detikriau.org – Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman menyatakan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilihan kepala daerah (plilkada) serentak ini tidak hanya ketika memakai seragam. Sebab, jabatan itu sudah melekat dalam dirinya.

“Netralitas ASN itu bukan hanya ketika memakai seragam saja, namun di luar itu pun mereka harus netral,” kata Herman saat menjawab pertanyaan dari peserta Seminar Good Governance di Auditorium Universitas Majalengka, Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (10/2).

Menurut Herman, ASN itu harus benar-benar netral pada saat pilkada serentak ini, karena sudah diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010. Untuk itu, ASN yang tidak netral dalam Pilkada jelas menabrak PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Karenanya, jika ada ASN atau PNS yang ikut kampanye, memberikan dukungan kepada calon tertentu atau menggunakan fasilitas Negara untuk kegiatan politik praktis, maka akan dijatuhi sanksi. “Sanksinya dari sedang sampai berat, mulai dari penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan sampai dengan pemberhentian,” tuturnya.

Herman mengatakan pengawasan terhadap ASN di daerah dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang ada di semua kabupaten/kota. Namun sampai saat ini belum bisa memastikan berapa jumlah ASN yang dilaporkan terlibat dalam politik praktis dalam pilkada serentak ini.

“Sampai sekarang kami masih menunggu laporan dari Bawaslu maupun dari daerah, termasuk dari  Majalengka terkait jumlah ASN yang kedapatan melanggar,” ujarnya.

Sumber: republika

Tembilahan, detikriau.org – Sukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan mengukuhkan Dukungan Elemen Satuan Kinerja (Desk) Pilkada yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Said Syarifuddin, Tembilahan, Sabtu (10/2/2018) siang.

Desk Pilkada Kabupaten Inhil yang dikukuhkan terdiri dari beberapa bidang yang dipimpin oleh seorang koordinator dan sejumlah anggota.

Bupati Kabupaten Inhil, HM Wardan selaku Aparatur Sipil Negara mengharapkan peran aktif dari Desk Pilkada dalam ajang pilkada serentak, seperti langkah sosialisasi penyelenggaraan Pilkada kepada masyarakat.

Dalam sambutan yang diberikan, Bupati menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Inhil untuk menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pilkada sebagai bentuk profesionalisme kerja.

“Sesuai ketentuan Undang – Undang, ASN dilarang melakukan politik praktis, ikut serta dalam kampanye serta membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu kandidat,” pungkas Bupati.

Bupati menuturkan, peraturan yang diberlakukan itu tentunya harus ditaati. Manakala peraturan tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi yang diterima oleh pelanggar.

“Pemantauan atas pelanggaran peraturan oleh ASN tersebut, merupakan salah satu tugas dari Desk Pilkada. Jadi, tolong benar – benar diperhatikan,” tukas Bupati.

Sejak dibentuk pada akhir tahun 2017, dikatakan Bupati, Desk Pilkada telah memulai tugas, khususnya dalam hal pendataan dan penganggaran.

“Koordinasi dengan lembaga penyelenggara Pilkada, KPUD Inhil telah pula dijalin. Saya berharap, keberadaan Desk Pilkada dapat menciptakan suasana Pilkada serentak yang aman, tertib dan kondusif hingga seluruh tahapan Pilkada selesai,” pungkas Bupati.

Ketua Desk Pilkada, H Said Syarifuddin dalam sambutannya mengatakan, terdapat 4 (Empat) tujuan umum pembentukan Desk Pilkada sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tujuan tersebut diantaranya, melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada, memberikan saran sebagai solusi atas permasalahan Pilkada yang teridentifikasi serta melaporkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada yang diperoleh kepada Menteri Dalam Negeri.

“Desk Pilkada merupakan kerja sama atau bentuk dukungan dari beberapa satuan kerja, baik dari instansi Pemerintahan Daerah maupun lembaga vertikal, seperti TNI dan Polri,” jelas Said Syarifuddin.

