BAGANSIAPIAPI, detikriau.org – WAKIL Bupati Rokan Hilir (Rohil), Erianda meminta pemerintah yang akan datang untuk tetap memprioritaskan pembangunan pada daerah pesisir mengingat daerah tersebut masih mengalami hambatan dan kendala dalam pembangunan khususnya bidang infrastruktur jalan.

Harapan itu diutarakan Erianda pada saat menyampaikan kata sambutan pada acara debat publik yang berlangsung di gedung GOR Batu Enam, Bagansiapiapi, belum lama ini.

Menurut Erianda, infratruktur jalan daerah pesisir merupakan akses yang harus dibuka untuk menanggulangi keterisoliran seperti Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Pekaitan dan Sinaboi.

“Kepada bupati dan wakil bupati yang nantinya terpilih semoga dapat melanjutkan program pembangunan jalan lintas pesisir tersebut,”ujar Erianda.

Siapa saja nantinya yang menjadi pemimpin Rohil dalam penilaian Erianda tentu saja merupakan putera terbaik bagi daerah Rohil ini. Kapasitas dan kemampuan dari para calon tidak ada yang bisa diragukan lagi.

“Siapapun yang akan memimpin Rohil nantinya harapan saya teruskanlah program pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur jalan dikawasan pesisir. Sebab, keberadaan jalan ini sangat penting yang dapat mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat setempat,” ujarnya berharap.

Dia mengingatkan pada era kepemimpinan terdahulu, kebijakan untuk memperhatikan pembangunan jalan lintas pesisir sebenarnya memang telah dilaksanakan tapi belum tuntas dikerjakan. Begitu juga adanya kegiatan pembangunan jalan di lintas Kubu misalnya kendati telah ada pemenang tapi proyek tersebut pun urung dikerjakan karena berbagai kendala teknis.(adv/humas)

Tembilahan (detikriau.org) – Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said melontarkan permintaan agar pemkab Inhil untuk segera menyikapi dan menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Persoalan yang belakangan cukup banyak mencuat menurutnya terkait perselisihan antara pihak perusahaan dengan masyarakat tempatan.

“jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemkab harus tegas. Jangan sikap kita justru tertangkap kesan melakukan pembiaran,” Ujar politisi Partai Golkar Inhil ditemui digedung DPRD Inhil, kamis (3/12/2015)

Menurut Yusuf Said, ketegasan sebagai penganyom masyarakat harus diwujudkan secara jelas. Termasuk kepada para pengusaha yang beroperasional di Inhil. Jika memang ada aturan yang dilanggar. Harusnya memang ada sanksi yang tegas.

“didalam izin yang diberikan tentunya ada ketentuan aturan yang harus dipatuhi. Jika melanggar, salahsatu sanksinya bisa saja izin tersebut ditinjau ulang. Artinya ada rambu-rambu yang harus dipatuhi atas terbitnya suatu izin yang diberikan oleh pemerintah,” Ingatkan Yusuf

Hari ini ditambahkannya, disamping sisi positif, hadirnya perusahaan diwilayah hukum Inhil bukan tidak mungkin juga memberikan dampak negatif. Misalnya terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat setempat.

Dampak negatif pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan, dicontohkannya, secara langsung ataupun tidak, akan memicu peningkatan organisme pengganggu tanaman, seperti serangan monyet dan hama kumbang.

Pembukaan lahan secara besar-besaran mengakibatkan habitat alami termasuk sumber pangan monyet akan terganggu. Akibatnya, hewan endemik kawasan hutan dihampir seluruh wilayah Inhil ini akan berimigrasi kewilayah pemukiman dan perkebunan masyarakat untuk memburu makanan.

Sedangkan hama kumbang yang secara ilmu pengetahuan berkembang biak disisa-sisa kayu yang membusuk jelas bisa dipicu dengan aktifitas perusahaan misalnya pelaksanaan proses reflanting kawasan perkebunan. seperti perkebunan sawit yang saat ini hampir merambah diseluruh daratan Inhil.

“artinya kita tidak bisa menutup mata timbulnya dampak negative ini. Kuncinya hanya mencari data pembenaran. Apabila memang kerugian yang hari ini banyak diteriakkan masyarakat benar disebabkan aktifitas perusahaan, mereka memang harus bertanggungjawab karena memang keharusan itu juga tercantum dalam salah satu aturan yang disertakan dalam sebuah pemberian izin,” pendapatnya.

