Tembilahan, detikriau.org – Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan sesalkan minimnya data real oleh Dinas Pendidikan pada acara rembug tingkat kabupaten yang membahas tentang Strategi Pemenuhan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Inhil yang berlokasi Gedung Puri Cendana, Tembilahan, Minggu (17/12/2017) malam.

Kedelapan Standar Nasional Pendidikan dimaksud, ialah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan.

Mengawali rembug, Bupati mengatakan, kegiatan yang diadakan dapat dijadikan sebagai wadah menyalurkan ide dan pendapat. Yang terpenting dikatakan Bupati, agar dirinya memperoleh masukan dan saran tentang perkembangan pendidikan di kabupaten Indragiri Hilir.

“Masukan ini Saya anggap penting. Apalagi diperoleh dari para pendidik dan tenaga kependidikan yang berhadapan dengan dunia pendidikan secara langsung,” ungkap Bupati.

Bupati mengaku, sangat memerlukan informasi – informasi tentang dunia pendidikan. Sebab, informasi yang disampaikan akan menjadi sebuah pertimbangan penting dalam penetapan kebijakan.

“Informasi yang didapat juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi karena ada banyak sekali permasalahan pendidikan yang kita hadapi sekarang ini,” jelas Bupati.

Bupati juga mengatakan, dikarenakan minimnya data yang disediakan oleh Dinas terkait. Dia menilai, sewaktu dibutuhkan tidak dapat menggambarkan kondisi real yang ada di lapangan.

“Kita belum siap dari segi data. Sampai saat ini, Saya belum mendapatkan data – data yang akurat tentang, berapa jumlah lembaga pendidikan, jumlah siswa, jumlah guru juga jumlah sarana dan prasarana,” papar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati bercerita, pernah meminta profil data pendidikan kepada Dinas Pendidikan. Namun data tersebut tidak dapat diperoleh, Padahal, data yang diminta akan dipergunakan untuk penyusunan program.

“Bagaimana kita berbicara mutu pendidikan, sementara jumlah guru saja kita tidak punya. Program yang tepat juga tidak bisa dirumuskan karena data yang akurat tidak dimiliki,” jelas Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengisahkan pengalamannya pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, kala itu, Dirinya telah merumuskan sebuah program yang berkenaan dengan permasalahan pendidikan yang harus bersinergi antara pusat,  provinsi  dan  kabupaten.

“agar setiap Kabupaten / Kota di Provinsi Riau diminta menginventarisir jumlah prasarana gedung yang mengalami kerusakan untuk dapat dialokasikan anggarannya, bisa APBP maupun APBN, yang penting kita bisa meyakinkan stakeholder yang ada melalui data,” urai Bupati.

Dalam kegiatan rembug pendidikan yang digelar perdana di Kabupaten Inhil ini, turut hadir sebagai pembicara Dewan Pendidikan Kabupaten Inhil, H Syamsurizal Awi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, yang diwakili Suardi Kabid. Guru dan Tenaga Kependidikan./*/Am

Tembilahan, detikriau.org – DPRD Kabupaten Indragiri Hilir meminta kepada Pemerintah Kabupaten untuk tegas menindak sejumlah perusahaan “nakal” yang beroperasional di Inhil. Ditegarainya, sejumlah perusahaan yang dikatakannya “nakal” itu kerap menggunakan akal-akalan  hanya untuk meraup keuntungan.

“harus ada ketegasan, jatuhi sanksi yang berikan efek jera, seperti pencabutan izin.” Ujar DPRD Inhil melalui Ketua Komisi II, Amd Junaidi kepada awak media baru-baru ini.

Dicontohkannya, perusahaan yang dikatakanya “nakal” itu, kadang hanya mengantongi izin usaha perkebunan (IUP) namun operasionalnya tidak ada progress apapun dilapangan.

“Selama ini kita bisa lihat cukup banyak perusahaan di Inhil yang sudah mengantongi IUP namun tidak melanjutkan programnya, bahkan progres pembangunan kebunnya juga tidak berjalan atau stagnan.” Sampaikan Junaidi

Bahkan politisi dari Partai Golkar Inhil ini menduga, perusahaan seperti itu  hanya beraktifitas untuk mendapatkan izin lokasinya lalu kemudian mencoba menjajakan kemana-mana kepada pihak lain. “ini yang tidak benar,” Ujarnya lagi

Selama ini, Junaidi mengaku cukup banyak menyaksikan bahwa progres yang telah ditargetkan perusahaan selalu tidak sesuai dengan implementasi di lapangan. Harusnya kata Perusahaan jangan terlalu memaksakan diri.

“Jika memang hanya mampu menggarap 2.000 hektare ya itu saja, jangan banyak-banyak atau menambah lagi karena kerakusan,” Kritisinya

Kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Inhil, Junaidi meminta untuk menyampaikan laporan secara berkala, dengan itu diharapkan kedepannya tidak akan ada lagi didengar IUP yang dijajakan kemana-mana.

