Tembilahan, detikriau.org – Secepatnya Bupati Inhil HM Wardan memintakan bawahannya untuk segera menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak Manajemen PT Setia Agrindo Lestari (SAL).

Pernyataan ini dilontarkan Bupati dalam pertemuan dengan perwakilan Masyarakat Desa Pungkat Kecamatan Gaung dan sejumlah anggotan WALHI Riau diruang rapat lantai V Gedung Bupati Inhil, selasa (11/1/2017) kemaren.

“saya minta segera jadwalkan pemanggilan PT SAL. Kita akan sampaikan semua keluhan dan informasi yang kita terima dari masyarakat dan WALHI hasil dari pertemuan ini,” Ujar Bupati kala itu

Beberapa hal yang akan disampaikan dan dimintakan klarifikasi diantaranya adalah informasi telah terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan aktifitas perusahaan yang bergerak dibidang pekebunan itu serta imbas lainnya yang menyebabkan masyarakat kehilangan sumber utama penghasilan mereka.

“Beruang, Kera, dan bahkan babi kata warga sudah masuk ke Desa mereka. Ini dugaannya disebabkan terjadinya kerusakan kawasan hutan yang menyebabkan hewan-hewan itu kehilangan habitat hidupnya serta beberapa persoalan lainnya,” Terang Bupati

Jikalah benar adanya informasi ini, Perusahaan tentunya haruslah bertanggungjawab. Bumi kita, daerah kita yang digunakan dan kehadiran mereka harusnya memberikan manfaat bagi masyarakat kita bukan justru menimbulkan kerusakan.

Pungkat menurut Bupati juga termasuk salah satu daerah di Inhil  yang berpotensi. Tidak semua daerah pendudknya sudah memeiliki ketrampilan seperti pembuatan perahu.” Ini harusnya kita bina”, Ingatkan Bupati

Termasuk informasi yang disamapiakn WALHI akan adanya tumpang tindih aturan  seperti penerbitan izin, “Nanti saya akan mintakan instanasi terkait untuk memperlajari. Jika memang itu salah kita akan sempurna dari sisi perizinan.” Janjikan Bupati

Sekali lagi dari berbagai program dan kebijakan yang dijalankan Pemerintah dipastikan Bupati muaranya, sasarannya dalah demi kepentingan masyarakat./ADV/dro

Tembilahan, detikriau.org –WALHI menyampaikan setidaknya ada 3 hal yang mengindikasikan PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) tidak mematuhi surat yang dilayangkan Pemkab Inhil tentang perintah penghentian sementara seluruh aktifitas hingga tuntasnya persoalan antara perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan itu dengan masyarakat Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil.

Disampaikan Deputi Walhi Riau Boy Evan Sembiring dalam pertemuan di lantai V gedung kantor Bupati Inhil, rabu (11/1/2017), per tanggal 23 desember 2016, pihaknya masih menemukan diareal lahan milik PT SAL masih dilakukan aktifitas penananaman bibit sawit baru.

Tidak hanya itu, dilokasi juga didapati jejak-jejak alat berat yang masih baru. Temuan ini juga jelas  membuktikan masih tetap berlangsungnya aktifitas.

“termasuk dilahan milik perusahaan kita juga menemukan adanya penggalian kanal-kanal yang pengerjaan belum sampai tiga bulan. Ini sama artinya perusahaan tidak patuhi surat perintah dari Pemkab Inhil,” Sampaikan Boy.

Terkait informasi yang disampaikan organisasi lingkungan hidup ini, Bupati Inhil HM Wardan membenarkan bahwa Pemkab Inhil sudah melayangkan surat perintah penghentian sementara aktifitas bagi PT SAL di Desa Pungkat.

Jika informasi ini benar, Bupati menegaskan akan memberikan teguran kepada pihak perusahaan.

“Jika informasi ini memang terjadi ,sama artinya persuahaan telah mengangkangi kita. Kita sudah sampaikan surat penghentian aktifitas sementara hingga masalah ini tuntas.”Tegaskan Bupati

Terkait persoalan ini, Bupati juga memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan peninjauan langsung dilapangan./ dro

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan menyatakan bahwa apapun kegiatan dan program yang dijalankan pemerintah, output atau sasaran akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat.

Dulu kehidupan mudah, dulu mencari ikan mudah, dulu mencari kayu untuk pembuatan kapal mudah, namun setelah masuknya PT SAL semua itu berubah.

Kesimpulan dari semua persoalan itu, warga desa pungkat menginginkan izin PT SAL untuk dicabut.

Namun menurut Bupati dalam pertemuan dengan perwakilan warga Desa Pungkat dan WALHI dilantai V Gedung Bupati Inhil, rabu (11/1/2017), untuk menghentikan ataupun mencabut izin PT SAL bukan segampang itu karena secara legalitas formal sudah diterbitkan.

Dan izin yang diberikan itu bukan hanya untuk Desa pungkat saja, tapi juga mencakup desa simpang gaung, belantak raya, teluk kabung dan mahang hulu.

“Jadi tentunya perlu kajian, perlu penelusuran terhadap pedoman-pedoman dan aturan yang ada,” Lagi kata Bupati

Saat ini yang menjadi pertanyaan besar kita ditambahkan orang nomor satu di Inhil ini, apakah dengan mencabut izin PT SAL sebagaimana yang warga Pungkat tuntutkan memang benar akan bisa menjadikan masyarakat sejahtera?.

