ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Kabupaten Rokan Hulu resmi memiliki nakhoda baru. Melalui Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) Tahun 2026 yang digelar di Gedung PGRI Rokan Hulu, Rabu (15/7/2026), Alreza Ahyu, S.E., M.Si., terpilih sebagai Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Rokan Hulu untuk melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan periode 2024–2029.

Muscablub digelar sebagai langkah organisasi untuk mengisi kekosongan kepemimpinan setelah berakhirnya masa kepemimpinan ketua sebelumnya, Elbizri. Forum tersebut sekaligus memastikan roda organisasi Gerakan Pramuka di Kabupaten Rokan Hulu tetap berjalan hingga berakhirnya masa bakti kepengurusan pada 2029.

Kegiatan tersebut dihadiri pengurus inti Kwarcab Rokan Hulu, Wakil Ketua Kwarcab Margono dan Yunus, Ketua Pusat Informasi (Pusinfo) Kwarcab Rokan Hulu Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si., C.Med., Ketua Panitia Pelaksana Muscablub Muhammad Ikmi Aprinanda, serta perwakilan dari 16 Kwartir Ranting (Kwarran) se-Kabupaten Rokan Hulu.

Turut hadir Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Pomora) Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, Ryco Musyahril.

Usai terpilih, Alreza Ahyu menyampaikan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan seluruh elemen kepramukaan di Rokan Hulu. Ia menegaskan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperkuat konsolidasi internal organisasi.

“Terima kasih atas amanah luar biasa ini. Langkah taktis yang segera kami lakukan adalah melakukan konsolidasi internal pengurus, menyusun struktur kepengurusan baru yang nantinya akan dilegalkan melalui Surat Keputusan (SK), dan langsung mempersiapkan proses pelantikan,” ujar Alreza.

Menurutnya, menjalankan organisasi Gerakan Pramuka tidak dapat dilakukan secara individual. Dibutuhkan kerja kolektif, sinergi, dan kolaborasi yang kuat mulai dari tingkat Kwarcab hingga Kwarran.

“Di Rokan Hulu ada 16 Kwartir Ranting di tingkat kecamatan. Semua elemen ini harus bersinergi dan berada dalam satu frekuensi agar program kerja Gerakan Pramuka ke depan dapat berjalan lebih berdampak dan nyata,” tambahnya.

Selain pembenahan internal, Alreza juga membawa visi untuk menghidupkan kembali kegiatan kepramukaan di lingkungan sekolah. Salah satu fokusnya adalah merevitalisasi Gugus Depan (Gudep) sebagai ujung tombak pembinaan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

“Kami ingin kegiatan Pramuka kembali semarak, hidup, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu, dukungan dari para pembina, pengurus, dan seluruh anggota di setiap kecamatan sangat kami harapkan,” katanya.

Dengan kepemimpinan baru tersebut, Kwarcab Gerakan Pramuka Rokan Hulu diharapkan mampu memperkuat koordinasi kewilayahan, meningkatkan prestasi, serta menghidupkan kembali semangat kepanduan di kalangan generasi muda di Negeri Seribu Suluk hingga akhir masa bakti 2029. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR – Argentina memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga penuh drama di Stadion Marcedes-Benz, Atlanta, Kamis (16/7/2026) dini hari waktu setempat.

Pertandingan berjalan ketat sejak awal. Inggris sempat unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon di menit ke-55. Namun, Argentina menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan di penghujung laga.

Menit ke-85, Enzo Fernandez mencetak gol penyama kedudukan lewat tembakan jarak jauh spektakuler. Gol ini memicu kontroversi karena banyak yang menilai Lionel Messi, pemberi assist, berada dalam posisi offside. Meski demikian, wasit dan VAR tidak menganulir gol tersebut.

Drama berlanjut di masa tambahan waktu. Lautaro Martinez menjadi pahlawan setelah menyundul bola hasil umpan silang Messi pada menit 90+2, memastikan kemenangan Argentina sekaligus tiket ke final.

