detikriau.org – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan pendidikan berbasis budaya daerah di sekolah sebagai sarana melestarikan kearifan lokal serta membentuk karakter bangsa.

“Budaya daerah dari para leluhur kita memiliki nilai yang sangat fundamental dan harus diwariskan ke generasi berikutnya,” kata Direktur Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sri Hartini dalam Kongres Bahasa Jawa VI di Yogyakarta, Rabu.

Budaya daerah, menurut Sri, merupakan kebiasaan-kebiasaan luhur yang diturunkan oleh para leluhur di masing-masing daerah. Hal itu sekaligus menjadi identitas pembeda antara daerah satu dengan lainnya.

Sri mencontohkan, seperti dalam Budaya Jawa, bahasa mengandung makna, simbol, sekaligus nilai yang memiliki keterkaitan dengan budaya sopan santun yang selama ini membentuk karakter masyarakat Jawa. Tanpa terus diajarkan dalam pendidikan formal, menurut dia, budaya itu sulit dilestarikan. “Warisan itu harus terus dijaga agar tidak luntur atau hilang,” kata dia.

Untuk melestarikan budaya daerah, menurut dia, Kemendikbud juga telah mendorong pemerintah daerah untuk memasukkan budaya daerah dalam pelajaran di sekolah melalui materi muatan lokal.

Namun demikin, meski materi muatan lokal telah dimasukkan ke dalam bagian mata ajar di sekolah, menurut Sri, porsi budaya daerah yang dimasukkan ke dalam muatan lokal sebagian besar masih sebatas seni dan tari. “Pengetahuan mengenai kearifan lokal lainnya belum seluruhnya dimasukkan ke dalam materi muatan lokal,” kata dia.

Selain melalui sekolah, menurut dia, pelestarian budaya daerah harus diperkuat melalui ekosistem yang lebih kecil yakni keluarga. “Budaya daerah harus lebih dahulu bisa diterapkan minimal dalam keluarga masing-masing,” kata dia. / antaranews.com

“Makanya kita kembali meminta taati mekanisme. Pemerintah juga kita minta untuk segera menyusun APBD TA 2017. Harapan kita sebelum Desember harus sudah tuntas.”

Tembilahan, detikriau.org – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir menilai minimnya serapan APBD Inhil Tahun Anggaran 2016 lebih disebabkan ketidak-patuhan pemerintah daerah dalam mentaati aturan mekanisme penganggaran. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai akibatnya akan berdampak langsung terhadap manfaat akhir yang ditujukan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan DPRD melalui Ketua Komisi I, HM Yusuf Said ditemui detikriau.org diruang kerjanya, jika mentaati aturan, seharusnya pelaksanaan pembangunan sudah mulai bisa dilaksanakan sejak diawal tahun.

Tersedianya rentang waktu pelaksanaan yang cukup panjang tentunya akan memberi manfaat proses pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan lebih sempurna.

“karena ketidakpatuhan kepada mekanisme, akibatnya tahun ini sebahagian besar pelaksanaan program pembangunan kita menumpuk diakhir tahun. Kondisi ini memberi banyak dampak negatif. Salah satunya terhadap peningkatan harga,” Ujar politisi partai Golkar Inhil ini. Rabu (9/11/2016)

Dikatakan Yusuf, disaat pekerjaan pembangunan digesa secara bersamaan dalam rentang waktu singkat dan mendesak, hukum ekonomi akan berlaku. Tingginya permintaan kebutuhan akan berbagai material pekerjaan secara hukum ekonomi akan mendongkrak harga. Akibatnya, perencanaan yang sudah disusun dalam sebuah program pembangunan akan sangat terdampak secara signifikan terhadap output akhir pekerjaan.

Dalam melaksanakan program pembangunan yang sudah tertuang didalam buku APBD dibutuhkan tahapan-tahapan dan mekanisme yang harus dilakukan. Semisal, proses tender pekerjaan yang mebutuhkan rentang waktu yang sudah diatur.

JIka pelaksanaan mekanisme lelang yang membutuhkan waktu relatif panjang ini bisa disegerakan, secara otomatis pelaksanaan pekerjaan juga akan tersedia dalam rentang waktu yang mencukupi.

