Tembilahan (detikriau.org) – Tiupan angin kencang kembali menghantam sejumlah wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir. Badai disertai hujan lebat yang terjadi sekira pukul 01.30 Wib dinihari ini menyebabkan sejumlah kerusakan perumahan pendudukan dan fasilitas umum. Kamis ( 24/8/2016)

Di Kecamatan Pelangiran Badai memporakporandakan Pelabuhan kantor Camat setempat.

“Tadi malam tiupan angin sangat kuat disertai turunnya hujan lebat,” sampaikan salah seorang honorer kantor Camat Pelangiran, Adiansyah kepada detikriau.org melalui sambungan seluler. Kamis (24/8/2016)

Sementara itu Camat Mandah, Umar Hamdi melalui sambungan Blackberry kepada wartawan menyampaikan di Kecamatan yang dipimpinnya kencangnya tiupan angin menyebabkan sejumlah kerusakan.

Dirincinya, di Desa Pulau cawan 1 gudang rusak  berat, Desa Batang Sari perumahan penduduk terdata 4 rusak berat  3 rusak sedang dan 9 unit rusak ringan, Desa Belaras 8 unit rusak berat  3 rusak sedang  dan 7 rusak ringan 7, Disa Bidari Tanjung Datuk 1 unit bangunan masjid mengalami rusa sedang dan 8 perumahan penduduk rusak ringan.

“untuk Desa Bekawan kita belum mendapatkan data,” Terangnya./ Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kurnia Ramadana namanya, seorang polisi berpangkat Brigadir yang rutin keliling desa di Sungai Rawa Kecamatan Batang Tuaka setiap hari Senin dan Kamis mulai pukul 14.00 sampai 16.00 WIB.

Bukan sebatas keliling, pria yang menjabat sebagai Bhabinkamtibmas di desa tersebut membawa sejumlah buku perpustakaan milik Pemkab Indragiri Hilir (Inhil) dengan menggunakan sepeda motor pribadi yang sudah dimodifikasi.

Dimana, ia mengaku telah menjalin kerjasama dengan Kepala Perpustakaan Kabupaten Inhil untuk pengadaan buku.

Target utamanya adalah menghampiri sekolah-sekolah serta warga yang sedang berkumpul dengan tujuan membiasakan para pelajar dan masyarakat untuk gemar membaca yang hingga akhirnya akan berimbas pada bertambahnya ilmu pengetahuan.

Terobosan tersebut sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Selama ini, kegiatan dinilai aman dan lancar.

Terkait hal ini, Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung melalui Kasat Bimmas, AKP Erol R Risambessy sangat mengaspirasi kegiatan tersebut.

“Itu bisa dijadikan contoh dan inspirasi bagi para Bhabinkamtibmas yang lain dalam melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing,” katanya.

Secara umum, Kasat Bimmas menginginkan para Bhabinkamtibmas di Inhil melakukan inovasi dalam melayani warga sesuai dengan kebutuhan masyaraktnya bertugas./Mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 3 orang pekerja proyek PLTU Parit 23 Kelurahan Sungai Beringin Tembilahan dilarikan ke rumahnya sakit, Selasa (23/8/2016) kemaren. Pasalnya, para buruh harian tersebut terjatuh dari ketinggian 15 meter di lokasi proyek PLTU.

Ketiga korbannya tersebut adalah Risto Setiawan (35), Radi Triyanto (45) dan Mujjafar (31). Ketiganya warga asal Kelurahan Limbangan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

Menurut informasi dari kepolisian, kecelakaan ketiga korban sekitar pukul 09.00 WIB, saat itu mereka sedang bekerja dalam pemasangan dinding gedung Main Power Building dengan ketinggian lebih kurang 15 meter  menggunakan gondola atau Seling Baja Werstling ukuran 7,6 ml.

“Sedang bekerja, tiba-tiba teling Baja Werstling putus hingga mengakibatkan ketiganya jatuh,” papar Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Dolifar Manurung melalui Paur Humas, Ipda Heriman Putra.

