“Terhadap Pidato Nota Keuangan dan RAPD Tahun 2016”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat paripurna, dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap pidato nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016, Kamis (17/12/2015) malam.

Rapat Paripurna yang dilaksanakan di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini, dipimpin Wakil Ketua DPRD, Syahruddin didampingi Ketua DPRD, Dani M Nursalam dan Wakil Ketua DPRD, Ferryandi, serta dihadiri dan diikuti 25 anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Jubir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mu’amar Armain menyampaikan, besarnya belanja daerah di tahun 2016 nanti yang mencapai Rp 2,4 triliun, hendaknya diikuti dengan kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Mudah-mudahan ini dapat menjawab berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan masyarakat dan pembangunaan daerah, seperti pelaksanaan program pembangunan yang baik dan maksimal, serta mampu meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pelaksanaannya di lapangan,” kata Mu’amar.

Dijelaskan Mu’amar, berbagai kegagalan yang ditemukan pada tahun lalu, hendaknya dapat menjadi sebuah pelajaran dan introspeksi, dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Oleh karena itu, lanjut Mu’amar, harus ada langkah revolusioner dalam pelaksanaan program pembangunan, seperti dengan melakukan proses lelang di awal tahun, sehingga tidak lagi ditemukan adanya pekerjaan yang terlambat.

“Kalaulah tahapan pekerjaan ini dilaksanakan dengan maksimal dan didukung oleh keberadaan Sumber Daya Manusua (SDM) yang mumpuni serta lain-lain, maka diyakini seluruh tahapan pekerjaan dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar, dalam upaya membenahi Inhil menuju ke arah yang lebih baik,” imbuhnya. adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna, dalam rangka penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, Kamis (17/12/2015).

Rapat Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ferryandi didampingi Mariyanto dan Syahruddin, serta dihadiri Bupati HM Wardan, Unsur Forkopimda, 26 Anggota DPRD dan sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Pada kesempatan itu, Bupati Wardan menyampaikan secara garis besar Ranperda tentang APBD Kabupaten Inhil tahun 2016, yang terdiri atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Adapun Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD direncanakan sebesar Rp 1,89 triliun, dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 130,7 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp 1,38 triliun dan Lain–Lain Pendapatan yang sah sebesar​ Rp 381,6 milyar.

Sedangkan Belanja Daerah pada Rancangan APBD direncanakan sebesar Rp 2,44 triliun. Dengan jumlah Belanja sebesar tersebut di atas, maka APBD 2016 ini diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp 549,6 milyar.

Rencana Belanja Daerah pada Rancangan APBD tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga, sebesar Rp 1,20 triliun.

Selanjutnya, Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebesar Rp 1,23 triliun.

Untuk Penerimaan Pembiayaan pada Rancangan APBD berupa perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp 589,6.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada Rancangan APBD sebesar Rp 17.7 milyar, yang merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (Pemda).

Dengan uraian di atas, pada akhirnya Rancangan APBD 2016 masih terdapat SILPA sebesar Rp 22,2, yang merupakan perkiraan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun-tahun sebelumnya yang belum digunakan, dikarenakan belum ada petunjuk teknisnya.

“Besar harapan saya semoga pembahasan Ranperda tentang APBD yang akan kita laksanakan bersama dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga pengambilan keputusan bersama antara Bupati dan DPRD tentang persetujuan Ranperda tentang APBD Inhil tahun anggaran 2016 berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” Harap Bupati. adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Cipta Karya dan Perumahan rakyat menggelar diskusi tematik komunitas belajar perkotaan (KBP) penanganan kumuh Tingkat kabupaten Inhil di Balai Kantor Bupati Inhil, Tembilahan, Senin (17/12/2015) kemaren

Peserta diskusi tematik KBP ini mencapai 60 orang yang di hadiri langsung oleh Kadis Cipta Karya Dan perumahan Rakyat inhil Dianto Mampanini, narasumber satker PIP/PPK P2KP Kabupaten indragiri hilir, tenaga ahli OC 1 (P2KP) Propinsi Riau dan askot Mandiri P2KP kabupaten inhil

Dalam acara tersebut juga di laksanakanya penandataganan nota kesepakatan BLM kemitraan kolaborasi antara pemda inhil dengan FKA BKM Kabupaten indragiri hilir tahun 2016-2018 sekaligus menyerahkan secara simbolis dana BLM Komputer  dan dana APBD kemitraan Tahun 2015 untuk 8 BKM sekecamatan tembilahan.

