Rengat Barat, detikriau.org – 17 Desa di Kecamatan Rengat Barat sudah mencairkan bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Jumlah bantuan yang diterima berkisar dari Rp 580 juta hingga Rp 650 juta per desa.

” Kecamatan rengat barat sudah seluruhnya Desa  mencairkan  dana bantuan APBN ini” , ujar Camat Rengat Barat Nurdjanah W SP dihubungi via selulernya jum’at 13/5.

Dikatakannya, saat ini didesa sudah mulai melaksanakan kegiatan pembangunan fisik bahkan sudah ada juga yang tuntas pengerjaannya. Rata rata Desa membangun 2 kegiatan pembangunan fisik, bahkan ada yang hingga 4 kegiatan bahkan ada yang lebih.

“untuk dana APBN yang di alokasikan kedesa terkecil sebesar 580 juta per Desa, hingga mencapai 650 juta per Desa” ditambahkannya.

Dijelaskan Nurdjanah, untuk Alokasi Dana Dari APBN, Pihak Desa dilarang menggunakannya untuk kegiatan selain pembangunan fisik, hal ini sudah ditentukan peruntukannya oleh Pusat

“Pihak  Desa Jangan coba coba menyelewengkan  Dana APBN ini , karena sudah ada ketentuannya” pungkasnya. (Zal)

Rengat, detikriau.org – Kecamatan Rengat Barat terdata sebagai Kecamatan yang paling banyak menerima penyaluran bantuan Program Nasional Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digelontorkan pemerintah Pusat dibanding 13 kecamatan lain di Kabupaten Inhu.

Menurut Ketua Koordinator kartu Indonesia Pintar (KIP) Kabupaten Inhu Arifuddin A Khalik, kamis 12/5, Kuota Penerima  KIP dikabupaten Inhu berjumlah  20.544 KIP, dari jumlah ini  akan di didistribusikan kepada Siswa-Siswi SD, SMP, SMA, dan SMK di 14 Kecamatan se Kabupaten Inhu  tanpa terkecuali,

“calon penerima berdasarkan kepatutan di selektif dalam pencatatan calon penerima KIP,” ujar Arifuddin A Khalik.

Dikatakannya, besaran  KIP SD, sebesar Rp. 270 ribu per semester, SMP Rp. 375 ribu per semester dan SMA, SMK sebesar Rp. 500 ribu per semester.

Menurutnya, 14 Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hulu, penerima KIP terbanyak ada di Kecamatan Rengat Barat, disusul Kecamatan Batang .Gangsal dan Kelayang masing-masing diatas 2.000 lembar KIP.

Dijelaskannya, untuk mengurus pencairan KIP, masing-masing pelajar penerima KIP langsung membawa kartu KIP dan rekomendasi dari Sekolah ke BRI terdekat,

“Kita berharap ada kerjasama yang baik antara penerima  KIP,  dan Manajeman BRI guna mempermudah pencairan KIP setiap semesternya,” pinta Arifuddin.

Sebab didalam kartu KIP, selain mencatat nama siswa, alamat juga tertera nama orang tua penerima KIP. Tutup Arifuddin,(zal)

Rengat, detikriau.org – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhu Morgan Tambunan menyatakan masih ada perusahaan yang beraktifitas di Inhu menolak memberikan data kepada petugas Sensus Ekonomi. Salah satu alasannya adalah bahwa kantor pusat mereka tidak di Inhu. Sehingga manajeman tidak bisa memberikan data yang diminta petugas.

“Karena itu, kami mohon bantuan dan dukungan dari Pemkab Inhu, sehingga petugas tetap dapat memperoleh data dari kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tersebut, “ sampaikan Morgan kepada Bupati Inhu H Yopi Arianto disela kegiatan pendataan sensus ekonomi dikediaman Bupati Jalan Ahmad Yani Rengat, Jumat (13/5).

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Inhu H Yopi Arianto berjanji akan menindaklanjutinya dengan membentuk tim bersama SKPD terkait sehingga Sensus ekonomi yang dilaksanakan dapat berjalan sukses dan lancar serta menghasilkan data serta informasi yang akurat.

Untuk sekedar diketahui,  Jumlah petugas Sensus ekonomi yang turun melaksanakan sensus ekonomi tahun 2016 di Kabupaten Inhu sebanyak 328 orang yang diseleksi dari 1.400 orang pendaftar. (Zal)

Rengat, detikriau.org – Petugas Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 melakukan pendataan terhadap Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto di rumah dinasnya Jalan Ahmad Yani Rengat, Jumat (13/5).