Said Syarifuddin mengatakan, setidaknya, terdapat 5 poin pokok yang menjadi dasar tugas dari Desk Pilkada, yakni Keamanan, penganggaran, data dan kependudukan, informasi dan dokumentasi serta pengawasan netralitas ASN./diskominfops_inhil/adv/*

“Didasarkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Dirjen Orda Nomor : 821/1111/Otda tanggal 08 Februari 2018”

Tembilahan, detikriau.org – Bupati Inhil HM Wardan mengambil sumpah dan melantik 9 pejabat Eselon III dan 4 pejabat Eselon IV, Sabtu (10/2/18).

Pelantikan yang digelar di Gedung Daerah Engku Kelana Tembilahan ini dihadiri unsur Forkopimda, para pejabat Pemkab Inhil dan para pejabat yang dilantik tersebut.

Adapun 13 pejabat Eselon III dan IV yang dilantik tersebut untuk posisi Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Yakni Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dr Saut Pakpahan, Wanhar Kabag Ekonomi, H Junaidi Camat Mandah, Sutriadi Camat Teluk Belengkong, Darmawan Lurah Enok, Umar HS Kabag Keuangan, Asiah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diskes Inhil, Devi Natalia Kabid Kesehatan Diskes, Arispuddin Kabid Kewaspadaan dan Pengawasan Orang Asing Kesbangpol, Drs H Junaidi Sekretaris Camat Tembilahan Hulu, Kepala Seksi Pembinaan SDM Kemeterologian Disperindag Zailani, Endang Syaihu Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda, Drs Zainal Abidin Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Enok.

Bupati Inhil HM Wardan menyebutkan, pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini merupakan momentum yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Nantinya diharapkan mampu meningkatkan dinamisasi dan kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya.

“Pelantikan kali ini secara umum, tidak ada yang luar biasa, sebab semua ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta berbagai aturan kepegawaian lainnya,” sebut Bupati. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan suatu ketentuan yang biasa dalam bidang kepegawaian yang dilaksanakan terhadap pejabat struktural yang menduduki jabatan baru, baik karena mutasi horisontal, seperti pergeseran dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat, maupun mutasi vertikal, yakni pergeseran dari suatu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi atau promosi. 

“Pelantikan Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan dan Pejabat Pengawas kali ini telah direkomendasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana Surat Dirjen Orda Nomor : 821/1111/Otda tanggal 08 Februari 2018,” ujarnya.

Ini merupakan tindak lanjut Undang-Undang-Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pada pasal 71 ayat 2 menyebutkan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian. 

“Promosi serta rotasi pejabat kali ini disamping untuk mengisi kekosongan jabatan dikarenakan beberapa pejabat telah memasuki purna tugas, mengundurkan diri karena pindah wilayah kerja atau melanjutkan pendidikan, juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik,” tegasnya.

Kegiatan pelantikan dan mutasi pejabat bukan suatu fenomena birokrasi yang luar biasa tetapi adalah bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. pelantikan ini hendaklah dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi.

“Kami telah berusaha semaksimal mungkin menempatkan saudara melalui hasil penilaian yang lebih objektif oleh tim baperjakat pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan melihat kompetensi, prestasi kerja, integritas, loyalitas, moralitas dan aspek manajemen sumber daya manusia,” imbuhnya.

Jabatan yang diberikan ini, selain merupakan amanah yang harus diemban dengan sepenuh hati, tetapi harus dimaknai juga sebagai sebuah tanggung jawab untuk menciptakan ”pemerintahan yang baik” dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir untuk mewujudkan visi Spirit Baru Indragiri Hilir Menuju Kabupaten yang Maju Bermarwah dan Bermartabat.

Beliau mengucapkan selamat kepada pejabat yang menempati jabatan baru serta dapat bekerja dengan jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Ia yakin dan percaya bahwa mereka akan mampu melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh pimpinan dengan sebaik-baiknya. 

“Khusus kepada dr Irianto, Direktur RSUD Puri Husada yang lama yang akan melanjutkan pendidikan Endoskopi, kami ucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir,” pungkasnya.

Selanjutnya untuk pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan tetap bersemangat serta tidak menurunkan semangat kerja.