Kadis cipta karya dan perumahan rakyat Inhil Dianto Mampanini mengatakan bahwa permasalahan yang ada inhi ini memang rentan terhadap pemukiman daerah kumuh. secara geografis Inhil memang berada di dataran rendah dengan pola hidup masyarakat yang tidak tertip.

“Kita bersama sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan upaya-upaya menangani permasaahan pemukiman kumuh tersebut,” katanya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan mengaku kecewa kepada sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Inhil. Hal itu disebabkan banyaknya yang tidak menghadiri Rapat Koordinasi Camat di gedung Puri Cendana Tembilahan, Kamis (17/12/2015).

“Nanti saya minta laporan absensi kehadirannya, dan saya mau tanyakan kenapa mereka tak hadir,” ungkap Bupati dengan lantang.

Diketahui, Rakor tersebut membahas segala permasalahan yang ada di kecamatan dan tentunya berkaitan dengan kinerja SKPD yang ada.

Salah satu contohnya, waktu itu sempat dibahas tentang pendidikan di berbagai daerah namun forum sempat bingung karena Kepala Dinas terkait maupun perwakilan tidak ada ditempat untuk memberikan penjelasan. (mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puri Husada (PH) menandatangani nota kesepakatan (MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tembilahan, Kamis (17/12/2015).

Prosesi penandatananan MoU yang dipusatkan di aula RSUD PH Tembilahan ini, terkait dengan bantuan dan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Pada kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Diskes Inhil, dr Saut Pakpahan berharap, dengan dilaksanakannya kesepakatan ini ke depan pihaknya bisa memiliki payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas Diskes dan rumah sakit sebagai pelayan publik.

“Diskes akan terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan segala bentuk pelayanan yang sudah menjadi tugas dan tangung jawab Dinkes Inhil, dalam hal ini  puskesmas dan rumah sakit,” tutur Saut.

Apalagi, dijelaskan Saut, saat ini jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki sekitar 1400 sampai 1500 orang, yang tersebar di seluruh wilayah di Negeri Seribu Parit.

“Petugas inilah yang kita harapkan dapat bekerja maksimal dalam melayani masyarakat, namun terlindungi dari permasalahan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Tembilahan, Lulus Mustofha mengingatkan dalam setiap melaksanakan tugas, tindakan utama adalah memberikan pelayanan bukan mendahulukan prosedur administrasi. Sehingga tidak memicu masyarakat untuk melakukan gugatan.

“Evaluasi juga perlu dilakukan secara rutin. Misalnya membuat kotak saran bagi masyarakat yang berobat atau menanyakan langsung ke masyarakatnya. Jadi pelayanan kesehatan bisa meningkat,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kecamatan Pelangiran meraih predikat pertama kinerja terbaik hasil evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil). Disusul Kecamatan Kateman di peringkat ke dua dan Kecamatan Kempas diurutan ketiga.

Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Inhil menyerahkan uang pembinaan sebesar Rp 20 juta untuk peraih peringkat pertama serta Rp 15jt dan Rp 10 juta untuk masing-masing peringkat dua dan tiga.

Hal tersebut diketahui ketika diumumkan sekaligus penyerahan penghargaan oleh Bupati Inhil disela pelaksanaan Rapat Koordinasi Camat se-Kabupaten Inhil di aula Puci Cendana Tembilahan, Kamis (17/12/2015).

“Penghargaan ini sifatnya sebagai ucapan terima kasih karena telah bekerja maksimal sekaligus untuk memotivasi kepada kecamatan yang lainnya,” kata Bupati.

Sementara itu, Camat Pelangiran Sutarno Wandoyo saat dikonfirmasi menjelaskan, kinerja yang diselesaikannya cukup menjalankan semua program Bupati Inhil dengan maksimal, seperti magrib mengaji, jum’at bersih dan lain sebagainya.

Disamping itu, sejak 2012 menjabat di kecamatan, ia mengaku selalu memberdayakan pegawai yang ada. Semua pekerjaan ditargetkannya harus rampung tanpa ada hambatan yang signifikan.

“dari sisi pegawai, kita masih kekurangan. Dari 5 hanya 2 seksi yang terisi. Namun semua pekerjaan saya limpahkan secara merata,” terangnya.

Selain itu ia juga mengaku Pelangiran mendapatkan nilai lebih dari sisi kemampuan mengatasi konflik yang ada. Sebelum terjadi demonstran contohnya, Camat ini selalu berhasil mendinginkan suasana.

“Kita punya motto, yaitu tertib, endingnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya. (mirwan/adv)