Setengah jam berikutnya, ketiga korban langsung dirujuk ke RSUD Puri Husada Tembilahan karena korban mengalami luka-luka seperti korban Risto, ia mengalami luka pada bagian kepala belakang sebelah kiri akibat benturan dinding dan besi baja.

Sedangkan Radi dan Mujjafar hanya mengalami luka kecil seperti luka pada bahu bagian belakang sebelah kiri dan bengkak kaki sebelah kanan.

“Radi dan Mujjafar sudah diperbolehkan pulang, namun si Risto dirujuk ke RSUD Pekanbaru karena ia mengalami muntah,” tandasnya./Mirwan

JAKARTA- Ruang fiskal yang sempit me‎nyebabkan pemerintah tidak merekrut CPNS dari jalur umum. Kalaupun ada rekrutmen, hanya untuk formasi tertentu yang anggarannya sudah disiapkan kementerian/lembaga.

Contohnya ialah dokter, dokter gigi dan bidan PTT dari Kemenkes,  guru garis depan (Kemendikbud), THL-TB penyuluh pertanian (Kementan), lulusan pendidikan kedinasan/pola pembibitan (lulusan cumlaude).

Itu masih ditambah pengadaan formasi 2014 di lingkungan Pemprov Papua dan Papua Barat, serta Pemprov Kaltara sebagai DOB 2012.

“Sampai saat ini moratorium CPNS belum dicabut. Artinya, rekrutmen CPNS dari jalur umum tidak bisa dilaksanakan. Lagipula pemerintah tidak punya dana untuk merekrut pegawai baru,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana kepada JPNN, Selasa (23/8).

Dia me‎nyebutkan, untuk pengadaan CPNS, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sekira Rp 4 juta per orang.

“Nah formasi yang dikecualikan itu sumber dananya dari kementerian/lembaga bersangkutan dan pemda. Mereka sudah menyiapkan anggaran rekrutmen dan gaji CPNS-nya,” terangnya.

Kondisi berbeda terjadi pada 2013 ketika rekrutmen dilakukan serentak meski dalam kerangka moratorium. Bima mengatakan, saat itu ruang fiskal masih mencukupi.

“Ya kan beda, tahun ini anggaran pengadaan dibebankan ke masing-masing instansi. Negara tidak mengalokasikan dana khusus untuk itu karena ruang fiskalnya tidak mencukupi,” tandasnya

sumber: JPNN

JAKARTA – Peredaran obat ilegal merupakan masalah yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah global yang hingga kini masih memerlukan langkah pemberantasan yang tepat untuk menuntaskannya.

Upaya penanggulangan peredaran obat ilegal tidak mungkin dapat dilakukan oleh hanya satu pihak saja.

Mengingat sudah lamanya permasalahan ini terjadi dengan kemungkinan luasnya jaringan pelaku, tentunya dibutuhkan kepedulian semua pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran obat ilegal.

Baik dari sektor pemerintah, pelaku usaha, termasuk masyarakat.

Kepala Badan POM, Penny menjelaskan obat ilegal dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu obat tanpa izin edar (TIE) atau obat palsu.

Obat TIE merupakan obat yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM.

Kode izin edar Badan POM untuk obat diawali dengan huruf D untuk obat dengan merek dagang atau G untuk obat generik, lalu diikuti dengan huruf kedua, yaitu B untuk obat bebas, T untuk obat bebas terbatas, K untuk obat keras.

Seringkali obat TIE disertai dengan penandaan yang berbeda dengan obat yang telah memiliki izin edar.

Sementara, obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat menggunakan penandaan yang meniru obat dengan izin edar.

Produk obat yang cenderung dipalsukan biasanya merupakan obat-obatan lifestyle, life-saving, dan obat lain yang banyak dicari oleh masyarakat.

Berdasarkan data pengawasan Badan POM periode 2013-2015, temuan obat palsu didominasi oleh obat golongan disfungsi ereksi, antibiotika, antipiretik-analgetik, antihipertensi, dan Antihistamin.

