JAKARTA – Indonesia Corruption Watch menyebutkan,kepala daerah rentan melakukan tindak pidana korupsi.

Pada tahun 2017, tercatat 30 orang kepala daerah terjerat kasus korupsi, yang terdiri dari 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati, dan 5 wali kota/wakil wali kota.

Mereka terlibat 29 korupsi dengan kerugian negara Rp 231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar.

Berdasarkan catatan ICW yang diterima Kompas.com, Selasa (20/2/2018), korupsi kepala daerah terutama terkait penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan lainnya.

Dari kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah, sebanyak 11 kasus ditangani oleh KPK, 9 kasus oleh Kejaksaan, dan 8 kasus oleh Kepolisian.

Menurut ICW, banyaknya modus penyalahgunaan APBD dalam kasus yang melibatkan kepala daerah diduga terkait kontestasi Pilkada Serentak 2018.

Selain penyalahgunaan APBD, korupsi terkait perizinan menjadi terbanyak kedua.

Sementara, modus korupsi yang dilakukan kepala daerah beragam. Paling banyak adalah suap-menyuap. Ada 11 kasus korupsi bermodus suap-menyuap.

ICW menyarankan, apa yang terjadi pada tahun 2017 ini harus diantisipasi mengingat tahun ini sudah memasuki tahun politik.

Dari 29 daerah tempat terjadinya korupsi, 12 di antaranya akan menyelenggarakan Pilkada 2018.

Adapun, dari 12 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada itu, sebanyak 5 kepala daerah yang telah ditetapkan tersangka berencana akan mencalonkan diri kembali.

ICW menduga, maraknya modus suap yang dilakukan oleh kepala daerah untuk kepentingan biaya kampanye yang memakan dana sangat besar.

Selain itu, kurangnya transparansi anggaran dan lemahnya partisipasi masyarakat menjadikan dana-dana strategis mudah dialihkan untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon.

Sumber: kompas.com

Detikriau.org – Badan Meteorologi dan Geofisika ( BMKG) menyatakan sembilan wilayah di Indonesia berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan pada bulan Februari hingga Maret 2018. Wilayah tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Untuk itu, Sekretaris Utama BMKG Widada Sulistya ingin mengingatkan beberapa hal kepada masyarakat yang bermukim di wilayah rentan kebakaran hutan dan lahan.

Ditemui di sela-sela konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor BMKG Pusat di Jakarta pada Senin (19/2/2018), Widada meminta masyarakat untuk patut waspada dengan kemungkinan munculnya bencana kabut asap. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

“Selama musim kemarau, hati-hati bagi masyarakat yang punya kebiasaan bakar jerami, rumput, dan lainnya di luar rumah, apalagi yang gemar buang punting rokok sembarangan,” ujarnya.

Menurut Widada, percikan api mudah sekali menyebar saat kemarau melanda karena panas yang dihantarkan cuaca.

Untuk wilayah yang terdapat tambang batubara seperti di Kalimantan, Widada turut berpesan agar masyarakat meningkatkan kehati-hatian saat berada di areal pertambangan. Pasalnya, tanpa tersulut api, batubara bisa terbakar sendiri oleh panas matahari.

Namun, masyarakat juga tidak perlu merasa takut karena pemerintah telah membangun kanal penahan kebakaran batubara.

Lalu, Widada juga meminta warga untuk tetap tenang karena BMKG meramalkan jika kebakaran hutan tidak berlangsung serius pada tahun ini. Hal tersebut karena dua hal, yakni dari sisi iklim dan kesiapan pemerintah.

BMKG pusat telah menginstrusikan wakil BMKG di daerah rawan kebakaran hutan untuk gencar menyebarkan informasi pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.

“Kalau dari sisi iklim, La Nina tahun ini lemah sehingga diharapkan kemarau nanti tidak begitu kering. Kalau dari pemerintah, kesiapan instansi terkait lebih matang sehingga kebakaran hutan lebih terkendali,” ujar Widada.

Sumber : kompas.com

Tembilahan, detikriau.org – Untuk pertama kalinya pasca dikukuhkan, Pjs Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudiyanto memimpin rapat koordinasi bersama seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil, Senin (19/2/2018) pagi.

Terdapat beberapa pokok pembahasan yang berkenaan dengan evaluasi kinerja dalam rapat koordinasi tersebut. Salah satunya ialah tentang evaluasi kinerja pelayanan publik.

Menurut Pj Bupati, rapat koordinasi tersebut dipandang perlu untuk mengidentifikasi sejauh mana kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan serta juga yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

“Saya ingin memantau kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan. Rapat ini juga harus dilaksanakan karena penting bagi Saya yang baru pertama kali di Inhil untuk mengetahui kinerja aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan,” tukas Pjs Bupati usai rapat di Aula Lantai V (Lima) Kantor Bupati Inhil.

Lebih lanjut, Pjs Bupati mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan merupakan sebuah sarana bagi Dirinya untuk meminta pertanggungjawaban dari bawahan terkait tugas – tugas kepemerintahan yang dijalankan.

