TEMBILAHAN, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) belum dapat memastikan pemberlakuan Sistem Resi Gudang (SRG). Karena sejak tahun lalu, upaya Pemkab belum menimbulkan tanda-tanda konkrit persetujuan dari Pemerintah Pusat.

“Segala upaya sudah kita lakukan tinggal menunggu Surat Keputusan dari pusat, tetapi tidak tahu kapan akan diterbitkan,” kata Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Inhil, Aswar di ruang kerjanya, Rabu (13/4/2016) kemarin.

Diantara upaya Pemkab menurutnya adalah dengan membentuk tim percepatan SRG, terlaksananya sosialisasi keseluruh kecamatan dan beberapa upaya lainnya, termasuklah sistem pengadminitsrasian.

Dijelaskan, tim itu bekerja sesuai tupoksi. salah satunya menentukan mekanisme pasar yang mampu membantu percepatan pemberlakuan SRG. Sedangkan hasil sosialisasi, Aswar menegaskan bahwa seluruh petani setuju atas penerapan sistem tersebut.

Sejatinya, efek SRG ini akan berpengaruh positif terhadap para petani karena harga perkelapaan akan terpantau secara khusus dari sisi manajemen pasar, terutama ketransparansiannya.

“Hanya menunggu kapan SK dari Kementerian diterbitkan. Jika terbit, maka baru bisa kita terapkan,” tandasnya./Mirwan

“Dihadiri Pimpinan KPK RI Saut Situmorang”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan beserta Wakil Bupati H Rosman Malomo dan Ketua DPRD Kabupaten Inhil Dani M Nursalam turut mengikuti rapat koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu (13/4/2016) kemarin.

Rakor tersebut juga diikuti seluruh pejabat dijajaran Pemerintah Provinsi Riau, termasuk Plt Gubernur Arsyadjuliandi Rachman beserta unsur Forkopimda Riau.

Kegiatan itu berlangsung bersama Pimpinan KPK RI Saut Situmorang yang didampingi sejumlah jajarannya dan dihadiri Sekjen Kemendagri RI, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Inspektur Jendral Keuangan Negara, Aspek Koordinasi Pemantau dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB RI, Dirjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan, Deputi Investigasi BPKP dan Sekretaris utama LKPP.

Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, korupsi merupakan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia saat sekarang ini. Problematikan yang menyangkut masalah tatanan kehidupan masyarakat yang memerlukan penanganan kita bersama.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau memandang penting dengan adanya kegiatan ini yang memiliki pran strategis dalam upaya pencegahan korupsi di Negeri ini.

Dengan adanya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi tahun 2016 Pemprov Riau telah menyusun rencana aksi terkait permasalah yang ada di daerah dengan berdasarkan surat rekomendasi dari  TIM KPK.

Untuk itu Pemprov telah memetakan rencana aksi pencegahan korupsi seperti Pengelolaan APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan Terpadu satu pintu dan terakhir terkait permasalahan lainnya yang menjadi target./mirwan/ advetorial

TEMBILAHAN, detikriau.org – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Indragiri (Inhil) akan merombak total kepengurusan PGRI disetiap kecamatan. Perombakan kepengurusan ini akan dilakukan dalam tahun 2016 ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PGRI Kabupaten Inhil Yaswar Aprilian kepada awak media di Tembilahan, belum lama ini.

“Dalam tahun ini kita lebih fokus kepada pendataan keanggotaan ulang yang ada di kecamatan,” kata Uway, sapaan akrab Yaswar Aprilian.

Menurutnya, agenda itu sudah berjalan dibeberapa PGRI kecamatan, salah satunya di Kecamatan Tembilahan Hulu.

Ia menjelaskan bahwa perombakan tersebut disinyalir ketidak sesuaian lagi keberadaan para pengurus yang ada yang berdampak pada ketidak aktifan jalannya roda organisasi.

“Sebab itulah sepanjang tahun 2016 kita lebih fokus kepada pembeharuan pengurus kecamatan. Setelah itu baru program-program bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya./ Mirwan

Jakarta, detikriau.org – Saat ini banyak penyelenggara Negara termasuk Anggota Dewan yang tidak memahami tugasnya. Akibatnya ada diantara mereka yang terjerat korupsi dan menjadi penyalahguna narkoba.

