TEMBILAHAN (detikriau.org) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyalurkan bantuan pendidikan dan pola produktif sebesar Rp 1,043 miliar

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Kantor Baznas Kabupaten Inhil di Tembilahan, Kamis (27/10/2016). Disamping dihadiri Bupati HM Wardan beserta unsur Forkopimda Inhil kegiatan itu juga dihadiri Ketua MUI Inhil dan para penerima zakat.

Ketua Baznas Kabupaten Inhil, Syamsurizal Awie menyebutkan, anggaran bantuan yang telah terkumpul sebesar Rp 3,870,000,000. Namun jumlah yang direalisasikan untuk bantuan pendidikan dan pola produktif hanya sebesar Rp 1,043 M.

“Penerima bantuan ini sudah diverifikasi. Artinya, mereka memang sudah sepantasnya sebagai penerima karena termasuk dalam kategori tidak mampu,” katanya.

Disampaikan juga, anggaran yang ada diperoleh dari berbagai sumber. Namun sebagian besar berasal dari para pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Inhil./Mirwan

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berencana menyertakan formulir keluhan kesehatan bagi calon peserta asuransi kesehatan itu. Hal tersebut merupakan upaya mencegah BPJS mengalami defisit anggaran.

“Peserta akan dilakukan screening, punya risiko penyakit apa. Akan tertangkap dari status kesehatan yang diisi,” kata Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Selasa (25/10) lalu.

Ia mengatakan, calon peserta yang diduga mengidap penyakit tertentu, akan segera ditindak lanjuti. Sebab, ia mengatakan, apabila calon peserta tersebut langsung menjalani pengobatan saat penyakit parah, tentu akan menelan biaya besar. Namun, apabila sudah ada deteksi dini, dapat mengurangi risiko mendapat perawatan lebih intensif.

“Kita akan lakukan konsultasi dan pengobatan bertahap bisa dilakukan, sebab kalau general cukup mahal,” ujarnya.

Maya menyebut, defisit yang dialami BPJS disebabkan banyaknya masyarakat yang berama-ramai berobat. Berdasarkan data BPJS, ia melanjutkan, banyak peserta BPJS pada dua tahun pertama, merupakan mereka yang mengalami sakit parah. Sementara yang sehat, tidak banyak yang mendaftar.

Kemudian, biaya yang terkumpul digunakan untuk membiayai peserta yang sakit. Sehingga, BPJS mengalami defisit. Ia merinci, banyak peserta yang menjalani operasi berat dan menelan biaya ratusan juta, namun tidak membayar premi.

“Kalau yang sakit membiayai dirinya sendiri, tidak cukup,” jelasnya.

Saat ini, Maya mengatakan, BPJS tengah fokus mencari orang-orang sehat sebagai pesertanya. Tujuannya, agar pembayaran premi dapat membantu peserta-peserta yang sengaja mendaftar karena sakit parah.

“(Setelah operasi) tapi tak membayar kesehatan premi. Dia tak sadar, operasinya itu dibantu peserta BPJS lainnya,” tutur Maya./republika.co.id

Tembilahan, detikriau.org – Masyarakat Sungai Keluang Dusun Sinar Pelita Desa Pulau Ruku Kecamatan Reteh Kabupaten Inhil menilai pengerjaan pembangunan tanggul di daerah mereka terkesan amburadul. Diduga proyek penyelamatan perkebunan masyarakat sepanjang ± 4.000 meter itu dikerjakan tidak sesuai bestek.

Menurut penuturan tokoh masyarakat setempat, M Sultan, Proyek yang dikerjakan pada tahun anggaran 2015 itu hanya memiliki ketinggi sekitar 40 cm – 60 cm, padahal setidaknya harus setinggi ±125 cm dari dasar tanggul. Sedangkan lebar atas tanggul hanya ±1,5 m – 2 m yang standarnya 3 m sedangkan lebar bawah tanggul hanya 2,5 m yang standarnya 5 m.

“Dengan keadaan yang sedemikian rupa, ketika air pasang besar tanggul tidak mampu menahan luapan air sehingga masuk ke kebun masyarakat sedangkan ketika surut air tidak bisa keluar sehingga mengendap di lahan kebun warga,” sampaikan Sultan melalui pesan email, selasa (25/10/2016)

Sayangnya ditambahkan Sultan, sejak awal masa pengerjaan proyek ini sama sekali tidak pernah terpasang plang proyek sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai sumber dana, spesifikasi teknis, kontraktor pelaksana termasuk konsultan pengawas.

“Kita hanya pernah melihat UPTD Disbun Kecamatan meninjau lokasi pekerjaan. Jadi kami menduga proyek ini dikerjakan Dinas Perkebunan yang dibiayai melalui dana APBD Inhil TA 2015,” Duga Sultan

“Pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana terkesan asal jadi.” Juga dinilainya

Diakhir kalimatnya Sultan mengaku sangat menyayangkan output akhir dari dana yang digelontorkan pemerintah ini tidak memberikan hasil sesuai harapan masyarakat.

Hingga berita ini dirilis, detikriau.org belum mendapatkan komfirmasi dari beberapa pihak terkait./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – 3 UPT Puskesmas di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dilakukan penilaian oleh Tim Surveyer Akreditasi Pukesmas Kementerian Kesehatan RI.

