JAKARTA — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan gerakan #2019GantiPresiden bukan merupakan bentuk kampanye hitam. Gerakan tersebut tetap boleh dilakukan hingga masa kampanye mendatang.

“Hal itu merupakan bentuk demokrasi secara logis dan bukan kampanye hitam. Sebab, jika kampanye hitam itu kan menyerang Presiden secara pribadi,” ujar Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Dia melanjutkan, gerakan itu hanya bersifat slogan, tanpa disertai program tertentu. Karenanya, dia menilai, hal tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

Bagja juga menyatakan, gerakan #2019GantiPresiden juga tetap boleh dilakukan meski diinisiasi oleh parpol atau tokoh parpol. Sebab, masyarakat harus memahami jika ada gerakan-gerakan lain yang dilakukan oleh sejumlah parpol.

Dia mencontohkan, gerakan Golkar Jokowi (Gojo) yang mendukung Presiden Joko Widodo memerintah selama dua periode. Gerakan tersebut tidak dilarang, bahkan ketika sudah memasuki masa kampanye.

”Kalau Gojo boleh, mengapa #2019GantiPresiden tidak boleh?  Sehingga, menurut kami, semua itu tetap boleh saja dilakukan. Tetap boleh dilakukan sampai nanti sudah ada capres-cawapres Pemilu 2019,” tambah Bagja.

Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan jika gerakan #2019GantiPresiden memang bertujuan kampanye maka hal tersebut melanggar etika kampanye Pemilu. Kemendagri menegaskan kampanye oleh parpol harus tetap memperhatikan etika politik.

Menurut Suhajar, parpol merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, ada sejumlah pertimbangan etika yang harus diingat oleh parpol.

“Karenanya, parpol dalam menyampaikan visi,dan misi itu punya etika politik, ” tegas Suhajar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin (9/4).

Sumber: republika.co.id

Tembilahan, detikriau.org – Satu orang korban, AD (34) meninggal dunia dan dua lainnya, LK (20), dan PR (13) luka-luka akibat tabrakan sepeda motor di Jalan Tanjung Harapan Kecamatan Tembilahan, Selasa (10/4/2018) sekira pukul 02.30 Wib dinihari.

Menurut keterangan Kapolres Inhil AKBP Christian Rony Putra Sik, MH melalui Kasat Lantas AKP Anindhita Rizal, Sik, kronologis tabrakan bermula saat kendaraan Honda Vario Techno Nopol BM 2032 GZ yang dikendarai BD bergerak dari arah Jalan Baharudin yusuf menuju ke Jalan Tanjung Harapan. Sesampainya di TKP, BD berbelok ke arah sebelah kanan jalan, namun tiba-tiba saja datang dari arah belakang, Sepeda Motor Yamaha Mx Nopol BM 4662 GK yang dikendarai PR berboncengan dengan SE sedang melaju, dan tabrakanpun tak bisa lagi terelakkan.

Akibat tabrakan, BD, Warga Jalan Tanjung Harapan Lr. Tanjung Jati alami luka lebam dibagian muka dan mengeluarkan darah dari bagian hidung. Sedangkan PR, warga Jalan Pekan Arba Lr. Rindang bertuah  alami luka dibagian kening dan mata sebelah kanan dan SE, warga Jalan Tanjung Harapan Lr. Iriah alami luka lecet dibagian kening dan muka sebelah kanan serta luka lecet di bagian punggung belakang.

“Usai tabrakan, ketiga korban langsung dilarikan ke RSUD Puri Husada Tembilahan untuk mendapatkan perawatan. Namun nyawa BD tak lagi dapat tertolong dan akhirnya meninggal dunia,” Akhiri AKP Anindhita./Am

Tembilahan, detikriau.org – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Said Syarifuddin Ikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam, Senin (9/4/2018).

Selain Sekda, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang berada dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota Se – Provinsi Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

Menurut Sekda Inhil, FGD ini menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se – Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil.

“Pada waktu itu, Sekda se – Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala,” tukas Sekda.

Dalam FGD, diungkapkan Sekda, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan dana bagi hasil sektor industri ekstraktif.

Sekda menjelaskan, beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar.

“Walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah,” jelas Sekda.

Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, dikatakan Sekda, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah.

Kedepan, Sekda menuturkan, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah./adv/am

Pekanbaru, detikriau.org – Sebanyak 18 jurnalis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dari empat provinsi di Pulau Sumatera rampung melaksanakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) selama dua hari penuh.

Kegiatan UKJ ini diawali dengan Workshop Profesionalisme Jurnalis Menghadapi Hoaks, pada Jumat (6/4/2018) di Hotel Grand Suka, Pekanbaru.

