JAKARTA – Kritikan pedas dilontarkan pengamat pendidikan Indra Charismiadji terhadap kualitas guru di Indonesia. Menurut dia, guru-guru di Indonesia mayoritas (maaf) berkualitas rendah. Sedangkan yang berkualitas menengah sampai tinggi hanya sekitar 10 persen.

“Bagaimana pendidikan di Indonesia bisa bagus kalau tenaga pendidiknya kompetensinya rendah. Lembaga-lembaga internasional menempatkan kualitas pendidikan Indonesia rata-rata rangking dua dari bawah,” ujar Indra dalam sebuah seminar nasional pendidikan, Selasa (26/4).

Anehnya, kata In‎dra, seluruh guru ramai-ramai meminta kenaikan gaji serta tunjangan dengan alasan memuliakan tenaga pendidik. Sejumlah daerah, malah memberikan tunjangan yang fantastis. Di DKI Jakarta, misalnya, gaji dan tunjangan guru mencapai Rp 18 juta.

“Guru di DKI dibayarkan Rp 18 juta, angka yang cukup tinggi. Yang jadi pertanyaan, layakkah mereka mendapatkan gaji setinggi itu? Sementara dari data banyak guru DKI yang tidak tahu soal komputer,” sergahnya.

Lanjut Indra, bila gurunya gagap teknologi alias gaptek, bagai‎mana bisa mengajarkan siswa generasi abad 21. Itu artinya, pemerintah sia-sia mengeluarkan dana ratusan juta untuk bayar gaji dan tunjangan guru.

“Saya selaku pembayar pajak, jelas tidak rela karena dana yang kita bayarkan diplotkan ‎kepada guru-guru tidak berkualitas. Kalau guru-guru kita berkompetensi tinggi, saya yang akan mencarikan sekolah internasional bagi mereka dan dibayar tinggi,” tandasnya./JPNN

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait diminta untuk melakukan pendataan secara tepat dan akurat terhadap keberadaan masyarakat tidak mampu di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas terkait dengan masih cukup banyaknya masyarakat miskin yang belum tercover dan terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dikatakan pria yang akrab disapa Sitas ini, pendataan terhadap masyarakat miskin harus dilakukan perenam bulan sekali dalam upaya mengantisipasi terjadinya perubahan data di lapangan.

“Bisa saja data sebelumnya sudah berubah dikarenakan perpindahan penduduk dari tempat tinggalnya, meninggal dunia dan lain-lain,” tutur Sitas saat berbincang dengan sejumlah awak media di Gedung DPRD Inhil, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (26/4/2016) kemarin.

Oleh karena itu, mulai dari dinas terkait, pihak kecamatan, kelurahan/desa hingga RW dan RT harus benar-benar melakukan pendataan masyarakat miskin di lapangan. Apalagi hingga kini baru sekitar 80 ribuan masyarakat miskin yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sementara, lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Kabupaten Inhil memperoleh kuota sebanyak 125 ribu masyarakat miskin yang akan ditanggung oleh Pemda, baik provinsi maupun kabupaten sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Sekarang masih banyak data masyarakat miskin di kecamatan yang blank. Padahal, ini sangat penting bagi masyarakat, karena nantinya akan berhubungan dengan berbagai program dan bantuan yang bisa diperoleh dari pemerintah,” imbuhnya./Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Dianto Mampanini memberi waktu 2 bulan untuk mengusulkan kembali pengktifan koperasi pasif.

“Terhitung sejak hari ini. Waktunya hanya dua bulan, jika lewat maka positif kita bubarkan,” tegas Dianto di hadapan awak media, Selasa (26/4/2016).

Saat sekarang ini saja katanya, sudah ada beberapa koperasi yang merespon akan mengaktifkan kembali koperasi mereka. Respon tersebut diterima dengan syarat melengkapi secara administrasinya.

Menurutnya, Diskop telah memasukkan ratusan nama koperasi yang terdaftar dalam rencana pembubaran. Sebelum didubarkan nantinya, pihaknya akan mengumumkan kembali terlebih dahulu sebagai bentuk memberi waktu terakhir kepada pihak koperasi yang ingin kembali diaktifkan.

“Yang jelas kita komitmen dalam tahun 2016 ini akan membubarkan koperasi-koperasi yang tidak aktif,” pungkasnya./ Mirwan

2016, Diskop UMKM Inhil Akan Bubarkan 116 Koperasi. Ini Daftarnya…

TEMBILAHAN, detikriau.org – Jajaran kepolisian Polres Indragiri Hilir (Inhil) melakukan penyitaan ratusan kaleng Minuman Keras (Miras) di Kecamatan Kempas, Senin (25/4/2016) malam.

