“Bupati diperebutkan Kaum Hawa untuk Berswafoto”

Keritang, detikriau.org – Usai mengikuti serangkaian kegiatan seremonial di Pengalihan Kecamatan Keritang, Bupati Inhil HM Wardan menyempatkan untuk bersilaturahim dengan warganya termasuk mengunjungi rumah kediaman tokoh masyarakat setempat, H Abdul Wahab. Kamis (1/2/2018)

Kehadiran Bupati Inhil, HM Wardan kala itu, disambut oleh antusiasme masyarakat setempat. Ini diindikasikan dengan ramainya masyarakat yang hadir menyambut kedatangan sosok Bupati yang dikenal agamis itu.

Berdasarkan pantauan, tampak puluhan masyarakat Desa Sencalang mengerumuni Bupati yang baru saja tiba. Sejumlah pria berpakaian seragam motif batik berwarna biru pun tampak duduk bercengkerama dengan Bupati Inhil, HM Wardan yang menggunakan setelan baju melayu lengkap disertai tanjak berwarna ungu.

Sedangkan, Sang Istri, Hj Zulaikhah Wardan yang turut mendampingi, di tempat yang sama juga melakukan hal serupa, menyapa ramah warga yang didominasi oleh kaum ibu Desa Sencalang.

Disana, dengan penuh semangat, Hj Zulaikhah Wardan memperkenalkan Diri dan bersenda gurau bersama kaum Ibu. Tawa pun terdengar hingga keluar lokasi silahturrahmi yang kebetulan berbatasan langsung dengan jalan Lintas Samudera.

Meski singkat, Hj Zulaikhah Wardan mengaku sangat senang bertemu dengan kaum Ibu Desa Sencalang. Dia mengatakan, pertemuan ini sudah lama sekali didambakan olehnya. Namun, dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, dikatakan Hj Zulaikhah Wardan baru saat ini Dia bisa menemui para warga.

“Selama ini, Saya sangat mengharapkan adanya pertemuan seperti ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu, saling mengenal dan bertegur sapa. Semoga saja kedepan kita tetap bisa berjumpa dan bersilahturrahmi,” tukas Zulaikhah Wardan.

Kaum Hawa Antusias Berswafoto Bersama Bupati

Seusai menggelar silahturrahmi bersama warga. Bupati Inhil, HM Wardan menjadi sasaran ‘empuk’ bagi kaum hawa Desa Sencalang untuk mengabadikan momen kebersamaan itu dengan meminta berswafoto.

Dengan berdesak – desakan, permintaan puluhan kaum hawa Desa Sencalang untuk mengabadikan momen langka tersebut pun diakomodir oleh Bupati. Secara bergantian, satu per satu, kaum hawa mendapat kesempatan berswafoto menggunakan kamera pribadi mereka.

Raut wajah ceria hingga teriakan histeris juga terdengar seraya proses pengambilan foto berlangsung. Di akhir, ucapan terima kasih pun dilayangkan oleh kaum hawa yang mendpaat kesempatan istimewa tersebut./diskominfops_inhil/adv/*

JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, hasil verifikasi partai politik (Parpol) di tingkat kepengurusan provinsi (DPW) berpengaruh secara nasional. Parpol bisa tidak lolos dalam verifikasi secara nasional jika tidak lolos verifikasi di salah satu kepengurusan DPW.

“Jika tidak memenuhi syarat verifikasi di salah satu provinsi, maka tidak memenuhi 100 persen kepengurusan parpol di tingkat provinsi. Maka, iya, ini berpengaruh secara nasional,” ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (1/2) malam.

Pramono melanjutkan, jika demikian ada potensi jika Parpol yang tidak lolos verifikasi di satu kepengurusan provinsi, maka tidak lolos verifikasi Parpol secara nasional. Hal ini merujuk kepada pasal 173 ayat 2 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam pasal ini diatur bahwa syarat verifikasi tingkat provinsi adalah 100 persen kepengurusan di tingkat provinsi. Dengan demikian, tegas Pramono kepengurusan Parpol di semua provinsi Indonesia harus lolos verifikasi.

Namun, pihaknya menegaskan jika masih ada waktu perbaikan untuk verifikasi Parpol di tingkat provinsi. Waktu perbaikan ini dijadwalkan pada 1 hingga 2 Februari. KPU akan melakukan verifikasi perbaikan syarat kepengurusan tingkat DPW pada 3 Februari.