Hal ini tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan proses pembinaan karier telah diusulkan ke Dirjen Otda dan Dirjen Dukcapil sesuai Surat Bupati Indragiri Hilir Nomor : 820/BKPSDM-MP/340 dan Nomor : 820/BKPSDM-MP/341 tanggal 29 Januari 2018./diskominfops_inhil/adv/*

Tembilahan, detikriau.org – Tindaklanjut perintah Presiden RI, Joko Widodo, terkait penanggulangan kebakaran lahan dan hutan, termasuk dikawasan Kabupaten Indragiri Hilir, Kapolres Inhil, AKBP Cristian Rony Putra SIK melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat, 9/2/2018.

Kehadiran Kapolres Inhil yang didampingi Kabag Ops Kompol Mainson disambut oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Indragiri Hilir H. Yuspik, S.H., dan Kapos Basarnas Indragiri Hilir Rio Saputra, serta pejabat BPBD lainnya.

Dalam kunjungan kali ini, Kapolres memantau langsung Posko Siaga Darurat Karlahut. Di Posko BPBD Inhil itu, Kapolres juga memantau pergerakan hotspot dan hotfire yang termonitor oleh satelit Aqua, Terra dan SNPP.

Kepada Kapolres, Kalaksa BPBD menyampaikan perkembangan situasi, terkait penanganan karlahut yang sudah dilaksanakan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir. Kalaksa juga menyampaikan bahwa selama ini, kerjasama yang erat dan sinergis sudah terjalin antar instansi dan stakeholder terkait.

“walau saat ini ada tugas besar yang juga harus diamankan, yakni pengamanan pilkada serentak Gubernur – Wakil Gubernur Riau dan Bupati – Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, Polres Indragiri Hilir tetap berkomitmen untuk menangani karlahut, dalam menghadapi musim perobahan musim ini.” Ujar Kapolres

Terkait persiapan itu menurut Kapolres, seluruh Polsek dijajarannya sudah melaksanakan apel siaga karlahut dan mengecek kesiapan personel dan peralatan yang ada.

“Selain itu, patroli mitigasi, juga tetap dilaksanakan secara rutin, oleh Polsek – Polsek se jajaran Polres Indragiri Hilir.” Pastikan Kapolres./Am

SUMBAR, detikriau.org-Pers memiliki andil besar dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan, sehingga pesan dan kegiatan pembangunan dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan Bupati Inhil HM Wardan saat menghadiri malam keakraban Media Gathering Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfo Persantik) Inhil di Labuan Sunday Resort, Painan, Sumatera Barat, Kamis malam (8/2/18).

Kegiatan ini dihadiri Ketua TP PPK Inhil Hj Zulaikhah Wardan, Kadiskominfo Persantik Inhil HM Taher, Kabag Umum Sudinoto dan Kepala Bidang P4KSDKI Inhil Trio Beni Putra.

“Pers memiliki andil cukup besar dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan, maka sampaikanlah informasi secara benar kepada masyarakat,” ungkap Wardan.

Disebutkan, selain menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pemberitaan, wartawan juga dapat menyampaikan langsung informasi dan solusi terkait suatu permasalahan di tengah masyarakat kepada dirinya.

“Silahkan langsung sampaikan informasi dan solusi terhadap suatu permasalahan di lapangan kepada saya, silahkan diagendakan diskusi seperti ini,” katanya.

Kadiskominfo Persantik Inhil HM Taher, Kabag Umum Sudinoto melalui Kepala Bidang P4KSDKI Inhil Trio Beni Putra menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati Inhil HM Wardan dan Ketua TP PKK Inhil Hj Zulaikhah Wardan dalam kegiatan ini.

Ditambahkan, kegiatan Media Gathering dan Seminar ESQ, Outbond dan kunjungan ke Ekowisata Pulau Mandeh yang diikuti wartawan dan staf Diskominfo ini selain sebagai sarana meningkatkan silaturrahmi.

“Juga dalam rangka membangun pendekatan kecerdasan Emosi dan Spiritual ini akan memfokuskan pada kesadaran dalam membangun dan meningkatkan etos kerja yang lebih produktif,” ujarnya.

Kegiatan malam keakraban Media Gathering ini diisi dengan makan malam bersama, diskusi santai tentang berbagai permasalahan di tengah masyarakat dan hiburan musik. Dalam kesempatan ini, Bupati dan isteri menyumbangkan sebuah lagu berjudul ‘Sepanjang Jalan Kenangan’./diskominfops_inhil/adv/*