TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) dan Ikatan Kekekluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan (Ikami Sulsel) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana menjumpai Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta.

Rencana itu dalam rangka meminta dukungan serta bantuan penuh terhadap penetapan Kabupaten Inhil sebagai daerah pelaksana Sistem Resi Gudang (SRG) dibidang perkelapaan.

“Malam ini kita mulai star dari Tembilahan ke Pekanbaru dan besok kita terbang ke Jakarta. Kita berangkat kurang lebih 10 orang gabungan dua organisasi paguyuban di Inhil,” kata Ketua IPSS Kabupaten Inhil, Dedi Irawan kepada detikriau.org, Selasa (15/12/2015).

Ia memastikan, rencana itu akan terselenggara sesuai harapan. Sebab, di Jakarta pada tanggal 17 Desember mendatang ada kegiatan paguyuban Sulawesi Selatan se-Indonesia. Dimana,  kegiatan itu akan dihadiri langsung oleh Jusuf Kalla sebagai ketua Umum.

Minimal katanya, Wapres RI menerima surat yang diterbitkan oleh IPSS dan Ikami Sulsel Kabupaten Inhil tersebut.

“Inti dari surat kita adalah meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan sistem resi gudang perkelapaan di Inhil, karena sistem itu kami anggap sebagai solusi paling tepat untuk memperbaiki sistem pemasaran perkelapaan masyarakat yang pada akhirnya perekonomian pun akan meningkat,” terangnya. (mirwan)

Tembilahan (detikriau.org) – Tim Percepatan sistem resi gudang yang diketuai kepala Disperindag Inhil, Fahrolrozy didampingi Tim dari Dinas Perizinan, Bea Cukai, Perbankan, dan bappeda melakukan sosialisasi SRG di Inhil bagian Utara bertempat disalah satu Hotel di Guntung, Kateman.(15/12/15)

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut di hadiri camat Kateman, Camat belengkong, Camat pelangiran, camat pulau burung, kepala desa, pengepul serta petani kelapa yang ada di Inhil bagian utara.

Dalam kegiatan tersebut fahrolrozy menyampaikan paparan mengenai sistem resi gudang yang akan di terapkan di Kabupaten Inhil, agar masyarakat mengerti apa yang dinamakan sistem resi gudang, dan manfaat bagi masyarakat khususnya petani kelapa.

“ sosialisasi ini dilaksanakan agar memberi pemahaman kepada masyarakat apa yang dinamakan sistem resi gudang, fungsi resi gudang, dan manfaat sistem resi gudang bagi masyarakat khususnya petani kelapa yang ada di Kabupaten Inhil.” Terang Fahrolrozy

Salah seorang petani kelapa dari kecamatan pulau burung Adilan mengatakan, sangat menyambut baik dengan rencana pemberlakuan Sistem Resi Gudang (SRG) yang di diprogramkan oleh pemerintah kabupaten indragiri hilir. Ia menilai sistem resi gudang sangat membantu petani kelapa untuk meningkatkan harga jual sehingga akan meminimalisir permainan harga oleh perusahaan.

“Kami berharap pemerintah secepatnya menerapkan sistem resi gudang di Kabupaten Inhil, tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi nantinya malah tidak terlaksana.” tutupnya.(Fa)

Rengat, detikriau.org – menjelang rekapitulasi hasil penghitungan suara pilkada 2015 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Inhu, Rabu 16/12, Polres Inhu Tingkatkan Pengamanan di dua Lembaga penyelenggara Pilkada, Peningkatan Pengamanan Ini guna Antisipasi dari segala gangguan.

“Kita Mengharapkan Penyelenggaraan Pleno Rekapitulasi Penghitungan hasil suara Pilkada inhu Dapat Berjalan Lancar, tanpa ada gangguan yang berarti” ujar Kapolres Inhu AKBP Ari Wibowo sik Melalui Kasat Intel Polres Inhu AKP Ulfa Lomansyah Selasa 15/12 Melalui Selulernya.

Dikatakannya, Sampai saat ini kondisi aman , tertib dan terkendali , dan tidak ada informasi atau Riak – riak    dari pihak – pihak yang ingin Menggagalkan Pleno KPU, ” Kita Berharap pelaksanaan Pleno KPU dapat Berjalan lancar” tambahnya.

Menurut Kasat Intel ini, sampai dengan saat ini  tidak ada menerima laporan, izin atau pemberitahuan semacam unjuk Rasa  baik Lisan Maupun surat,

“ke Siagaan Polres Inhu Dan Aparat keamanan Lainnya sebagai Bentuk Antisipasi dari segala kemungkinan” pungkasnya. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajak seluruh pihak terkait, untuk turut bersama dan mendukung terwujudnya Desa dan Kelurahan Siaga Aktif di seluruh wilayah di Negeri Seribu Parit.

Ajakan tersebut disampaikan Kepala Diskes Inhil melalui Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan, Pengendalian Kemitraan dan Promosi Kesehatan (PPKDPK), Ns Matzen, S.Kep, MSi, MKes saat berbincang dengan detikriau.org, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, Desa Siaga adalah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan secara mandiri.

Sedangkan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif adalah desa dan kelurahan yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

“Fasyankes yang dimaksud, seperti Puskesmas atau sarana kesehatan lainnya, serta penduduknya mengembangkan UKBM dan melaksanakan surveilans berbasis masyarakat, yang meliputi pemantauan penyakit, KIA, gizi, lingkungan dan perilaku, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan, sehingga masyarakatnya menerapkan PHBS,” kata Matzen.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, lanjut Matzen, sangat dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak terkait, mulai dari jajaran di Diskes Kabupaten Inhil, serta aparatur dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas dan fasyankes yang ada di pelosok-pelosok desa. –adi/adv-

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) telah melakukan pemanggilan kepala SMA Negeri 1 Kateman terkait adanya indikasi penotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM).

“Sudah kita panggil dan sementara cukup kita berikan teguran saja,” sampaikan Kepala Disdik Kabupaten Inhil Helmi D, kemarin.

Ditegaskan, jika peristiwa iti kembali terulang maka akan diberi sanksi seberat-beratnya sesuai aturan yang berlaku, mulai dari pencopotan jabatan hingga diproses jalur hukum.

Menurutnya, pemotongan yang diberlakukan di SMA Negeri 1 Kateman tersebut merupakan bentuk penyelewengan dana BSM, meskipun alasannya untuk pembayaran uang SPP.

“Jika ingin dipotong, minimal harus dokonfirmasi kepada yang bersangkutan. Bahkan seharusnya, dana BSM itu harus dikucurkan dahulu kepada penerima sebagaimana mestinya,” terangnya.

Untuk mengantisifasi peristiwa tersebut, Disdik Inhil mengeluarkan surat ederan  nomor: 420/DISDIK/XI/2015/1628. Dimana, edaran itu tercantum himbauan tegas dilarang adanya pungutan terhadap siswa apapun alasannya, termasuk dana BSM. (mirwan)