“Mengadu ke Dewan, Masyarakat Mintakan Kejelasan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Ulah PT Sumatera Timur Indonesia (STI) membuat ribuan hektar perkebunan masyarakat rusak. Pasalnya, perusahaan Sambu Grup tersebut meninggalkan perjanjian kontrak kerjasama pengelolaan lahan masyarakat di Desa Sungai Trap Kecamatan Reteh.

Setelah ditinggal hengkang, kini kondisi Lahan perkebunan masyarakat sangat sulit untuk dikelola akibat intruksi air laut yang membuat lahan perkebunan terendam dengan luas sekitar 2500 hektar.

Berdasarkan perjanjian awal, pada tahun 2002 lalu, pihak perusahaan dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pengelolaan serta keselamatan perkebunan kelapa diareal dimaksud. Kemudian pada tahun 2003, PT STI menindak-lanjuti kerjasama tersebut dari sisi teknis dan ini sempat berjalan hingga tahun 2005.

“Tahun 2005 keatas, sepertinya PT STI ini meninggalkan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan perkebunan perkelapaan masyarakat hancur,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Inhil, Amd Junaidi kepada sejumlah awak media usai menggelar hearing bersama masyarakat Sungai Trap di ruang Banggar DPRD Inhil jalan HR Soebrantas Tembilahan, Kamis (17/3/2016).

Efek kerusakan tersebut lanjutnya, masyarakat setempat tidak bisa lagi mengelola lahan perkebunan itu dengan baik. Merasa dirugikan, masyarakatpun akhirnya mengadu kepada lembaga perwakilan rakyat.

“Kedatangan mereka (masyarakat, red) ke sini untuk meminta kasus ini diselesaikan, apakah kerjasama tersebut dilanjutkan ataukah cukup sampai di sini,” paparnya.

Sebenarnya kata Junaidi, jalinan kontrak kerjasama tersebut sangat baik, karena tidak berbagi lahan namun berbagi hasil. Akan tetapi, jika pihak perusahaan tidak menjalankan sesuai kesepakatan, maka akibatnya perekonomian masyarakat yang terancam menurun.

“Untuk itu, langkah pertama yang kita ambil adalah memanggil pihak perusahaan secepat mungkin guna meminta keterangan terkait persoalan ini,” tutupnya. / Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan meminta kepada petugas kebakaran lebih proaktif dalam menjalankan tugas di lapangan yang dibantu masyarakat dari sisi pencegahannya. Hal tersebut sebagai bentuk keningkatkan kualitas kerja dalam menanggulangi musibah di lungkungan masyarakat.

“Kepada petugas harus lebih siap siaga mengantisipasi terhadap persoalan bencana kebakaran di daerah kita, baik di lingkungan pemukiman maupun Karlahut,” kata Wardan usai mengikuti Upacara Hari Kesadaran Nasional, HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) Ke-97 dan Apek Siaga Sensus Ekonomi di lingkungan Pemkab Inhil di lapangan upacara Kantor Bupati Inhil jalan Akasia Tembilahan, Kamis (17/3/2016).

Artinya, orang nomor satu di Negeri Sri Gemilang ini sangat mengharapkan meningkatnya spirit dalam memberikan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap bencana-bencana yang ada.

Namun disamping itu, diharapkannya juga kepada komponen masyarakat untuk turut membantu mencegah bencana kebakaran. Sebab tanpa partisipasi masyarakat, ia menilai tidak ada nilai lebih daerah untuk mengurangi terjadinya bencana tersebut.

“Kesadaran masyarakat itu lebih penting untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran maupun Karlahut,” imbuhnya. Mirwan/adv

Rengat, Detikriau.org – Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Inhu akan menggelar diskusi pada Rabu (23/3)mendatang. Diskusi ini merupakan salah satu rangkaian menjelang pelaksanaan acara Musyawarah Daerah (Musda) PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Indragiri Hulu.

“Menjelang Musda PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dilgelar bulan April 2016 nanti, sebelumnya kita akan menggelar acara diskusi”, kata Ketua Panitia Pelaksana Acara Diskusi, Mulya santoni, S.Pi kepada wartawan di Rengat, Kamis (17/3).

Dikatakannnya diskusi ini bertemakan  menanamkan pemikiran islam moderat kepada pemuda untuk menangkal berkembangnya aliran sesat/radikalisme di kabupaten indragiri hulu.

“dengan diskusi ini, diharapkan pemuda Inhu akan dapat menangkal berkembangnya aliran sesat dan radikal di Kabupaten Indragiri Hulu”, harapnya.

Disamping itu, dalam diskusi tersebut dia juga diharapkan pemuda di Inhu dapat mengetahui pengertian aliran sesat/radikalisme, mengatahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya aliran sesat dan Mengetahui cara atau solusi agar tidak terpengaruh aliran sesat.

Diagendakan acara diskusi tersebut akan digelar di Gedung Sejuta Sungkai Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dan akan dibuka oleh Pemerintah Inhu dengan menghadirkan nara sumber Kapolres Inhu, Kepala Kejaksaan Negeri Rengat dan Ketua MUI Kab. Inhu sedangkan peserta akan dihadiri oleh pemuka dan tokoh muhammadiyah Inhu, mahasiswa dan pelajar SMA. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Oknum anggota Polres Indragiri Hilir (Inhil) berinisial NH dilaporkan ke Provos Polres setempat. Pasalnya, Polisi berpangkat Briptu tersebut telah meninggalkan istri sirinya yang sedang mengandung anak pertama.

Identitas istri adalah Eka Jati Mulisa (33), warga jalan Lingkar Tembilahan. Ia seorang wartawan salah satu media Online di Provinsi Riau. Saat ini kandungannya memasuki usia 3 bulan.

