Tembilahan, detikriau.org – Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan rapat koordinasi percepatan penerapan IUMK serta menjalankan aplikasi e-planning izin UMK dimasing-masing kecamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkembangkan UMK dalam memasuki era globalisasi

Staff ahli Bupati Inhil bidang pemerintahan fahrolrozy mengatakan, Perlu dilakukan pemberdayaanm terhadap pelaku umk seiring keluarnya kebijakan pememrintah untuk mempermudah pengurusan iumk dari kecamatan. Tujuan iumk adalah memebri legalitas sehingga pemilik sertifikat akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha serta kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan pada lembaga keuangan bank maupun non bank.

“Pemilik sertifikat akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha termasuk kemudahan untuk mendapatkan bantuan permodalan,” Sampaikan Fahrolrozy

Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Inhil, DR H Dianto Mampanini SE MT, penerapan IUMK ditandai dengan penyerahan sertifikat oleh Bank Rakyat Indonesia dan akan diberikan permodalan yang bisa digunakan oleh pelaku usaha untuk menumbuhkembangkan usaha mereka.

“Tentunya saya berharap agar pihak kecamatan dapat menyambut baik dan dapat menerapkan kepada masyarakat. kepada pelaku umkm diharapkan  dapat memanfaatkan dengan baik sehingga legalisasi usahanya terjamin dan akses untuk permodalan bisa didapatkan,” Pesan Dianto./ dro

SELATPANJANG, detikriau.org – Semenjak dipanggil menjadi saksi, mantan Kepala Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rangsang “raib” entah kemana. Menghilangnya mantan kades kemungkinan besar disebabkan oleh dugaan penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) anggaran tahun 2015 lalu, hingga saat ini Mapolres Kabupaten Kepuluan Meranti terus melakukan penyelidikan.

Camat Rangsang, Mulyadi saat dikonfirmasi membenarkan raibnya Agus Saputra dari Desa Tanjung Medang pasca diselidikinya kasusnya oleh Satreskrim Polres Kepulauan Meranti pada 2015 lalu. Saat itu, pihak kepolisian telah memanggil sebanyak 12 saksi, termasuk Camat, Agus Saputra dan sejumlah anggota BPD.

“Saya tidak tau dia lari kemana, pasca kami dipanggil sebagai saksi dia langsung kabur,” ujarnya.

Mulyadi menjelaskan, sebelum melarikan diri, ia mengaku sempat menyodorkan surat perantaraan untuk Agus Saputra agar mempertanggungjawabkan dana yang telah ia gunakan. Saat itu kata Mulyadi, Agus Saputra bersedia untuk mengganti seluruh kerugian ADD yang telah ia gunakan.

“Tahun 2015 silam, desa itu kan mendapatkan ADD sebesar Rp 1,2 miliar. Ada dua proyek fisik berupa jalan dan jembatan dengan total pagu Rp 800 juta. Sebenarnya, kalau dihitung kerugian negara tidak sebesar itu, tapi dia sudah ketakutan dan memilih kabur,” ujarnya Selasa siang (6/12).

Sementara itu, Kasat Reskrim Mapolres Kepulauan Meranti, AKP Rusyandi Zuhri Siregar mengaku belum menetapkan tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan ADD di Desa Tanjung Medang. Menurutnya, untuk menetapkan tersangka, pihaknya harus melengkapi seluruh data terkait pengerjaan proyek fisik yang diduga diselewengkan tersebut.

“Kasus ini sudah ditinjau oleh Reskrim, namun perlu ada kajian dari BPKP untuk menentukan adanya kerugian negara. Selain kegiatan fisik, Reskrim juga telah memeriksa berkas-berkas terkait realisasi non fisiknya,” ujarnya.

Terkait kaburnya Agus Saputra, Rusyandi mengaku akan menghambat penyelidikan. Namun, jika dari hasil audit BPKP menyatakan ada kerugian negara, pihaknya akan melakukan pengejaran terhadap Agus Saputra untuk diperiksa.

“Sejauh ini kami masih melakukan koordinasi dengan BPKP dan mengumpulkan data-data konkret dulu. Jika ada kerugian, barulah yang bersangkutan akan kita periksa,” ujarnya. (cr)

Tembilahan, detikriau.org – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Inhil menegaskan bahwa sejauh ini Pemerintah Kabupaten telah berupaya maksimal untuk membenahi sejumlah kerusakan infrastruktur jalan di Inhil.

Salah satu buktinya dicontohkan, upaya tersebut telah nyata dengan dikucurkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan ruas jalan dari Desa Sei Luar Kecamatan Batang Tuaka menuju Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka.

Lambannya proses pengerjaan proyek yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan disebutkan dilatarbelakangi ketidakmampuan kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan secara maksimal.

