Kempas, detikriau.org – Unit Reskrim Polsek Kempas ringkus TR (35) saat melintas dengan menggunakan sepeda motor di Jalan Lintas Provinsi, Parit Ijab Kelurahan Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (26/3/2018) sekira pukul 20.30 WIB.

Dari tangan warga Kelurahan Kempas Jaya itu diamankan 4 paket sedang bubuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu berbalut plastik putih bening.

Penggeladahan lanjutan ditempat kerja TR di Desa Mumpa Kecamatan Kempas, polisi kembali mengamankan 6 paket kecil bubuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu.

Selain barang bukti diduga Narkotika, polisi juga menyita barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika berupa 1 buah korek api gas, 1 buah jarum pembakar sabu, 1 buah kaca pirek, 1 unit HP, 1 buah tas, beserta 1 unit sepeda motor merk Honda Legenda yang digunakan TR.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP. Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kempas AKP. Oka Mahendra Syahrial, S.E., S.I.K., mengatakan, Ihkawal penangkapan bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat.  Informasi yang disampaikan itu menyebutkan bahwa ada seorang pengedar narkotika yang akan melintas di Jalan Provinsi tersebut. Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan memerintahkan Unit Reskrim Polsek Kempas yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA RIDWAN, S.H., menuju lokasi dimaksud.

Tak lama kemudian, terlihat tersangka melintas di Parit Ijab dan segera dilakukan pencegatan. Disaksikan oleh Ketua RT dan warga setempat, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diduga narkotika. Pengembangan yang dilakukan di tempat kerja tersangka di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling, kembali menemukan 6 paket kecil diduga narkotika jenis sabu.

“Saat ini, tersangka TR alias Teg, beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Kempas untuk proses penyidikan lebih lanjut.” Akhiri Kapolsek./ Am

“Salah satu tujuan kegiatan adalah untuk mendorong pemerintah daerah menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan”

Pekanbaru, detikriau.org –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melakukan ekspose kegiatan pembangunan 2017-2018 dihadapan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau di Pekanbaru, Senin (26/3).

Ekspos, presentasi dan wawancara dalam rangka Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Inhil, H Tengku Juhardi.

“Kita salah satu kabupaten di Riau yang dinilai baik, sehingga mendapat kesempatan untuk mempresentasikannya, “ungkap Kepala Bappeda Inhil itu.

Disana Tengku menyampaikan dokumen Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) dan pencapaian pelaksanaan tahun sebelumnya. Dimana sebelumnya Pemkab Inhil Anugerah Pangripta Nusantara.

Oleh karena itu dilakukan ekpos pembangunan dihadapan tim. Salah satu tujuan kegiatan itu untuk mendorong pemerintah daerah menyiapkan dokumen RKPD secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

“Termasuk untuk menciptakan insentif bagi pemerintah daerah yang mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu,” jelasnya.

Menurut Tengku, objek dan ruang lingkup penilaian yang akan dinilai oleh Tim dari Provinsi dan Pusat meliputi dokumen RKPD,  proses penyusunan RKPD, pencapaian pelaksanaan dokumen RKPD, inovasi yang dikembangkan dan penilaian khusus terkait pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kabid Komunikasi Informasi Diskominfo Inhil, Trio Beni Putra, mengatakan penghargaan pembangunan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan evaluasi berbagai aksi atau terobosan yang sudah dilakukan pemerintah daerah.

Dimana pada penghargaan sebelumnya, penilaian dilakukan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan untuk tahun ini ditambah presentasi dan wawancara terkait pencapaian terhadap perencanaan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya.

“Jadi ada indikator baru terhadap penilaian dokumen di tahun 2018 ini,”sambungnya. Selain itu tim penilai juga meminta hal-hal yang telah dilakukan Pemkab Inhil dalam upaya transparansi pembangunan.

“Aksi nyata yang dilakukan Pemkab Inhil dalam keterbukaan informasi adalah, pembentukan PPID dengan wujud aplikasi yang dapat diakses masyarakat,” paparnya.

Hal ini merupakan informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat. Kemudian, terdapat pula lembaga penyiaran publik lokal Gemilang Televisi yang memberikan informasi aktual kepada masyarakat setiap waktu.

“GGTV saat ini dapat di akses sampai ke masyarakat yg termarginalkan. Cukup hanya dengan satu parabola,”tutup Trio Beni Putra./diskominfops_inhil/adv/Am

Tembilahan, detikriau.org – Pilkada serentak 2018 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Saat ini, penyelenggara  pemilu, KPU RI melayani masyarakat dengan sistem digitalisasi. Salah satunya adalah mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Caranya cukup mudah, cukup dengan meng-input nomor induk kependudukan.

Melalui website resmi KPU RI ini juga dapat diketahui jumlah pemilih baik pemilih pria maupun wanita termasuk jumlah pemilih difabel dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, dan jumlah TPS.

 Caranya, Klik Disini ….

