Tembilahan, detikriau.org – Pjs Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudiyanto mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018).

Rakornas tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota yang akan melangsungkan Pilkada pada bulan Juni mendatang. Selain itu, turut hadir pula Ketua KPU Provinsi dan Ketua Bawaslu Provinsi.

Menurut, Pjs Bupati, rakornas yang diadakan Kemendagri tersebut, merupakan upaya memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada Serentak 2018.

“Pilkada serentak sehat tanpa isu SARA. Pilkada yang jujur tanpa politik uang dan pilkada yang menggembirakan”, kalimat itulah yang dikemukakan Sumarsono yang tujuannnya tidak lain adalah untuk menciptakan Pilkada yang bersih, jujur dan adil serta jauh dari pertikaian,” ujar Pjs Bupati usai rapat.

Menurut Pj Bupati, peran pemerintah pusat dan daerah diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan timbul karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon.

Pjs Bupati menuturkan, optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik disertai koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum menjadi hal yang perlu dikedepankan.

“Tentunya hal itu agar dapat meminimalisir potensi dan dampak yang ditimbulkan dari gesekan horizontal di tengah masyarakat,” urai Pjs Bupati.

Setidaknya, terdapat tiga tujuan diselenggarakannya rakornas itu. Pertama, menguatkan kembali substansi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi menjelang pilkada, memperkuat upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada dan memperkokoh netralitas birokrasi.

Kedua, mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.

Ketiga, membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah, dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.

“Sesuai dengan substansi dari rakornas tersebut, Saya memiliki harapan yang besar, baik itu kepada para kandidat beserta tim pemenangan juga secara luas kepada masyarakat Inhil agar dapat senantiasa menjaga kondusifitas situasi Pilkada dalam setiap tahapan yang dilangsungkan,” tandas Pjs Bupati./diskominfops_inhil/adv/*

JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, menegaskan partai politik dilarang melakukan kegiatan kampanye di media massa sebelum 23 September 2018. Selama jeda waktu tujuh bulan sebelum masa kampanye, parpol hanya boleh melakukan kegiatan sosialisasi parpol secara internal.

Menurut Wahyu, pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan Dewan Pers, Bawaslu dan KPI yang membahas jeda waktu setelah pengambilan nomor urut oleh 14 parpol peserta Pemilu 2019. Jeda waktu yang dimaksud adalah tujuh bulan, terhitung setelah pengambilan nomor urut hingga sebelum 23 September mendatang.

“Karena rentang waktunya selama tujuh bulan, maka kami perlu mengatur melalui kesepakatan bersama antara empat lembaga. Pertama, kami menyepakati bahwa selama jeda waktu tujuh bulan itu, iklan kampanye dilarang, baik di lembaga penyiaran, media cetak maupun media elektronik,” tegas Wahyu ketika dijumpai wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (20/2).

Karena itu, lanjut dia, ada kesepakatan kedua yang menyebutkan bahwa selama jeda tujuh bulan itu, parpol hanya diperbolehkan melakukan sosialisasi secara internal. “Sosialisasi internal itu berupa pengenalan parpol, nomor urut peserta Pemilu dan sebagainya. Sebab, parpol punya kepentingan untuk mensosialisasikan nomor urut, kita tidak bisa melarang kegiatan sisialisasi internal parpol. Pelaksanaannya harus diberitahukan kepada KPU dan Bawaslu setempat secara tertulis, ” ungkap Wahyu.

Terkait teknis sosialisasi internal, kata dia, dilakukan dengan dua metode. Metode pertama, yakni pemasangan bendera parpol dengan nomor urut parpol. Metode kedua, yakni pertemuan terbatas dengan pemberitahuan kepada KPU dan kepada KPU dan Bawaslu setempat.

“Terkait pemasangan bendera parpol ini, aturannya menyesuaikan dengan aturan pemerintah daerah (pemda) setempat. Artinya lokasi mana atau bagaimana tata cara pemasangannya itu tergantung peraturan pemda setempat,” jelas Wahyu.

Kesepakatan ketiga antara empat lembaga yakni pemberitaan sosialisasi dan kampanye dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan keberimbangan. Kesepakatan keempat, menyatakan KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers akan menindaklanjuti hasil pertemuan pada Selasa kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2019.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan, jika kesepakatan antara empat lembaga mulai berlaku sejak Selasa. Sementara itu, surat hasil kesepakatan bersama akan disampaikan oleh KPU dalam waktu dekat.

“Intinya, dengan kesepakatan ini kami mengatur prinsip-prinsip berkeadilan agar dapat dijaga, artinya misalnya parpol ada yang punya afiliasi kepemilikian media kan mendapatkan keuntungan dibanding parpol yang tidak punya akses kepada media, kamikan punya kewajiban menjaga keadilan seperti itu,” tambah Wahyu.