Jika dilihat dari jenis obat, obat branded dengan harga yang relatif mahal lebih sering dipalsukan dibanding dengan obat jenis generik.

Beberapa obat dengan merek dagang yang ditemui dipalsukan berulang kali, misalnya Blopress, Cialis, Viagra, Ponstan, Bloppres, incidal OD, Diazepam, Anti-Tetanus Serum, dan Nizoral.

Hingga periode Januari – Juni 2016, Badan POM juga telah mengidentifikasi 17 merek obat palsu yang didominasi oleh golongan vaksin, Anti-Tetanus Serum, serta obat disfungsi ereksi.

“Modus pemalsuan obat yang dilakukan pelaku, antara lain mengemas ulang produk obat dengan kemasan dan label produk obat lain yang harganya lebih tinggi, mengubah tanggal kedaluwarsa dengan tanggal kedaluwarsa baru, mengganti kandungan zat aktif dengan zat aktif lain yang efek terapinya berbeda atau mengurangi kadar zat aktif obat sehingga tidak sesuai dengan kandungan produk aslinya”, ujar Penny dalam acara kampanye Aksi Sosial Peduli Obat Legal di area Car Free Day, Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Minggu (21/8/2016).

Ia menambahkan dari sisi jalur distribusi, modus pelanggaran penyebab masuknya obat palsu ke jalur distribusi resmi disebabkan ada fasilitas pelayanan kefarmasian yang melakukan pengadaan obat dari sumber tidak resmi atau dari sumber freelance tanpa disertai dokumentasi yang memadai.

Masyarakat sebagai konsumen pengguna produk obat di Indonesia merupakan salah satu kunci utama keberhasilan upaya penanggulangan peredaran obat ilegal.

“Peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam melakukan pengawasan obat ilegal termasuk palsu, minimal dimulai dari pengawasan peredaran obat yang ada di lingkungan sekitarnya,” ucapnya.

Melalui kampanye Aksi Sosial Peduli Obat Legal, Badan POM mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen yang kritis dalam memilih atau menggunakan obat.

“Masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Ingat untuk selalu melakukan Cek KIK (Cek Kemasan, Cek Izin edar, dan Cek Kedaluwarsa). Pastikan juga untuk selalu membeli obat di sarana resmi. Belilah obat keras sesuai dengan resep dan petunjuk dari dokter. Hindari pembelian obat melalui situs penjualan online. Jangan mudah tergiur dengan harga obat yang lebih murah dari harga pasaran”, kata Penny.

Masyarakat yang kritis diharapkan dapat mempercepat upaya memutuskan mata rantai peredaran obat ilegal di Indonesia.

Dengan semakin menurunnya jumlah konsumen yang menggunakannya, maka pelaku juga akan semakin mengurangi aktivitas usahanya dalam mengedarkan produk obat ilegal karena tidak memberikan keuntungan.

“Jangan ragu untuk melaporkan kepada Badan POM jika mencurigai adanya aktivitas peredaran obat ilegal”, paparnya.

sumber: tribunnews.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengharapkan partisipasi dari perusahaan untuk mencegah terjadinya Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut).

Pernyataan tersebut dilontarkan Asisten II Setda Kabupaten Inhil, Rudiansyah saat menghadiri Seminar Antisipasi Terjadinya Karlahut tahun 2017 di Wilayah Provinsi Riau, SPN Pekanbaru, Senin (22/8/2016).

“Kita berharap kepedulian pihak perusahaan bisa membantu dengan CSR nya untuk menanggulangi Karlahut dalam bentuk pembuatan kanal Blok di daerah yang tak punya kanal,” kata Rudiansyah.

Jika kanal sudah tersedia, menurutnya maka akan lebih gampang mengatasi terjadinya Karlahut. Apalagi katanya, kondisi tanah di Inhil bertanah gambut yang identik dengan basah, maka dinilai akan lebih gambang melakukan pemadaman.

“Dengan kondisi tanah gambut disertai penyediaan kanal, kemungkinan pencegahan Karlahut akan lebih teratasi,” tandasnya./Mirwan