TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan meninjau secara langsung keberadaan kawasan hutan mangrove di Pulau Cawan Kecamatan Mandah, Sabtu (16/1/2016) kemarin.

Waktu itu, ia didampingi Camat Mandah Irsal Ahmad, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Inhil Wiryadi, Kabag Humas Setdakab Inhil Ahmad Ramani serta beberapa pejabat lainnya.

Menurut Bupati, keindahan hutan mangrove tersebut tumbuh secara alami sejak 20 sampai 30 tahun terakhir. Dengan kealamian tersebut, Pemkab berinisiatif melakukan pemeliharaan dan melestarikan supaya hutan itu bisa menjadi salah satu wisata alam.

“Saya fikir hutan ini memiliki daya tarik untuk dikunjungi para wisatawan baik wisatawan lokal hingga wisatawan mancanegara,” kata Wardan.

Atas nama pemerintah, ia menyatakan komitmen untuk berusaha mengembangkan kawasan tersebut sebagai ekowisata Inhil yang berkembang. Langkah awal, Pemkab berupaya mencari solusi untuk mempromosikan kawasan itu.

“Ini harus kita pertahankan dan harus tetap dalam pemeliharaan agar sampai tujuan kita menjadikan hutan mangrove di Inhil sebagai wisata alam,” tandasnya. Mirwan/adv

MANDAH (detikriau.org) – Pantai Solop di Pulau Cawan Kecamatan Mandah diambang kehancuran. Bagaimana tidak, ekowisata tersebut diterjang abrasi hingga 5 meter pertahunnya.

Sopyan (40), warga Pulau Cawan kepada detikriau.org menerangkan, dahulunya pantai tersebut jauh ketengah laut dan pohon bakau masih subur di bibir pantai. Karena ombak, secara perlahan runtuh sedangkan pepohonan pada tumbang.

“Sekitar 5 meter setiap tahunnya pantai ini abrasi akibat ombak. Saran kami kepada pemerintah, buatlah semacam alat pemecah ombak agar pantai ini tidak rusak,” kata Sopyan, kemarin.

Sebelumnya, warga setempat sempat mencarikan solusi untuk mengatasi agar kondisi pantai tetap aman dengan cara menanam mangrove. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

“Kalau bisa, pemerintah mencarikan bebatuan dan disusun di bibir pantai, saya fikir itu akan mampu memecah ombak,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Inhil dapil Kecamatan Mandah, Wisnaria berjanji bersama pemerintah akan melakukan terobosan untuk kebaikan pantai tersebut. Sebab menurutnya, keberadaan pantai solop sangat menjanjikan terhadap kemajuan daerah Inhil.

Senada, Bupati Inhil HM Wardan juga menyataan demikian. Pada intinya, Pemkab dan DPRD Inhil siap meningkatkan serta melakukan pemeliharaan pantai solop kedepannya.

“Untuk sementara, saya titipkan kepada masyarakat sini untuk menjaga keindahan pantai. Kedepan, wisata di Pulau Cawan ini kita kembangkan secara bersama-sama,” kata Bupati Wardan. –mirwan-

“per september 2015, UMKM di Inhil terdata sebanyak 8.378. Terbesar Kecamatan Tembilahan, 4.620”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang terdaftar resmi di Dinas Koperasi (Diskop) dan UMKM Inhil mencapai 8.378 usaha.

“Berdasarkan data terakhir perseptember 2015, secara keseluruhan se-Inhil ada 8.378 UMKM,” kata Kepala Diskop dan UMKM Kabupaten Inhil R Rida Indaryanti melalui Kabid UMKM, Sumiati kepada awak media, kemarin.

Dari total jumlah tersebut, dapat dibagi perkecamatan. Untuk kecamatan Tembilahan ada 4.620 UMKM, Tembilahan Hulu 494, Tempuling 375, Batang Tuaka 129, Gaung Anak Serta 144, Gaung 124, Kempas 158, Keritang 153, Kemuning 126, Reteh 175, Sungai Batang 102, Enok 196, Kuindra 123, Tanah Merah 321, Mandah 174, Concong 140, Pelangiran 63, Kateman 474, Pulau Burung 184 dan Teluk Belengkong 103.

“Data tersebut merupakan gabungan seluruh usaha resmi dari kita yaitu usaha Mikro, Kecil dan Menengah,” tutupnya.