Sebenarnya kehardiran perusahaan itu sungguh-sungguh  tidak diharapkan akan merusak apalagi sampai menghilangkan penghasilan masyarakat.

Jika itu yang memang terjadi, Bupati memastikan akan berdiri dibarisan terdepan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa pungkat.

“Selaku pimpinan saya tidak akan pernah rela dengan masuknya perusahaan masyarakat menderita. Itu diluar konsep kita. Ini perlu kajian dan penelitian secara seksama. Perlu pembuktian.” Yakinkan Bupati

Bupati menegaskan harus ada titik kebijakan yang harus diberikan terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat.

“diawali di tahun 2017 saya pinta semua satker terkait untuk buatkan deadline waktu dan progres-progres  untuk menyelesaikan persoalan ini. Secepatnya.”Perintahkan Bupati./adv/dro

Selatpanjang, detikriau.org – Plt Sekdakab Kepulauan Meranti Yulian Norwis optimis pendataan ulang seluruh tenaga honorer tuntas dilakukan dalam pekan ini.

Selain untuk tertib administrasi, pendataan itu juga dimasksudkan sebagai pedoman pemerataan tenaga honorer ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dalam pekan ini pendataan ulang harus tuntas, sehingga pemerataan tenaga honorer bisa segera dilakukan,” ujar Yulian Norwis, Kamis (12/1/2016).

Menurutnya jika tidak segera dilakukan pendataan, proses pemerataan tenaga honorer tidak akan Optimal. Hal tersebut nantinya dikhawatirkan berakibat pada penumpukan tenaga honorer beberapa OPD.

“Kan percuma kalau menumpuk di satu atau dua OPD saja, nanti mereka tidak kebagian kerja. Sementara Pemkab Meranti telah menganggaran pembayaran gaji mereka. Paling lambat Senin ini penempatan para tenaga honorer selesai,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, menyusul pemberlakukan OPD baru dan pengalihan sejumlah kewenangan kewenangan dari daerah ke provinsi membuat sejumlah tenaga honorer kebingungan. Pasalnya, hingga saat ini sejumlah pegawai honorer tersebut belum mengetahui harus dipekerjakan di instansi mana.

Seorang pegawai honorer yang enggan dituliskan namanya namanya mengungkapkan meski belum pasti dipekerjakan di OPD mana, namun ia tidak khawatir. Pasalnya, Pemkab Kepulauan Meranti tidak akan melakukan rasionalisasi terhadap tenaga honorer.

“Terserah pimpinan saya mau dioper ke instansi mana, yang penting tetap bekerja,” ujar mantan tenaga honorer Dinas Pertambahan dan Energi (Distamben) ini./cr

detikriau.org – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ‎Muhadjir Effendy mengeluarkan aturan baru. Mulai tahun ini, semua sekolah diizinkan menghimpun dana masyarakat, seperti dari donatur dan alumni.

“Tahun ini semua sekolah tanpa terkecuali bisa menghimpun dana masyarakat, tapi ingat tidak boleh memaksa,” tegas Menteri Muhadjir di kantornya, Kamis (12/1).

Dia menambahkan, ini bukan pungutan liar. Sebab, semua sudah diatur dalam Permendikbud.

“Harus dibedakan antara pungutan liar dan tidak liar, terutama berkaitan dengan sekolah,” ujarnya.

Pengumpulan dana masyarakat yang dimaksud Menteri Muhadjir adalah dari donator dan alumni.‎

Alumni yang sudah sukses seperti menteri, pejabat di instansi pemerintah maupun swasta bisa dijadikan donatur karena saatnya mereka memberikan sumbangan bagi adik-adik di sekolahnya dulu.

“Jadi ini ada gerakan menghimpun dana secara gotong royong,” ucap mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.

Dijelaskan Muhadjir, dana dari masyarakat untuk meningkatkan kemampuan fiskal sekolah dalam memajukan pendidikan.

Kalau hanya mengandalkan BOS, sekolah tidak akan maju./jpnn.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Bersama Ninggalin Narkoba (BNN) Provinsi Riau sekaligus pelantikan DPD Pemuda BNN Kabupaten Inhil periode 2017-2020, Kamis (12/1/2017).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan itu juga dihadiri unsur Forkopimda Inhil, Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Ir Pinondang Poltak Tobing dan BNN Provinsi Riau Kombespol Drs Wahyudi.

“Mudah-mudahan keberadaan organisasi ini dapat membantu dan bergerak sesuai dengan programnya dalam rangka upaya memberantas narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Inhil,” kata Bupati Wardan.

Selanjutnya, ia menyambut baik atas komitmen yang disampaikan DPD Pemuda-BNN Kabupaten Inhil dengan melakukan pembersihan dalam pengurus dengan melakukan tes urine. Kedepan, semoga katanya bisa dikembangakan dimana akan dilakukan kepada pejabat-pejabat yang ada.

“Cara ini merupakan salah satu upaya yang tepat dalam memberantas narkoba yang tidak hanya slogan tetapi harus diaplikasikan,” imbuhnya./ADV/Mirwan