TEMBILAHAN (detikriau.org) – Warga jalan H Sadri, Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan mengkritisi kinerja aparatur pemerintah. Menurut mereka, pemerintah saat ini terkesan hanya sekedar melepaskan kewajiban melaksanakan pembangunan tetapi tidak bisa melakukan pemeliharaan.

“Pemerintah sekarang ini cuma melepaskan kewajiban membangun, tetapi tidak melakukan pemeliharaan. Jalan di sini misalnya, padahal baru saja dibangun, ” Kritik Ketua RT 1 RW 5 jalan H Sadri, Ali Amran sambil menunjuk badan jalan yang dipenuhi dengan kubangan air comberan, Selasa (12/8/2015)

Menurut warga setempat, Sugli (55) di badan jalan itu terdapat lubang besar yang kerap menjebak kendaraan yang melintas. Bahkan tidak satu dua kali kendaraan yang melintas terperosok dan pengendaranya terjatuh.

Nasib naas yang dialami pengguna jalan ini disebabkan badan jalan tergenangi air sehingga lubang yang terdapat dibadan jalan itu tidak dapat terlihat. Meluapnya air hingga menggenangi badan jalan ini menurutnya disebabkan tersumbatnya hampir seluruh saluran drainase disepanjang ruas jalan itu.

“Bagusnya dibadan jalan ini dibangun jembatan saja. Karena drainasenya tersumbat, air tak akan kering kalau bukan saat musim kemarau,” Ujar Sugli dengan perkataan sindiran

Terkait hal ini, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Inhil Dianto Mampanini menyatakan bahwa Pemkab Inhil memang sudah memprogramkan untuk melakukan revitalisasi seluruh saluran drainase yang berada dalam kota Tembilahan.

“2016 kita rampungkan semua pekerjaan saluran drainase yang tersumbat di kota Tembilahan,” kata Dianto. (mirwan/fa)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jajaran Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan kunjungan kerja (kuker) ke Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Kuker yang dilaksanakan dari tanggal 1-4 Desember 2015 ini, dipimpin langsung oleh Sekretaris Diskes Inhil, H Ridwan MKes serta diikuti Kabag Hukum Setda dan Kasubbag Bantuan Hukum Setda, Kabid PPKDPK, Kabid Yandas, Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan, Kasi Promkes dan beberapa staf di lingkungan Diskes Inhil.

Kabid PPKDPK Diskes Inhil, Ns Matzen S.Kep, Msi, MKes mengatakan, kuker ini dalam rangka pembelajaran secara langsung tentang Peraturan Daerah (Perda) Inisiasi Menyusui Dini (IMD), Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan Desa Siaga Aktif.

“Kunjungan kami yang pertama ke Diskes Klaten, yang disambut Kabid Kesmas, dr Sundari Indria Astuti MKes,” tutur Matzen.

Setelah itu, lanjut Matzen, kuker rombongan Diskes Inhil dilanjutkan ke Rumah Sakit Islam Klaten, Perusahaan Lupagamas dan Desa Pugeran, Kecamatan Karang Dowo, Kabupaten Klaten.

Dalam kunjungan tersebut, dibahas tentang berbagai program yang rencananya akan diterapkan di Negeri Seribu Parit, seperti pembuatan Perda IMD, ASI Eksklusif dan Desa Siaga Aktif.

“Kunjungan ke beberapa tempat ini memang sangat penting bagi kita, apalagi Rumah Sakit Islam Klaten merupakan Rumah Sakit yang pertama menerapkan IMD. Sedangkan Desa Pugeran merupakan juara 3 dalam penerapan Desa Siaga Aktif serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) se-Indonesia,” terangnya. (adi/adv)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhi) Fauzar menyampaikan, dari total jumlah 498 koperasi yang ada di Kabupaten Inhil ini hanya terdapat sekitar 40 persen yang masih aktif.

Hal itu disampaikannya usai membuka resmi kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopinda) Kabupaten Inhil di aula Gedung Wanita Tembilahan, Senin (7/12/2015) kemarin.

“Kedepan kita berharap koperasi-koperasi yang ada dapat aktif kembali, dengan adanya Musda ini diharapakan Ketua Dekopinda yang baru mampu membawa dan menggerakkan kembali Koperasi-koperasi di Kabupaten Inhil lebih baik,” kata Fauzar.

