Tembilahan, detikriau.org – Aliansi Wartawan Inhil (AWI) menuding Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Inhil melakukan pembredelan hingga upaya kriminalisasi terhadap pers dalam konteks penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018.

Dugaan ini muncul, menyusul adanya pemanggilan terhadap salah satu wartawan lokal ihwal pemasangan iklan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan berkontestasi dalam ajang Pilkada serentak mendatang.

Penyimpulan atas kesewenang – wenangan Panwaslu tersebut lahir dari hasil pembahasan dalam diskusi publik Aliansi Wartawan Inhil yang terdiri dari beberapa organisasi kewartawanan, seperti PWI, IWO dan AJI bersama sejumlah Praktisi Hukum di salah satu gerai kopi di Kota Tembilahan, Senin (26/2/2018) malam.

Padahal, menurut Zainuddin Acang, salah seorang praktisi hukum, dasar pemanggilan wartawan lokal beberapa waktu lalu dan teguran yang dilayangkan belum lah jelas. Dia menuturkan, jika memang Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi pedoman maka itu tidak tepat.

Sedangkan, jika mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka harus terlebih dahulu merekomendasikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menghentikan penayangan iklan Kampanye di media massa elektronik dalam waktu 1 x 24 melalui gugus tugas yang telah dibentuk sebelumnya.

“Kita sangat menyayangkan tindakan Panwaslu yang telah memanggil dan menegur rekan wartawan. Kita tidak ingin kekeliruan seperti yang dilakukan Panwaslu terulang lagi,” tegas Zainuddin Acang yang hadir bersama praktisi hukum lainnya, seperti Yudhia Perdana Sikumbang dan Maryanto.

Kekesalan semakin membuncah, manakala upaya pembredelan hingga kriminalisasi dilakukan terhadap pers selaku salah satu pilar demokrasi dalam pesta demokrasi rakyat, Pilkada Serentak tahun 2018 ini. Hal tersebut, dituturkan Zainuddin Acang juga terkesan bertentangan dengan Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

“Seharusnya, jika memang terjadi pelanggaran oleh rekan – rekan media proses secara prosedural dan melalui jalur yang benar. Jangan seenaknya memanggil. Otoritas pemanggilan terhadap media massa tidak berada di tangan Panwaslu. Lebih lagi, pemanggilan terhadap oknum wartawannya,” papar Zainuddin Acang.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Inhil, Andang Yudiantoro, saat dikonfirmasi menampik tudingan upaya kriminalisasi terhadap pers itu. Menurutnya, tuduhan tersebut hanya merupakan perasaan kebencian yang tidak berdasar.

Andang Yudiantoro menuturkan, kata ‘Kriminalisasi’ itu membuat Dia ngeri mendengarnya. Andang Yudiantoro mengaku, tidak berniat dan tidak berupaya sama sekali untuk melakukan kriminalisasi terhadap pers.

“Ada – ada saja yang ada dibenak orang kalau ada yang menuduh berpikir begitu. Apalagi saya juga orang media, maka menjadi sangat tidak mungkin lagi. Itu mungkin karena ada mendengar ada media yang dipangggil panwaslu karena tersangkut masalah Pilkada yang diduga berkampanye diluar jadwal,” tandas Andang Yudiantoro./rls

JAKARTA – Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini menjadi program prioritas pendidikan nasional.

Menurut Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar, pemerintah memberikan bantuan operasional PAUD sebesar Rp 600 ribu per anak. Tahun ini anggaran dana alokasi khusus (DAK) PAUD menjadi Rp 4 triliun.

Selain itu, Kemendikbud telah mengambil sejumlah langkah kebijakan. Di antaranya program wajib PAUD satu tahun pra-SD.

“Jadi sebelum masuk SD, anak-anak harus masuk PAUD dulu. Ini agar anak-anak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah,” terang Harris, Senin (26/2).

Kebijakan lainnya adalah penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas PAUD untuk daerah-daerah terdepan, terluar, terpencil (3T) termasuk di wilayah perbatasan.

Bantuan ini berupa alat permainan edukatif dan pembangunan unit gedung baru (UGB) PAUD.

Pemerintah juga merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum ada layanan sekolah anak usia dini. Di samping mengembangkan mutu lembaga sebanyak 12.459 PAUD.

“Kualitas guru PAUD juga kami tingkatkan. Ada 11.398 guru PAUD yang akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan,” terangnya.

Harris menambahkan, upaya mencapai target tersebut sudah dimulai dengan program satu desa satu PAUD. Capaian program tersebut cukup menggembirakan.

Sampai 2017 tercatat 70,50 persen atau 56.739 desa memiliki PAUD, dari total 80.476 desa yang ada di seluruh Indonesia

sumber: JPNN

“Peragakan Strategi Pengamanan Pilkada Serentak 2018”

Tembilahan, detikriau.org – Polres Indragiri Hilir peragakan Tactical Floor Game (TFG) dan Apel Gelar Sarana dan Prasarana milik Polres Indragiri Hilir dihalaman kantor Mapolres. Senin (26/2).

Menurut Kapolres Inhil AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H, pada kegiatan yang juga dihadiri Wakapolres Indragiri Hilir KOMPOL Ari Kartika Bhakti, S.I.K., dan Para Kabag, Kasat, Kapolsek serta Perwira ini bertujuan untuk mempersiapkan Personel serta sarana prasanana yang ada dalam upaya   mengamankan kontestasi pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir 2018.

