TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) disarankan membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus untuk pengelolaan lahan parkir kota Tembilahan.

Saran tersebut diutarakan salah seorang anggota Masyarakat Peduli Inhil (MPI), Oyonk Maldini kepada detikriau.org, Selasa (1/3/2016). Sebab menurutnya, kalangan masyarakat saat ini tampak kebingungan dengan kondisi parkir tanpa pengelolaan yang seragam.

“Semua kegiatan pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) yang dilaksanakan SKPD terkait akan bermuara pada pendapatan daerah. Jadi khusus untuk perparkiran di kota Tembilahan, mungkin akan lebih optimal jika dikelola oleh satu managemen yang benar-benar profit oriented dan profesional. Salah satunya bisa semacam BUMD ataupun BLUD, contohnya seperti PDAM yang sedang mengelola air minum,” kata Oyonk Maldini.

Namun sebelum dilaksanakan, usulan tersebut katanya tetap harus dikaji dahulu secara ilmiah yang melibatkan kalangan profesional dan independen. Dalam arti kata, harus ada perhitungan dampak baik dan buruknya.

Tetapi ia sangat yakin, kalau sistem pengelolaan parkir dalam satu managemen itu akan mampu memudahkan pengawasan dari pemerintah dan menghasilkan yang baik pula terhadap masyarakat umum. Bahkan disisi lain lanjutnya, Pemda juga akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan karena pendapatan daerah akan tersentral.

“Nanti akan lebih terkontrol, dengan ditangani oleh BUMD atau BLUD maka pengelolaan parkir lebih efektif, praktis, dan fleksibel. Selain itu, sang pengelola juga akan lebih gesit karena fokus pada keuntungan BLUD dan tetap mengutamakan pelayanan dan kepuasan masyarakat pengguna parkir,” tutupnya. / Mirwan

“Diduga Ulah Ke Empat Remaja Ini Juga Gedung di Jalan Swarna Bumi Hampir Jadi Abu”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bangunan tinggi di jalan Swarna Bumi Tembilahan hampir saja terbakar. Bagaimana tidak, secara tiba-tiba kobaran api membesar melalap rumput-rumput kering yang berada tepat di samping gedung, Selasa (1/3/2017) sekitar pukul 13.00 WIB.

Menurut informasi lapangan, kejadian tersebut diduga kuat bermula dari puntung rokok. Sebab bangunan yang awalnya didirikan untuk gedung Universitas kebanggaan Inhil itu hingga saat ini belum dialiri listrik. Dari insiden itu, BPBD Inhil langsung menurunkan 2 unit mobil Damkar dan apipun berhasil dipadamkan.

Saat itu, tanpa disengaja petugas Satpol PP memergoki 4 remaja yang masih mengenakan seragam sekolah sedang asyik nyedot lem kambing disaat petugas Damkar sedang melakukan pemadaman api. Dari 4 remaja tersebut 3 diantaranya laki-laki dan 1 perempuan.

“Keempatnya langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk dimintai keterangan,” kata salah seorang anggota Satpol PP Kabupaten Inhil, Agus Indra Cahyadi.

Terkait mula munculnya api, pihaknya belum bisa memastikan dari puntung rokok siapa. Yang jelas, 4 remaja saat itu kedapatan ngelem di sekitar TKP dengan waktu yang bersamaan dan sedikit banyaknya sumber api disinyalir kuat dari ulah para remaja ini. / Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Inhil akan memeriksa surat-surat kelengkapan pengendara pada kegiatan operasi simpatik tahun 2016 ini yang digelar di sejumlah kawasan jalur Tertib Lalu Lintas (KTL) di kota Tembilahan.

Operasi itu berlangsung selama 21 hari yang dimulai pada tanggal 1 sampai 21 Maret 2016 dengan kekuatan sebanyak 60 personil. Diketahui, kegiatan tersebut digelar secara serentak kepolisian lalu lintas seluruh Indonesia.

Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik melalui Kasat Lantas, AKP A Salmi kepada detikriau.org mengatakan, pelaksanaan operasi simpatik itu sebagai upaya optimalisasi kawasan jalur tertib lalu lintas agar para pengguna jalan bisa lebih tertib seagaimana petunjuk marka, rambu maupun parkir.

“Untuk itu, kami mengingatkan, mulai dari sekarang lengkapilah surat-suratnya dan patuhilah aturan lalu lintas,” pesan Salmi.