Menurutnya, keberadaan Koperasi itu sangat penting karena sebagai sokoguru pendukung UMKM untuk dapat lebih baik lagi terlebih kepada para anggota. Sebab itu ia berharap kedepannya koperasi dapat berkembang lebih baik dan menjadi penopang perekonomian di Kabupaten Inhil.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM  R Rida Indaryanti berjanji akan mendata ulang terhadap keberadaan Koperasi yang ada di kabupaten Inhil. “Kedepan kita akan lakukan pembubaran terhadap koperasi yang tidak bisa dilakukan pembinaan,” pungkasnya. (mirwan/adv)

TEMBILAHAN, detikriau.org – RT 05 RW 08 Kampung Jawa Kelurahan Tembilahan Kota  patut menjadi contoh bagi terlaksananya sistem domokrasi di tingkat bawah. Pemukiman penduduk yang keberadaannya dijantung Ibukota Kabupaten Inhil ini, kamis (10/12/2015) mendatang akan melaksanakan pemilihan Ketua RT secara langsung. Pemilihan secara langsung tersebut tidak hanya dilaksanakan asal langsung saja, namun hebatnya dilakukan dengan mekanisme tahapan tak ubahnya pelaksanaan Pilkada langsung.

Sekretaris Panitia Pelaksana Pemilihan Ketua RT 05 RW 08, Abd Rahman As,SH kepada wartawan mengatakan, pemilihan seperti ini baru pertama kali dilakukan di lingkungan RT-nya bahkan menurutnya tidak hanya pertama di Kecamatan Tembilahan, namun mungkin juga di Indragiri Hilir. Sebab pemilihan yang dilakukan secara sistematis melalui tahapan seperti ini tidak pernah terdengar dilakukan oleh masyarakat di lingkungan RT lainnya yang ada di Inhil.

“Kalau pemilihan langsung, mungkin kita pernah dengar ada dilakukan, namun dengan proses yang tertib dengan tahapan yang sistematis seperti ini mungkin ini yang pertama kali. Kita berharap pelaksanaan serupa dapat ditiru oleh seluruh RT yang ada di Inhil ini,’’ ujar Rahman yang terkenal aktivis mahasiswa, mantan Ketua BEM Fakultas Hukum UNISI yang saat ini menjadi Ketua Alumni Fakultas Hukum UNISI, Selasa (8/12) di Tembilahan.

Menurut Rahman, pemilihan Ketua RT yang diprakarsainya sejak awal itu sebenarnya hal yang sudah diamanahkan oleh Peraturan Meteri Dalam Negeri (Permendagri) no 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah (Perda) Kab Inhil no 17 tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, yang isinya antara lain mengatur mekanisme pemilihan Ketua RT.

Untuk jabatan Ketua RT di Kelurahan, masa jabatannya 3 tahun, sedangkan untuk Ketua RT di Desa masa jabatannya 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Tahapan demokrasi pemilihan Ketua RT 05 RW 08 ini diterangkannya dimulai dengan pelaksanaan musyawarah mufakat masyarakat setempat untuk melaksanakan pemilihan secara langsung. Tahapan berikutnya mengumumkan penjaringan calon Ketua RT, sosialisasi dan pendaftaran bakal calon, pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT), pengumuman calon Ketua RT, pengundian nomor urut calon, kampanye terbuka, kampanye dialogis, ada masa tenang dan hari pencoblosan.

“Jadi, tahapan pelaksanaannya sudah disusun dan dimulai sejak 29 Oktober lalu hingga hari pencoblosan tanggal 10 Desember. Setelah hari pencoblosan selesai, nanti ada penghitungan suara dan pengumuman pemenang Ketua RT terpilih, yang kesemuanya dilakukan secara transparan, disaksikan dan diawasi semua masyarakat yang ada di RT 05 ini,’’ ujar aktivis hukum yang juga Wakil Ketua Lembaga Komunitas Peduli Hukum (LKPH) Inhil ini.

Saat ini, kata Rahman, sudah masuk pada tahapan hari tenang, yakni tanggal 7 s/d 9 Desember 2015. Untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di RT 05 tercatat sebanyak 200 pemilih yang divalidasi dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebelumnya sebanyak 198 pemilih. Mereka yang berhak memilih adalah yang telah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah calon tercatat hanya 3 orang, yakni M Husni A dengan nomor urut 1, Sukiman Adrianto dengan nomor urut 2 dan Mahpud  dengan nomor urut 3. Mereka akan bertarung memperebutkan kursi Ketua RT masa bakti 2016-2019.

“Semua warga yang berhak memilih sudah kita beri undangan dan surat pemberitahuan pemilihan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar hingga akhirnya terpilih Ketua RT yang baru. Semua calon adalah orang baru dan tidak ada yang incumbent. Ketua RT yang lama sudah pindah domisili, makanya ada kesempatan kita melakukan pemilihan seperti ini,’’ ujar Rahman. (rls)

Rengat, detikriau.org – Tiga kontestan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Akan datangi TPS untuk memberikan hak suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati rabu 9 Desember 2015 esok, Sementara Calon Bupati Tengku Mukhtarudin yang mencalonkan diri dengan nomor urut 1  dipastikan akan pasrah tanpa memberikan hak Suara.

