Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Rudyanto melantik Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dan meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Simpang Tiga Daratan di aula Kantor Camat Enok, Jum’at (16/3/2018).

Dalam sambutan yang diberikan, Pjs Bupati mengatakan, pelantikan penjabat Kepala Desa yang disejalankan dengan peresmian keanggotaan BPD Desa Simpang Tiga Daratan, Kecamatan Enok ini merupakan implementasi dari Undang – undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Penunjukkan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa ini untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa yang akan melaksanakan pemilahan Kepala Desa Serentak pada tahun 2019 yang juga adalah gelombang ketiga yang dilaksanakan di Kabupaten Inhil,” kata Pjs Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut, dikatakan Pjs Bupati, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 40 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang telah di sempurnakan dengan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2015 disebutkan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten dan Desa.

Lebih lanjut, Pjs Bupati mengatakan, berdasarkan pasal 112 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Inhil nomor 7 tahun 2016 disebutkan bahwa Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa Definitif.

“Oleh karena itu, Penjabat Kepala Desa dituntut lebih aktif, kreatif, inovatif dan visioner serta memiliki pengetahuan yang mumpuni sehingga peka dan mampu mengkoordinir kebutuhan masyarakat. Kemudian mampu memilih dan memilah skala prioritas dalam menyusun program pembangunan di desa, serta bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat desa dalam membangun dan menciptakan suasana desa yang aman dan tertib, nyaman dan kondusif ” ungkap Pjs Bupati.

Kepada pejabat kepala desa yang dilantik, Pjs Bupati menegaskan, agar lebih pandai mengelola alokasi dana melalui program DMIJ sehingga efisien. Selain itu, tugas yang berat, baik itu tugas pembangunan, pembinaan dan kepemerintahan yang berat harus pula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj Bupati juga mengingatkan kepada Penjabat Kepala Desa Simpang Tiga Daratan yang baru saja dilantik agar tidak terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa nantinya.

“Kami ingatkan kepada saudara untuk tidak terlibat politik praktis dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut, artinya tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa dengan alasan apapun” pesan Pjs Bupati.

Pjs Bupati meyakini, amanah yanh diemban oleh Penjabat Kepala Desa Simpanh Tiga Daratan akan dapat dilaksanakan sebaik – baiknya hingga masa jabatan berakhir. Ketulusan dan tanggung jawab, lanjutnya, akan menjadi kunci kesuksesan dalam memimpin sebuah daerah.

“Pelajari pula peraturan yang berlaku berkaitan dengan Desa. Agar amanah dan tanggung jawab itu dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Libatkan juga para pemangku kepentingan di Desa Simpang Tiga Daratan untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Desa,” urai Pjs Bupati.

Melalui pelantikan Penjabat Kepala Desa dan diresmikannya keanggotaan BPD Desa Simpang Tiga Daratan, Kecamatan Enok yang hikmat dalam suasana kekeluargaan ini, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa, sehingga menjadi desa yang aman dan sejahtera.

Dalam pelantikan pejabat kepala desa ini turut hadir pula mendampingi Pj Bupati Kabupaten Inhil, Rudyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Inhil, Yulizal, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Camat Enok serta Forum Komunikasi Pimponan Kecamatan Enok./DISKOMINFOPS_INHIL/ADV

Detikriau.org – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjamin tidak akan ada korban dari masyarakat termasuk wartawan dengan diberlakukannya UU MD3. Kritik menurutnya adalah vitamin bagi bagi DPR. Yang tidak dibolehkan adalah menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah. Lantas tahukan kamu apakah itu ujaran kebencian ?  

Dikutip dari laman suduthukum.com, Arti dari Ujaran Kebencian (Hate Speech) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (Hate Speech)ini disebut (Hate Site). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech):

KUHP :

1. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:

1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:

1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

UU No 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):

Pasal 28 ayat (1) dan (2):

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

Pasal 16: Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selama ini, Ujaran Kebencian (Hate Speech) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (Hate Speech) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

• Penghinaan
• Pencemaran nama baik
• Penistaan
• Perbuatan tidak menyenangkan
• Memprovokasi
• Menghasut
• Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain:

1. Dalam Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet.

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat.Pembuat undang-undang,sejak semula bermaksud melindungi:

• Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut eer
• Nama Baik, dalam bahasa Belanda disebut geode naam.

