Tembilahan, detikriau.org – Penandatanganan Naskah Kesepakatan Tentang Bantuan Hukum  dan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sudah dilakukan Senin (8/1/2018), Dewan Inhil pun meminta OPD menindaklanjuti hal itu.

Tindak lanjut tersebut seperti yang disampikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said adalah dengan rajin melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan.

‘’OPD harus rajin konsultasi jika ada yang tidak dimengerti, sehingga tidak menghambat pekerjaan,’’ ujarnya.

Apalagi dikatakan Poltisi Partai Golongan Karya itu, Kejaksaan Negeri Inhil telah membuka pintu seluas-luasnya bagi OPD yang ingin berkonsultasi.

Apalagi menigngat banyaknya pekerjaan yang terhambat di tahun 2017 karena ketakukan-ketakutan OPD menjalankannya, sehingga dikatakan Yusuf Said masyarakat juga yang terkena imbasnya.

‘’Jangan ada kegiatan yang lambat dilaksanakan karena keraguan dan ketakutan. Kalau bisa ke kejaksaan itu konsultasi, jangan dipanggil,’’ tukas Yusuf Said.

Sementara sebelumnya, saat acara Penandatanganan Naskah Kesepakatan Tentang Bantuan Hukum  dan Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Lulus Mustofa sudah menegaskan siap memberikan bantuan kepada OPD.

‘’Pintu untuk OPD selalu terbuka, jangan sungkan, datang saja jika ada hal-hal yang tidak dipahami dalam menjalankan aturan, sehingga tidak terjadi kesalahan dikemudian hari,’’ tegas Lulus./*

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti harus rela menunda pendaftaran ke KPU sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023 pada Pilkada serentak 2018.

Pendaftaran yang sedianya direncanakan pada hari ini, selasa (9/1/2018) ditunda pada esok hari, rabu (10/1/2018).

“Atas pertimbangan tranparansi, keadilan dan taat aturan, kedatangan pasangan HM Wardan dan H Syamsuddin Uti di KPU Inhil hari ini terpaksa kami terima hanya sebatas silaturahim. Untuk pendaftaran, kami minta dilakukan esok hari,” Sampaikan Ketua KPU Inhil H Suhaidi

Diterangkan Suhaidi, sesuai ketentuan, pendaftaran dihari pertama dan kedua (tgl 8 dan 9 Januari 2018. red), penerimaan ditentukan mulai pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib. Sedangkan untuk hari terakhir pendaftaran (10/1/2018) batasan waktu akhir ditetapkan pukul 24.00 Wib.

Menanggapi hal ini, H Syamsuddin, mewakili penyampaian bahasa, mengaku dirinya dan HM Wardan dengan senang hati dan iklas mematuhi aturan. Menurut Ketua DPD Demokrat Inhil ini, diterima saja meski hanya sebatas silaturahim, mereka sudah mensyukuri.

“Tujuannya memang ke KPU, diterima saja kami sudah mensyukuri, Alhamdulillah,” Ucap SU dalam kehadirannya di KPU Inhil bersama HM Wardan yang saat itu juga didampingi oleh petinggi DPD I Partai Golkar Riau, H Arsyadjuliandi Rachman dan Hj Septina Primawati Rusli, sejumlah petinggi partai pengusung, serta kader dan simpatisan.

Sementara itu, Ketua Tim pemenangan, H Feriyandi juga menyampaikan ucapan senada. Dikatakannya, menghargai ketetapan KPU dan Aturan akan mejadikan Pemilu yang bersih dan berwibawa. “Semoga Pemilu 2018 berjalan sukses,” Sampaikan Feri.

Pantauan lapangan detikriau.org, dari tempat deklarasi, gedung Telaga puri, rombongan petahana ini dilepas dengan penampilan Kuda Lumping, Reok, Tabuhan Kompang dan Bardah. Setibanya di KPU sekira pukul 16:45 Wib, rombongan disambut pementasan seni barongsai dan tunggangan Singa Depok./Am

“Diusung 4 Parpol (Golkar, Demokrat, PKS dan PAN)”

Tembilahan, detikriau.org – Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Inhil periode 2018-2023, HM Wardan dan H Syamsuddin Uti diyakini akan menjadi modal kuat untuk memberi jaminan kesejahteraan masyarakat dan membawa Kabupaten Indragiri Hilir menjadi Kabupaten yang lebih baik kedepannya.

Penilaian ini disampaikan oleh Ketua Tim pemenangan pasangan War dan  SU, H Feriyandi dalam deklarasi yang dilaksanakan di Gedung Puri Cendanan Tembilahan, selasa (9/1/2018)

“Kita nilai ini pasangan terbaik, Wardan berpengalaman dalam pemerintahan dan SU, pengusaha sukses sekaligus politisi senior,” Ujar pria bernama kecil Feri yang bertitel Doktor ini dalam penyampaian sambutannya mengawali deklarasi

Dalam periode pertama masa jabatannya sebagai Bupati Inhil, HM Wardan dinilai sukses dengan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) dan program perbaikan perkebunan masyarakat serta sejumlah prestasi gemilang lainnya.

“Kelebihan pasangan ini menjadi tugas partai pengusung untuk menyampaikannya kepada masyarakat,” Arahan Feri

Sementara itu dalam pidato politiknya, HM Wardan mengatakan merasa begitu istimewa karena dapat didampingi oleh salah seorang tokoh masyarakat ternama, pelaku bisnis yang sukses dan politisi senior, H Syamsuddin Uti.