” Untuk Tengku Mukhtarudin tidak memilih sebab tidak terdaftar sebagai Warga kabupaten Inhu, sedangkan Pasangannya Aminah Susilo Akan memilih di TPS  7 Kelurahan Kampung besar kota (Kanbesko)” kata komisioner KPU Kab Inhu Hendri A Saleh Selasa 8/12 di Pematang Reba.

Menurut Hendri,   calon Bupati Nomor urut 2 Yopi Arianto akan memilih di  TPS  1 kelurahan  sekip hilir, sedangkan pasangannya khairizal akan Memilih di TPS  2 kelurahan  kampong Dagang. Sementara calon Wakil Bupati pasangan Tengku Mukhtarudin, Aminah memilih di TPS 7 kelurahan  Kambesko kecamatan Rengat Barat

Di tempat Pemilihan Aminah Yakni TPS 7 kelurahan  Kambesko kecamatan Rengat Barat  terdata sebanyak 375 Pemilih terdiri dari 194 pemilih pria dan 184 wanita, ditempat Yopi Memilih TPS 1 kelurahan Skip hilir berjumlah 407 pemilih, terdiri 222 pemilih wanita dan 185 pemilih pria, sedangkan di TPS khairizal memilih berjumlah 488 pemilih, terdiri 250 pemilih Pria dan 238 pemilih wanita. Jelasnya.

Lebih jauh hendri menjelaskan, untuk Pemilih  kecamatan Rengat tercatat sebagai pemilih dengan jumlah terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Inhu, dengan jumlah pemilih sebanyak40228, Sedangkan kecamatan  rengat barat 30842 pemilih, seberida 32869 pemilih, batang gangsal 19712 pemilih , batang cinaku 25714 pemilih , peranap 24552 , kelayang 17797, lirik 17639, pasir penyu 27044, kuala cinaku 9187 batang peranap 7347, rakit kulim 16784, sei lala 10514, lubuk bat u jaya 14.799, total 295027 (zal)

“Batalnya Penganggaran Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan”

“Atau Jangan-Jangan DPRD Riau menganggap Kabupaten Inhil bukan bagian dari Bumi Lancang Kuning lagi sehingga tidak memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat Inhil”.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Selain Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) Tembilahan, ungkapan kekecewaan terhadap batalnya rencana pembangunan ruang rawat inap dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2016 juga diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan langsung Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Adriyanto kepada sejumlah awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (7/12/2015).

“Saya atas nama Pimpinan Komisi IV DPRD Inhil kecewa, karena rencana pembangunan ruang rawat inap di RSUD PH Tembilahan batal setelah tidak lolos di pembahasan Banggar DPRD Riau,” tutur Adriyanto.

Padahal, jelas Adriyanto, sebelumnya telah dilakukan ekspose tentang kebutuhan RSUD PH Tembilahan, seperti ruang rawat inap dan ruang rawat jalan, yang dihadiri langsung oleh Plt Sekda dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

“Ketika itu, Pemkab Inhil sudah menyanggupi pembangunan ruang rawat jalan sebesar Rp 23 M. Sedangkan, pembangunan ruang rawat inap meminta bantuan dari provinsi sebesar Rp 17 M,” terang Adriyanto.

Untuk keperluan tersebut, manajemen RSUD PH Tembilahan telah melakukan pertemuan dengan Bappeda dan Anggota DPRD Riau, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Inhil.

“Dari pertemuan ini, diharapkan kawan-kawan di DPRD Riau dapat mengawal rencana kita dan mereka sudah berkomimen untuk membantu terlaksananya pembangunan ruang rawat inap di RSUD PH Tembilahan,” tambahnya.

Namun hari ini, setelah rencana pembangunan ruang rawat jalan sudah dianggarkan di APBD Inhil sebesar Rp 23 M, malah rencana pembangunan ruang rawat inap yang diusulkan Bappeda Riau ditolah oleh Banggar DPRD Riau.

“Karena itu, kita mempertanyakan komitmen Anggota DPRD Riau, khususnya yang berasal dari dapil Inhil terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Inhil,” katanya.

Atau jangan-jangan, lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Inhil ini, DPRD Riau menganggap Kabupaten Inhil bukan bagian dari Bumi Lancang Kuning lagi, sehingga tidak memberikan perhatian dan dukungan terhadap kebutuhan masyarakat Inhil.

“Untuk urusan wajib seperti kesehatan ini saja sudah tidak memberi bantuan, bagaimana yang lainnya,” tutup Adriyanto. (adi)