“Masih ada waktu perbaikan. Kami juga menyediakan waktu untuk melakukan verifikasi perbaikan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hamdan Kurniawan,mengatakan dualisme kepengurusan yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat proses verifikasi di tingkat provinsi tersebut belum tuntas. Hingga saat ini baru ada 11 Parpol yang statusnya lolos verifikasi kepengurusan tingkat Provinsi DIY.

Hamdan menjelaskan, pada 29 Januari lalu pihaknya sudah mendatangi kantor PPP yang berada di Jl Tentara Rakyat Mataram, Jetis, Bumijo, Kota Yogyakarta. KPU DIY berencana melakukan verifikasi dengan berpedoman pada data kepengurusan PPP yang ada di SIPOL KPU pusat.

“Di sana, kami tidak menjumpai pengurus sebagaimana yang tertera di SIPOL KPU. Yang ada adalah pengurus yang tidak sesuai dengan data SIPOL. Sehingga dengan begitu kami tidak bisa melakukan verifikasi apapun, baik pengurus, keterwakilan 30 persen perempuan dan juga domisili kantornya juga,” ungkapnya ketika dikonfirmasi Republika, Kamis.

Kondisi ini, katanya, masih berlangsung hingga saat ini. “Akhirnya saat ini kami nyatakan verifikasi untuk PPP di tingkat kepengurusan provinsi DIY berstatus belum memenuhi syarat (BMS),” lanjut Hamdan.

Dia mengungkapkan, KPU DIY berpegang kepada kepengurusan di Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) sebagaimana yang juga tertulis di SIPOL KPU. Berdasarkan data SK tersebut, maka kepengurusan kubu Romahurmuzy (Romi) lah yang semestinya diverifikasi.

“Jadi pengurus versi Pak Romi sendiri sudah beberapa kali berkonsultasi dengan kami. Kami sarankan agar informasi di SIPOL itu diperbaiki. Misalnya saja, jika alamat kantor pindah, maka data SIPOL juga harus dirubah. Sebab, jika tidak, pada tahapan perbaikan nanti kami akan datang lagi ke Jalan Tentara Rakyat Mataram itu lagi,” papar Hamdan.

Menurutnya, jika kubu Romi menghendaki untuk verifikasi di kantor pihak yang sesuai SK Kemenkum-HAM maka syaratnya harus merubah data SIPOL terlebih dulu. Sebab, perubahan data SIPOL masih sangat memungkinkan.

‘Perubahan ini sangat mungkin sebab data SIPOL kan yang melakukan input adalah parpol sendiri. Kami tunggu sampai sebelum 3 Februari untuk melakukan perbaikan itu. Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan,jadwal dan program pemilu 2018 masa perbaikan verifikasi parpol dijadwalkan pada 1-2 Februari, maka bisa diganti selama waktu tersebut,” jelasnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini baru ada 11 parpol yang berstatus lolos verifikasi tingkat kepengurusan provinsi DIY. Kesebelas parpol itu adalah PBB, Partai NasDem, PAN, Partai Demokrat, Hanura, PKB, Partai Golkar, PDIP, Gerindra, PKS dan PKPI./republika

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Indragiri Hilir HM Wardan MP melauncing penyerahan dan mensosialisasikan program bantuan Sosial Rastra (Bansos  Rastral) bagi masyarakat Miskin, Rabu (31/01/2018) Sore, di Halaman Kantor Camat Tembilahan Hulu.

Bantuan Sosial Beras sejahtera (bansos Rastra) di tahun 2018  merupakan program bantuan Sosial dalam bentuk beras berkualitas medium (Menengah) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berjumlah 10 Kilogram setiap bulanya tanpa di kenakan harga atau biaya.

“Terimakasih kepada bulog, Dinas sosial alhamdulilah masyarakat kalau kemaren mungkin ada tebusan mulai sekarang ini tanpa ada biaya atau tebusan tujuan ya tidak lain untuk mengurangi pengeluaran beban KPM”ujar dalam kegiatan yang juga di Sejalankan dengan acara peresmian kegiatan pembangunan kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2018.

Bupati menambahkan, jumlah PKM penerima bansos pangan Rastra di tahun  2018 untuk seluruh Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 28.124 KPM yang tersebar di 20 kecamatan dan 230 desa dan kelurahan.

khusus di Kecamatan Tembilahan  Hulu ini jumlah penerima bansos Rastra yaitu sebanyak 1.695 KPM yang tersebar  di 6 Desa  dan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan Tembilahan  Hulu.

