JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui ada sejumlah catatan penting yang harus dibereskan berkaitan dengan rencana pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Di antaranya mengenai batas wilayah.

“Terus terang batas kabupaten banyak masalah,” ujar Mendagri saat menggelar rapat bersama Komisi II di DPR, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Contohnya seperti Kabupeten Agam dengan Bukitinggi di Sumatera Barat, yang sudah 10 tahun lebih belum selesai juga masalah batas wilayahnya.

Kemudian batas wilayah antara Provinsi Riau dengan Sumatera Utara.

Secara prinsip, ungkap mantan Sekjen PDIP tersebut, pemerintah sepakat dengan pemekaran, sepanjang dilakukan guna mempercepat pemerataan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan sama, Tjahjo juga mengungkapkan banyaknya kabupaten dan kota yang mengusulkan untuk pemekaran desanya.

Hal ini menurutnya didorong adanya anggaran bantuan desa yang tahun ini mencapai Rp 47 Triliun dan dana KUR Rp 120 Triliun. Namun, terang Tjahjo, pihaknya berencana hanya membahas soal pemekaran kelurahan.

“Itu kan kewenangan kabupaten/kota memekarkan desa, kalau di Papua memekarkan distrik ini bersemangat sekali. Memang kami mencermati, hanya untuk kelurahan yang akan coba kami sampaikan ke Presiden,” kata Tjahjo.

Meski begitu, Mendagri juga meminta, tujuan penataan daerah dipamahi bersama antara DPR dengan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Sebab banyak pula kabupaten induk yang sudah mekar, tapi daerah yang baru dimekarkan kembali mendesak untuk dimekarkan. Sementara untuk mementukan daerah Ibukota saja mereka belum mampu.

Karena itu, pemerintah kata Tjahjo sangat berhati-hati dalam menyusun RPP Desartada dan RPP Penataan Daerah sebagai acuan pemekaran.

Apalagi saat ini masih banyak persoalan yang harus diatur secara detil sebelum RPP ditandatangani Presiden Jokowi menjadi Peraturan Pemerintah. /dro

Sumber: tribunnews

PEKANBARU (detikriau.org) – Ketua Dewan Penasehat Dharma Wanita Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Hj Zulaikhah Wardan menghadiri acara Roadshow Organisasi dan Rakor Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau Tahun 2016 di aula Gedung Daerah jalan Diponegoro, Pekanbaru, Senin (29/2/2016).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Pusat Dharma Wanita Persatuan Ny Wien Ritola Tasmaya dan turut dihadiri Ny Hj Sisilita Arsyadjuliandi sebagai Panasehat Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau, Ny Hj Sri Wahyuni Irwan sebagai Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Riau, Ny Hj Bari Agustini Kasiaruddin sebagai Ketua Roadshow Organisasi  Rakor Dharma Wanita Persatuan dan seluruh Panesehat Dharma Wanita Persatuan se-Riau.

“Dengan adanya roadshow organisasi dan rakor dharma wanita persatuan sangat memberikan manfaat bagi peserta, materi yang diberikan oleh ketua umum sangat jelas dan menambah wawasan bagi anggota dharma wanita persatuan,” kata Zulaikhah.

Menurutnya lagi, jika mendalami pemahaman visi dan misi organisasi dharma wanita persatuan tersebut maka dapat yang dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Selanjutnya akan disusun program sesuai bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya dengan sasaran anggota, keluarga dan lain-lainnya,” imbuhnya. Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diminta, untuk mempersiapkan data-data yang terkait dengan rencana pemekaran desa pada tahun 2017 mendatang.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, Yusuf Said melalui awak media di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (29/2/2016).

Dikatakan Yusuf, guna kelancaran dan terwujudnya pemekaran desa pada tahun depan, Pemkab Inhil melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait harus mempersiapkan secara lengkap data dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pemekaran tersebut.

Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, sehingga tujuan dari dimekarkannya sebuah desa untuk mempercepat pembangunan daerah bisa terwujud dengan baik.

Jika data dan dokumen pemekaran dipersiapkan sejak dini, serta dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita yakin upaya pemekaran desa bisa segera terwujud sesuai harapan bersama,” tutur Yusuf.

Selanjutnya, politisi Partai Golkar Inhil berharap agar masyarakat desa melalui aparatur pemerintahan desa dapat betul-betul sepakat secara bersama, bahwa dimekarkannya desa adalah untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Dengan tujuan dan persiapan yang baik itu, kita harap tidak ada gejolak di tengah-tengah masyarakat,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dilayazid (38) warga Parit Jambi Kecamatan Enok mengalami beberapa luka memar di sekujur tubuhnya. Pengakuannya, luka memar itu akibat pukulan yang dilakukan oleh oknum yang mengaku dari anggota Kepolisian agar ia membenarkan membawa senjata tajam serta melakukan tindak pidana pencurian di tangga depan Plaza Tembilahan, Minggu (28/2/2016) malam sekitar pukul 18.30 WIB.