Ketika Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Gadjah Mada, Puskesmas Tembilahan Hulu dan Puskesmas Tembilahan Kota.

Untuk tahap pertama, Survey dilakukan di Puskesmas Gadjah Mada yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 24 sampai 26 Oktober 2016, nantinya akan disusul tahap kedua untuk Puskesmas Tembilahan Hulu dan berikutnya Puskesmas Tembilahan Kota.

“Akreditasi ini merupakan salah satu mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan mutu dan kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk tahun ini,” kata Kabid Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Ns Matzen, kemarin.

Dalam penilaian tersebut, lanjutnya, dilakukan beberapa sisi seperti secara administrasi manageman, upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pada dasarnya, penilaian dari tim itu sebagai bentuk membimbing dan mengarahkan bagaimana sebaiknya pelayanan yang ada di Pukesmas, salah satu contoh kelancaran kegiatan Posyandu dan kegiatan masyarakat yang bertujuan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat umum.

“Harapan kita tentu perbaikan pelayanan masyarakat puas dan tidak lagi mengeluh terhadap pelayanan Puskesmas,” imbuhnya./Mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Indragiri Hilir DR H Dianto Mampanini SE MT menghimbau kepada seluruh pelaku UKM yang ada didaerah ini untuk meningkatkan kulitas produk dan jasa.

Menurutnya, Jika pelaku usaha mau bersaing di pasar, pertama yang harus di jaga dan di tingkatkan adalah dari sisi kualitas.

“Jika kita ingin bersaing, yang harus di jaga dan ditingkatkan adalah kualitas produk dan jasa,”ujarnya.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM menurut Dianto akan terus berupaya untuk menggali dan membina sektor UKM melalui peningktan peran tenaga penyuluh.

“agar mampu bersaing juga perlu penguatan SDM, salah satunya diupayakan dari peran tenaga penyuluhan,”tambahnya.

Ia berharap dengan berbagai upaya itu nantinya pelaku UKM akan memiliki tambahan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat bersaing.

“Majunya sektor UKM akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. “tutupnya./dro

Tembilahan, detikriau.org – Bencana asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan 100.300 kematian dini di tahun 2015 yang lalu bisa diantisipasi di masa mendatang. Dengan terbukanya informasi geospasial pengelolaan hutan di Indonesia yang dimenangkan dalam gugatan oleh Greenpeace terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kini kita memiliki harapan baru untuk masa depan kelestarian hutan dan masyarakat Indonesia.

Gugatan Greenpeace terhadap KLHK atas sengketa informasi pengelolaan kehutanan Indonesia telah dinyatakan MENANG oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Ini merupakan pencapaian besar setelah melalui proses panjang dalam mengkampanyekan perlindungan hutan Indonesia.

“Kini publik dapat mengakses informasi data peta kehutanan Indonesia seluas-luasnya” sampaikan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Ratri Kusumohartono melalui pesan emailnya kepada detikriau.org

Dengan begitu ditambahkannya, sekarang publik bisa mengetahui siapa yang terlibat di balik kebakaran hutan dan mencegah api berkobar lagi di hutan kita. Masyarakat secara umum juga bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi letak kemunculan api melalui laman greenpeace.org/kepohutan

Greenpeace juga melakukan tindakan lanjutan dengan mengirimkan tim di lapangan untuk mencegah kebakaran hutan.

Dikutip melalui tempo.co, Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan enam permohonan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia dalam perkara sengketa informasi publik dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam sidang pembacaan keputusan itu, Ketua Sidang Dyah Aryani Prastyastuti memerintahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan data dan informasi geospasial pengelolaan hutan di Indonesia dalam format shapefile.

Putusan gugatan sengketa informasi ini dibacakan dalam amar putusan di ruang sidang KIP, Jakarta, Senin, 24 Oktober 2016.

Adapun enam data itu adalah Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2012, Peta Tutupan Lahan Indonesia Tahun 2013, izin dan lampiran Peta Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), izin dan lampiran Peta Konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, serta izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan. Greenpeace meminta keenam data tersebut dibuka untuk publik dalam format shapefile.

Greenpeace Indonesia beralasan data geospasial dalam format shapefile memiliki sistem koordinat berbentuk digital. Dengan terbukanya data itu, maka publik dapat menentukan titik api atau lokasi kebakaran, lokasi hutan yang sedang dibuka, pemilik lahan yang terbakar, dan tumpang tindihnya dengan area gambut pada saat bersamaan. Format shapefile dinilai penting karena presisi dan akurasi data tidak terjamin bila peta diberikan dalam format JPG atau PDF.

Keterbukaan data ini akan memudahkan masyarakat untuk mengkritisi wilayah konsesi. Pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan pun dapat dilakukan. format shapefile dapat menganalisis data dan mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan.

“Kebakaran kemarin kan banyak yang terjadi di dalam konsesi, tapi kita tidak tau itu konsesi milik siapa. Apakah dia mendapatkan izin yang benar atau tidak, kita tidak tau. Dengan dibukanya data, kita bisa tahu siapa sebenarnya pelaku kebakaran dan korupsi di sektor kehutanan, bisa tuntut,” jelas Global Head of Indonesia Forest Campaign Kiki Taufik./Greenpeace/tempo.co/dro