“Jadi, AS bukan Trump, dan Trump bukan cerminan AS. Abaikan dan lawan saja Trump.”

“mayoritas pemilih AS tidak memilih Trump dalam pilpres 2016. Jumlah suara Trump kalah hampir 3 juta dari Clinton. Trump hanya mendapat suara 62,98 juta, sementara Clinton 65,85 juta,”

JAKARTA — Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman Amerika Serikat (AS) yang akan mencabut bantuan luar negerinya, bagi negara yang mempersoalkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN, Dradjad Wibowo mengatakan Kamis ini waktu New York, Majelis Umum (MU) PBB akan mengadakan sidang khusus menyikapi perkembangan terakhir terkait Yerusalem. Rancangan resolusinya sama dengan draft yang dibuat Mesir dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB.

“Di situ nama Amerika Serikat tidak disebut secara langsung. Namun semua negara tahu, rancangan resolusi tersebut menentang keputusan sepihak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sikap dunia internasional adalah urusan Yerusalem harus disepakati kedua negara, yaitu Israel dan Palestina,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (21/12).

AS sudah merasa terhina dengan sikap negara-negara anggota DK PBB, terutama para sekutu Baratnya, China dan Rusia. Mereka mendukung telak rancangan tersebut 14-1, meski kemudian diveto oleh AS. “Jelas AS-nya Trump terisolasi,” ungkap Dradjad.

Menjelang sidang MU PBB, Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley, mengancam akan mencatat nama negara yang mendukung rancangan resolusi tersebut. Presiden Trump bahkan menyebut, AS akan menghemat ratusan juta dolar bantuan luar negeri. Maksudnya, AS akan mencabut bantuan luar negeri kepada negara yang mempermalu AS di forum MU PBB.

Resolusi MU PBB tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak diikuti oleh aksi tertentu, khususnya aksi militer. Ini berbeda dengan keputusan DK PBB.

Namun, jika rancangan tentang Yerusalem ini menjadi resolosi MU, itu menjadi satu keputusan yang super penting. Karena, dunia menegaskan betapa terisolasinya AS soal Yerusalem. AS bukan hanya terhina, tapi sudah dinobatkan sebagai “negara pariah” soal Yerusalem. “Belum pernah AS berada pada posisi sehina ini dalam diplomasi internasional,” kata Dradjad.

Karena itu, sangat penting bagi Indonesia teguh dan konsisten mendukung Palestina melalui dukungan terhadap resolusi tersebut. “Abaikan saja ancaman AS-nya Trump. ”

Apalagi, Indonesia dan negara-negara OKI tidak sedang menghina AS. Yang dilawan adalah AS-nya Trump. “Mengapa saya sebut demikian? Pertama, mayoritas pemilih AS tidak memilih Trump dalam pilpres 2016. Jumlah suara Trump kalah hampir 3 juta dari Clinton. Trump hanya mendapat suara 62,98 juta, sementara Clinton 65,85 juta,” kata Dradjad

Kedua, lanjutnya, setelah 1 tahun menjabat, rating persetujuan (approval rating) Trump hanya 35 persen. Belum pernah ada Presiden AS dengan rating di bawah 40 persen. Yang terendah sebelumnya adalah Ronald Reagan, 49 persen setelah setahun menjabat.  Presiden Nixon, Obama, Bill Clinton, dan Carter berada pada 55-60 persen. George W. Bush, John F Kennedy, George H.W. Bush dan Dwight Eisenhower bahkan pada posisi 86 persen, 77 persen , 71% dan 69 persen

“Jadi, AS bukan Trump, dan Trump bukan cerminan AS. Abaikan dan lawan saja Trump.”/*

sumber: republika

ISTANBUL — Palestina angkat suara terkait ancaman dari Presiden Amerika Donald Trump kepada negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menilai blunder besar dilakukan Amerika dengan surat yang dilayangkan Trump. Ini membuktikan Amerika semakin paradoks dalam menjalankan demokrasi.

Dia tak habis pikir, bagaimana sebuah negara tak diberi kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan berpendapat adalah inti demokrasi dan hak asasi manusia yang selama ini diagungkan Amerika.

“Ini membuktikan kesalahan kembali yang dilakukan saat mereka mengeluarkan surat ancaman kepada negara-negara. (Kesalahan besar) mengeluarkan ancaman untuk mengarahkan keputusan negara lain dalam voting,” kata Riyad al-Maliki, seperti dikutip Al Jazeera, Kamis (21/12).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).

Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. “Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujar Trump.

sumber: republika

detikriau.org — Presiden AS Donald Trump mengancam akan menahan miliaran dolar bantuan AS untuk negara-negara yang mendukung resolusi PBB. Resolusi ini akan menolak pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Komentar Trump disampaikan setelah Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat bernada ancaman kepada sekitar 180 dari 193 negara anggota PBB. Ia memperingatkan, AS akan mencatat nama negara-negara yang mendukung resolusi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12).