“Periode lalu, kami berlayar dengan perahu berbeda, meski memiliki tujuan yang sama. Namun, kini kami berada dalam satu perahu untuk mencapai tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat Inhil. Ini sebuah kebanggaan bagi Saya,” ungkap Wardan dihadapan ribuan relawan, simpatisan dan kader partai pengusung.

Perbedaan yang pernah terjadi di Pilkada periode lalu, dikatakan Wardan, tidak akan menjadi penghalang. Namun, perbedaan tersebut, dianalogikannya, malah akan menjadi ‘mesin’ untuk menambah laju menggapai kesuksesan.

“(Perbedaan, red) ini akan kita satukan. Dengan begitu, perahu akan berlayar lebih laju untuk menggapai tujuan, yakni kemenangan. Ini dikarenakan kedua belah pihak yang kini bersatu memiliki ‘mesin perahu’ yang hebat,” kata Wardan.

Terjalinnya koalisi Wardan – SU, dikatakan Ketua DPD II Partai Golkar ini telah melalui sejumlah tahapan dan proses yang sangat panjang.

“Dari komunikasi yang Saya bangun dengan Kakanda SU, akhirnya Beliau dengan tulus berlapang dada untuk mendampingi Saya dalam Pilkada yang segera berlangsung,” ujar Wardan menceritakan sepenggal kisah jalinan politik antara Dirinya dengan pasangannya, Syamsuddin Uti.

Kedua orang yang pernah saling bersaing untuk menjadi ‘Inhil 1’ dalam Pilkad Inhil 2013 silam, diungkapkan Bupati, kini bersepakat untuk melebur menjadi satu dan tidak mengedepankan kekuasaan sebagai nikmat.

“Nikmat yang ada itu adalah limpahan ide pada saat Saya menjabat. Kedepan, hal inilah yang juga akan kita kedepankan. Ide, gagasan yang diberikan akan mengisi waktu – waktu kami kedepannya, jika diamanahkan kembali memimpin Inhil,” jelas Wardan.

Dalam koalisi pemenangan Wardan – SU, ‘Sang Petahana’ ini mengklaim, telah mengantongi 17 kursi dari total 45 kursi di DPRD Inhil sebagai prasyarat pencalonan dengan ambang batas minimum parlemen sebesar 20 persen. Artinya, pasangan Wardan – SU, telah memiliki dukungan sekitar 38 persen.

“Terima kasih Saya ucapkan atas dukungan yang diberikan. Kursi yang ada di DPRD telah memenuhi persyaratan minimal pencalonan Saya di Periode kedua ini,” ucap Wardan.

Kedepan, Wardan mengatakan, Dirinya dan pasangannya, Syamsuddin Uti akan tetap pada komitmen pembangunan untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat, bergerak bersama rakyat menggapai kejayaan ‘Bumi Sri Gemilang’, Kabupaten Inhil./*/Am

Tembilahan, detikriau.org – Penyelenggaraan daerah yang baik dapat dicapai melalui bantuan hukum, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya. Penandatanganan nota kesepakatan tentang bantuan hukum dan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara bersama Kejaksaan Negeri Inhil diharapkan akan dapat memberikan keleluasaan bertugas bagi PNS, serta pejabat pengambil keputusan di instansi masing-masing.

Hal ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan kepada wartawan usai kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Nota Kesepakatan dengan sejumlah instistusi negara di Gedung Engku Kelana, Jalan Baharuddin Jusuf, Tembilahan, Senin (8/1/2018) kemaren.

Disamping itu, penandatanganan nota kesepakatan tentang bantuan hukum dan pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara bersama Kejaksaan Negeri Inhil, dikatakan Bupati, sangat diperlukan guna memperkuat penyelenggaraan daerah melalui kerangka otonomi daerah.

Bupati mengatakan, bantuan dan pertimbangan hukum dari pihak Kejaksaan Negeri selaku lembaga yudikatif di tingkat daerah merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

“Sebab, ini akan membangun kepercayaan diri dari para pejabat pengambil keputusan di Pemerintahan Kabupaten Inhil berkenaan dengan penggunaan anggaran yang akan berimbas positif pada serapan APBD yang optimal di setiap tahun anggaran,” jelas Bupati.

Kepada jajarannya, Bupati mengimbau, agar tidak sungkan melakukan konsultasi hukim dengan pihak Kejaksaan Negeri Inhil ketika terdapat keraguan dalam mengambil keputusan.

“Silakan konsultasi dengan Kejaksaan. Seperti yang dikatakan Kepala Kejaksaan, pihaknya senantiasa membuka lebar pintu konsultasi. Kita tidak ingin terjerumus ke permasalahan hukum karena tidak paham aturan,” ujar Bupati seraya memberikan apresiasi atas sikap transparan pihak Kejaksaan Negeri Inhil./diskominfops_inhil/rls/adv

Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Cristian Rony Putra SIK, MH menekankan kepada seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas untuk selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Kepada bawahannya itu juga diwanti-wanti untuk tidak dengan sengaja mencari-cari kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Amanat ini disampaikan Kapolres dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi pengelola Dana Desa kepada para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas Jajaran Polres Inhil dan Kepala Desa Se – Kabupaten Inhil, senin (8/1/2018)

Kepada Kapolsek, Kapolres juga meminta agar selalu memantau seluruh Bhabinkamtibmasnya untuk dapat melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin.

“Kepada Kepala Desa dan Perangkat saya berharap tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa,” Pesan Kapolres

Dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rekonfu Polres Inhil ini juga dihadiri oleh Kajari Inhil yang diwakili Kasi Datun, Budi Santoso, Ketua Komisi I DPRD Inhil HM Yusuf Said, Kepala Inpektorat Inhil yang diwakili H Bastian dan Kadis PMD yang diwakili Elida Purba./ Am