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman, mengingatkan bahwa rangkaian kegiatan kampanye untuk Pemilu Serentak 2019 baru bisa dimulai pada 23 September 2018. KPU dan Bawaslu menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi parpol yang terpantau melakukan kegiatan kampanye sebelum 23 September.

Menurut Arief, pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan calon. “Dalam pemilihan legislatif (pileg) sebelumnya, begitu ditetapkan paslon, maka tiga hari setelahnya bisa melakukan kampanye,” ungkap Arief ketika memberikan paparan pada Rakornas Persiapan Pilkada Serentak 2018 di Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Selasa.

sumber: republika.co.id

“Bukan berstatus milik Kabupaten Inhil, melainkan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. 318/IV/2017″

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR), Illiyanto memberikan klarifikasi ihwal Ruas Jalan rusak yang terletak di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Senin (19/2/2018) malam.

Arus protes yang kian menguat tentang peran Pemerintah Kabupaten Inhil melalui instansi terkait dalam upaya peningkatan jalan yang tepatnya berlokasi di ruas Jalan Pekan Heran – Pelor – Teluk Kiambang – Mumpa akhirnya mendapatkan jawaban.

Menurut Illiyanto, jalan dan jembatan yang memang dalam kondisi tidak layak tersebut, bukan berstatus milik Kabupaten Inhil, melainkan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Riau yang melewati kawasan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. 318/IV/2017 Tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Riau.

“Jadi, mengacu pada SK Gubernur, kita (Pemerintah Kabupaten Inhil, red) sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan segala bentuk perlakuan terhadap jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau itu, seperti halnya rehabilitasi,” papar Illiyanto.

Karena jalur yang dilewati ruas jalan tersebut berdasarkan SK Gubernur Riau adalah Kabupaten Indragiri Hulu, dikatakan Illiyanto, maka yang memiliki hak untuk merekomendasikan perbaikan jembatan tersebut hanyalah pihak Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu kepada Pemerintah Provinsi Riau.

“Ketentuan ini perlu untuk diketahui, bukan pihak Pemerintah Kabupaten Inhil tidak menginginkan adanya perbaikan terhadap jembatan tersebut. Namun, kita terhalang oleh ketentuan yang berlaku saat ini,” tandas Illiyanto.

Setelah dilakukan koordinasi dg PUPR propinsi, direncanakan akan segera dilakukan perkuatan konstruksi yg ada supaya tetap fungsional. Kemudian akan dibuat DED nya utk jembatan tsb dan diusulkan fisiknya pd TA. 2019./*

Tembilahan, detikriau.org – Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir direncanakan akan kembali melakukan pembukaan penerimaan CPNS. Untuk formasi dan jumlah penerimaan masih menunggu keputusan dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Benar, kita sudah ajukan ke Menpan. Usulannya ada 1000 lebih. Tapi pastinya tentu masih menunggu keputusan Kementrian. Biasanya baru diketahui sekitar bulan April atau Mei mendatang.” Sampaikan Kepala BKD Inhil, H Fauzar menjawab komfirmasi detikriau.org melalui sambungan telepon, selasa (20/2)

Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil ini, seperti tahun tahun sebelumnya, usulan formasi penerimaan yang paling banyak masih pada kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan.

Ditambahkan Fauzar, tahun 2018 ini tercatat sebanyak 192 PNS dilingkungan Pemkab Inhil memasuki masa pensiun dengan jumlah terbanyak dari tenaga pendidik.

“Sekali lagi, formasi yang kita usulkan cukup banyak, tapi berapa yang diverifikasi dan disetujui Menpan, kita masih belum mengetahui.” Akhirinya. / dro

Tembilahan, detikriau.org – Usai terpilih dalam kontestasi politik Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah di tahun 2013, Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan ternyata tidak hanya menjadi sosok yang melontarkan janji – janji politik kepada masyarakat.

Di awal tahun 2014, Bupati yang dikenal sebagai sosok kharismatik tersebut pun segera merumuskan program – program kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan.

Berbagai sumber pembiayaan pembangunan diupayakan. Mulai yang berasal dari dana APBN hingga menggunakan alokasi APBD tingkat II (Dua) Kabupaten Inhil. Puluhan bahkan ratusan Kilometer ruas jalan diprogramkan untuk memperoleh pembangunan.

Skala prioritas pembangunan infrastduktur jalan segera disusun. Kondisi ruas jalan dengan kerusakan terparah yang menjadi akses utama transportasi masyarakat menjadi prioritas pertama.

Pada medio tahun 2014, pembangunan infrastruktur jalan gencar dilaksanakan dengan penyebaran yang mencakup hampir seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Inhil. Satu demi satu, pekerjaaan pembangunan jalan dimulai.