Dalam rapat kabinet pada Rabu (29/12), Trump memperkuat ancaman Haley. “Biarkan mereka memilih untuk melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Ini tidak akan seperti dulu, saat mereka bisa melawan kami, tapi kemudian kami masih membayar mereka ratusan juta dolar. Kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” ujar Trump.

Mengacu pada surat Haley, yang diungkapkan oleh Guardian dan organisasi media lainnya pada Rabu (20/12) pagi, Trump turut memberikan komentar.

“Saya menyukai pesan yang dikirim Nikki kemarin di PBB. Warga negara kita yang besar yang mencintai negara ini sudah bosan dengan negara ini yang dimanfaatkan, kita tidak akan dimanfaatkan lagi,” kata Trump.

Peringatan ini ditujukan terutama untuk anggota PBB di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang dianggap lebih rentan terhadap tekanan AS. Mesir, yang merancang resolusi di Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12), juga sangat rentan karena telah menerima 1.2 miliar dolar AS bantuan dari AS tahun lalu.

Namun ancaman Trump mungkin juga beresonansi untuk negara lain, termasuk Inggris. Inggris selama ini berharap dapat menegosiasikan kesepakatan perdagangan cepat dengan Washington menjelang Brexit.

Menanggapi ancaman AS, Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan yakin negara-negara anggota PBB akan mengabaikan tekanan dari Haley. “Tidak ada negara terhormat yang tunduk pada tekanan seperti itu. Dunia telah berubah. Dunia saat ini memberontak melawan ketidakadilan,” kata Menlu Turki.

Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12) akan memprotes veto AS dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/12). Resolusi yang diveto AS itu mendapat dukungan dari 14 anggota Dewan Keamanan lainnya.

Resolusi tersebut menuntut agar semua negara mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah ada sebelumnya mengenai Yerusalem, sejak 1967. Resolusi itu menyatakan status akhir kota diputuskan dalam perundingan langsung antara Israel dan Palestina.

Sekutu utama AS, seperti Inggris, Prancis, Italia, Jepang, dan Ukraina termasuk di antara 14 negara di Dewan Keamanan PBB yang mendukung resolusi. Mereka diharapkan dapat melakukan hal yang sama di Majelis Umum.

Namun, seorang diplomat Dewan Keamanan mengatakan Kanada, Hungaria, dan Republik Cezka mungkin akan tunduk pada tekanan AS dan tidak mendukung rancangan resolusi tersebut. Meski demikian, intervensi Trump telah menandai eskalasi ketegangan diplomatik terbaru, yang telah membuat Amerika banyak dikritik dan terisolasi./*

sumber: republlika

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pemenuhan kebutuhan Guru dan tenaga Kependidikan yang Professional tahun 2015, 2016 dan 2017 Semester 1, Kamis (21/12).

LHP itu diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin didampingi Ketua Komisi IV DPRD, Sekwan, Kepala INSPEKTORAT dan Kadis Pendidikan yang bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.

Penyerahan yang di awali dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah yang di Wakili Sekda.

Dalam sambutan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Bapak Harry Purwaka yang di dampingi pejabat Struktural mengatakan, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai efektipitas dalam pemenuhan kebutuhan Guru untuk pendidikan dan pendistribusian guru yang mempunyai 6 sasaran. Kualifikasi, Sertifikasi, Kompetensi, kesejahteraan, Data base Guru, Pengelolaan kebutuhan Dan pendastribusian guru tenaga kependidikan.

Sementara itu, Sekda H Said Syarifuddin dalam sambutannya mengaku bersyukur sudah menerima hasil pemeriksaan bidang pendidikan. Ia menyadari sektor pendidikan di Inhil masih banyak yang harus kita perbaiki.

Ditambahkan, dari temuan-temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau disektor pendidikan akan memberikan petunjuk bagi Pemda Inhil bersama DPRD untuk mengambil langkah-langkah apa yang di perbuat, karena kalau tidak dievaluasi tidak tau. Sehingga dengan kelebihan dan kekurangan di sektor pendidikan ini menjadi pedoman kita yang segera kami penuhi.

“Saya sampaikan, bahwa kelemah-kelemahan si sektor pendidikan di kabupaten inhil ini di pengaruhi transfortasi yang sangat luas mengingat Wilayah Kabupaten inhil sangat luas di Provinsi Riau. Untuk itu kita berharap, dari hasil pemeriksaan ini dapat memberikan petunjuk kepada Pemda Inhil khususnya Dinas Pendidikan untuk dapat menciptakan inovasi Baru,” kata Sekda.