“mudah mudahan ini segera di realisasikan, semoga Semua Keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di wilayah kecamatan Tembilah Hulu dan khususnya Kabupaten Indragiri Hilir dapat di Realisasikan”ujar Bupati

Mantan kepala dinas pendidikan Provinsi Riau ini juga meminta Kepada Dinas Sosial dan Bulong sendiri dalam pelaksanaanya Bansos Rastra Benar-benar Mendata  agar Penerima  KPM ini tepat sasaran.

“kalau memang ada tahun yang lalu dia menerima tahun ini tidak ini mungkin ada caranya nanti bisa di sosialisasikan di daftarkan kembali sesuai dengan presedurnya yang jelas layanan kepada masyarakat terutama bagi KPM dapat di reaslisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya”pugkas Bupati

Sementara itu Kepala Bulog Divre Riau Kepri Awaludin Iqbal di dampingi Kepala Sub Divre Bulog Tembilahan, Ahmad Syahbani Mengatakan bahwa  Beda bansos rastra dengan rastra tahun lalu. Rastra tahun lalu adalah hanya di pembiayaan Untuk tahun ini gratis untuk penerima manfaat.

Dimana pada tahun lalu ada biaya tebus per kilo sebesar 1.600  dengan per KPM 15 Kilogram setiap bulanya Rp 24.000  sekarang per KPM nya 10 Kilo gram tapi tanpa tebusan

“Kita berharap dalam penyaluran Bansos Rastra yang kita mulai di bulan Januari 2018  hingga desember 2018 sampai kepada penerima manfaat tepat sasaran dan pastinya tidak ada harga tebus.” jelas Kepala Bulog Divre Riau Kepri ini. /diskominfops_inhil/adv/Am

” Suasana Kota Sudah Ada di Desa “

Tembilahan, detikriau.org – Sederet karya pembangunan di ‘Bumi Sri Gemilang’ saat ini telah dapat dinikmati oleh sebahagian besar masyarakat berkat pelaksanaan program prioritas Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ). Untuk itu, salah satu program unggulan yang dilaksanakan mulai tahun 2014 itu akan terus dilanjutkan.

Komitmen pelaksanaan program DMIJ yang berkesinambungan ini dikemukakan Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan pada saat acara Syukuran Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Keritang di Desa Pengalihan, Kamis (1/2/2018) siang.

“Sebagian besar dari kegiatan sudah dapat dinikmati. Program sudah berjalan baik. Tinggak lagi kita melakukan evaluasi sebagai upaya untuk melanjutkan jalannya program,” ungkap Bupati.

Program yang berjalan baik dan telah dinikmati masyarakat ini, menurut Bupati berawal dari konsepsi program yang sistematis melalui perumusan indikator – indikator pencapaian. Lantas, indikator pencapaian itu, dikategorisasi ke dalam tipologi desa yang terdiri dari 4 (empat) tipe.

“Ada tipe swadaya, swakarya, swasembada dan Desa Maju. Setiap tipe desa dapat dicapai dengan memenuhi masing – masing indikator. Masing – masing tipe harus terus diperjuangkan untuk menggapai tipe dengan kasta tertinggi yakni, desa maju untuk alokasi anggaran dana pembangunan yang lebih besar,” urai Bupati.

Dikatakan Bupati, untuk mencapai target tipologi maksimal, yakni Desa Maju, maka sebuah Desa harus mampu memenuhi sedikitnya 88 indikator yang telah disusun dalam program DMIJ.

“Kurang satu saja, maka alokasi 1,2 milyar untuk desa dengan kategori maju itu tidak bisa diperoleh. Untuk itu, perlu evaluasi periodik atas setiap indikator, baik yang telah dicapai maupun yang belum guna mempertahankan status sebagai desa Maju,” pungkas Bupati.

Suasana Kota Sudah Ada Di Desa

‘Suasana Kota sudah ada di Desa’, situasi ini lah yang diinginkan Bupati Inhil, HM Wardan untuk dicapai di kemudian hari. Target tersebut, menurut Bupati yang bagi sebagian kalangan dijuluki sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’ ini, perlahan telah dapat diraih.

“Saat ini, infrastruktur jalan yang mulus seperti yang terdapat di kota juga sudah dirasakan di sebagian besar kawasan perdesaan. Begitu juga dengan aliran listrik 24 jam, yang kini juga setahap demi setahap telah direalisasikan hingga tahun 2019 mendatang,” ungkap Bupati.