Bupati berharap petugas sensus ekonomi melakukan pendataan dengan benar sehingga menghasilkan data yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Petugas sensus ekonomi yang menyambangi rumah dinas Bupati Inhu H Yopi Arianto terdiri dari petugas pencacah, pengawas dan koordinator wilayah. Ikut mendampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Inhu Morgan Tambunan beserta jajarannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, petugas hanya mengambil data Bupati Inhu H Yopi Arianto. Sebab semenjak mengemban amanah sebagai Bupati Inhu, ia tidak lagi mengelola usaha dan hanya sebatas sebagai pemilik.“Semenjak menjadi pejabat negara, saya tidak lagi mengelola usaha,” ujarnya kepada petugas.

Menurut Bupati, Sensus ekonomi sangat dibutuhkan pemerintah untuk mendapatkan informasi dan kondisi riil perekonomian termasuk di Kabupaten Inhu, sehingga hasil Sensus ekonomi bisa dijadikan acuan untuk menyusun dan merencanakan pembangunan.

“Dari hasil sensus ekonomi ini saya berharap kita dapat mengetahui berapa banyak usaha di tengah masyarakat dan berapa uang yang berputar dari kegiatan usaha masyarakat. Sehingga kita bisa menentukan arah kebijakan pembangunan termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya./ Zal

Rengat, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu bekerjasama dengan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) menggelar lomba rebana dan khitanan massal di Kantor Bupati Inhu, Jumat (13/5). Kegiatan ini merupakan bagian dari wisuda akbar siswa dan siswi MDTA se Kabupaten Inhu yang akan digelar, Sabtu (14/5) di halaman Kantor Bupati Inhu.

Lomba rebana diikuti oleh ibu-ibu perwakilan BKMT dari seluruh kecamatan di Kabupaten Inhu. Sedangkan khitanan massal diikuti anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berasal dari Kecamatan Rengat Barat.

Ditemui di sela-sela peninjauan kegiatan sunatan massal, Wakil Bupati Inhu H Khairizal mengungkapkan bahwa kegiatan khitanan massal ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan Pemkab Inhu di seluruh kecamatan.

“Ini menjadi salah satu wujud perhatian dari Pemkab Inhu untuk membantu meringankan beban masyarakat. Dilokasi lain pun kegiatan seperti ini juga digelar, hanya saja waktunya yang tidak bersamaan,” jelas Wabup Khairizal.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Inhu H Suhardi. Menurutnya ini merupakan kegiatan sosial yang dilaksanakan bersempena dengan wisuda akbar siswa dan siswi MDTA yang akan dilaksanakan Sabtu (13/5) besok. Untuk kegiatan khitanan massal, ditargetkan akan diikuti seratus anak dari seluruh desa se Kecamatan Rengat Barat.

“Jumlah tersebut berdasarkan data yang telah diambil oleh pihak Kecamatan Rengat Barat. Diharapkan data ini benar-benar data warga yang kurang mampu. Saat ini yang telah terdata ada sekitar 90 anak, jika nantinya masih ada anak yang belum terdata, akan dialihkan ke Puskesmas,” jelasnya.

Turut mendampingi Wabup Khairizal dalam peninjauan kegiatan tersebut, Plt Asisten Administrasi Umum Hendrizal, Camat Rengat Barat Nurdjanah Warsito serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Inhu. (Zal)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun anggaran 2015 lalu mengalami kenaikan sebesar 5,52 persen, namun dinilai belum memenuhi target capaian kinerja tahun ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 18 persen.

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Inhil, M Sabit dalam Rapat Paripurna dengan agenda pembukaan masa persidangan II

tahun sidang 2016 dan penyampaian laporan Pansus I terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Inhil tahun anggaran 2015, di Gedung DPRD Inhil, Rabu (11/5/2016) malam kemarin.

Dijelaskan Sabit, belum memenuhinya target capaian kinerja tersebut disebabkan efektifitas penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum optimal, khususnya disektor restribusi daerah yang mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 56,84 persen.

“Berdasarkan Permendagri Nomor 37 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2015, disebutkan bahwa dalam menetapkan perhitungan besaran belanja pegawai acress-nya 2,5 persen dari total Belanja Pegawai, sementara pada APBD tahun 2015  acress-nya mencapai 18,61 persen dari total belanja pegawai atau sebesar Rp 164 Milyar,” terangnya.

Semestinya, lanjut Sabit, penganggaran belanja Pegawai dilakukan dengan cermat, terukur  dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaran Pemerintahan.

“Agar dalam menetapkan besaran belanja pada setiap SKPD disesuaikan dengan kebutuhan prioritas yang didasarkan pada pencapaian indikator kinerja, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Inhil tahun 2013-2018,” imbuhnya./ Adi