TEMBILAHAN (detikriau.org) – Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan (DKPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen mengembangkan potensi taman Gadjah Mada kota Tembilahan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DKPP Kabupaten Inhil H Sirajuddin saat meninjau secara langsung kondisi Taman Kota, akhir pekan kemaren

Menurutnya, kondisi taman saat ini masih perlu direnovasi dari berbagai sudut seperti pemasangan lampu, mencegah genangan air dan lain sebagainya, pada intinya memperindah pemandangan dan kenyamanan bagi para pengunjung.

“Kemarin kita sudah pasang satu lampu penerangan dan hari ini kita pasang lagi untuk memperindah taman kota tersebut guna menunjang fasilitas taman menjadi lebih baik,” kata Sirajuddin.

Dengan adanya upaya tersebut, mantan Kaban Kesbangpol Inhil ini berharap kepada seluruh masyarakat Tembilahan khususnya untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian taman serta bersama memelihara berbagai bentuk fasilitas yang telah disediakan./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dinilai tidak lagi menjadi organisasi independen karena terindikasi sudah dibawa kepada politik praktis.

Pernyataan tersebut dilontarkan Presidium Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus ORNOP), Zulkifli AM kepada detikriau.org, Senin (11/4/2016).

“Pada dasarnya kami mendukung kemajuan Koni, tetapi kalau dibawa kepada politik praktis saya sangat tidak setuju,” kata Pilay, sapaan akrab Zulkifli.

Menurutnya, ada beberapa prihal yang menandakan bahwa Koni tersebut diikut campurkan dalam politik praktis seperti kepengurusan didirikan hingga ketingkat kelurahan dan desa.

“Pengurus Koni Inhil ini sampai desa, padahal berdasarlan AD/ART tidak ada pendirian kepengurusan KONI hingga ke desa maupun kelurahan,” jelasnya.

Selain itu, seragam kebesaran Koni Inhil di daerah-daerah juga telah memperlihatkan adanya indikasi politik praktis karena ada gambar oknum kepengurusan Koni Inhil tepat di helaian baju bagian depan.

“Saya fikir, tanda-tanda itu menunjukkan kalau Koni Inhil sudah dibaui politik praktis,” tandasnya. (mirwan)

“Unisi berada diperingkat 36 dari 3 ribu lebih perguruan tinggi swasta di Indonesia”

Tembilahan, detikriau.org – Universitas Islam Indragiri (Unisi) terus meningkatkan kualitas pendidikan yang diyakini akan menimbulkan efek positif terhadap peningkatan intelektual di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Ketua Yayasan Tasik Gemilang (YTG) H Edy Syafwannur kepada sejumlah awak media menerangkan, ada beberapa tanda mutu pendidikan di Unisi ini meningkat, diantaranya adalah bertambahnya jumlah dosen tetap bergelar doktor, meningkatnya nilai akreditasi dan lain sebagainya.

“Sebelumnya hanya 5, sekarang sudah ada 8 dosen tetap di Unisi ini yanh bergelar doktor. Bahkan, masih ada beberapa dosen lainnya yang sedang dalam proses strata III,” kata Iwan, Senin (11/4/2016).

Selain itu, jumlah reakreditasi juga terus bertambah, saat ini sudah ada 2 prodi yang terakreditasi B yakni program Manajemen dan program Ilmu Hukum.

Kedepan, pihak Unisi kembali berupaya melakukan reakreditasi terhadap beberapa prodi lainnya seperti prodi di Fakultas Ilmu Agama Islam dan FKIP.

“Pada intinya, semua prodi di Unisi sudah terakreditasi beserta insitusinya,” tegasnnya.

Menurutnya lagi, keberadaan para dosen di Unisi saat ini sudah layak bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Apalagi katanya, berdasarkan dalam forum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Swasta (BKPS) belum lama ini diketahui bahwa Unisi berada diperingkat 36 dari 3 ribu lebih perguruan tinggi swasta di Indonesia./ Mirwan

Oleh Kardono Setyorakhmadi

SELARIK pesan pendek dari Mindanao, Filipina Selatan, mampir di ponsel te- man saya. Bukan sekadar SMS, melainkan konfirmasi bahwa sejauh ini belum ada kemajuan negosiasi pembebasan sepuluh WNI yang menjadi sandera ke- lompok Abu Sayyaf. 