Kemudian, Ketua Komisi IV DPRD Inhil Sumardi yang ikut pada penyerahan LHP ini megatakan akan menindaklanjut rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau./mirwan

“Salah Satu Upaya Prioritas Polri Dalam Operasi Lilin Jelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018”

Tembilahan, detikriau.org – Pantau lonjakan harga 9 Bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru, Kapolres Inhil, AKBP Christian Rony Putra, S.I.K, M.H, sambangi pasar terapung jalan Yos Sudarso, Tembilahan, rabu (20/12/2017)

Kedatangan perwira tertinggi dijajaran Mapolres Inhil ini, disamping didampingi oleh sejumlah bawahan dijajarannya juga tampak disertai oleh Kabid Meteorologi Disperindag Kabupaten Indragiri Hilir Drs. Hafriyon, dan Kepala Sub Divre Bulog Tembilahan

Pasar Terapung Tembilahan, termasuk pasar yang jadi acuan warga Tembilahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari – hari.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolres dan rombongan mendapatkan penjelasan dari pedagang, tentang kisaran dan pergerakan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Secara umum harga – harga jual sejumlah bahan pokok yang diperdagangkan di pasar tersebut masih terbilang stabil, meski ada beberapa harga barang yang sedikit mengalami lonjakan harga seperti telur ayam ras yang terjadi kenaikan sebesar Rp. 500 perkilo dan daging ayam yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000 perkilo.

Ditingkat pedagang pengecer, juga ada sedikit perbedaan harga, tergantung agen atau distributor, tempat dimana pedagang tersebut mendapatkan distribusi barang dagangannya.

“Sesuai dengan arahan Kapolri bersama Menko Maritim dan Panglima TNI serta Menteri terkait, distribusi barang dan sembako menjadi salah satu fokus utama Polri dalam Operasi Lilin 2017 ini, selain ancaman terorisme dan pengamanan Perayaan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018.” Sampaikan Kapolres

Untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Kapolres mengaku telah memerintahkan jajaran Kapolsek untuk memonitor pergerakan harga sembako di wilayah masing – masing. Hal itu untuk menghindarkan adanya para spekulan yang melakukan penumpukan bahan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan untuk menciptakan suasana aman dan kondusif, Polres Indragiri Hilir dan jajaran, melaksanakan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatan.

“Semuanya itu tentunya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat, terutama disaat perayakan Natal bagi umat kristiani serta yang merayakan malam pergantian tahun.” Akhiri Kapolres./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) H Said Syarifuddin menutup resmi rapat kerja kesehatan tahun 2017 di Gedung Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Tembilahan, Selasa (19/12) malam.

Diketahui, kegiatan yang digelar oleh Dinas Kesehatan (Diskes) Kabupaten Inhil ini dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 18 Desember lalu.

Pada kesempatan itu, turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Inhil Hj Zulaikhah Wardan S.Sos ME, ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Inhil Hj Sy Rohana Said Syarifuddin, kepala Diskes Inhil H Zainal Arifin SKM M.Kes dan para undangan.

Penutupan diawali dengan makan malam dan pemaparan 12 keberhasilan kesehatan dimasa kepemimpinan Bupati Inhil Drs HM Wardan MP oleh Kepala Diskes.

12 keberhasilan tersebut diantaranya produk hukum peraturan daerah bidang kesehatan dan peraturan bupati bidang kesehatan, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), universal coverage blud puskesmas (25 puskesmas), pengembangan gedung puskesmas dan puskesmas pembantu, terakreditasnya puskesmas, jaminan kesehatan masyarakat miskin, prestasi dan penghargaan bidang kesehatan tingkat nasional dan provinsi Riau, Bridging System Pcare BPJS dan Simpus pertama di Sumatera, Inhil bebas pasung, peningkatan sarana dan prasarana bidang kesehatan, bhakti sosial kesehatan.

Suasana makan malam tampak santai karena dihibur oleh penampilan madihin dari Saka Bakti Husada UPT Puskesmas Tembilahan Hulu serta penampilan musik dan seni oleh perwakilan dokter umum berkolaborasi dengan dokter gigi se-kabupaten Inhil.

Selain itu, acara diisi dengan penyerahan rangkaian bunga dalam rangka memperingati hari Ibu dari tenaga kesehatan kepada Ketua TP-PKK Inhil.

Sekda dalam sambutannya menilai berbagai upaya telah dilakukan Pemkab demi meningkatkan derajat kesehatan nasyarakat.

“Upaya tersebut antara lain meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional (JKM) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk masyarakat kurang mampu, menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan seperti pelatihan dan pendidikan,” urainya.

Ia juga mengungkapkan tantangan ke depan yangbharus dihadapi seperti Health Coverage Tahun 2019, Campin Campak Rubela Tahun 2018, pendataan keluarga sehat, dan akreditasi puskesmas dalam kontek JKN.

“Melalui forum ini saya berharap seluruh peserta rapat yang didukung narasumber dari kementrian kesehatan dan dinas kesehatan provinsi Riau kiranya dapat merumuskan langkah-langkah implementatif, partisipatif dan inklusif,” harapnya.

Menutup sambutannya, Sekda Inhil ini mengajak seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar bekerjasama dan berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan di kabupaten tercinta ini./Mirwan/adv