Jika dipandang dari sisi feit/perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang

dapat memiliki kehormatan dan nama baik.[4]

Binatang meskipun saat ini ada yang telah diberikan nama, tetapi tidak dapat memiliki kehormatan dan nama baik. Bagi masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada kemanusiaan yang adil dan beradab, hidup saling menghormati. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan Yang termasuk kedalam Ujaran Kebencian (Hate Speech).

• Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.[5] Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

• Pencemaran Nama Baik

Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (defamation) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

• Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya.

Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan Penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

• Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

1. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

• Memprovokasi

Menurut KBBI Memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

• Menghasut

Menurut R.Soesilo Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

• Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong.Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian./red

“Tidak Berlaku untuk Penyebar Ujaran Kebencian dan Fitnah”

Detikriau.org – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berjanji tidak akan ada masyarakat termasuk wartawan yang menjadi korban atas berlakunya Undang-undang  Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

“UU MD3 sudah berlaku efektif, tapi saya selaku pimpinan DPR menjamin tidak akan ada warga yang diproses hukum karena mengkritik DPR,” ujar Bambang di Jakarta, Jumat, 16 Maret 2018.

Bambang juga menjamin dengan berlakunya UU MD3 tidak memberikan efek negatif terhadap masyarakat. “Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa UU MD3 akan mematikan kritik masyarakat terhadap DPR,” ujar dia.

Dengan berlakunya UU MD3 tersebut dia berharap tak ada lagi pihak yang  memprovokasi dan mengadu domba sesama anak bangsa atau antara parlemen dan rakyatnya.

“DPR menjadi hebat karena diawasi oleh rakyat. Kritik justru sangat diharapkan karena itulah vitamin bagi DPR. Yang tidak boleh adalah menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah. Kita tentu tidak ingin bangsa ini asyik bergumul saling membenci dan memfitnah satu sama lain,” ucap dia.

Perihal sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait UU MD3, diapresiasi oleh Bambang.

Ia menekankan, sekalipun Presiden Jokowi akhirnya tidak menandatangani UU MD3, namun UU MD3 tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 ayat 5 UUD 1945.

“Pasal 20 ayat 5 UUD 1945 menyebutkan jika RUU yang telah disetujui DPR dan pemerintah tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan,” kata dia.

Ia mempersilakan masyarakat yang tidak setuju dengan berlakunya UU MD3 melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang bagi siapapun untuk melakukan gugatan karena tidak setuju atas aturan hukum yang sudah ditetapkan.

“Judicial review adalah langkah yang sangat konstitusional. Daripada melakukan demonstrasi maupun menyebarkan fitnah, lebih baik yang tidak setuju bisa melakukan judicial review ke MK. Apapun nantinya putusan MK, DPR siap melaksanakannya. DPR adalah petugas rakyat. Kita taat hukum dan taat azas,” kata Bambang./red

berita ini sudah diterbitkan viva.co.id dengan judul; Ketua DPR Jamin Tak Akan Polisikan Pengkritik Anggota Dewan

Kateman, detikriau.org – Sup (40) warga Desa Singai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dibekuk pihak kepolisian Polsek Kateman di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tagaraja Kecamatan  Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Kamis (15/3) sekira pukul 05.00 Wib.

Dari tangan terduga pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini disita 12 paket sedang dan 6 paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang disimpan dalam kantong celana dan dalam tas ransel. Turut disita 1 timbangan digital merk Heles, 1 Unit HP, 1 set bong dan kaca pembakar, serta uang tunai Rp. 550 ribu.

Hasil penimbangan sementara menggunakan timbangan digital milik terduga pelaku, ditemukan berat kotor paket yang diduga sabu, seberat lebih kurang 66.79 gram yang ditaksir bernilai puluhan juta rupiah.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kateman AKP. Ali Zahari, menerangkan bahwa penangkapan pelaku yang diduga menjadi pengedar narkotika antar pulau itu bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat yang menyebutkan bahwa Sup sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Disebutkan juga, pria itu selalu menginap di sebuah bengkel pinggir laut di Jalan Gajah Mada Kelurahan Tagaraja, saat berada di Sungai Guntung.

Mendapat informasi, Kapolsek memerintahkan Unit Opsnal Polsek Kateman yang dipimpin Panit I Reskrim IPDA Hendra Gunawan, untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan juga dibantu oleh Personel Koramil 06/Kateman.

Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Sup memang sedang berada di tempat dimaksud. Unit Opsnal kemudian mengamankan terduga pelaku saat sedang berada di dalam kamar. Disaksikan Ketua RT dan warga setempat, dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas.