“Pemerintah sudah berupaya untuk memenuhi keinginan masyarakat, upaya tersebut dibuktikan dengan dapat dikucurkannya dana DAK dari pusat ke ruas jalan Sei. Luar – Teluk Pinang, namun sayangnya kontraktor tidak mampu maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya,” Sampaikan Dinas BMSDA Inhil melalui Kasi jalan, Slamet Darsono, senin (6/12/2016) malam

Slamet berharap Pemerintah Pusat dapat kembali mengucurkan dana tersebut sehingga ruas jalan Sungai Luar – Teluk Pinang dapat dilanjutkan hingga tuntas./dro

detikriau.org – Semua orang tahu kalau berlian itu sumber kekayaan, dapat satu saja udah tajir tujuh turunan. Namun tak selamanya yang disebut “berlian” itu harus yang berkilauan sebening kaca lho, malahan bisa melalui tumbuh-tumbuhan. Hah!? Beneran!?

Tumbuhan berlian

Well, kalau di suatu tempat ada tumbuh-tumbuhan ini, kemungkinan besar ada tambang berlian di bawahnya. Dan hal ini iyakan oleh seorang ahli geologi.

Dilansir dari wowmenariknya, peneliti dari Florida International University mengklaim bahwa tanaman pandan berjenis Pandanus candelabrum ini tumbuh di atas pipa lava, yang di percaya sebagai cara palingmudah untuk menemunkan tambang berlian.

Tumbuh di atas tambang berlian!

Pada dasarnya berlian merupakan batu mulia yang terbentuk di dalam tanah. Berlian baru akan muncul ke permukaan tanah akibat aktivitas vulkanik, yang selanjutnya terkumpul menjadi satu (kimberlite).

Dan pandan ini dipercaya selalu tumbuh di atas kimberlite tersebut. Nggak heran banyak orang memburu tanaman ini karena bisa menjadi petunjuk adanya tambang berlian.

Menurut berbagai sumber, tanaman ini aslinya berasal dari Liberia, salah satu negara termiskin di Afrika yang terkenal memiliki kandungan berlian terbesar di dunia.

So, kalau kamu menemukan tanaman ini di rumahmu, bisa jadi di bawah rumahmu ada tambang berliannya lho, selamat berburu guys!/ucweb.com

Selatpanjang, detikriau.org – Kepala DKP Kepulauan Meranti, Askandar mengaku telah melakukan sosialiasi hingga ke perdesaan. Ia mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan surat edaran ke masing-masing kecamatan.

“Kami sudah mengirimkan surat edaran ke seluruh kecamatan, selain itu kami juga sudah menyampaikan secara langsung ke sejumlah nelayan untuk segera mengurus Kartu Nelayan,” ujarnya.

Pernyataan dari Askandar tersebut ternyata tidak senada dengan apa yang dilontarkan nelayan di Kecamatan Merbau. Salah satunya kepala desa yang enggan identitasnya dipublikasikan. Ungkapnya, hingga saat ini pihaknya belum pernah mengetahui adanya surat edaran dari DKP.

Ia mengatakan, adanya kartu nelayan justru diketahuinya dari sejumlah media online. Namun ia tidak mengetahui apakah kartu tersebut juga diperuntukan untuk nelayan di wilayahnya.

“Kalau ada edaran, pihak kecamatan pasti menempelkannya di papan pengumuman, setiap hari kami selalu pantau. Lagipula, pihak kecamatan pasti menyampaikan salinannya ke pihak desa. Sampai saat ini tidak ada,” ujarnya.(cr)

Selatpanjang, detikriau.org – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Said Hasyim berang ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) saat mengatahui ratusan nelayan di Kecamatan Merbau belum memiliki Kartu Nelayan. Padahal, nelayan-nekayan di kecamatan lainnya sudah mendapatkan kartu tersebut.

Ia menginstruksikan agar DKP terjun langsung ke perkampungan nelayan di setiap kecamatan untuk mendata jumlah nelayan. Menurut Said Hasyim, seharusnya DKP jauh-jauh hari sudah harus mensosialisasikan program Kartu Nelayan begitu program tersebut diterapkan.

“Sosialisasi kan bisa dengan cara mengirim edaran ke Kecamatan hingga desa,” ujarnya Senin siang (5/12)

Ia mengaku sangat miris dengan nasib nelayan di Meranti, khusunya di Kecamatan Merbau. Sebagai daerah maritim, para nelayan justru belum sepenuhnya mendapatkan informasi dari DKP.

Dijelaskan Said Hasyim, Kartu Nelayan  itu sangat penting disalurkan segera ke nelayan, karena dapat menjadi instrumen bagi DKP, KKP saat memberikan pembinaan dan bantuan penguatan usaha kepada nelayan sehingga lebih tepat sasaran. Terlebih saat ini banyak bantuan yang telah dikucurkan ke nelayan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Padahal kartu nelayan merupakan wujud penghargaan pemerintah terhadap profesi nelayan. DKP harus dukung program pemerintah,” ujarnya. (cr)