“Esensi uji kompetensi untuk menguji pemahaman dan keterampilan seluruh jurnalis khususnya anggota AJI. Mengukur sikap dan kemampuan peserta sebagai jurnalis profesional,” ungkap Anggota Dewan Penguji AJI Indonesia, Budi Santoso Budiman di akhir UKJ, Minggu (8/4/2018) malam.

Ke delapan belas peserta yang menjalani UKJ terdiri dari jenjang Muda, Madya dan Utama. Penguji UKJ kali ini terdiri dari dua orang penguji dari AJI Pekanbaru, Hasan Basril dan Winahyu Dwi Utami, serta dua orang penguji dari AJI Indonesia, Budi Santoso Budiman, dan Sofiardi Bachyul. Selain penguji, UKJ kali ini juga diikuti oleh penguji magang, Ramon dari AJI Jambi.

Dengan digelarnya UKJ AJI di Pekanbaru ini, maka anggota AJI yang dinyatakan berkompeten sesuai tingkatannya semakin bertambah. Total AJI memiliki sekitar  dua ribuan anggota aktif yang tersebar di Indonesia.

“Masih ada hampir seribu anggota AJI yang belum uji kompetensi dan ada yang harus naik jenjang. Terakhir verifikasi (keanggotaan,red) tidak sampai 2 ribu anggota,” lanjutnya.

Ke depan, selain agenda internal, AJI juga akan mengupayakan usulan ke Dewan Pers terkait dengan Uji Kompetensi. Usulan dimasukkan terkait dengan keseriusan agenda uji kompetensi profesi jurnalis agar tidak hanya menjadi kegiatan seromonial belaka, dan mengusulkan adanya opsi pencabutan kompetensi jika melanggar.

“Beberapa hal akan kita usulkan ke Dewan Pers mengenai prosedur, modul, termasuk sampai ke pencabutan (kompetensi). Pada saatnya AJI ambil sikap tegas berkiatan pelaksanaan Uji Kompetensi, bahwasanya jangan sampai seremonial syarat formal semata,” urainya.

AJI sebagai organisasi profesi tetap memegang kode etik profesi, dan menjaga marwah jurnalis. Sejauh ini publik masih menilai AJI sebagai organisasi profesi yang menjunjung tinggi kode etik, sehingga masih dipercaya masyarakat.

“Kita berharap AJI bisa lebih baik. Bukan mau menyimbongkan diri, bukan fitnah, tetapi sampai hari ini AJI masih menjadi organisasi profesi jurnalis yang tepercaya,” tegasnya.

Sementara itu, pada kegiatan UKJ kemarin terpilih sebagai peserta terbaik Tingkat Utama, Donal Meisel selaku jurnalis TV One wilayah liputan Sumatera Barat, Tingkat Madya, Riyan Novitra, jurnalis Tempo untuk wilayah liputan Riau, dan peserta tingkat Muda, Margaretha Nainggolan selaku jurnalis Batamnews.com.

Ketua AJI Pekanbaru, Firman Agus dalam penjelasannya menerangkan, jika UKJ kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar di Pekanbaru. Terakhir, kegiatan serupa digelar lima tahun silam.

“Alhamdulillah UKJ kedua kali digelar di Pekanbaru berjalan sukses, setelah terakhir pada 2013 lalu,” sebutnya.

Ia berharap rekan-rekan AJI yang selesai melaksanakan UKJ dapat menjalankan tugas dan amanah selaku jurnalis, mengedepankan kepentingan masyarakat, dan tidak menciderai profesi dengan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku AJI.

“Mudah-mudaha  kawan-kawan peserta yang telah dinyatakan kompeten  mengaplikasikan apa yang didapat selama UKJ dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis. Yang terpenting, tetap menjaga independensi dan prinsip-prinsip AJI,” ujarnya.

Usai digelar di Pekanbaru, AJI dalam waktu dekat juga akan menggelar UKJ ke sejumlah daerah, seperti Palembang, Medan, dan Pontianak, serta daerah lainnya di Indonesia dalam tahun ini.(rls)

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan sebagai hak seluruh masyarakat yang harus dipenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Inhil, Darussalam saat membuka Rapat Kerja (Raker) Kesehatan Kabupaten Inhil 2018 di salah satu Aula Hotel di Tembilahan, Senin (9/4/2018).

Menurutnya, kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat  dan menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu, mudah diakses dan terjangkau.