Ratusan kaleng itu terdiri dari berbagai merk, ABC sebanyak 30 kis atau 720 kaleng dan merk Mansion House 10 kis atau 478 kaleng, Anggur Merah ukuran kecil 2 kis atau sebanyak 26 botol dan Anggur Merah ukuran besar 3 kis atau sebanyak 36 botol.

Penjual miras berinisial Y turut diamankan petugas untuk dilakukan proses lebih lanjut.

“Soal Tsk, kita periksa hari ini juga dan nanti kita koordinasikan kepada JPU,” kata Kapolres Inhil AKBP Hadi Wicaksono Sik, Selasa (26/4/2016).

Kini, ratusan Miras dari berbagai merk beserta Tsk nya sudah dibawa ke Mapolres Inhil jalan Gadjah Mada Tembilahan./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Jamaluddin (25), warga jalan HR Soebrantas tewas bersimbah darah setelah ditikam 2 tusukan dibagian dada dan kepala oleh seorang pemabok, Selasa (26/4/2016).

Insiden itu terjadi di Cafe Family Pasar Rakyat sekitar pukul 03.30 WIB.

Menurut informasi yang dirangkum dari pihak kepolisian, peristiwa yang diawali cekcok ini karena pelaku tidak bayar minuman.

“Perkelahian ini terjadi karena pelaku tidak mau membayar minuman Miras,” kata PAUR Humas Polres Inhil, Iptu Warno Akman.

Kronologisnya, pada waktu itu pelaku hendak meninggalkan Cafe setelah mengkonsumsi Miras merk ABC, namun dihadang korban. Merasa tidak senang pelakupun mengeluarkan badik dan menikam korban.

Selanjutnya sekitar pukul 04.30 WIB, korbanpun dibawa ke RSUD Puri Husada Tembilahan dan tak lama kemudian jasadnya diserahkan kepada pihak keluarga.

Sedangkan pelaku, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan./ Mirwan

Rengat, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Inhu kembali menyerahkan 16 unit mesin handtraktor kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Inhu. Penyerahan itu dilakukan Wakil Bupati Inhu H Khairizal usai bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 20 di Halaman Kantor Bupati Inhu, Senin (25/4/2016).

“Total ada sebanyak 56 unit handtraktor yang diberikan kepada kelompok tani, 10 unit sebelumnya telah diserahkan, 16 unit hari ini, 20 unit dalam proses perakitan dan 10 unit lagi direncanakan akan kembali diberikan kepada para kelompok tani,” jelas Kepala Dinas Pertanian Inhu Rahmat saat ditemui di sela-sela proses penyerahan tersebut.

Rahmat juga menambahkan, total ada 16 kelompok tani dari 7 kecamatan yang menerima bantuan mesin handtraktor. Empat Kelompok tani dari Kecamatan Rakit Kulim, tujuh dari Kecamatan Kuala Cenaku. Sementara Kecamatan Peranap, Rengat, Rengat Barat, Seberida dan Batang Cenaku masing-masing satu kelompok tani.

Anggaran pengadaan mesin handtraktor ini berasal dari APBN tahun 2016. Kedepan, masih ada bantuan beberapa unit mesin lagi yang diserahkan diantaranya, traktor roda empat dan mesin exavator. Ini sebagai upaya Pemkab Inhu mendukung pencapaian target swasembada pangan Indonesia khususnya di Kabupaten Inhu.

Wakil Bupati Inhu H Khairizal sendiri mengharapkan agar proses ini tidak berhenti disini. Kepada semua pihak khususnya Dinas Pertanian Inhu, diharapkan dapat menjalin komunikasi bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) Inhu untuk membantu para petani dalam upaya pemasaran hasil panen sekaligus penetapan harga yang menguntungkan petani.

“Proses pemasaran dan penetapan harga juga harus kita pikirkan, ini penting agar para petani terus bersemangat untuk meningkatkan produksinya dan tetap komitmen bersawah dalam upaya mendukung swasembada pangan,” ungkap Wabup Khairizal.

Turut hadir pada penyerahan bantuan tersebut, Ketua DPRD Inhu Miswanto dan Anggota DPRD Inhu Raja Irwantoni, Sekda Inhu H Agus Rianto, Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Inhu Rahmat serta beberapa pejabat di Lingkungan Pemkab Inhu (Hms/Zal)