“Kita harapkan kepada badan perizinan untuk tegas kepada perusahaan yang ada di Inhil dengan menertibkan izin-izin yang sudah diberikan. Kedepan diharapkan tidak ada lagi IUP yang sudah keluar beberapa tahun tapi belum digarap. Dan parahnya lagi, kita tidak menerima laporan sama sekali,” pungkasnya./ADV

Tembilahan, detikriau.org – Sembari melantik pimpinan dan Pengurus Anak Cabang serta ranting Muslimat NU Kecamatan Gaung, Ketua Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Hj Zulaikhah Wardan menyerahkan buku Pedoman Organisasi dan Administrasi (POAM NU).

Zulaikhah Wardan mengatakan, penyerahan buku yang telah menjadi bagian dari program kerja Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Inhil, dimaksudkan agar dalam proses perumusan setiap program kerja, pimpinan beserta pengurus Muslimat NU memiliki acuan dan referensi yang baku.

“Sehingga, program – program kerja yang dirumuskan tidak keluar dari koridor peraturan organisasi Mulimat NU,” ujar Zulaikhah Wardan saat memberikan sambutan di Desa Lahang Baru, Kecamatan Gaung, Kamis (14/12/2017) siang.

Zulaikhah Wardan meminta, selaku organisasi dengan jalur sosial – keagamaan, Muslimat NU, terutama segenap pengurus pimpinan cabang, pimpinan anak cabang dan ranting se – Kabupaten Inhil, agar dapat senantiasa menyusun program yang memiliki kontribusi nyata terhadap daerah.

“Pelaksanaan program kerja dari Muslimat NU nantinya diharapkan dapat memiliki kesesuaian dengan program – program yang dicanangkan oleh Pemkab Inhil. Ini berguna demi tercapainya Visi Spirit Baru Indragiri Hili menjadi Kabupaten yang Maju, Bermarwah dan bermartabat,” papar Zulaikhah Wardan.

Selanjutnya, dihadapan para pengurus Muslimat NU yang baru, Zulaikhah Wardan menjelaskan, sebagai sebuah organisasi, Muslimat NU memang belum begitu populer di kalangan masyarakat Inhil. Namun, hal itu sebentar lagi akan berubah karena saat ini, menurutnya, Muslimat NU yang Dia pimpin sudah mulai bergerak aktif untuk melaksanakan kegiatan.

Pada momen membahagiakan bagi para pengurus Muslimat NU se – Kecamatan Gaung itu, Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Inhil, Hj Zulaikhah Wardan juga menyerahkan bantuan baju muslim untuk 2 (dua) orang anak setempat./diskominfops_inhil/Am

Gaung, detikriau.org – Warga Jalan Kembang Dusun Simpang Buluh Desa Teluk Merbau Kecamatan Gaung heboh dengan penemuan sesosok mayat bayi berjenis kelamin perempuan tergeletak dalam kondisi membusuk, Kamis ( 14/12/2017), sekira pukul 22.30 WIB.

Menurut keterangan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony Putra, S.IK, MH, melalui Kapolsek Gaung IPTU Walsum, jasad bayi malang itu  pertama sekali ditemukan oleh saksi Iyang (25) dan Siti (11), warga Jalan Kembang Dusun Simpang Buluh Desa Teluk Merbau.

Saat kedua saksi hendak pulang ke rumah, di pinggir jalan, mereka melihat pemandangan aneh. Dalam kegelapan malam hanya dibantu penerangan senter, terlihat seperti bangkai ayam dan berbau busuk.

Penasaran, Iyang mengarahkan senternya ke sumber bau menyengat tersebut. Betapa terkejutnya Iyang, karena yang disangkanya bangkai ayam ternyata adalah sesosok mayat bayi. “Kedua tangan mayat tersebut, sudah tidak ada lagi”, terang IPTU Walsum.

Segera saja penemuan itu membuat heboh kampung tersebut. Kapolsek yang turun langsung bersama Personel Polsek Gaung dan Tim Medis, yang dipimpin oleh dr. Ida S. Simarmata melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa bayi tersebut berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 5 hari. Setelah diperiksa, mayat bayi malang tersebut kemudian diserahkan kepada Sekdes Teluk Merbau Hardiansyah, untuk dimakamkan.

“Saat ini, kasus penemuan mayat bayi tersebut, masih dalam penyelidikan Polsek Gaung.”

Tembilahan, detikriau.org – Festival Pancing Udang Para Pemburu ‘Si Jepit Biru’ menuurt Bupati Inhil HM Wardan memiliki prospek untuk dijadikan sebuah iven tahunan. Hal itu didasari atas tingginya minat masyarakat untuk mengikuti festival pancing yang baru pertamakalinya diadakan ini.

“Ini sangat luar biasa. Memiliki prospek dikembangkan jadi iven tahunan. Masyarakat yang turut serta dalam kegiatan ini mencapai 300 peserta. Itu pun sudah dibatasi,” ujar Bupati kepada wartawan, usai pembukaan di lokasi Festival, Parit 21, Tembilahan, Kamis (14/12/2017) pagi kemaren

Selain dijadikan sebagai sebuah hiburan dan  wadah menyalurkan hobi, Festival Pancing Udang, diungkapkan Bupati, dapat juga dijadikan sebuah sarana untuk mempromosikan potensi dan kekakayaan kelautan perairan Indragiri.