“Makanya kita kembali meminta taati mekanisme. Pemerintah juga kita minta untuk segera menyusun APBD TA 2017. Harapan kita sebelum Desember harus sudah tuntas.” Akhiri Yusuf Said./dro

Tembilahan, detikriau.org – Mempercepat tuntasnya pekerjaan proyek pembangunan Drainase salurang primer disejumlah ruas jalan di dalam kota Tembilahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rakyat memintakan peran aktif masyarakat untuk memberikan bantuan dan pengawasan agar proses pengerjaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan terselesaikan tepat waktu.

Drainase saluran primer disejumlah ruas jalan di dalam kota Tembilahan ini dibangun ulang disebabkan saluran drainase yang ada selama ini dinilai sudah tidak lagi mampu berfungsi baik mengalirkan luapan air hujan dan pasang tinggi.

“Proyek ini dibangun untuk kepentingan masyarakat, oleh karenanya kita meminta partisipasi aktif masyarakat untuk ikut memberikan bantuan agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu” Himbau Kepala Dinas CKPR, Tengku Edi Efrizal kepada detikriau.org melalui sambungan selularnya, selasa (8/11/2016)

Empat paket pekerjaan yang didanai melalui APBD Inhil Tahun Anggaran 2016 ini ditambahkan Tengku Edi, sesuai kontrak kerja, pelaksanaannya dimulai sejak bulan September dan berakhir pada Desember 2016.

Dalam pelaksanaannya, dilapangan ditemukan sejumlah hambatan.

Dijalan Sultan Syarif Qasim misalnya, pelaksana pekerjaan mengalami hambatan karena disepanjang ruas jalan itu sejak sore hingga malam hari masih dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima untuk melakukan berbagai aktifitas jual-beli. Dengan kondisi ini, pekerjaan yang harusnya dilakukan pada siang dan malam hari tidak dapat berjalan dengan maksimal.

“Kita sudah menyurati Disperindag Inhil untuk memintakan bantuan agar merelokasi sementara para pedagang kelokasi lain agar tidak menghambat proses pengerjaan.” Terang Tengku Edi

Disamping permasalahan di ruas jalan Sultan Syarif Qasim, sejumlah titik ruas pekerjaan lainnya juga ditemukan masalah diantaranya ruas jalan baharuddin Jusuf tepatnya didepan pasar pagi. Termasuk beberapa persoalan dengan masyarakat.

“Untuk masyarakat yang terdampak pekerjaan, jika ada keberatan atau keluhan kita meminta untuk menyampaikannya kepada dinas CKPR agar dicarikan jalan penyelesaian,”Pinta Tengku Edi

Diakhir kalimatnya, mantan Kepala Dinas Pertambangan Kab Inhil ini juga menghimbau kepada masyarakat terdampak pekerjaan untuk sama-sama memberikan bantuan dan bersabar selama dilakukannya proses pengerjaan.

Pantauan lapangan detikriau.org, dijalan sultan syarif qasim, capaian progress pekerjaan dinilai tidak maksimal. Meski pembongkaran dan pelebaran galian drainase sudah tuntas dilakukan namun pekerjaan pembangunan drainase baru, hingga hari ini belum juga tampak disegerakan.

Tidak hanya itu, dilokasi pekerjaan drainase di jalan RA Kartini dan Bahruddin Jusuf, meski pembangunan drainase sudah tampak dilaksanakan tetapi disebahagian ruas, galian dan pembongkaran drainase lama tampak juga belum tuntas.

Menurut informasi dari berbagai sumber, tidak tuntasnya pembongkaran dan pelebaran saluran drainase lama disejumlah titik dilatarbelakangi adanya silang pendapat dengan sejumlah masyarakat terdampak pekerjaan.

Untuk sekedar diketahui, empat paket pekerjaan Pembangunan Drainase Saluran Primer tersebut berlokasi di Jalan Sultan Syarif Qasim, Jalan RA Kartini, Jalan Baharuddin Jusuf parit 12 – parit 13 serta di jalan H Sadri dan Jalan H Abd Manaf Tembilahan./dro

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir  DR H Dianto Mampanini SE MT mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkembangkan keberadaaan koperasi. Dengannya diharapkan akan dapat memicu peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Permintaan ini disampaikan Dianto melalui detikriau.org ditemui di kantor Dinas Koperasi UMKM Inhil belum lama ini.