Menurutnya, operasi simpatik 2016 tersebut memliki konsep umum yang bersifat terbuka dengan beberapa tujuan dan sasaran diantaranya, terwujudnya situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, khususnya pada jalur KTL.

Sedangkan bentuk kegiatan kali ini, pihaknya akan mengedepankan upaya preemtif yang juga didukung upaya represif baik melalui teguran hingga penegakan secara hukum. / Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kebakaran kembali terjadi, kali ini menghanguskan 1 unit rumah milik Ucok warga parit 15 gang Harmonis Jaya jalan M Yamin Kecamatan Tembilahan, Selasa (1/3/2016) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan lapangan, ratusan warga memadati TKP untuk membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.45 WIB setelah 2 unit mobil Damkar dari BPBD Kabupaten Inhil tiba di lokasi.

“Kabarnya, api mulai muncul dari NCB pembangkit listrik,” kata salah seorang warga, Esti kepada detikriau.org.

Tidak ada korban jiwa, namun bangunan semi permanen tersebut tampak rusak ludes jadi arang.

Hingga berita ini dirilis, awak media belum mendapat keterangan resmi dari pihak kepolisian. Mirwan

JAKARTA – Rekomendasi kepala daerah yang selama ini menjadi syarat wajib administratif untuk mengusulkan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tidak lagi mutlak. Hal ini telah menjadi kesepakatan antara Komisi II DPR, Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan RPP Penataan Daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, selama ini ditemukan banyak kendala calon DOB yang tidak lengkap syarat administratifnya gara-gara kepala daerah induk tidak mau mendukung. Ini jelas menimbulkan masalah, walaupun daerah tersebut sudah layak secara potensi.

“Oleh sebab itu syarat ini tidak menjadi mutlak ketika penetapan DOB persiapan. Yang utama dalam menentukan DOB persiapan adalah kelayakan potensinya. Syarat administratif seperti ini bisa disusulkan di dalam evaluasi selama 3 tahun tersebut,” kata politikus PKB yang akrab disapa LE, di gedung DPR, Jakarta, Senin (29/2).

Selain poin tersebut, kesepakatan lain berkaitan dengan mekanisme konsultasi dan koordinasi antara pemerintah dengan DPR dan DPD RI dalam penetapan DOB Persiapan, evaluasi dan DOB defenitif. Dalam soal ini hubungan antara tripartit akan terjadi kerjasama dan koordinasi yang erat.

Kemudian berkaitan dengan indikator kepentingan strategis nasional dalam penetapan DOB, sehingga memberi peluang bagi daerah-daerah perbatasan yang rawan terhadap keutuhan NKRI untuk dimekarkan walaupun tidak memenuhi syarat teknis seperi diatur dalam UU.

Disepakati juga untuk memulai dari awal soal aspirasi yang selama ini berkembang, karena memang amanah UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, sudah berbeda dengan ketentuan lama. Pada UU ini mekanisme DOB dimulai dengan PP sebagai DOB persiapan, setelah 3 tahun masa persiapan baru kemudian di evaluasi dan ditetapkan sebagai DOB defenitif oleh DPR dalam bentuk UU DOB.

“Kami juga bersepakat seluruh ibukota provinsi akan ditetapkan sebagai Kota. Jadi tidak ada ibu kota provinsi statusnya Kabupaten, contohnya Mamuju sebagai ibu kota Prov Sulawesi Barat atau Tanjung Selor sebagai ibu kota Kalimantan Utara,” tambahnya.(jpnn)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Koperasi Wanita Kartini Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Wanita Kartini, Senin (29/2/2016).

RAT tersebut berlangsung di gedung Dharma Wanita jalan Sungai Beringin Tembilahan yang dihadiri Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM Bidang UMKM, Guntur dan sejumlah pengurus Koperasi Wanita Kartini.

Mewakili Kadiskop UMKM, Kasi Pengembangan Sarana dan Prasarana UMKM menyampaikan apresiasi terhadap Koperasi Wanita Kartini yang telah melaksanakan RAT tahun buku 2015.

“Diharapkan kepada seluruh anggota koperasi mampu membuat laporan tahunan dengan baik sehingga bisa menjalankan program selanjutnya,” paparnya.

Selain bentuk laporan, ia mengharapkan kedepannya untuk peningkatan sistem administrasi RAT. Sebab sistem pengadministrasian koperasi Wanita Kartini dinilai masih belum maksimal dan sangat dinantikan perbaikannya. Mirwan/adv