“Saat ini, Sup dan barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Kateman untuk proses penyidikan lebih lanjut.” Sampaikan AKP Ali Zahari./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik guna menyerap aspirasi seluruh elemen masyarakat, Tembilahan, Kamis (15/3/2018) pagi.

Forum ini dihadiri oleh Penjabat sementara (Pjs) Bupati  Kabupaten Inhil, Rudyanto dan sejumlah unsur terkait diantaranya Bappeda, Perangkat Daerah, Kecamatan, Akademisi, Organisasi Wanita dan Masyarakat.

“Forum ini sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Inhil untuk menerima masukan dari masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar seluruh elemen masyarakat Inhil tahu apa yang menjadi perencanaan Pemerintah Kabupaten Inhil,” ujar Pjs Bupati usai mengikuti forum di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Inhil.

Lebih jelas, dikatakan Pjs Bupati, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan wujud transparansi Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Inhil kepada masyarakat ihwal pelaksanaan dan perencanaan kegiatan keprograman di tahun 2019 mendatang.

“Forum ini sebenarnya telah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Mekanisme forum dilakukan secara interaktif, yang mana pihak Pemerintah Daerah memaparkan program dan komponen masyarakat merespons dan melontarkan pertanyaan,” urai Pjs Bupati.

Dalam forum konsultasi publik yang digelar, dilakukan juga penandatanganan berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah Kabupaten Inhil tahun 2018. “Jadi, beberapa hari sebelumnya forum Perangkat Daerah imi sudah berjalan dan sudah selesai maka hari ini juga disepakati,” ungkap Pjs Bupati.

Terakhir, Pjs Bupati berpesan, agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah dapat merencanakan kegiatan keprograman dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan.

“Yang terpenting lagi adalah program.yang dirumuskan dan direalisasikan dapat memberikan manfaat seluas – luasnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Inhil. Itu yang terpenting untuk diperhatikan bagi kami,” tandas Pjs Bupati./ diskominfops_inhil/adv

Tembilahan, detikriau.org – Stasiun Radio Gemilang FM menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) di Kantor Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Diskominfopersantik) Kabupaten Inhil, Tembilahan, Kamis (15/3/2018).

Kedatangan Diskominfo Kabupaten Kuansing ini diwakili oleh Kepala Bidang Komunikasi, Mulyadi Harun, Kasi Hubungan Media, Raiyan Safa’at, serta Kasi Layanan Informasi, Antoni Suryadinata dan disambut langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan, Pelayanan, Penyediaan dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Diskominfopersantik Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra yang didampingi oleh Kepala Stasiun Radio Gemilang FM, Ratna Dewi.

Kunjungan Diskominfo Kabupaten Kuansing ke Stasiun Radio besutan Diskominfops Kabupaten Inhil ini bertujuan untuk berkoordinasi serta memperoleh informasi mengenai legal standing dan tata kelola radio Gemilang FM yang dianggap cukup mumpuni.

“Saat ini, pengoperasian radio Kuansing yang berdiri sejak medio tahun 2000 – an agak terhambat dikarenakan persoalan legal standing yang belum ada. Kami dengar, Inhil (legal standing, red) radionya sudah oke. Maka itu, kami merasa perlu dan bertanggung jawab atas legalitas radio di Kuansing,” ujar Kepala Bidang Komunikasi Kabupaten Kuansing, Mulyadi Harun disela kunjungan.

Mulyadi Harun mengaku senang dan bangga atas sambutan Diskominfopersantik Kabupaten Inhil. Sebab, dalam kunjungan ini, pihak Diskominfo Kabupaten Kuansing bisa memperoleh informasi dan materi yang memadai guna memperjelas legal standing radio Kuansing.

“Pasca kedatangan kami kesini, kami akan berupaya memacu legalitas radio Kuansing  bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan melalui jalur legislatif,” kata Mulyadi Harun.

Setelah ini, Mulyadi Harun mengaku akan mencoba berkoordinasi ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah serta merumuskan naskah akademik sebagai dasar peraturan daerah tentang radio Kuansing bersama pihak Perguruan Tinggi.

Pada kunjungan ini, pihak Diskominfo Kabupaten kuansing juga mendapat materi tentang persoalan kerjasama media dari Kepala Bidang P4SDKI Diskominfopersantik Kabupaten Inhil, Trio Beni Putra serta melakukan peninjauan mekanisme operasional Radio Gemilang FM./*/Ikhwan