Tembilahan, detikriau.org — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) memberikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap usulan 6 Ranperda yang disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya. Tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi ini disampaikan Sekda Inhil, H Said Syarifuddin pada Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2018, di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Selasa 11 April 2018.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, DR Sahrudin turut dihadiri Anggota DPRD dan sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Sekda Said Syarifuddin yang membacakan tanggapan Pemkab Inhil mengatakan, menanggapi pertanyaan dari fraksi PKB terhadap adanya target penerimaan retribusi yang tidak tercapai, dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban atas penggunaan jasa kepelabuhanan dan kurangnya kepedulian penyedia jasa dalam memenuhi kewajibannya.

“Menurut hemat kami, urgensi pertukaran juru pungut jasa kepelabuhanan belum perlu dilakukan,” katanya.

Sedangkan yang terkait dengan kenaikan tarif retribusi parkir, dimaksudkan untuk kendaraan roda dua, yang sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000, dikarenakan pengelolaan parkir dilaksanakan oleh pihak kedua, kemudian pihak kedua mengontrakkan kepada pihak ketiga.

“Sesuai dengan hasil survey yang dilakukan dinas perhubungan kabupaten indragiri hilir maka dimungkinkan untuk menaikkan tarif parkir dalam usulan perubahan untuk meningkatkan PAD,” tambahnya.

Menanggapi pemandangan dari fraksi Golkar, Sekda Said Syarifuddin mengucapkan terima kasih atas masukan dan sarannya, agar pembahasan tentang Ranpersa benar-benar menghasilkan output yang maksimal, dan agar pemerintah dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Demikianlah tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi ranperda tahun 2018. Kami sadari bahwa tanggapan ini belumlah dapat memuaskan semua  pihak, dan untuk itu kiranya dapat dikoordinasikan lebih lanjut agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat terus berkesinambungan dan bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir yang kita cintai ini. Atas semua saran dan pendapat yang telah diberikan, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sekali lagi ucapan terima kasih semoga kerjasama yang baik ini akan terus dapat kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dalam rangka mewujudkan visi inhil berjaya dan gemilang 2025,” imbuhnya./adv

Tembilahan, detikriau.org – Kapolres Inhil AKBP Christian Rony, S.I.K. M.H ulurkan bantuan bagi keluarga Natania Ratifa Zhanin. Didampingi Kasat Lantas AKP Aninditha Rizal, S.H., S.I.K, kedatangan orang nomor satu di jajaran Polres Inhil ini disambut dengan isak tangis haru, Kamis, (12/4/2018)

“Saya hanya bisa berdo’a semoga Kapolres dan Jajarannya, mendapat berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.” Ucap puji syukur orang tua balita penderita gizi buruk, Basirun (30) dengan ucapan terbata, tak mampu membendung rasa haru

Menurut AKBP Christian, kedatangan mereka dirumah keluarga prasejahtera di Jalan Kembang Lorong Jelita itu, wujud rasa prihatin atas penderitaan keluarga tersebut.

“Saya berharap apa yang kami berikan ini setidaknya akan dapat sedikit meringankan beban kehidupan mereka,” Sampaikan Kapolres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyerahkan bantuan berupa; beras, gula, minyak makan, telor, susu, biskuit dan sejumlah uang untuk membantu biaya pengobatan Natania.

Natania Ratifa Zhanin, meski saat ini sudah berusia 16 bulan, tapi belum bisa berjalan. Hasil  diagnosis medis, Balita ini menderita gizi buruk. Keterbatasan ekonomi orang tuanya yang hanya berprofesi sebagai buruh parut kelapa di Pasar Tembilahan, menyebabkan keluarga ini tidak mampu berbuat banyak untuk mengobati anaknya. Uluran tangan dari pihak terkait dan masyarakat Indragiri Hilir, tentunya bisa membantu meringankan keluarga tersebut dari deritanya./ Am

Tembilahan, detikriau.org – Syech Thoha Amar Diban mengingatkan kepada seluruh umat muslim untuk senantiasa menjalankan perintah Sholat 5 waktu. Bagi yang melaksanakan, Allah memberikan pahala, ampunan, dan berbagai manfaat yang tak terhingga. Namun bagi yang dengan sengaja meninggalkannya, siksa Allah amatlah pedih. Tidak hanya di akherat kelak, di dunia-pun akan dijauhkan dari rahmat-NYA.

