TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mencairkan dana intensif kepada guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) sebanyak 220 orang anggaran tahun 2015.

“220 guru MDTA kita cairkan intensifnya, Rp 3 juta perguru saat ini sedang dalam proses transfer ke rekening masing-masing guru,” sampaikan Kabag Kesra Setda Kabupaten Inhil H Arifin kepada sejumlah awak media, Sabtu (12/12/2015).

Menurutnya, dari 220 guru itu merupakan guru yang telah diverifikasi dari jumlah total sekitar 700 guru MDTA. Artinya, Pemkab hanya mengucurkan anggaran kepada guru yang benar-benar mengabdi di MDTA dan perekonomiannya dinilai kurang mampu.

Kebijakan itu terpaksa dilakukan karena keterbatasan anggaran tahun 2015 ini. Jika anggaran tahun depan bertambah, maka katanya intensifnya pun akan ditambah lagi.

“Ini adalah terobosan kita, perdana kita mengucurkan dana intensif kepada para guru MDTA di Kabupaten Inhil,” imbuhnya. Mirwan/adv

“Yopi Arianto-Khairizal Ungguli Pasangan Tengku Mukhtaruddin – Aminah”

Rengat, detikriau.org – Hasil rekapitulasi perhitungan suara di 14 PPK diseluruh Kabupaten Indragiri Hulu yang tuntas dilaksanakan pada jumat (11/12/2014), pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Yopi Arianto – Khairizal mengumpulkan perolehan suara sebanyak 99.168 suara. Dari total jumlah ini secara perhitungan mengungguli perolehan suara rivalnya pasangan nomor 1, Tengku Mukhtaruddin- Aminah yang hanya meraih sebanyak 71.121 suara.

Secara keseluruhan hasil rekapitulasi penghitungan suara di 14 PPK adalah sebagai berikut:

1) PPK Rengat
-DPT 40.228
– Jumlah Suara Sah : 23.112
– Jumlah suara tidak Sah : 350
– Perolehan Suara
– Nomor urut 1 : 11.870
– Nomor urut 2 : 11.242

2) PPK Rengat Barat
– DPT 30.841
– Jumlah Suara Sah : 19.336
– Jumlah suara tidak Sah : 373
– Perolehan Suara
– Nomor urut 1 : 8.820
– Nomor urut 2 : 10.516

3) PPK Kula Cinaku
-DPT 9.187
– Jumlah Suara Sah : 6.430
– Jumlah suara tidak Sah : 125
– Perolehan Suara
– Nomor urut 1 : 2.607
– Nomor urut 2 : 3.823

4) PPK Rakit Kulim
-DPT 16.784
– Jumlah Suara Sah : 8.702
– Jumlah suara tidak Sah : 133
– Perolehan Suara
– Nomor urut 1 : 2.680
– Nomor urut 2 : 6.022

5). PPK Batang Cinaku
– Jumlah suara sah = 16.556
– suara tidak sah = 236
Perolehan suara
No. 1 = 4129
No. 2 = 12427

6) PPK Lirik
– Jumlah suara sah 9907
– Jumlah suara tidak sah 269
Perolehan suara
No. 1 = 4361
No. 2 = 5536

7) Pasir Penyu
– Suara sah 13.511
– suara tidak sah 290
Perolehan suara
– No 1 = 7022
– No 2 = 6489

8) Seberida
– Suara sah 19465
– suara tidak sah 298
Perolehan suara
– No 1 = 7190
– No 2 = 12275

9) Sei Lala
– Suara sah 6371
– Suara tidak sah 109
Perolehan suara
No. 1 = 2010
No 2 = 4361

10) Lubuk Batu Jaya
– Suara sah 9139
– suara tidak sah 124
Perolehan suara
No. 1 = 3060
No. 2 = 6079

11) Batang Gangsal
– Suara sah 9363
– suara tidak sah 203
Perolehan suara
– no 1 = 2627
– no 2 = 6736

12) Peranap
– Suara sah 12.904
– Tidak sah 151
Perolehan suara
– No 1 = 8018
– No 2 = 4886

13) Batang Peranap
– suara sah 5118
– suara tidak sah 84
Perolehan suara
No 1 = 1627
No. 2 = 3491

14) Kelayang
– Suara sah 10.398
– Suara tidak sah 235
Perolehan suara
No. 1 = 5123
No. 2 = 5275
Perolehan suara sementara
No. 1 = 71.121
No. 2 = 99.168

Sumber: Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 14 PPK di Inhu (detikriau.org/zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat mendukung rencana dan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Negeri Seribu Parit.

Pernyataan tersebut ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Inhil, Amd Junaidi saat menghadiri sosialisasi dan ekspose SRG, yang dipusatkan di aula lantai 5 Kantor Bupati, Jalan Akasia Tembilahan, Kamis (10/12/2015) kemarin.

Dikatakan Junaidi, salah satu bukti dukungan legislatif dalam hal ini adalah dengan pengusulan Peraturan Daerah (Perda) tentang SRG, untuk dilaksanakan pada tahun 2016 mendatang.

“Tidak ada kata mundur untuk SRG. Kita akan bersama-sama mensupportnya, karena banyak keuntungan yang kita dapatkan dari SRG ini. Semoga dengan kesepakatan dan kekuatan bersama, kita bisa mensejahterakan petani,” tutur Junaidi.

Apalagi, lanjut Junaidi, tidak ada paksaan terhadap petani dalam penerapan SRG tersebut. Malahan, petani diberikan kesempatan untuk menjual hasil perkebunan kelapanya kepada SRG atau pengusaha maupun tokeh yang lain.