Kemenangan ini menegaskan dominasi Argentina di panggung dunia, sementara Inggris harus kembali menelan kekecewaan karena gagal menembus final. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol di partai puncak, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli mendatang. (Arb)

ARBindonesia.com, PEKANBARU – Sekitar 90 hingga 100 hektare hutan mangrove di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), ditemukan rusak, diduga untuk dijadikan lahan perkebunan.

Atas temuan tersebut, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau langsung ditugaskan menyelidiki dugaan tindak pidana lingkungan tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan tim penyidik menemukan sejumlah kerusakan di beberapa titik pada hutan mangrove di kawasan Kepenghuluan Pasir Limau Kapas tersebut.

“Dugaan perusakan hutan mangrove tersebut diperkirakan mencakup area seluas sekitar 90 sampai 100 hektare. Kasus ini menjadi perhatian Polda Riau dan akan kami usut secara tuntas,” kata Ade, Rabu (15/7/2026).

Kombes Ade menjelaskan, lokasi kawasan yang diduga dirambah tersebut berada di Dusun Lestari Indah Sungai Sanggul hingga Dusun Batang Kopau.

Hasil pengecekan menunjukkan kawasan tersebut merupakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

“Kawasan hutan mangrove tersebut memiliki fungsi penting sebagai pelindung pesisir serta habitat berbagai jenis flora dan fauna,” jelas Kombes Ade.

Lebih lanjut, Ade mengatakan, sesuai instruksi Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, pihaknya diperintahkan melakukan penyelidikan secara profesional, menyeluruh, dan berbasis pembuktian ilmiah.

Karena itu, pihaknya akan memproses pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika ditemukan unsur pidana.

“Kami akan menindak setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain penyidik Ditreskrimsus Polda Riau berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta instansi teknis lainnya untuk melakukan verifikasi lapangan, pengumpulan alat bukti, pengukuran luasan kerusakan, hingga analisis dampak ekologis.

Ade mengingatkan bahwa ekosistem mangrove memiliki fungsi strategis sebagai pelindung alami kawasan pesisir dari abrasi dan intrusi air laut, penyerap karbon biru (blue carbon), sekaligus habitat berbagai jenis ikan, udang, kepiting, burung, dan satwa lainnya yang menopang kehidupan masyarakat pesisir.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian hutan dan kawasan pesisir dengan melaporkan setiap dugaan tindak pidana lingkungan kepada aparat penegak hukum.

“Penanganan perkara ini merupakan bagian dari implementasi program Green Policing Polda Riau yang mengedepankan penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup,” tegas Kombes Ade. (MC Riau)

ARBindonesia.com, TEMBILAHAN – Pemerintah Kecamatan Tembilahan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di bawah kepemimpinan Camat Tembilahan, Ari Syuria, SE., M.Si., lahirlah SIPA (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi) Tembilahan, sebuah inovasi pelayanan berbasis WhatsApp yang dirancang untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi persyaratan administrasi sebelum datang ke Kantor Camat.

Melalui WhatsApp SIPA Tembilahan di nomor +62 851-8856-9292, masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung mengenai berbagai jenis layanan administrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan seluruh persyaratan telah lengkap sehingga cukup datang satu kali ke Kantor Camat untuk proses verifikasi dan otentikasi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

Camat Tembilahan Ari Syuria menjelaskan bahwa SIPA merupakan solusi atas permasalahan klasik yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat, yaitu harus datang berulang kali ke Kantor Camat akibat kurangnya informasi mengenai persyaratan administrasi.

“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Melalui SIPA, masyarakat dapat berkonsultasi dari rumah, mengetahui seluruh persyaratan yang dibutuhkan, sehingga ketika datang ke Kantor Camat berkas sudah lengkap. Ini akan menghemat waktu, biaya, dan memberikan kepastian pelayanan,” ujar Ari Syuria.