Berikut sejumlah ruas jalan yang telah dan sedang dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga 2017:

Ruas Jalan Telaga Biru – Baharuddin Yusuf

Ruas jalan Telaga Biru – Baharuddin Yusuf telah dilaksanakan pada tahun 2014 dengan panjang ruas 3,5 KM. Status jalan ini adalah  ruas jalan Nasional yang pembangunannya menggunakan dana APBN. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ruas jalan ini difungsikan sebagai Jalan Kolektor.

Ruas Jalan Rumbai Jaya – Tempuling

Ruas Jalan Rumbai Jaya – Tempuling dengan panjang keseluruhan 11,16 KM, dibangun melalui usulan dana APBN – P Tahun Anggaran 2016 dan APBN Tahun Anggaran 2017. Pembangunan berupa rigid pavement pada ruas jalan ini ialah sepanjang 9,16 dengan total nilai 91,6 milyar. Fungsi jalan yang ditetapkan ialah Jalan Kolektor.

Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan

Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan diusulkan pada APBN – P tahun anggaran 2016 dan APBN Tahun Anggaran 2017. Panjang keseluruhan ruas jalan yang dibangun ialah 21,94 KM dengan rigid pavement sepanjang 15 KM senilai 150 Milyar. Ruas jalan yang berstatus jalan nasional ini ditetapkan oleh Kemepupera berfungsi sebagai jalan kolektor.

Ruas Jalan Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya

Panjang keseluruhan ruas jalan Selensen – Kota Baru – Bagan Jaya ialah 50,5 KM. Status ruas jalan ini adalah ruas jalan Provinsi. Pembangunan yang dilaksanakan melalui usulan APBD – P Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 serta APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 adalah senilai 200 milyar untuk pengerjaan rigid pavement sepanjang 20 KM.

Ruas Jalan Tembilahan – Enok

Ruas Jalan Tembilahan – Enok yang menghubungkan 2 (Dua) Kawasan Kecamatan tersebut diusulkan dana pembangunannya melalui APBD Provinsi Riau pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 40 Milyar dengan wujud fleksibel sepanjang 10 KM. Secara keseluruhan, panjang ruas jalan Tembilahan – Enok ialah 22 KM.

Ruas Jalan Kota Baru – Sanglar – Pulau Kijang

Ruas Jalan Kota Baru – Sanglar – Pulau Kijang yang berstatus sebagai ruas jalan Kabupaten, dibangun menggunakan dana sharing dengan total Rp 165 Milyar yang masing – masing dibagi melalui Dana Alokasi Khusus Daerah Tahun Anggaran 2017 senilai Rp 65 Milyar dan usulan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sebesar Rp 100 milyar untuk rigid pavement sepanjang 10 KM. Oanjang keseluruhan ruas jalan ini ialah 36 KM.

Ruas Jalan Sungai Piring – Teluk Pinang

Ruas Jalan Sungai Piring – Teluk Pinang yang berstatus sebagai jalan kabupaten ini, memiliki panjang keseluruhan 14,1 KM. Ruas jalan ini dibangun melalui dana sharing menggunakan APBD Kabupaten Inhil tahun anggaran 2015 senilai Rp 3 Milyar dan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2015 senilai Rp. 2 milyar. Kemudian, penambahan dana pembangunan kembali diusulkan melalui APBD Provinsi Riau pada tahun anggaran 2016 dengan nilai Rp 150 Milyar untuk rigid pavement sepanjang 15 KM.

Masih terdapat beberapa ruas jalan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten yang pengerjaannya telah rampung dan masih berlangsung, seperti ruas jalan Sungai Akar – Bagan Jaya, Bagan Jaya – Kuala Enok, Tempuling – Tembilahan, Seberida – Batas Provinsi Jambi, Mumpa – Teluk Kiambang – Pelor, Sungai Luar – Sungai Piring, Teluk Pinang – Kuala Gaung dan lain sebagainya yang mencapai panjang keseluruhan hingga ratusan Kilometer.

Total dana pembangunan infrastruktur jalan yang berstatus sebagai jalan Nasional untuk usulan APBN – P tahun anggaran  2016 dan APBN tahun anggaran 2017 ialah sebesar Rp 441,6 milyar. Sedangkan, total dana pembangunan infrastruktur jalan berupa rigid pavement yang berstatus sebagai jalan provinsi untuk usulan APBD Provinsi Riau ialah senilai Rp 1,05 trilyun.

Dana yang dialokasikan melalui APBD tingkat II (Dua) Kabupaten Inhil untuk pembangunan infrastruktur jalan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menelan dana sebesar Rp 970 milyar./diskominfops_inhil/adv/*