Dalam kegiatan Tactical Floor Game, Kabag Ops KOMPOL Maison, S.H., menerangkan secara detail, posisi dan penempatan personel, sesuai kebutuhan yang diperlukan nantinya, disaat pelaksanaan pilkada serentak berlangsung. Posisi – posisi dan pergeseran personel diperagakan dalam peta Kota Tembilahan. Termasuk objek – objek vital, yang harus diamankan, apabila ada peningkatan eskalasi gangguan keamanan, pada saat pilkada.

Selain itu, seluruh kendaraan, mulai dari sepeda motor dan mobil patroli, mobil ambulans, dan mobil water canon juga dicek kesiapannya. Dengan teliti Kapolres bersama Pejabat Utama Polres Indragiri Hilir, mengecek kebersihan kendaraan, serta sarana pendukung lainnya. Persenjataan raimas, dan gas air mata serta senjata kejut, milik Sat Sabhara, juga dipamerkan.

Setelah dilaksanakan kegiatan TFG ini, menurut Kapolres, pihaknya akan   dapat memetakan daerah-daerah mana yang dianggap rawan dan dapat menghitung berapa jumlah personel yang diperlukan dalam pengamanan pesta demokrasi nanti, hingga dapat meminimalisir gangguan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

“Agar pada saat dibutuhkan, semua sarana dan prasarana sudah dalam kondisi siap”, Akhiri mantan Kapolres Manokwari tersebut./Ikhwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Asisten I Setda Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Darussalam mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama memerangi Narkoba.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri pemusnahan 465,64 gram sabu-sabu di Halaman Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada, Tembilahan, Senin (26/2/2018).

“Kita juga harapkan kepada penggiat anti narkoba seperti organisasi-organisasi untuk membantu mensosialisasikan betapa bahayanya Narkoba itu,” katanya.

Kemudian, Asisten I juga banyak berharap kepada para tokoh masyarakat agar mampu memimbing masyarakat di lingkungan masing-masing dalam upaya pencegahan menyebarnya barang haram tersebut.

Dengan pemahaman dari tokoh masyarakat, maka ia menilai akan lebih efektif untuk menyadarkan masyarakat Inhil.

“Kita berharap daerah kita ini bebas dari bahaya narkoba, saya yakin kinerja kepolisian akan lancar jika bersinergi serta dapat dukungan semua pihak. Maka dari itu, mari kita bantu kepolisian,” tuturnya./ Mirwan/adv

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Polres Indragiri Hilir (Inhil) musnahkan sebanyak 465,64 gram narkotika jenis sabu di Halaman Mapolres Inhil Jalan Gadjah Mada, Tembilahan, Senin (26/2/2018).

Kegiatan pagi itu tampak dihadiri Kapolres Inhil AKBP Cristian Rony Putra serta jajaran, Asisten I Setda Kabupaten Inhil Darussalam, unsur Forkopimda, Kepala Lapas Kelas II A Tembilahan Sudirwan, organisasi-organisasi penggiat anti Narkoba dan sejumlah undangan lainnya.

Kapolres dalam sambutannya mengatakan bahwa kasus Narkoba sampai saat ini memang masih merajalela di wilayah Inhil. Namun begitu, ia komitmen untuk terus memberantas peredaran barang haram tersebut.

“Kasus Narkoba ini harus menjadi perhatian khusus dalam penanganannya, kami dari kepolisian tentu tidak bisa bekerja sendiri namun semua pihak harus kompak memerangi dan saling membantu memberantasnya,” kata Kapolres.

Sementara itu, Kasat Res Narkoba AKP Bachtiar menjelaskan, jumlah sabu-sabu yang dimusnahkan itu sebanyak 465,64 gram. Dan saat ini, kinerja pihaknya belum tuntas disitu saja. Tetapi masih melakukan penyelidikan apakah masih ada jaringan-jaringan lainnya./ mirwan

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Universitas Islam Indragiri (Unisi) menggelar Workshop Kurikulum Berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di aula salah satu hotel di Tembilahan, Senin (26/2/2018).

Kegiatan yang bertemakan Kurikulum Perguruan Tinggi SN-DIKTI Berorientasi KKNI Menuju UNISI Berjaya dan Gemilang Tahun 2018 tersebut dibuka resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UNISI, Vivi Arfiani Siregar, SH, MH.

Plt Rektor dalam sambutannya menerangkan bahwa workshop sangat baik dilaksanakan karena akan membawa para pendidik lebih berpengetahuan, apalagi pendidik ini penting dalam kehidupan masyarakat yang secara langsung mentransfer ilmu dalam dunia pendidikan.

“Sesuai tema, para pendidik di tingkat perguruan tinggi di harapkan mampu mengikuti workshop sampai akhir dan menyerap ilmu yang di dapatkan,” kata Vivi.

Oleh sebab itu, atas nama Plt Rektor, ia sangat mensuport dalam pelaksanaan ini. Diharapkannya nanti, kepada pendidik yang ada Kabupaten Inhil bisa mengimplementasikan ilmunya, artinya paham apa yang di terima dan di ajarkan./Mirwan