“Untuk diketahui, potensi kelautan kita sangat luar biasa. Saya sudah sampaikan kepada para peserta tadi, dikarenakan potensi kelautan kita sangatlah besar, hal ini sempat dilirik oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kemudian dijadikan sebagai daerah budidaya udang gala dan kepiting,” papar Bupati.

Pelaksanaan Festival Pancing Udang, disebutkan Bupati, sudah sangat sesuai dengan program pengembangan udang gala dan kepiting yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.

Ketua Panitia Penyelenggara, Febri Ghifari mengatakan, Festival Pancing Udang yang ditaja oleh Komunitas Pemburu ‘Si Jepit Biru’ diadakan, mulanya berawal dari hobi. Kemudian, karena hobiyang tidak tersalurkan, dikatakan Febri, rekan – rekan di Komunitas pun menggagas penyelenggaraan Festival Pancing Udang.

“Gagasan ini, Alhamdulillah direspons positif oleh Bupati Inhil, Bapak Wardan. Maka kami pun segera mempersiapkan semua kebutuhan penyelenggaraan,” urai Febri.

Febri mengatakan, dalam proses persiapan penyelenggaraan Festival Pancing Udang, pihak Panitia juga menjalin koordinasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten Inhil terkait, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan.

“Sampai pada akhirnya gagasan kegiatan Festival Pancing Udang dapat direalisasikan. Kami berharap semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun,” tandas Febri.

*Jaga Kelestarian Biota Laut*

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, Festival Pancing Udang menjadi sebuah langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian biota laut. Pada kegiatan Festival Bupati menyampaikan kepada para peserta regulasi tentang larangan untuk mengeksploitasi khazanah kelautan menggunakan tuba.

“Berdasarkan UU nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, masyarakat dilarang untuk mengunakan tuba dalam mencari ikan dan udang. Termasuk juga, ada pelarangan untuk menyentrum karena dengan menyentrum, induk beserta benur nya pun akan ikut mati,” pungkas Bupati.

Senada, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Mukhtar T mengatakan, kegiatan Festival Pancing Udang, merupakan wujud dari upaya memelihara keseimbangan ekosistem laut.

“Terdapat 12 Sungai besar di Indragiri. Didalamnya terkandung potensi biota laut yang terjaga dalam sebuah ekosistem. Kalau ada kesadaran nelayan untuk tidak menggunakan tuba dalam mencari ikan maka potensi itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa,” tukas Mukhtar.

Mukhtar mengatakan, ketika habitat biota laut terjaga, maka usaha pengembangan potensi kelautan juga akan dapat terwujud menjadi kekayaan alam laut yang melimpah.

“Menangkap ikan dengan memancing menjadi sebuah langkah yang benar. Tidak merusak ekosistem, tidak menimbulkan kematian biota laut secara masif. Maka itu, Festival Pancing Udang menjadi sebuah sarana untuk memperkenalkan langkah yang tepat dalam menangkap ikan dan jenis biota laut lainnya,” tandas Mukhtar seraya mengatakan, pihak Dinas Kelautam dan Perikanan menyambut baik penyelenggaraan Festival Pancing Udang./diskominfop_inhil/rls/Am/adv

Tembilahan, detikriau.org –  Ditahun anggaran 2018 mendatang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil meminta kepada Pemkab Inhil dalam hal ini Dinas Perkebunan untuk melakukan langkah nyata dalam upaya penyelamatan perkebunan kelapa rakyat. Penganggaran, diminta untuk lebih diprioritaskan pada perbaikan dan pembangunan tanggul baru maupun pemberantasan organisme pengganggu tanaman.

Permintaan ini disampaikan oleh Komisi II DPRD Inhil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas  Terkait di ruang rapat Komisi II beberapa waktu lalu.

“Dinas Perkebunan kita harapkan lebih banyak memprioritaskan penganggaran untuk hal-hal yang sifatnya memberi dampak langsung kepada petani,” Sapaikan Komisi II melalui Salah seorang anggotanya, Sulaiman Mz.

Dikatakannya, persoalan perkebunan yang belakangan ini banyak menjadi titik perhatian adalah terkait kerusakan perkebunan akibat hantaman abrasi air laut maupun serangan hama penyakit. Oleh karena itu, penganggaran untuk kedua persoalan ini pastinya akan memberikan dampak langsung secara positif bagi masyarakat petani, khususnya petani kelapa yang menjadi sumber penghidupan terbesar masyarakat di Inhil.

“jadi tentunya perbaikan tanggul ataupun pembuatan tanggul baru jelas masih menjadi harapan para petani, termasuk pemberantasan OPT dan pemberiaan bibit tanaman baru. Jangan programnya hanya sebatas sosialisasi saja.” Kritisi Sulaiman kala itu./ ADV