang menerima bantuan,” imbuhnya. (adi)