Melalui SIPA, masyarakat dapat memperoleh informasi persyaratan berbagai layanan administrasi, antara lain:

Susunan Keluarga
Surat Keterangan Ahli Waris
Surat Dispensasi Nikah
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Surat Tanah (Alashak, Hibah, dan SKGK)
Surat Keterangan Hilang Surat Tanah
Surat Keterangan Tukang (E-Pas Kecil)
Pelimpahan Nomor Porsi Haji
Penarikan Rekening Haji dan Rekomendasi Izin Tower.

Seluruh informasi tersebut dapat diakses dengan mudah melalui menu layanan pada WhatsApp SIPA Tembilahan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk menanyakan persyaratan administrasi.

Inovasi SIPA merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kecamatan Tembilahan dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mendukung visi Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE., MT, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, cepat, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan hadirnya SIPA, diharapkan kualitas pelayanan administrasi di Kecamatan Tembilahan semakin meningkat, birokrasi menjadi lebih sederhana, serta masyarakat memperoleh kepastian layanan tanpa harus mengalami pemborosan waktu maupun biaya akibat bolak-balik mengurus dokumen.

SIPA Tembilahan mengusung semangat “Konsultasi dari Rumah, Datang Sekali, Urusan Selesai.”

Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi pelayanan administrasi, dapat menghubungi:

📲 WhatsApp SIPA Tembilahan
+62 851-8856-9292

ARBindonesia.com, ROKAN HULU — Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bergerak cepat memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026, Selasa (14/7/2026).

Forum strategis tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah konkret sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menekan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Rokan Hulu sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rohul, H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., Ketua TP PKK Rohul Ny. dr. Yeni Dwi Putri, Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Rohul Simel Meri, S.E., M.Si.

Turut hadir perwakilan Polres Rohul, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Baznas, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat, riil, dan terintegrasi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan penanganan stunting.

Ia menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk memaparkan data terkini mengenai jumlah riil anak yang mengalami stunting. Sementara itu, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga diminta menyajikan data jumlah anak usia sekolah, khususnya yang terindikasi mengalami stunting.

Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) diminta menyampaikan data akurat mengenai desa-desa yang terindikasi maupun rawan stunting.

“Di penghujung pergerakan ini, saya meminta kepada seluruh sektor agar terlebih dahulu melengkapi dan memvalidasi data lapangan. Kita harus mewujudkan integrasi satu data yang valid, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga OPD. Data yang akurat adalah kunci perencanaan yang efektif dan tepat guna,” ujar Syafaruddin Poti.

Menurutnya, Pra Musrenbang Tematik Stunting merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi wadah evaluasi kinerja perangkat daerah dan kecamatan berdasarkan hasil analisis situasi.

Berdasarkan laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan RI pada Mei 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 21,4 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,5 persen dibandingkan tahun 2023.

Mengantisipasi hasil SSGI 2025 yang diperkirakan akan dirilis pada pertengahan 2026, Pemkab Rohul langsung menyusun strategi intervensi yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Syafaruddin menegaskan, terdapat tiga poin utama yang harus menjadi kesepakatan bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Pertama, ketepatan sasaran intervensi. Intervensi spesifik di bidang kesehatan maupun intervensi sensitif, seperti sanitasi, air bersih, dan ketahanan pangan, harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan hingga tingkat desa.

Kedua, intervensi sejak dini. Upaya pencegahan harus dimulai dari hulu dengan menyasar calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi di bawah dua tahun (baduta), sehingga kebutuhan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal.

Ketiga, konvergensi berbasis data di tingkat kecamatan. Para camat diminta memperkuat sinergi dengan puskesmas dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) untuk memimpin kolaborasi lintas sektor di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Ketua TP PKK Rohul Ny. dr. Yeni Dwi Putri mengatakan, TP PKK Rohul bersama jajaran telah melakukan berbagai aksi nyata di lapangan untuk mendukung percepatan penurunan stunting.