Tembilahan, detikriau.org – Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya dibidang kemaritiman. Karenanya, cukup banyak masyarakat yang menggantungkan sumber penghasilan dengan menjadi nelayan.

Kesejahteraan Nelayan sebagai bagian dari masyarakat menurut Pjs Bupati Inhil Rudyanto, tentu harus diperhatikan dan diperjuangkan.

“Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Inhil, terdapat 29 ribu nelayan yang ada di Inhil, maka ini perlu di perhatikan,” kata Pjs Bupati Inhil H Rudyanto usai pelantikan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, belum lama ini.

Berdirinya HNSI sebagai wadah nelayan diharapkan Pjs Bupati akan menjadi penyambung lidah bagi nelayan terutama untuk memberikan informasi tentang berbagai program yang di buat pemerintah sehubungan dengan nelayan. HNSI  merupakan satu-satunya organisasi nelayan yang diakui oleh Kementrian Perikanan.

“Kita harapkan HNSI mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat nelayan yang ada di Inhil, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Melalui wadah organisasi tersebut diharapkan ada banyak program pemerintah pusat maupun daerah yang bisa diakomodir untuk mensejahterakan nelayan, “paparnya.

Pendapat Pjs Bupati, jika dilihat dari karakteristik topografi Inhil dengan bentang perairan yang luas sudah selayaknya pemerintah melalui Kementrian terkait memberikan perhatian lebih. Bantuan peralatan seperti perahu dan alat tangkap menjadi target yang harus dicapai kedepan.

Selain itu, ada pengembangan jenis perikanan tambak, dimana diketahui d Inhil sudah ada tambak tiram yang penjualannya diekspor keluar negeri dengan harga yang menjanjikan.

“Hal-hal seperti ini tentu sebagai upaya untuk meningkatkan penghasilan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.” Akhiri Pjs Bupati./Diskominfops_inhil/Am/Adv

Tembilahan, detikriau.org – Sales Executive LPG V Pertamina, Adi Bagus Haqqi meminta kepada masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawal agar penyaluran gas subsidi tepat sasaran. Jika menemukan adanya dugaan penyimpangan diminta untuk menyampaikan informasi.

“LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi warga miskin dengan pendapatan kurang dari Rp 1,5 juta per bulan dan usaha mikro. Bila ada keluhan pelayanan, masyarakat dapat menghubungi kontak pertamina di nomor 1-500-000 atau email ke pcc@pertamina.com./,” Beritahukan Adi disela pelaksanaan sidak disejumlah tempat pengusaha kuliner non mikro bersama Disperindag Inhil di Kota Tembilahan, Senin (26/3/2018)

Menurut Adi, kegiatan sidak ini ditujukan untuk mengedukasi penggunaan LPG subsidi kepada masyarakat khususnya pengusaha kuliner non mikro. “Diharapkan setelah adanya sidak, dapat mengedukasi pengusaha non mikro untuk tidak lagi menggunakan LPG subsidi” ujar Adi.

Melalui sidak yang rutin dilaksanakan Pertamina bersama Disperindag, diharapkan dapat menjaga distribusi LPG 3 Kg agar disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

“Kami harap, kegiatan ini dapat memberikan efek jera bagi masyarakat mampu agar tidak menggunakan LPG bersubsidi, sehingga saluran distribusi LPG 3 Kg dapat terjaga dengan baik”, tutup Adi./Ikwan

Tembilahan, detikriau.org – Kepala Dinas perindustrian dan perdagangan, (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir, Dianto Mampanini mengancam akan melakukan penyitaan bagi Pengusaha Kuliner Non Mikro yang kedapatan mempergunakan LPG Subsidi dalam kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk agen atau penyalur yang menyalahi aturan, sangsi diberlakukan hingga pencabutan izin usaha.

Penegasan ini disampikan Dianto disela pelaksanaan Sidak di sejumlah tempat pengusaha kuliner non mikro di kota Tembilahan, Senin (26/3/2018)

“Sangsi bagi pengguna usaha non mikro menggunakan gas bersubsidi adalah dengan melakukan penyitaan, sementara bagi agen atau pangkalan sangsi paling berat berupa pencabutan izin usaha.” Warning Dianto

Menurut Dianto, salah satu penyebabnya kelangkaan gas subsidi 3 Kg adalah penggunaan yang tidak tepat sasaran, maka dari itu, mantan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Inhil ini mengingatkan kepada pihak usaha non mikro untuk tidak lagi menggunakan gas bersubsidi.

Dalam pelaksanaan sidah kali ini, Kadisperindag Inhil didampingi Kepala Bidang Perdagangan Disperindag, Azwar C, dan Sales Executive LPG V Pertamina, Adi Bagus Haqqi.

Hasil pelaskanaan sidak, Disperindag masih menemukan sejumlah pengusaha kuliner non mikro yang mempergunakan gas subsidi dalam kegiatan operasionalnya. Sangsi-pun ditegaskan dengan memberikan peringatan terakhir. / Ikhwan