“SRG ini mempunyai payung hukum, maka diharapkan harga kelapa lebih tinggi, sehingga bisa mensejahterakan petani. Selain itu, barang yang dijual dalam SRG adalah barang yang lebih tahan lama, maksimal sampai waktu 3 bulan, seperti kopra,” terangnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil, Edi Heryanto Sindrang menjelaskan, persoalan SRG ini tidak menggangu atau mematikan usaha-usaha petani kelapa di daerah-daerah, bahkan lebih menguntungkan.

“Jadi, penerapan SRG di Inhil adalah harga mati,” pungkasnya. (adi)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar pertemuan koordinasi, sosialisasi, advokasi akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pembinaan UKS.

Kegiatan yang dipusatkan di aula salah satu hotel di Kota Tembilahan ini, dilaksanakan dari tanggal 9 hingga 11 Desember 2015.

Adapun peserta dalam kegiatan tersebut, yakni guru UKS di wilayah kerja UPT Puskesmas dan penanggung jawab UKS di UPTD Disdik, serta pemegang program UKS di 27 UPT Puskesmas se-Kabupaten Inhil.

Sedangkan narasumbernya berasal dari perwakilan Widya Iswara Provinsi Riau, Diskes dan Bagian Kesra Setdakab Inhil.

“UKS merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor, yang melibatkan seksi terkait di Diskes dan UPT Puskesmas, serta 4 kementerian, yaitu Kemenkes, Depdagri, Kemdiknas dan Kemenag,” tutur Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Diskes Inhil, Suhariani SKM kepada detikriau.org, Jum’at (10/12/2015).

Dijelaskan Suhariani, UKS merupakan program yang dilaksanakan oleh 4 kementerian dan bukan menjadi tanggung jawab Diskes sematan.

“Karena itu, perlu dilakukan pertemuan untuk menyatukan persepsi mengenai pelaksanaan program UKS,” terangnya.

Untuk diketahui, kegiatan UKS ini meliputi pelatihan dokter kecil, pelayanan kesehatan dasar dan penilaian sekolah sehat. (adi/adv)

Tembilahan (detikriau.org) – Bakti Sosial “Sido Muncul” di Tembilahan tak berjalan mulus. Kecewa, puluhan pasien ajukan protes. Bahkan kegiatan sosial perusahaan produsen obat-obatan tradisional berbahan herbal di RSUD Puri Husada Tembilahan ini sempat menimbulkan keributan.

“benar, kemaren sempat ada yang ribut. Sebagian tak bisa dilayani karena bahan operasi yang disediakan tidak mencukupi,” Ujar Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, dr Irianto kepada detikriau.org, jum’at, 11/12/2015

Diterangkannya, pada awalnya pihak Sidomuncul menyanggupi untuk menyediakan biaya operasi bagi 130 lebih pasien yang mendaftar operasi katarak gratis. Namun ternyata belakangan yang diberikan hanya untuk kebutuhan operasi bagi 100 pasien.

“Padahal sebelumnya yang mendaftar justru lebih dari 300 orang namun sidomuncul hanya menyanggupi untuk sebanyak 137 pasien. Setelah berjalan ternyata hanya disediakan untuk 100 pasien saja,” tambah Irianto

Dalih itu, Irianto dengan terpaksa mencarikan solusi untuk tetap melanjutkan operasi katarak. Ia mengaku masih mengantongi data sejumlah pasien yang belum dioperasi tersebut.

“Kita sedang mencari sponsor, kebutuhan biaya untuk 1 pasien senilai Rp 3 juta,” imbuhnya.

Sebelumnya, dari jumlah total 137 orang pasien yang awalnya disetujui untuk dilakukan operasi katarak, 117 orang jalani operasi. 17 diantaranya dilayani dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia di RSUD PH.

“Sempat ribut malam itu (minggu, 6/12 dini hari, red). Kecewa pasien yang tak jadi dioperasi, padahal sudah menunggu sejak pagi,” kata Ali, salah satu keluarga pasien, kemarin.

Saking kesalnya, 20 pasien lainnya yang tidak bisa dilayani memutuskan meninggalkan RSUD sebagai unjuk reaksi kekecewaan. (mirwan)

Tembilahan, detikriau.org – Dua warga Tembilahan, Zacky Hasan dan Tengku Suhandri meminta kepada Bupati untuk diberikan Salinan Dokumen KUA-PPAS RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2016.

Menurut mereka melalui sambungan selularnya kepada detikriau.org, jum’at 11/12/2015, langkah ini dilakukan sebagai respon atas ajakan Bupati yang meminta masyarakat untuk bersedia menyampaikan kritikan kepada pemerintah agar arah pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

“kita respon positif ajakan Bupati. Makanya kita minta Bupati berikan Salinan Dokumen KUA-PPAS RAPBD Inhil Tahun Anggaran 2016. Kita ingin menguji kejujuran Bupati dalam penggunaan anggaran.” Sampaikan Zacky

Ditambahkannya, jika diketahui kemana saja penggunaan uang rakyat dimanfaatkan barulah dapat melakukan penilaian ataupun kritikan terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah.

“Suratnya sudah kita sampaikan melalui bagian umum Setdakab Inhil yang diterima oleh Pranoto S, jumat, 11/12/2015.” Ujarnya

Bahkan menurut Zacky, jika mereka tidak mendapatkan jawaban yg konkret maka mereka akan berkonsultasi ke komisi informasi publik untuk mengajukan gugatan sengketa informasi. (dro)