Di Desa, diungkapkan Bupati, infrastruktur dasar yang kini masuk dalam target Pemerintah Kabupaten Inhil ialah instalasi jaringan internet.

“Kalau ini sudah dilakukan, setiap desa sudah terkoneksi internet, maka boleh dikatakan Suasana Kota sudah ada di Desa,” tukas Bupati.
.
Untuk itu, guna menunjang pembangunan demi tercapainya suasana desa yang layaknya kota ini, pada tahun anggaran 2018, dikatakan Bupati, Pemerintah Kabupaten Inhil bersama DPRD telah mengesahkan alokasi 23,6 milyar dana APBD bagi Kecamatan Keritang yang notabene menjadi Kecamatan dengan alokasi APBD terbesar di Kabupaten Inhil./diskominfops_inhil/adv/*

Tembilahan, detikriau.org – Bentuk empati dan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga, Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony Putra, S.I.K., M.H kunjungi korban musibah kebakaran di Pasar Desa Bekawan Kecamatan Mandah, Kamis (1/2/2018).

Kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Indragiri Hilir ini didampingi oleh Kasat Intelkam AKP Erol Ronny Risambessy, S.I.K., Kasat Binmas AKP. Alakdin Napitupulu dan Kasat Polairud AKP. H. Awaluddin Dalimunthe serta Kabag Humas dan Protokol Setdakab. Indragiri Hilir Marlis Syarif, S.Sos., M.H

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan bahwa kedatangan dirinya adalah untuk memotivasi korban yang terdampak musibah. Kapolres mengingatkan agar warga yang terkena musibah menyikapi dengan ikhlas.

“Jangan sampai patah semangat dan tetap kembali berusaha melanjutkan kehidupan.” Amanat Kapolres serta juga mengajak warga untuk mempercayakan proses penyidikan penyebab kebakaran kepada Polisi.

Kapolres selanjutnya secara simbolis, menyerahkan bantuan, sebanyak 61 paket sembako kepada korban kebakaran. Khusus untuk anak – anak yang masih duduk di bangku sekolah, Kapolres memberikan bantuan peralatan sekolah berupa tas dan buku tulis.

Sekedar mengingatkan, musibah kebakaran di Pasar Desa Bekawan Kecamatan Mandah terjadi pada hari Senin malam, 29/1/2018, sekira pukul 19.45 WIB, dengan menyebabkan 58 pintu rumah (sebelumya diberitakan  54), habis terbakar yang menyebabkan 61 KK  dengan211 jiwa harus kehilangan tempat tinggal./ Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Tim verifikasi KPU Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bersama Panwaslu mendatangi kantor PKB di Jalan Malagas Tembilahan, Rabu (31/1/2018).

Kedatangan rombongan yang dipimpin Komisioner KPUD Inhil, M Dong itu disambut langsung oleh Ketua DPC PKB Inhil, Dani M Nursalm. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi calon peserta Pemilu 2019.

Sebelum dilakukan verifikasi terhadap partai yang dipimpinnya, Dani mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus dan anggota PKB yang telah hadir untuk mengikuti proses verifikasi.

Ia menambahkan, tahun 2109 menjadi tahun kelima PKB menjadi peserta Pemilu, untuk itu ia memastikan PKB akan tetap eksis seperti tahun-tahun sebelumnya.

‘’Kami akan memenuhi apa yang jadi persyaratan, bila ada kekurangan akan kami perbaiki pada masa perbaikan sesuai UU yang berlaku,’’ ujar Dani.

Sementara itu, Komisioner KPU, M Dong mengaku terkesima dengan penyambutan PKB yang luar biasa, hal itu dikatakannya dikarenakan pengurus dan anggota PKB sudah terlihat duduk bersusun di kursi yang sudah di siapkan.

‘’Ini hari kedua kita melakukan verifikasi, PKB jadi partai keempat yang kami verifikasi, luar biasa, semua sudah hadir, ini tentu membantu kami. Pengalaman saya melakukan verifikasi semalam, kami yang menunggu anggota datang satu persatu,’’ ujar M Dong.

Ia pun menjabarkan, verifikasi partai politik ini merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017.

Dimana, beberapa hal yang dilakukan adalah verifikasi kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretari dan Bendahara partai. Verifikasi keterwakilan perempuan, verifikasi domisili kantor dan verifikasi keanggotaan./Mirwan