Penyediaan pelayanan kesehatan ini, tidak terlepas dari upaya pemerintah secara terus-menerus meningkatkan pembangunan kesehatan termasuk di Negeri Hamparan Kelapa Dunia.

“Rapat kerja ini bukan forum pertemuan penyelengara kesehatan semata, namun diharapkan akan terjadi pertukaran informasi dan penyusunan kebijakan  bidang kesehatan dalam rangka mengantipasi masalah masalah kesehatan yang terjadi diInhil. Hal ini bertujuan, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama dalam percepatan eliminasi Tubercolosis, penurunan Stunting, peningkatan mutu serta cakupan imunisasi menuju Inhil bebas pasung ini memerlukan dukungan lintas sektor.

Dalam masalah eliminasi Tubercolosis (TBC), peran serta lintas sektor sangatpenting dalam mendeteksi atau penemuan kasus TBC mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan menurunkan penularan kasus TBC.

Sedangkan kasus stunting di Inhil masih tinggi sedangkan penaganan masalah Stunting baik masalah pencegahan maupun interpensi memerlukan peran lintas sector, terutama masalah kasus gizi terutama kasus pangan dan penyediaan air bersih dan sanitasi.

Sementara itu, Kepala Diskes Inhil, Zainal Arifin menyebutkan bahwa pencapaian Diskes Inhil tahun 2017 terkait beberapa program yang menjadi isu strategi Nasional cukup bervariasi seperti capaian Program TBC yakni 655 kasus TBC atau 65 persen dari 1070 target di Inhil.

Program Gizi capaian penemuan kasus stunting atau anak sangat pendek pada usia 0-59 bulan sebanyak 855 kasus dari 6000 sampel balita yang diperiksa.

Program Imunisasi capaian imunisasi dasar lengkap di Inhil pada tahun 2017 adalah 66,2 persen dari target 95 persen, sedangkan deaa UCI pada rahun 2017 adalah 77 desa (32,6 persen) dari target 80 persen, namun capaian ini sudah berangsur meningkat dari tahun sebelumnya.

Program Jiwa, berdasarkan data ODGJ tahun 2014 sebanyak 312 jiwa, tahun 2015 sebanyak 460 jiwa, tahun 2016 sebanyak 674 jiwa, tahun 2017 sebanyak 791 jiwa, dan tahun 2018 sebanyak 847 jiwa, pada tahun 2018 ada 19 jiwa yang dirujuk dan 21 jiwa yang dijemput. Data pasung tahun 2014 sebanyak 168 jiwa, tahun 2015 sebanyak 119 jiwa, tahun 2016 sebanyak 11 jiwa, tahun 2017 sebanyak 33 jiwa, dan tahun 2018 hanya tinggak 3 jiwa.

“Untuk mencari solusi permasalahn tersebut, maka pada Rakerkes kali ini juga melibatkan secara aktif peran dari lintas sektor dalam upaya bersama mengatasi permasalahan kesehatan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu,” tuturnya./mirwan

Pelangiran, detikriau.org – Jasad Salamudin bin Heri Nurdin, akhirnya ditemukan Tim Gabungan di Perairan Kateman Desa Hidayah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sabtu (8/4/2018) sekira pukul 23.00 Wib setelah lebih kurang 36 jam sejak dilaporkan menghilang akibat terjatuh dari perahu motor yang dinakhodainya di perairan tanjung Sulawesi Kelurahan Pelangiran Kabupaten Inhil.

“Pencarian dilakukan dengan melibatkan Tim SAR Gabungan dari Sat Polairud Polres Indragiri Hilir dan Polsek Pelangiran bersama masyarakat. “, Ujar Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Pelangiran IPTU Muhammad Rafi.

Diterangkan Kapolsek, setelah dievakuasi, jenazah korban selanjutnya dilakukan Visum Et Revertum oleh Tim Medis dari Puskesmas Pelangiran yang dipimpin oleh dr. Sekar Panggih Palupi. Dari hasil visum tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ditubuh korban.

“Jenazah sudah diserahkan oleh petugas Kepolisian kepada pihak keluarga yang diterima langsung oleh orang tua korban Heri Nurdin, dan kemudian dibawa ke rumah duka di Desa Parit IV Simbar, untuk segera dimakamkan.” Akhiri Kapolres

Sekedar mengingatkan, sebelum terjadinya peristiwa naas itu, Salamuddin (18) dilaporkan jatuh dan hilang saat berlayar bersama orang tuanya Heri Nurdin di tengah hujan lebat yang disertai petir, Jumat, 6/4/2018, sekira pukul 12.00 Wib. Saat itu diduga, korban terjatuh ke sungai akibat sambaran petir. / Am