Menyikapi persoalan “jeritan masyarakat”, Komisi I menurut Yusuf Said mnegaku sudah menyampaikan permintaan kepada Ketua DPRD Inhil untuk membawa persoalan ini dalam bentuk gabungan komisi. Dengannya diharapkan penyelesaian persoalan akan segera dapat dicaraikan solusi terbaik. (dro)

Warga Desa Sungai Bela Tuntut Keseriusan Pemkab dan DPRD Inhil Tuntaskan Silangsengketa Mereka dengan PT IJA.

Tembilahan (detikriau.org) – pihak Kementrian Desa Tertinggal dan Tranmigrasi RI, harapkan alat-alat inovasi yang menang pada kegiatan Tegnologi Tepat Guna (TTG) harus sudah teruji dan nantinya dapat diproduksi secara masal untuk kebutuhan masyarakat.

Harapan ini disampaikan oleh perwakilan kementrian PDT dan Transmigrasi RI, Ifan Rangguti saat melakukan penilan kesejumlah stand-stand pemeran alat-alat inovasi dari berbagai daerah di provensi riau pada TTG ke III tingkat Provinsi Riau di Tembilahan, rabu (2/12/2015)

Penilaian tersebut menurutnya ditujukan untuk mengetahui sejauh mana fungsi dari alat yang diciptakan olah putra daerah di provinsi riau dalam pagelaran TTG kali ini.

Ifan mengatakan, dari sembilan peserta akan di ambil enam pemenang. Kemudian dari enam pemenag ini nantinya akan dijadikan sebagai utusan provinsi riau dalam kegiatan TTG tingkat Nasional tahun mendatang.

“kita mengharapkan agar seluruh peserta pada kegiatan tegnologi tepat guna ini betul-betul bisa menampilkan hasil-hasil inovasi industri terbaik dari daerahnya.(Fa)

Rengat (detikriau.org) – Penjabat Bupati Inhu, H kasiarudin SH diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs H Asriyan, M.Si hadiri Wisuda sebanyak 233 Mahasiswa pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana XV Strata Satu STIE-Indragiri Tahun Akademik 2015/2016 yang dilaksanakan di Gedung Kesenian Indragiri Rengat, Rabu (02/12).

Dalam amarannya, Pj Bupati mengharapkan kepada seluruh wisudawan/i untuk tidak cepat berpuas diri. “selamat kepada para wisudawan/i. jangan cepat berpuas diri. Setelah lulus pada strata S-1, teruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,” Pesan Bupati yang dibacakan Asriyan.

Bupati juga berharap, ilmu yang telah diperoleh nantinya dapat diaplikasikan baik di dunia kerja maupun dilingkungan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Inhu sendiri, akan terus memberikan dukungan kepada seluruh perguruan tinggi yag ada di Inhu sebagai tujuan untuk meningkatkan kemajuan pendidikan.

Ketua Yayasan Pendidikan Indragiri, Sunardi Ibrahim dalam sambutannya juga berpesan agar mahasiswa yang telah di wisuda agar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka dapatkan selama menimba ilmu di STIE-I ke Lingkungan masyarakat. Ijazah yang diterima tidak hanya di gunakan untuk mencari pekerjaan tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

“kita mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Inhu yang terus memperhatikan pendidikan khususnya universitas yang ada di inhu.” Sampaikannya

Sementara itu, Koordinator Kopertis wilayah X, Drs. Hanafi mengatakan bahwa STIE-I cemerlang karena mahasiswanya telah menorehkan beberapa prestasi dan dosennya pun telah menempuh pendidikan S2. Beliau berharap agar para dosen bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan S3 untuk menjadi profesional hingga bisa berbicara di seminar di dunia.

“Khusus bagi para lulusan, dengan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, agar dapat terus diasah sehingga semakin memantapkan ilmu dan gelar yang telah diraih.”Pesannya

Menurut laporan Ketua Panitia Pelaksana Ivalaina Astarina, untuk angkatan wisuda kali ini, total jumlah mahasiswa/i  yang diwisuda berjumlah 233 orang. Dari jumlah itu, sebanyak tiga lulusannya berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi diantaranya, Riza Zulkarnain dengan IPK 3,88 , Andina Gustiani  IPK  3,63 dan Sukriman dengan IPK 3,62.

Hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. H. Asriyan, Msi, sejumlah unsur FKPD, Koordinator Kopertis wilayah X Drs. Hanafi, Camat Rengat Dudy Sunandar serta para tamu undangan lainnya dan seluruh civitas akademika STIE-I. (humas/zal)

“Manajer Five Minutes Sebut Masyarakat Inhil Luar Biasa”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Manajer grub band Five Minutes, Ekky menyebutkan kalau masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat antusias terhadap kehadirannya di panggung lapangan Gadjah Mada Tembilahan, Rabu (2/12/2015) malam.

“Masyarakat Indragiri Hilir luar biasa, antusiasnya sangat tinggi,” kata Ekky saat dikonfirmasi awak media di Tembilahan.

Diterangkannya hal itu terbukti dengan padatnya masyarakat di lapangan untuk menyaksikan secara langsung konser Five Minutes. Tak hanya itu, keramaian pun diakuinya sangat tinggi ketika grub band yang dipimpinnya sedang manggung.

“Saya bangga dengan masyarakat sini, sampai jumpa kembali,” singkatnya.

Diketahui, konsernya grub band papan atas tersebut dalam rangka memeriahkan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke-III tingkat Provinsi Riau tahun 2015. Dimana, Kabupaten Inhil dipercaya sebagai tuan rumah yang dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Riau pada tanggal 1 Desember 2015 kemarin. (mirwan)

BAGANSIAPIAPI, detikriau.org – BUPATI Rokan Hilir (Rohil) H Suyatno mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan pelayanan dengan baik dan maksimal kepada seluruh masyarakat.

“Harus lebih cepat, tepat sasaran. Bukan selama ini pelayanan tidak berjalan tapi saya ingin agar kedepannya pelayanan itu lebih meningkat lagi, tidak membuat susah masyarakat,” ujar Suyatno, Senin (30/11), di Bagansiapiapi.

Sebagian kewenangan bupati dalam sejumlah bidang administrasi terang Suyatno telah dilimpahkan kepada camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

“Jadi menurut saya ini bukan harapan lagi tapi memang sudah seharusnya layanan birokrasi kita lebih baik. Ingat bahwa sebahagian kewenangan bupati sudah diserahkan ke camat sehingga tidak ada alasan lagi bagi camat untuk tidak bekerja karena alasan ini, itu karena sebagian kewenangan itu sudah ada pada mereka tinggal lagi bagaimana kesiapan camat untuk menerapkan, menjalankan kebijakan tersebut,”kata Suyatno menambahkan.

Bupati mengambarkan peliknya untuk pengurusan dokumen tertentu apabila seluruhnya terpusat kepada bupati atau urusannya harus di ibukota kabupaten. Dari segi jarak tempuh saja memerlukan waktu yang lama, begitu juga ongkos yang dikeluarkan.

“Seperti contohnya masyarakat kecamatan Simpang Kanan itu kalau ke Bagansiapiapi sudah sekian jam baru sampai, tentu cost yang dikeluarkan menjadi lebih tinggi,” contohkannya.

dengan diterapkan sistem pengurusan pelayanan yang terpadu ditambah dengan pelimpahan kewenangan administrasi dari bupati ke camat maka masyarakat menjadi lebih mudah untuk mendapatkan layanan dari pemerintah.

“Jangan ada lagi tarik ulur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada pula alasannya perlu waktu itu alasan yang klasik. Jangan sampai kami jumpai oknum camat yang main-main dan jika hal itu ada dilaporkan, dijumpai nanti akan kami tindak,”kata Suyatno

Dengan kewenangan yang besar pada camat, pelayanan bagi masyarakat tingkat kecamatan harus bisa dituntaskan. Jangan sampai masyarakat mengeluh kepada bupati atau pejabat di tingkat kabupaten.

“Tentunya masyarakat itu nanti kalau perlu ya jumpai camat, apalagi pasti membantu orang yang jauh dari kampung. Jangan sampai karena mengurus surat yang sedikit ongkos berangkatnya tinggi kasian masyarakat,” kata Suyatno.(adv/humas)