TANAH MERAH (detikriau.org) – Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah mengalami musibah lonsong, Selasa (10/5/2016) sekitar pukul 11.30 WIB. Akibatnya, sejumlah rumah milik warga terjun ke sungai.

“Terjadi longsor di Tanjung Baru Kuala Enok,” tulis salah seorang pengguna Blackberry Messenger (BBM), Dedy Purwadi.

Sementara itu, Camat Tanah Merah Yuliargo membenarkan atas musibah tersebut, namun ia mengaku belum mengetahui secara persis karena ia sedang mengikuti acara Bupati Inhil HM Wardan.

Hingga berita ini dirilis, belum diperoleh keterangan secara lengkap terkait terjadinya peristiwa ini termasuk dari pihak kepolisian./ Mirwan

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi wanti-wanti kepada penyelenggara pelayanan publik untuk tidak main-main dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi suatu layanan dinyatakan tidak berbiaya (gratis), namun di belakang petugas berkata “Maaf, mohon seikhlasnya,” ungkap Menteri dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh  Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa pada acara seminar Pentahelix dan Launching UNPAD –BCE, di Jakarta, Senin (09/05).

Dikatakan, ukuran penilaian masyarakat terhadap pelayanan prima sangatlah sederhana, yakni persyaratan sederhana, pelayanan cepat,  nyaman serta berbiaya murah atau bahkan gratis. Adapun pelayanan publik yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat luas.

Ditambahkan, pelayanan prima akan memberikan citra baik bagi pemerintah, yang pada gilirannya akan  menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat menjadi tinggi. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Pemerintah, akan mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai bidang pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan prima yang utama harus dilakukan perubahan adalah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) dari para petugas layanan.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu revolusi mental. “Perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani dan budaya kerja dari individual menjadi kelompok,” tegasnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, pelayanan itu harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui pelayanan publik masyarakat merasakan kehadiran negara. Oleh karena itu, pelayanan publik menjadi ujung tombak dan hasil dari perubahan yang dilakukan./dro/menpan.go.id

Pimpinan dan segenap karyawan detikriau.org mengucapkan Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke Rahmatullah orang tua kami,

HM.NOOR ITING, mantan Anggota Fraksi Partai GOLKAR DPRD Inhil Periode 1999/2004, tgl 9 mei 2016, jam.14.30 wib di RS Puri Husada Tembilahan.

Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak kepada almarhum dan keluarga diberikan kesabaran. Amien

Dto

Muhammad Faisal, SE, Ak

Pimpinan Umum/ Pimpinan Redaksi

Tembilahan, detikriau.org – Aktifis masyarakat Peduli Inhil (MPI), Zacky Hasan Al Indragiri meminta Pemkab Inhil untuk memberikan jaminan bahwa seluruh proses lelang pekerjaan proyek Pemerintah terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Jaminan bersihnya proses tender ini menurut aktifis yang kini menempuh pendidikan hukum itu haruslah bisa dipastikan agar output akhir dari sebuah pekerjaan dapat memberikan kualitas maksimal dan bermanfaat optimal bagi masyarakat.

“Harus ada jaminan agar hasil yang didapat bisa maksimal dan memberikan umur manfaat panjang bagi masyarakat,” Sampaikan Zacky melalui sambungan telepon selularnya kepada detikriau.org, senin (9/5/2016)

Menurut zacky, jika ada kesepakatan terselubung dalam proses tender dikhawatirkan akan menimbulkan biaya taktis yang tinggi bagi rekanan untuk mendapatkan pekerjaan. Imbasnya,diyakininya akan berdampak buruk pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

Dalam kesempatan ini, zacky juga mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses lelang kegiatan pemerintah harus benar-benar menghayati dan mematuhi fakta integritas yakni untuk Tidak akan melakukan praktek KKN; Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses lelang; berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan; dan apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS, bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk ikut bersama-sama mengawal proses lelang proyek agar berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” Imbuhnya./dro

“pembangunan dan perbaikan perkebunan kelapa masyarakat jangan hanya berupa janji dan akhirnya bermuara pada kepentingan politik dan kekuasaan semata”

Tembilahan (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) diharapkan dapat segera melakukan upaya penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat, sehingga apa yang direncanakan selama ini tidak hanya menjadi sebatas wacana.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Inhil, Malian Gazali melalui sejumlah awak media, kemarin. Dikatakan Malian, upaya pembangunan dan perbaikan perkebunan kelapa masyarakat jangan hanya berupa janji dan akhirnya bermuara pada kepentingan politik dan kekuasaan semata.

“Kasihan masyarakat jika hanya janji-janji saja, jadi pembangunan kebun kelapa ini harus betul-betul dilaksanakan,” tutur Malian.

Apabila Pemkab Inhil serius dalam membangun kebun kelapa ini, lanjut Malian, tentunya DPRD dan masyarakat akan memberikan apresiasi yang besar serta mendukung penuh program tersebut.

“Kalau memang serius, tentu kita sangat mengapriasiasi dan mendukung pemerintah. Tinggal mencari tim di Pemda yang serius dan punya kemampuan di bidang perkebunan. Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran pun diharapkan betul-betul tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Untuk itu, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Inhil, Malian mengatakan kalau telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemkab Inhil bersama DPRD jangan sampai tidak terlaksana.

“Jangan pula SKPD tidak mau mengerjakan dengan alasan kehati-hatian. Misalnya pada program penyelematan kebun rakyat tidak satupun di kerjakan karena ketakutan pelaksananya,” katanya.

Sementara terkait adanya pemotongan anggaran di seleuh SKPD sebagai dampak dari pengurangan dana DBH, diharapkan Dinas Perkebunan untuk melakukan penghitungan ulang dan cermat.

“Saya harap yang dikurangi itu tidak yang berkaitan langsung dengan kegiatan di masyarakat. Disbun bisa coba evaluai belanja rutin dan belanja pegawai, pembelian kenderaan dinas dan konsultasi Kadis terlalu banyak keluar daerah. Harus diingat dinas itu termasuk kepala dinas harus melakukan pelayanan kepada masyarakat, bukan konsultasi ke Jakarta terus, karena itu tugas kepala daerah,” imbuhnya./ Adi

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Universitas Islam Indragiri (Unisi) meluncurkan terobosan baru berupa Gerakan Mahasiswa Peduli Inhil. Gerakan tersebut digawangi oleh Badan Eksikutif Mahasiswa (BEM) Unisi.

Presiden Mahasiswa Unisi, Ahmad Ryan Rahmadi kepada detikriau.org menerangkan, gerakan itu berupa kegiatan go to school yang akan dilakukan secara rutin satu kali dalam sebulan. Tujuananya, agar pendidikan Inhil semakin termotivasi untuk lebih berkembang.

“Kegiatan kita di sekolah-sekolah untuk memberikan tambahan pengetahuan-pengetahuan umum seperti mengenalkan pahlawan, mengajak untuk minat baca dan lainnya,” kata Ryan, Senin (9/5/2016).

Ia menyampaikan, terobosan tersebut sudah dimulai dengan diawali mengunjungi SDN 030 Kelurahan Sungai Perak Tembilahan (9/5).

“Kita harap kegiatan kami didukung semua pihak dan suport dari pemerintah daerah. Terlebih, Pemda agar lebih terbuka untuk mengembangkan pendidikan Inhil kedepan,” harapnya./ Mirwan