“Tidak bisa kita pungkiri, hingga kini koperasi menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karenanya tentu perlu keterlibatan semua pihak terutama masyarakat untuk menumbuhkembangkannya,” Ujar Dianto

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir peranan koperasi seolah-olah tenggelam dalam kiprahnya di sektor ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia usaha lainnya lebih pesat dibanding koperasi. Peningkatakan kualitas SDM dan inovasi produk menjadi tantangan koperasi ke depan.

Akibat kinerja yang lemah itu, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga mulai terkikis. Hal ini yang menyebabkan dalam beberapa tahun terakhir koperasi kurang berkembang dengan baik. Untuk itu, pihaknya mendorong agar para pelaku koperasi terus meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat, antar sesama koperasi maupun dengan pemerintah.

“Keberhasilan koperasi pada masa yang akan datang ditentukan sejauhmana usaha kita bersama untuk menumbuhkembangkannya,” tandasnya./dro

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Hj Zainab, warga jalan Sungai Beringin RT 006 RW 001 Tembilahan nyaris terbakar, Selasa (8/11/2016).

Pasalnya, rumah wanita penderita penyakit lumpuh ini dilalap si jago merah sekitar pukul 16.30 WIB.

Saat itu, ia seorang diri dan menyaksikan secara langsung munculnya api dibagian tengah ruangan, tepatnya di saklar listrik Televisi.

Menyaksikan hal itu, korban sontak berteriak meminta pertolongan. Tak lama kemudian, datang salah seorang warga Isai dan langsung mengendong korban keluar dari dalam rumah.

Kurang lebih 15 menit kemudian, api sudah menghanguskan seluruh bagian rumah tersebut tanpa satu pun barang dapat diselamatkan.

Api baru dapat dipadamkan setelah petugas Damkar dari BPBD Kabupaten Inhil sekitar pukul 17.00 WIB.

“Saat ini masih dilakukan penyelidikan apa penyebab dari kebakaran itu,” kata Kapolres Inhil AKBP Dolifar Manurung melalui Kapolsek Tembilahan Kota IPTU Zulhendra./Mirwan

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana akan meliburkan sekolah untuk tingkat SD dan SMP pada hari Sabtu-Minggu.

Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan pola pendidikan karakter yang akan diterapkan di seluruh Indonesia.

“Nanti itu hari Sabtu dan Minggu kita liburkan karena program pendidikan karakter itu waktunya cukup panjang bagi murid dan guru pada hari Senin-Jumat. Sebagai gantinya Sabtu-Minggu akan menjadi hari keluarga,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (7/11/2016).

Penerapan pola pendidikan karakter ini merupakan implementasi dari janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita.

Nantinya guru dan murid diminta untuk lebih aktif dalam pola pembelajaran berbasis, Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

“Jadi tidak ada penambahan jam pelajaran yang ada penambahan aktivitas sekolah,” ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menambahkan dengan metode pendidikan karakter guru diharapkan bisa menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi.

Tujuannya untuk membangun karakter siswa didik.

Misalnya dengan metode role model maupun role playing.

“Guru sekarang itu terlalu menikmati cara mengajar dengan metode ceramah padahal banyak metode lain yang bisa dipakai,” ujarnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mencontohkan untuk memperkuat karakter siswa, guru bisa mancontohkan simulasi dagang atau perbankkan.

“Disitu nanti siswa ada yang jadi manager, ada yang jadi peminjam uang. Jadi secara otomatis mereka belajar cara matematika dengan menghitung uang, ada pendidikan kejujuran, kecermatan dan berani mengambil risiko, itulah yang dimaksud pendidikan karakter,” ujarnya.

Selain itu siswa tidak akan banyak dibebani oleh pekerjaan rumah dengan sistem yang saat ini menggunakan Lembar Kerja Siswa.

Muhadjir mengatakan LKS akan dihapuskan karena tidak banyak memberikan nilai tambah bagi siswa.

“Karena setiap murid memiliki kemampuan berkembang sendiri-sendiri, itu tidak bisa disamaratakan dengan LKS,” ujarnya.

Saat ini tahap pola pendidikan karakter telah memasuki tahap persiapan.

Sebanyak 541 kepala sekolah tengah mengikuti pelatihan untuk mempersiapkan metode ini.

Tahun depan rencananya 1500 kepala sekolah akan mendapatkan pelatihan yang sama./tribunnews.com