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Untuk tahun anggaran 2015 lalu, pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dinyatakan tuntas seratus persen di seluruh desa se-Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Inhil, H Yulizal MM saat berbincang dengan awak media di kantornya, Jalan Pendidikan Tembilahan, kemarin.

Dikatakan Yulizal, meskipun dalam penerapannya di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala, namun hal itu tidak menjadikan program unggulan Pemkab Inhil ini tersendat dan terhenti pelaksanaannya.

“Alhamdulillah, semuanya tuntas seratus persen,” tutur Yulizal.

Oleh karena itu, lanjut Yulizal, ke depan pihaknya akan mengarahkan program DMIJ untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa yang mayoritas petani, seperi penyelamatan kebun rakyat dari antisipasi air bah yang sering terjadi.

“Dari anggaran keseluruhan tiap desa, sekitar 20 persen untuk pembangunan tangul maupun pengerukan parit,” tambahnya.

Sedangkan untuk penanganan seperti masalah perkebunan ini pemerintah daerah sendiri, tentu tidak akan mampu menjangkau secara keseluruhan, karena kondisi tersebut akan lebih diketahui oleh masyarakat desa itu sendiri.

“Pada tahun 2016 mendatang, Pemkab Inhil telah menganggarkan sekitar Rp 130 Miliar lebih, untuk menyukseskan program DMIJ ini,” imbuhnya. adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim Penggerak PKK Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berencana melakukan penghijauan dengan melakukan penanaman sejumlah pohon di SMA Negeri 2 Tembilahan. Kegiatan ini diagendakan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari mendatang.

“Tanggal 22 kita menggelar tanam pohon bekerjasama dengan Dinas Kehutanan,” kata Ketua TP PKK Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah Wardan, kemarin.

Sebenarnya, kegiatan tersebut merupakan program tahun 2015 lalu, namun dikarenakan ada hambatan, maka pihaknya menunda hingga bulan Januari 2016 ini.

Kegiatan ini, lanjutnya, akan melibatkan seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Inhil dan dijadwalkan akan dihadiri Bupati Inhil serta unsur Forkopimda. –mirwan

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan orde baru.

Selain tidak menampakkan hasil kerja yang baik untuk rakyat, pemerintahan Jokowi-JK juga terlalu sering membuat kegaduhan yang tidak penting bagi kehidupan rakyat.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), M Budyatna mengatakan, banyak orang yang telah membandingkan pemerintahan saat ini dalam berbagai aspek sama dengan era Orde Baru (Orba).

“Buat saya Orde Baru masih jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan saat ini,” ujar Budyatna saat dikonfirmasi, kemarin.

Pemerintahan Orde Baru di zaman kepemimpinan Soeharto, kata dia, meski menggunakan gaya otoriter, demokrasi dibungkam, hukum dijalankan sesuai kebutuhan, namun pembangunan tetap berjalan.

Rakyat menurutnya, masih bisa menikmati dan diperhatikan oleh pemerintah. Budyatna mengatakan, di era Orde Baru, rakyat masih bisa merasakan enaknya mendapatkan BBM murah bersubsidi dan pembangunan tetap berjalan.

Berbeda dengan Pemerintah Jokowi-JK saat ini. Meski semuanya dibungkus demokrasi, namun kenyataannya sangat manipulatif. Seolah-olah hanya apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saja yang benar dan semua yang lain salah.

“Saat ini sudah semuanya tidak jalan, subsidi untuk rakyat pun dicabut. Cuma gaya saja yang sok prorakyat, tapi faktanya tidak ada keberpihakan sama sekali kepada  rakyat,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, para petani merasakan keberpihakan Soeharto di era Orde Baru dengan mendapatkan sistem irigasi yang baik, pupuk dan bibit tersedia dengan murah, hasil produksi beras petani dibeli negara.

Namun diakuinya saat ini, irigasi sendiri sudah hancur-hancuran, pupuk dan bibit mahal dan hasil pertanian dikuasai tengkulak.

“Jangankan bangun irigasi, janji memberi traktor pada petani saja cuma omong kosong. Petani suma diberi traktor secara simbolis, habis itu traktornya dibawa pulang lagi. Petani gigit jari,” tandas Budyatna./sindonews.com