”Jadi, gimana ada negosiasi jika permintaannya bebas tanpa syarat,” kata teman saya, yang merupakan jebolan kamp pelatihan ikhwan jihadi di Mindanao pada akhir 1990-an. Sejauh ini, lanjut dia, tanpa uang tebusan, pintu negosiasi akan tetap tertutup.

Di sisi lain, dari perspektif pemerintah Indonesia, sangat berat memenuhi permintaan kelompok penculik. Menyerah begitu saja dengan memenuhi permintaan penculik tentu akan memicu gelombang penculikan warga Indonesia di mana-mana. Prinsip no negotiation with the terrorist memang wajar dianut pemerintahan mana pun, bukan hanya Indonesia.

Hanya, pertanyaannya, apakah prinsip itu sepadan dibayar dengan sepuluh nyawa manusia? Apakah Rp 15 miliar (apalagi ditambah kabar perusahaan para sandera itu sudah siap membayar) setara dengan sepuluh nyawa?

Menggelar operasi militer dengan cover latihan di perbatasan jelas bukan solusi. Kelompok Abu Sayyaf jelas bukan kelompok kemarin sore yang bisa ditakut-takuti dengan show of force latihan militer. Mereka sudah hampir 20 tahun bertarung dengan tentara Filipina. Termasuk dengan Ranger, Kopassus-nya tentara Filipina. Mereka survive dan bahkan hingga kini, pemerintah Filipina boleh dibilang nyaris tak punya kontrol atas wilayah tersebut.

Membebaskan sandera tanpa syarat jelas bukan opsi mereka. Seperti yang dikatakan mantan instruktur perang di Filipina, Ali Fauzi, negosiasi sebaiknya juga membawa uang. ”Dijajaki dulu. Jika perlu dibayar jika prioritasnya adalah keselamatan para sandera,” ucap tokoh senior Jamaah Islamiyah tersebut. Perkara nanti kelompok Abu Sayyaf diserbu setelahnya, itu urusan belakangan.

***
Ada sejumlah latar belakang yang perlu dipahami kenapa opsi membebaskan sandera tanpa syarat itu nyaris mustahil. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Sejak awal, motif penculikan adalah soal ekonomi.

Sebagai organisasi, Abu Sayyaf sudah terpecah menjadi dua faksi besar. Yang pertama adalah faksi Isnilon Hapilon yang berbasis di kawasan Zamboanga, Basilan, dan sebelah utara. Merekalah yang punya akses langsung ke ISIS dan mendapat sokongan dana lumayan dari Timur Tengah.

Yang kedua adalah faksi Rodulan Nasiron. Faksi itu sebenarnya “pewaris” sah setelah dinasti Janjalani tak lagi menguasai pucuk pimpinan Abu Sayyaf. Kelompok itulah yang melakukan penculikan terhadap para WNI dan warga dari sejumlah negara lain.

Rodulan Nasiron menjalankan organisasi seperti awalnya, yakni membaur dengan masyarakat setempat. Meski dianggap jahat dan barbar oleh dunia internasional, Rodulan dikenal sebagai Robin Hood oleh warga setempat. Tiap hasil penculikan selalu mereka bagi.

Dengan pola seperti itu, tentu saja dia sangat butuh banyak biaya. Baik untuk pembiayaan milisi maupun dibagi dengan masyarakat. Kelompok itu tak punya akses ke ISIS. Artinya, tak ada donasi dari Timur Tengah. Melakukan fa’i (perampokan atas nama syariat) juga bukan opsi menarik. Hasilnya tak sepadan dengan risikonya.

Satu-satunya yang paling murah dan mungkin dilakukan adalah pembajakan dan penculikan di laut. Mereka punya skill mumpuni di laut, sementara kontrol Angkatan Laut (AL) Filipina lemah. AL Filipina tergolong yang paling lemah di ASEAN, jauh di bawah TNI-AL. Sebuah pilihan yang sempat akan dilakukan Dulmatin di Laut Banda jika saja tak terbunuh dalam raid aparat Indonesia pada 2008.

Dengan latar belakang seperti itu, tentu saja mereka tak akan mudah untuk melepaskan sandera begitu saja. Mereka sudah mengeluarkan ongkos lumayan ketika melakukan operasi pembajakan, masak mau melepas begitu saja.

