Jakarta – Pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran belanja pegawainya lebih besar daripada anggaran pembangunan, tidak boleh merekrut pegawai negeri sipil baru.

“Kalau belanja pegawai di APBD sudah lewat lima puluh persen, kemungkinan tidak akan dipenuhi permintaannya dalam pengajuan formasi CPNS,” kata Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan  Pengadaan  SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arizal dikutip dari laman menpan.go.id

Dia mengatakan masyarakat harus mendapat manfaat lebih besar lewat anggaran pembangunan. Jika kebutuhan jumlah pegawai terus dipenuhi, anggaran yang dipakai untuk pembangunan bagi kepentingan masyarakat semakin berkurang.

“Nanti masyarakat akan bertanya-tanya, kok APBD tidak dipakai bangun jalan atau jembatan, tetapi hanya dipakai untuk bayar gaji pegawai pemda saja,” katanya.

Menurutnya jika belanja pegawai lebih besar, tidak adil untuk masyarakat. “Misalnya dalam sebuah daerah yang penduduknya 400 ribu, ada 15 ribu PNS. Nah tidak akan adil jika lebih dari separuh APBD, digunakan hanya untuk 15 ribu PNS. Sedangkan masyarakat yang lebih banyak, hanya kebagian lebih kecil,” paparnya.

Dia membeberkan, masih ada sejumlah daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari total APBD. Bahkan ada juga yang lebih dari 60 persen.

Pada penerimaan CPNS 2014 lalu, kata Arizal,  ada sejumlah daerah yang tidak disetujui permintaan tambahan pegawai barunya oleh Kementerian PANRB.

Dikatakan, daerah yang belanja pegawainya sudah besar, seharusnya menata kembali organisasi pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai, itu artinya ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif.

“Jangan sampai penempatan orang itu asal ada jabatan saja, tetapi kerjanya juga harus jelas,” paparnya.

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar belanja pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja pegawainya. Untuk saat ini, kata Arizal, rata-rata belanja pegawai mencapai 33,8 persen.

“Presiden ingin ini menjadi 25 persen saja,” katanya./ dro

Tembilahan, detikriau.org – Kejelasan mengenai informasi pengaduan adalah standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggeraan pelayanan publik

Oleh karenaya, setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus menyediakan informasi mengenai pengaduan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tahu ke mana harus mengadu, memberikan apresiasi, saran atau kritik atas  pelayanan publik yang diterima.

“Unit pelayanan publik, tidak boleh menutup  pengaduan dari masyarakat. Informasi mengenai kemana masyarakat harus mengadu, harus dipasang jelas dalam setiap instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik,” Ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mirawati Sudjono, di sela-sela presentasi peserta kompetisi inovasi pelayanan publik  2016  dikutip dari laman menpan.go.id

Menurut Mirawati, dari pengaduan masyarakat, intansi penyelenggara pelayanan publik bisa mendapat masukan berharga dari masyarakat,  yang dapat menjadi bahan evaluasi  untuk memperbaiki pelayanan publik agar lebih baik. Selain itu, setiap pengaduan pun harus direspon dengan cepat.

Editor: dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sejumlah lahan pertanian yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat berpotensi sebagai lahan budidaya padi, jagung dan kedele (pajale). Yang diperlukan hanya melakukan perbaikan sistem pengairan, sehingga produktifitas bisa lebih baik dan semakin meningkat.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Inhil, Kuswari dalam sambutannya saat Panen Raya perdana, di lahan pertanian padi Blok E, Kelurahan Kempas, Kecamatan Kempas, Rabu (9/3/2016).

Dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Inhil ini, seperti di wilayah Kecamatan Kempas, lahannya sangat bagus dan potensial untuk dilakukan penanaman padi.

Hal itu, lanjut Kuswari, tentunya tidak terlepas dari penyuluhan yang dilakukan DTPHP Inhil, salah satunya untuk meningkatkan produksi melalui perluasan lahan pertanian dan peningkatan produksi panen 3 kali dalam setahun,

“Dengan begitu, diharapkan bisa mewujukan Inhil sebagai pemasok produksi padi se-Riau,” tambahnya.

Adapun lahan yang dipanen saat itu, adalah lahan yang dikelola oleh Kelompok Tani Ingin Makmur, dengan anggota sekitar 130 orang dan luas lahan 100 Hektar, serta panen dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun.

“Hasil panen raya kali ini naik 2,5 persen jika dibandingkan dengan tahun yang lalu,” imbuhnya. Adi/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-15 Maret 2016 ini diharapkan, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak terkait di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Dani M Nursalam kepada awak media, Selasa (8/3/2016) kemarin.

Menurut Dani, seperti Dinas Kesehatan (Diskes) sebagai salah satu pihak penyelenggara kegiatan, harus benar-benar memastikan bahwa balita umur 0 hingga 59 bulan di Kabupaten Inhil ini mendapatkan Imunisasi Polio.

Apalagi, jika mengingat kondisi geografis Negeri Seribu Parit, diharapkan jangan sampai ada bayi yang luput mendapatkan imunisasi, sehingga memberikan dampak bagi masa depan generasi muda.

“Meskipun kondisi geografis kita yang cukup sulit, namun pelaksanaan PIN Polio ini harus bisa berjalan dengan baik, lancar dan maksimal hingga ke pelosok-pelosok Inhil,” tutur Dani.

Oleh karena itu, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Inhil ini menekankan agar Diskes hingga ke Pustu terus berkoordinasi dengan baik dan mengajak para orangtua untuk membawa bayi mereka mengikuti PIN Polio.

“Kita mengharapkan, jangan terkendala karena masalah alam, vaksin polio harus sampai hingga ke pelosok desa,” imbuhnya. Adi/Adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepolisian lalu lintas Polres Indragiri Hilir (Inhil) menggunakan badut polisi pada razia simpatik 2016. Strategi ini direspon positif oleh pengendara kota Tembilahan.

“Unik saja karena sebelumnya belum pernah ada dilakukan menggunakan badut,” ujar salah seorang warga Tembilahan, Khairul kepada detikriau.org, Rabu (9/3/2016)

Senada, Herni warga lainnya juga menyatakan hal yang serupa. Yang jelas adanya tampilan badut tersebut berhasil menarik perhatian pengendara bermotor baik roda dua maupun roda empat.

Sementara itu, Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik menjelaskan bahwa hal itu salah satu upaya untuk mengajak masyarakat agar taat aturan saat berlalu lintas.

“Saat ini kita sedang maksimalkan ketertiban jalur Kawasan Tertib Lalu lintas (KTL, red) dengan berbagai upaya, salah satunya mengajak kesadaran diri pengguna lalu lintas. Salah satunya dengan media badut seperti ini,” paparnya. Mirwan