OPINI – Dunia birokrasi sering kali diidentikkan dengan struktur yang kaku, rantai komando yang panjang, dan prosedur yang berbelit-belit. Di tengah tuntutan zaman, perlunya pemimpin yang cekatan dalam mengorganisir organisasi birokrasi.
Model kepemimpinan konvensional dan kaku mulai menemui titik jenuh. Saat ini dibutuhkan seorang pemimpin yang bergerak serbacepat dan dinamis. Maka dibutuhkan sebuah refleksi mendalam untuk mendefinisikan ulang esensi kepemimpinan.
Kepemimpinan di dunia birokrasi bukan lagi sekadar tentang menjalankan regulasi secara tekstual (rule-based), melainkan bagaimana menggerakkan dampak nyata bagi masyarakat (impact-based) pelayanan di sektor publik.
Adanya pimpinan dalam suatu organisasi tidaklah cukup untuk mengantarkan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya saja. Faktor yang lebih penting adalah kompetensi pimpinannya, lebih lebih organisasi sektor publik.
Competency berarti cakap, mampu. Kompetensi memanage berarti kemampuan pimpinan dalam mengelola, mengatur dari merencanakan, mengkoordinasi, meaktualisasikan dan mengawasi organisasi publik.
Adapun kompetensi yang harus dimiliki pimpinan publik adalah minimal tujuh kompetensi, yaitu: kompetensi memanage diri sendiri, komunikasi, kemajemukan, etika, tim, keragaman budaya, dan kompetensi memanage perubahan.
Yang pertama, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidaklah bisa dilepaskan dari kualitas pemimpinnya. Baik organisasai privat lebih organisasi publik, pemimpin merupakan suatu keniscayaan.
Pentingnya seorang pemimpin paling tidak karena pertama, sebagai penentu arah yang hendak ditempuh organisasi, usaha pencapaian, tujuan dan berbagai sasarannya untuk meningkatkan pelayanan publik.
Kedua, mediator, khususnya dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul antara individu dalam satu kelompok kerja dan antara kelompok kerja yang terdapat dalam organisasi yang dipimpinnya.
Ketika, integrator, yang rasional dan obyektif. Keempat, komunikator yang efektif dan sebagai wakil dari sebuah organisasi ketika berhubungan dengan pihak luar. Melakukan mediasi serta diplomasi yang terukur.
Didunia birokrasi, kita sering melihat rekan kerja yang sangat cerdas secara akademis, menguasai regulasi diluar kepala. Namun kariernya cendrung stagnan. Disisi lain, ada figure yang mungkin tidak menonjol di kantor, tetapi justru melesat menduduki kursi jabatan struktural. Mengapa hail ini terjadi ?
Jawabannya sederhana: kepintaran adalah prasyarat, tetapi “jago mengeksekui adalah pembeda”. Kepintaran akademis itu modal awal, bukan penentu akhir. Gelar akademik tinggi tidak otomatis membentuk jiwa kepemimpinan.
Seorang pejabat publik tidak hanya dituntut menyelesaikan tugas diatas kertas. Mereka harus berhadapan dengan dinamika organisasi, mengelola ego sektoral, memotivasi tim yang heterogen, hingga tahan banting terhadap kritik publik dan perubahan kebijakan yang dinamis.
Menjadi pintar itu tentu sangat penting untuk menjaga kualitas admnistrasi. Namun, menjadi jago dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan mengambbil keputusan adalah kunci kesuksesan organisasi.
Tepatnya, kepemimpinan adalah proses pengaruh. Dalam kaitan ini, seorang pempimpin harus mengenal bagaimana cara yang tepat mempengaruhi orang-orang dalam kelompoknya.
Ketepatan dalam melakukan proses pengaruh ini memerlukan kejelasan tentang sasaran yang harus dipengaruhi dan hasil yang diinginkan untuk dicapai. Maka dibutuhkan seni berkomunikasi serta diplomasi yang terukur.
Persepsi, sikap, tindakan, dan prilaku secara umum merupakan sejumlah sasaran yang ingin diubah dalam proses pengaruh, agar kinerja organisasi yang dipimpin berjalan dengan maksimal untuk kepentingan publik.
KAMU TERMASUK YANG PINTAR SECARA AKADEMIS ATAU TERMASUK JAGO DALAM BERKOMUNIKASI DAN BERNEGOSIASI ?
Penulis: Rahmat Roes, S.Sos, M.AP