***
Seharusnya yang dilakukan sejak awal adalah melakukan negosiasi bawah tanah dengan para penculik. Banyak sekali orang Indonesia yang punya kontak dengan kelompok Rodulan. Seperti kata Ali Fauzi, yang penting sandera selamat dulu.

Baru langkah selanjutnya adalah memastikan agar peristiwasepertiitutidakterjadilagi.Entahdenganmenggelar operasi gabungan tiga negara (Malaysia, Indonesia, dan Filipina) atau sekadar berpatroli bersama. Mengetahui ada satu kelompok teroris sadis yang bebas berkeliaran di satu kawasan seharusnya sudah menjadi lampu kuning bagi tiga negara itu untuk melakukan sesuatu. (jpnn) 

Manila – Militer Filipina melaporkan telah menyerbu kelompok Abu Sayyaf di Pulau Basilan yang berada di selatan negara itu. Bentrokan sengit antara 2 kubu itu pun terjadi.

“18 tentara tewas dalam pertempuran sengit dengan militan di selatan negara itu. 50 tentara lainnya terluka, dan 5 teroris tewas,” kata militer Filipina yang dikutip dari BBC, Minggu (10/4/2016).

Tentara Filipina dilaporkan menargetkan komandan Abu Sayyaf yang bersumpah setia pada kelompok ISIS. Pemerintah AS bahkan telah menawarkan hadiah sampai US$ 5 juta atau sekitar Rp 65 miliar untuk informasi yang mengarah pada penangkapan Isnilon Hapilon.

Mengutip seorang juru bicara militer regional, didapati informasi bahwa empat tentara dipenggal kepalanya dalam bentrokan dengan sekitar 100 gerilyawan Abu Sayyaf.

“Kelompok kami sedang dalam perjalanan menyerang mereka. Dalam perjalanan, mereka disergap,” beber juru bicara satuan tentara yang terlibat dalam pertempuran, Kolonel Benedict Manquiquis, kepada stasiun radio DZRH.

“Musuh menguasai wilayah yang tinggi, jadi tidak peduli di mana tentara kami berlindung, mereka masih bisa melawan dengan senjata berat dan bom rakitan,” tutur Manquiquis.

“Pasukan pemerintah bergerak melawan kelompok Abu Sayyaf setelah serangkaian penculikan orang asing,” sambung juru bicara militer regional, Mayor Filemon Tan.

Sebelumnya pada Jumat 8 April, mantan pendeta Italia yang disandera oleh kelompok itu dibebaskan setelah enam bulan disandera kelompok Abu Sayyaf. Delapan belas sandera asing lainnya, termasuk dua warga Kanada dan Norwegia juga dilaporkan disandera di Filipina.

Hampir semua sandera yang diduga disandea kelompok Abu Sayyaf berada di perkemahan di Pulau Jolo, dekat pulau Basilan.

Kelompok Abu Sayyaf terbentuk pada awal 1990-an dengan sokongan dana dari militan Al Qaeda. Grup radikal tersebut juga disebut-sebut sebagai ‘otak’ sejumlah serangan bom mematikan di Filipina, termasuk dugaan menculik warga negara Indonesia (WNI), dengan meminta tebusan sekitar Rp 14,2 miliar. (liputan6.com)

Jakarta – TNI sampai saat ini belum dapat berbuat apapun untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Padahal TNI AU sudah mempersiapkan prajurit pengintai yang mampu memantau gerak-gerik perompak itu.

“Kita masih menunggu karena kita punya kemampuan untuk itu, terutama kemampuan surveillance. Karena kita mampu memantau gerak orang pada satu titik. Mau sembunyi di mana, kita bisa tangkap,” jelas Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Agus Supriyatna di Taxy Way Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Sabtu (9/4/2016).

Agus mengatakan, saat ini TNI AU tak dapat bergerak tanpa mandat dari Pemerintah Indonesia. Ia mengatakan, sejauh ini Pemerintah Indonesia masih menunggu izin dari Filipina untuk terlibat dalam misi penyelamatan sandera Abu Sayyaf.

Agus menambahkan, TNI sudah mempersiapkan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Lanud Tarakan.

“Tapi kan segala sesuatu bergantung izin dari Pemerintah. Kita sudah siap. Semua sudah di sana, sudah di bawa (ke shelter Pesawat Tempur Tarakan). Tinggal tunggu mandat dan izin dari Filipina,” kata Agus. (liputan6.com)