Pernyataan ini dikutip melalui laman JPNN.com dari pernyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan disela penyampaian ceramah empat pilar kebangsaan sempena peringatan Hari Ulang Tahun ke-58 Kabupaten Lombok Barat, di Bancinggah Agung Kantor Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/4).

“Akibat ketidakmengertian itu, ada anggota DPR yang tertangkap KPK. Ada bupati yang terjerat narkoba. Bupati Subang tertangkap KPK,” paparnya memberi contioh.

Menurut Zulkifli, penyelewengan itu terjadi karena disorientasi pada penyelenggara negara dan anggota dewan yang tidak mengetahui tugasnya.

“Ini karena disorientasi tidak mengetahui tugasnya. Kalau ingin cari proyek jangan jadi anggota dewan, jangan jadi bupati. Tapi, jadilah pengusaha. Sudah ada tempatnya,” tambahnya.

“Kita sudah memilih demokrasi. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota,” katanya.

Ketika seorang presiden, gubernur, bupati atau walikota sudah terpilih maka rakyat telah memyerahkan kedaulatannya kepada pemimpin.

“Karena yang berdaulat rakyat, maka tugas mereka yang mendapatkan daulat dari rakyat adalah melayani rakyat dan melayani negara agar negara lebih baik, maju, dan sejahtera sehingga tercapai sila kelima Pancasila,” Imbuh Zulkifli.

Sumber: jpnn.com

editor: dro

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelontorkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk 95 ribu rumah. 

Melalui program BSPS ini, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemen PUPR akan menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni (RTLH) atau dibedah untuk memenuhi syarat kesehatan, keselamatan dan kenyamanan.

“Tugas pokok pemerintah dalam bidang perumahan saat ini menyelesaikan kekurangan jumlah rumah 13,5 juta unit dan rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar 3,4 juta.

“Dalam lima tahun ke depan kita harus mengurangi RTLH menjadi sebesar 1,9 juta,” ungkap Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Jumat (14/4).

Pada RPJMN 2015-2019 bidang perumahan, target penanganan RTLH adalah 1,5 juta peningkatan kualitas rumah swadaya dan 250 ribu pembangunan baru.

Sedangkan anggaran pemerintah pusat hanya mampu melaksanakan sebesar 400 ribu. Sehingga dibutuhkan upaya untuk menyelesaikan gap sebesar 1.350.000.

“Gap tersebut diharapkan bisa diselesaikan melalui replikasi progran BSPS oleh pemerintah kota/kabupaten, DAK sub bidang perumahan dan dukungan berbagai pihak melalui program CSR,” terangnya.

Selain itu, Syarif berharap agar para pelaksana program BSPS tidak kaku pada aturan, bahwa bantuan harus sebesar Rp 15 juta atau Rp 30 juta.

“Apabila kondisi rumah setelah disurvey hanya memerlukan kurang dari itu, maka dana dapat disimpan untuk dialokasikan kepada rumah lain yang juga membutuhkan.

“Sehingga realisasi dapat lebih banyak dari target yang telah ditetapkan, yaitu 95 ribu unit. Sistem itu telah dilaksanakan pada 2015 dan berhasil memaksimalkan anggaran untuk lebih banyak RTLH,” jelas Syarif. (Jpnn)

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI menyelenggarakan Dekranas Award Pembina Teladan tahun 2016.

Kegiatan ini diikuti oleh 17 Provinsi dari puluhan Provinsi di Indonesia, termasuklah Provinsi Riau. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun Dekranas yang ke-36 yang berlangsung 2 hari dari tanggal 11 sampai 13 April 2016 di Rumah Kriya Asri, Jakarta.

Pada kesempatan itu, pengurus Dekranasda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) turut mendampingi keikutsertaan Dekranasda Riau yang dihadiri langsung oleh Ketua Dekranasda Riau, Hj Sisilita Arsyadjuliandi Rachman.

“Kita sangat gembira karena ini merupakan kesempatan untuk bagaiamana kita menyampaikan informasi bahwa Dekranasda Provinsi Riau sudah melaksanakan berbagai kegiatan atau kerajinan daerah yang melibatkan Dekranas dan instansi terkait,” kata Ketua Dekranasda Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan.

Bagi Dekranasda Kabupaten Inhil ini sendiri, lanjutnya, tentu meruapakan salah satu pengalaman positif yang bisa diambil manfaatnya seperti bagaimana cara untuk bisa mengembangkan hasil kerajinan yang ada di daerah, terutama tenun, batik dan kerajinan tangan lainnya./mirwan/adv