Sejumlah program yang telah berjalan antara lain pengobatan gratis, pemberian makanan tambahan bergizi, serta gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) yang terus digencarkan di tengah masyarakat.

Melalui kerja keras dan komitmen seluruh pihak, Pemkab Rohul optimistis dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting secara bertahap dan terukur.

“Penurunan stunting adalah agenda prioritas nasional dan daerah. Dengan komitmen bersama, kita mengejar capaian target jangka panjang yang optimistis, yaitu menurunkan angka prevalensi stunting hingga menyentuh 8 persen pada tahun 2029 mendatang,” pungkas dr. Yeni. (Adv)

ARBindonesia.com, INDRAGIRI HILIR– Bencana mengerikan kembali melanda pesisir Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Mengganasnya abrasi di Dusun II Sungai Udang, Desa Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah pada Selasa (14/7/2026), seketika meluluhlantakkan permukiman warga dan fasilitas umum.

Tak butuh waktu lama setelah menerima laporan mencekam dari warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Inhil langsung menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC). Mereka bergerak cepat menerobos lokasi untuk melakukan peninjauan, kaji cepat, sekaligus mengevakuasi para korban yang syok akibat kehilangan tempat tinggal.

6 Rumah Rusak Berat, Fasilitas Umum Lumpuh

Dampak hantaman abrasi kali ini terbilang masif. Berdasarkan data kaji cepat di lapangan, tercatat 9 Kepala Keluarga (KK) dengan total 17 jiwa terpaksa kehilangan ruang aman mereka. Sebanyak 6 unit rumah warga dilaporkan rusak berat setelah fondasinya amblas tergerus arus sungai.

Dampak Kerusakan Abrasi Desa Sungai Nyiur:
Permukiman: 6 Unit Rumah Rusak Berat (9 KK / 17 Jiwa Terdampak)
Pendidikan & Religi: 1 Unit Rumah Tahfidz
Infrastruktur: Jembatan Beton (~100 Meter) & Pelabuhan Umum
Fasilitas Umum: 1 Titik Sumur Bor & 1 Tiang Listrik

Hancurnya jembatan beton sepanjang seratus meter dan pelabuhan umum tersebut praktis membuat aktivitas dan akses transportasi masyarakat setempat lumpuh total. Berdasarkan asesmen awal, total kerugian materiil akibat bencana ini ditaksir menembus angka Rp900 juta.

Respons Cepat BPBD

Keselamatan warga menjadi prioritas utama
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Inhil, R. Arliansah, menegaskan bahwa jajarannya bergerak dalam mode siaga penuh demi memastikan keselamatan warga yang terdampak.

“Begitu menerima informasi, kami langsung menurunkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi. Fokus utama kami adalah kaji cepat, pendataan, dan evakuasi masyarakat. Langkah taktis ini wajib dilakukan agar penanganan darurat di lapangan bisa langsung dieksekusi,” ujar R. Arliansah dengan tegas.

Ia menambahkan, aksi sigap ini merupakan komitmen nyata BPBD Inhil dalam merespons bencana secara cepat. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan dan mengidentifikasi kebutuhan dasar para pengungsi.

Peringatan Keras: Waspada Potensi Abrasi Susulan!

Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, R. Arliansah melempar peringatan keras kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai untuk tidak lengah. Peningkatan debit air dan cuaca ekstrem sewaktu-waktu bisa memicu abrasi susulan.

“Kami mengimbau keras agar masyarakat tetap waspada. Jika melihat tanda-tanda abrasi atau retakan tanah yang membahayakan, segera laporkan ke pemerintah desa atau BPBD. Kecepatan laporan warga adalah kunci utama agar kita bisa mencegah jatuhnya korban jiwa,” pungkasnya. (Arb)