“Jadi ini juga untuk melihat tingkat penyelesaian pekerjaan mereka. Sudah sesuai tidak dengan tim schedule yang ada. Sejauh mana progresnya dan perencanaan yang mereka buat di awal. Setelah in juga Saya akan memanggil para Kepala OPD,” pungkas Pjs Bupati.

Rapat koordinasi yang dilakukan rutin, diyakini oleh Pj Bupati akan menjadi faktor krusial untuk mendorong kegiatan pembangunan di Kabupaten Inhil dan mampu meningkatkan perekonomian daerah.

“Sebab, Pemerintah adalah stimulan dalam pelaksanaan pembangunan. Jika rutin dilakukan evaluasi terhadap kinerja kepemerintahan. Maka, peluang kemajuan pembangunan dan peningkatan perekonomian akan tercapai,” tutup Pjs Bupati./diskominfops_inhil/adv/*

Kateman, detikriau.org – Satu unit rumah, milik Ramli (51), yang terletak di Jalan Tunas Harapan Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, habis dilalap si Jago Merah, Senin (19/2), sekira pukul 11.45 WIB. Saat api membakar habis bangunan berbahan kayu itu, korban sedang tidak berada di rumah.

Keterangan Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kateman AKP. Ali Zahari, berdasrkan kesaksian tetangga korban, yang bernama Yadi, siang itu dirinya melihat api sudah berkobar di bagian dapur rumah korban. Sontak Yadi segera berteriak mengabarkan adanya api, lalu bersama warga yang lain, mereka mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun upaya itu tidak berhasil.

Hanya dalam tempo 15 menit, bangunan yang keseluruhannya terbuat dari kayu, sudah diselubungi api yang membara dan akhirnya habis terbakar, tanpa satu pun barang yang bisa diselamatkan.

“Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut dan kerugian materi belum bisa ditaksir. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Kateman.” Terang Kapolsek./Am

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pjs Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Rudyanto memimpin apel Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang di halaman Kantor Bupati Inhil, Senin (19/2/2018).

Pagi itu, turut dihadiri Ketua DPRD, Unsur Forkopimda, Pejabat Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil dan Unsur TNI/Polri.

Dalam sambutannya, H Rudyanto saat bertindak sebagai inspektur upacara pada apel hari kesadaran nasional mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta upacara yang telah hadir dan mengikuti upacara hari kesadaran nasional ini.

“Apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan hal penting dalam mendukung tugas kita sebagai aparat penyelenggara pemerintahan di daerah. Upacara pada hari ini juga merupakan sebuah momentum yang sangat baik bagi kita untuk mengeratkan silaturrahim, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta melihat dan mengevaluasi kinerja kita dalam penyelenggaraan peme-rintahan dan pelayanan masyarakat,” tuturnya.

Kemudian, upacara hari kesadaran nasional itu menurutnya juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk memperbaharui semangat, dedikasi, dan tanggung jawab kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan sebuah harapan, yaitu agar kita semua bisa selalu menjalin sinergi dan kerjasama dengan baik, untuk bersama-sama membangun kabupaten indragiri hilir yang berjuluk negeri seribu parit dan negeri hamparan kelapa dunia ini ke arah yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Kemudian, mengingat beberapa bulan lagi akan dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2018 dan pada saat ini sudah memasuki tahapannya, maka ia mengingatkan kepada semua elemen, khususnya aparatur sipil negara, bahwa meskipun memiliki hak pilih, namun haruslah tetap menjaga netralitas, supaya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengakibatkan dikena-kannya sanksi yang tidak diinginkan./mirwan/adv

JAKARTA – Sebanyak 14 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual telah mendapatkan nomor urut peserta Pemilu 2019. Pengundian nomor itu dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu (18/2/2018).

Mereka yang mewakili mengambil nomor urut ialah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Ada pula Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Sementara itu, dari partai pendatang baru, hadir Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Tommy Soeharto, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Dua Ketua Umum yang berhalangan hadir adalah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. SBY diwakili Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga tidak hadir dan diwakili Sekretaris Jenderal Johnny G Plate.

Berikut adalah hasil pengundian nomor urut parpol.

Nomor urut 1: Partai Kebangkitan Bangsa

Nomor urut 2: Partai Gerindra

Nomor urut 3: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Nomor urut 4: Partai Golkar

Nomor urut 5: Partai Nasdem

Nomor urut 6: Partai Garuda

Nomor urut 7: Partai Berkarya

Nomor urut 8: Partai Keadilan Sejahtera

Nomor urut 9: Partai Perindo

Nomor urut 10: Partai Persatuan Pembangunan

Nomor urut 11: Partai Solidaritas Indonesia

Nomor urut 12: Partai Amanat Nasional

Nomor urut 13: Partai Hanura

Nomor urut 14: Partai Demokrat

Sebelum mengambil nomor urut peserta pemilu, perwakilan parpol terlebih dulu mengambil nomor antrean. Proses itu disaksikan komisioner KPU yang dipimpin Arief Budiman, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilu (DKPP), peserta pemilu, dan media.

Sumber : kompas.com