“Saya merasa dirugikan, sebelumnya dia telah berencana akan menikah resmi namun kenyataan sekarang ini, saya malah ditinggal pergi begitu saja,” kata Eka kepada detikriau.org, Rabu (16/3/2016) kemarin.

Diceritakan, ia mengaku kenal dengan oknum aparat tersebut sejak 1 tahun terakhir. Kurun waktu, jalinan nikah siripun berlangsung. Kemudian pada sekira akhir bulan Desember 2015 lalu, ia mengaku ditinggal pergi (putus hubungan).

Merasa tak terima, ia mendatangi ke Mapolres Inhil guna dilakukan introgasi tepat pada tanggal 11 Januari 2016. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari, ia melakukan tes kehamilan dan hasilnya positif.

Terkait persoalan tersebut, wanita malang ini memutuskan untuk membuat laporan resmi pada tanggal 4 Februari 2016. Dengan tuntutan supaya oknum itu mau bertanggung jawab atas anak yang dikandungnya.

Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik saat dikonfirmasi, Kamis (17/3/2016) membenarkan bahwa anggotanya terlibat dalam perkara tersebut, dan dibenarkannya juga kalau laporan itu sudah diterima secara resmi.

“Pasti kita tindak lanjuti, namun langkah kita sekarang adalah menunggu tes DNA. Jadi tunggu anaknya lahir dahulu. Jika benar, anggota kami harus bertanggung jawab,” pungkasnya. / Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Wakil Ketua DPRD Inhil, DR H Feriyandi ikut menghadiri kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Inhil ke Kabupaten Aceh Pidie Provinsi Aceh. Kegiatan yang juga diikuti oleh rombongan Komisi IV DPRD Inhil ini dalam rangka study banding program kesehatan jiwa.

Menurut Feryandi, program kesehatan jiwa pada Diskes Inhil perlu terus didukung agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas. Dinilainya, program tersebut sudah sangat banyak membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu untuk melakukan pengobatan bagi keluarga mereka yang mengalami gangguan jiwa.

lanjut politisi Partai Golkar Inhil ini, pihaknya telah melihat hasil dari pelaksanaan program kesehatan jiwa tersebut. Dimana, sudah bisa membantu mengobati sekitar 84 dari 141 orang pasien sakit jiwa, bahkan sudah ada dari mereka yang sembuh itu melangsungkan pernikahan.

“Semenjak adanya program ini, sudah ada pasien sakit jiwa yang sembuh dan akhirnya menikah, berarti program ini kita nilai sangat baik dan memang dibutuhkan masyarakat, sehingga cita-cita agar Inhil Bebas Pasung bisa diwujudkan,” imbuhnya.

Sementara itu menurut Kepala Seksi (Kasi) Kesehatan Khusus Diskes Inhil Devi Natalia, dipilihnya Dinas Kesehatan Aceh Pidie didasarkan atas prestasi dan rekomendasi yang telah diperoleh Dinas Kesehatan Aceh Pidie oleh Kementerian Kesehatan RI dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa.

“Kita ingin program kesehatan jiwa di Inhil berjalan semakin baik dan sukses. Karena itu, kita lakukan study banding ke Diskes Aceh Pidie, sebagai salah satu daerah yang telah berhasil menjalankan program ini,” tutur, Devi Natalia, Rabu (16/3/2016).

Dijelaskan Devi, program kesehatan jiwa Diskes Inhil yang telah memasuki tahun kedua dan dinilai cukup berhasil membantu masyarakat mewujudkan Inhil bebas pasung.

“Sejauh ini program berjalan baik, namun kita ingin lebih baik lagi, sehingga dengan study banding ini, harapan kita untuk membantu masyarakat yang terganggu kejiwaannya bisa lebih maksimal dan mencapai tujuan yang ditetapkan, yakni Inhil Bebas Pasung Tahun 2017,” pungkasnya. / Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan membuka secara resmi Fokus Group Diskusi (FGD) Steakholder Madrasah di Aula Hotel Inhil Pratama Tembilahan, Rabu (16/3/2016).

Kegiatan tersebut ditaja oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Inhil perwakilan pejabat Kakanwil Kemenag Provinsi Riau, beberapa pejabay esselon Pemkab Inhil, sejumlah pejabat di lingkungan Kantor Kemenag Inhil, Dunia Usahan dan Idustri serta dari pihak SNIP Provinsi Riau.

Tidak hanya Pemkab dan Kemenag Inhil, FGD tersebut juga didukung oleh Sub National Implementing Partner (NIP) Madrasah Development Centre sebagai Pelaksana Program Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia.

Diketahui, berlangsungnya kegiatan tersebut untuk mencari dan menemukan sumber-sumber dana untuk membiayai program peningkatan kegiatan mutu Pendidikan Madrasah dengan mengadopsi program kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia.

“FGD ini dalam rangka pengembangan mutu pendidikan khususnya lembaga pendidikan keagamaan mulai dari MI, MTs dan MA. Hingga saat ini, Pemda Inhil selalu memberikan suport dan semangat kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Bupati Wardan dalam sambutannya.

Dari data yang ada lanjutnya, Kabupaten Inhil memiliki Madrasah sebanyak 425. Disamping itu, diakuinya bahwa Inhil mendapatkan bantuan terbesar di Provinsi Riau atas program Kemitraan Pendidikan Australia dan Indonesia.

Untuk itu diharapkannya agar kesempatan dalam mengembangkan pendidikan Madrasah di wilayah Inhil tetap berlanjut serta terus ditingkatkan. Mirwan/adv