Pelaku yang melakukan tindakan kekerasan tersebut ada dua orang yang diduga dari anggota kepolisian Polres Indragiri Hilir (Inhil). Sebab selain menyuruh Dilayazid membawa Sajam, oknum itu juga mengakui bahwa dirinya dari kepolisian.

Bahkan, saksi setempat juga memastikan kalau pelaku pemukulan tersebut dapat dipastikan seorang polisi.

“Saya siap mendampingi korban menyelesaikan kasus ini sesuai hukum yang berlaku,” kata saksi mata, Candra kepada detikriau.org, Senin (29/2/2016).

Sementara itu, korban penganiayaan, Dilayazid menceritakan bahwa insiden itu bermula ketika ia sedang melintasi sekitar Plaza. Sesampainya di TKP, tiba-tiba ada dua pria yang menyergap dan memukulinya sembari mendesaknya menagaku sebagai pelaku pembawa sajam.

“Saya didesak, padahal saya tidak ada membawa senjata, apalagi mencuri. Saya terus dipukuli hingga saya lari ke pelabuhan. Namun tetap dikejar dan kembali dipukuli di pelabuhan sampai muntah darah,” ceritanya.

Sekitar pukul 20.00 WIB, oknum yang mengaku petugas itupun langsung meninggalkan korban tanpa melakukan tindak lanjut sesuai prosedur. Dan saat itu juga, korban memeriksakan kondisi dirinys di RSUD Puri Husada Tembilahan, alhasil, korban mengalami luka memar di bagian bawah kelopak mata dan bagian punggung belakang.

Terkait hal ini, Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik berkomitmen untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jikapun benar, maka ia berjanji akan memproses sesuai aturan yang ada.

“Kita terima dahulu laporannya, nanti akan diselidiki,” tandas Kapolres. (Mirwan)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tahun 2016 ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan terus berupaya menjaga ketersediaan dan mencukupi kebutuhan beras di daerah tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala DTPHP Inhil, H Kuswari diwakili Sekretaris, Sudinoto saat berbincang dengan awak media di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dikatakan Sudinoto, pihaknya akan terus berusaha agar Kabupaten Inhil surplus beras dan tidak lagi mendatangkan stok beras dari daerah lain.

“Jangan sampai seperti tahun 2014 lalu, kita mengalami devisit sekitar 17 ribu ton, sehingga terpaksa mendatangkan beras dari luar daerah,” tutur Sudinoto.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi beras di Kabupaten Inhil, adalah dengan penggunaan bibit atau varitas padi yang unggul.

“Varitas yang digunakan ini, meliputi bibit padi yang tahan hama penyakit, produksi tinggi, umur pendek (masa tanam hingga panen), toleransi terhadap lingkungan, seperti cuaca dan lain-lain,” terangnya.

Sedangkan untuk mengembalikan Inhil sebagai lumbung berasnya Riau, diakui mantan Camat Tembilahan Kota ini, memerlukan waktu dan penanganan yang serius dari seluruh pihak terkait.

“Yang jelas harus ada upaya bersama, mulai dari pemerinah pusat hingha daerah, seperti pembenahan infrastruktur perkebunan, yang membutuhkan dana yang cukup besar,” tambahnya.

Lebih jauh dijelaskan Sudinoto, Pemkab Inhil di bawah pimpinan Bupati HM Wardan, yang sejatinya putera petani dari negeri bera Keritang juga sangat mendukung upaya peningkatan produktifitas padi di Negeri Seribu Parit.

“Alhamdulillah, Bupati kita sangat peduli dan selalu memberi dukungan penuh terhadap masyarakat, khususnya para petani,” imbuhnya. Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk lebih serius dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan program pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur seperti jalan.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Inhil, Ferryandi saat menghadiri hearing di salah satu ruangan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, belum lama ini.

Dikatakan Ferryandi, tidak berumurnya hasil pembangunan infrastruktur di Kabupaten Inhil, terutama ruas jalan, dikarenakan kesalahan dalam perencanaan dan pengawasan.

Kalaupun ada yang berumur 1 tahun, kita siap memberikan reward kepada kades dan pihak terkait lainnya,” tutur Ferryandi.

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Golkar Inhil ini, salah satu solusi dan upaya yang bisa dilakukan Pemkab Inhil untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah, adalah dengan lebih fokus dan serius membantu kinerja aparatur di wilayah kecamatan, kelurahan dan desa.

“Tempatkan dan turunkan juga orang-orang yang memang faham dan mengerti tentang teknisnya,” imbuhnya. (adi/adv)