Ulama asal Kalimantan Selatan ini dalam tausiahnya pada peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW 1439 Hijriah di Mesjid Jami’ Al Ghulam Jalan Pangeran Hidayat Parit 14 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kab Indragiri Hilir, Riau, selasa (10/4/2018), mengingatkan bahwa meninggal perintah sholat 5 waktu akan memberikan dampak sebagai berikut;

1. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat subuh maka Allah akan mengangkat cahaya dari wajahnya.
2. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Dzuhur, Allah akan angkat keberkahan atas rezky yang ada pada dirinya.
3. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Ashar maka Allah akan buka keburukan yang ada pada dirinya.
4. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat Magrib maka Allah tidak akan memberkahi anak cucu keturunannya.
5. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat isya maka Allah tidak akan memberikan ketenangan di dalam tidurnya.

Oleh karenanya, Syech Thoha mengajak untuk selalu memupuk kecintaan perintah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan pahala dan ampunan diakherat kelak dan mendapatkan keberkahan dan lindungan selama menjalani kehidupan di dunia./ rul

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara enggan berkomentar panjang lebar soal temuan satu NIK (nomor induk kependudukan) digunakan registasi kartu prabayar untuk 2,2 juta nomor ponsel.

Rudi mempersilakan persoalan itu ditanyakan kepada operator telekomunikasi. “Jangan tanya saya tapi tanya operator, karena yang memeriksa operator,” kata Rudiantara di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).

Menurut dia, kasus tersebut bukan kesalahan sistem. Menurut Rudiantara, sebenarnya sudah ada peraturan menteri yang harus diikuti oleh semua stakeholder terkait. “Jadi, kalau tidak diikuti ya ada konsekuensinya,” katanya.

Dia menambahkan, direktorat jenderal penyelenggaraan pos dan informatika kemenkominfo, juga badan regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI), sudah pernah menegur operator. “Operator sudah diminta menonaktifkan yang prosesnya tidak sesuai dengan peraturan. Jutaan yang sudah dinonaktifkan oleh operator sendiri,” katanya.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengakui memang ada satu NIK yang digunakan untuk registrasi 2,2 juta kartu prabayar. Menurut dia, tidak mungkin pendaftaran itu menggunakan sistem manual.

“Ini angka yang tidak masuk akal kalau dilakukan secara manual. Berarti menggunakan robotik agau sistem,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/4).

Dia menambahkan, pihaknya masih akan menindaklanjuti persoalan atau temuan yang mencengangkan tersebut.

“Ya 2,2 juta satu NIK, di bawahnya ada 1,9 juta untuk satu NIK. Nanti operator lain ada lagi yang satu juga lebih,” jelasnya.

Dia menegaskan tidak mungkin satu orang dalam satu detik bisa meregistrasi sekitar 120 kartu prabayar. “Sehingga kami menduga ini dilakukan dengan mesin,” katanya.

Karena itu, dia masih mendalami siapa yang bisa melakukan hal ini. Komisi I DPR merekomendasikan kepada Kemenkominfo untuk memperdalam sehingga ketahuan siapa yang melakukan registrasi dengan sangat spektakuler itu.

sumber: jpnn.com

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), DR Dianto Mampanini mengakui anjloknya harga jual kelapa dalam beberapa pekan belakangan ini.

Namun menurutnya, perubahan drastis harga tersebut akibat pengaruh pasar dunia yang menjadi pedoman para pengusaha dan perusahaan perkelapaan.

“Dari pantauan kami baik dari masyarakat hingga pihak perusahaan, bahwa turunnya harga kelapa diawali dari menurunnya permintaan pasar dunia,” kata Dianto, Rabu (11/4/2018).

Ia menyebutkan, hal tersebut harus dimaklumi. Beberapa waktu terakhir ini kata Dianto terjadi penurunan harga kelapa yang biasanya Rp 3.400 per butir sekarang hanya Rp 1200 bahkan ada hanya Rp 1000.

Hasil pengecekkan pertama yang bersumber dari masyarakat dan pengumpul. Didapatkan data terjadinya pengurangan permintaan dari para pengguna, selama ini kelapa dijual bebas kepada pembeli yang masuk dari luar, seperti Malaysia dan Thailand.

Pengecekkan kedua yakni bersumber dari pihak perusahaan dinyatakan juga seperti itu, bahwa kondisi harga kelapa dunialah jadi penyebab, terutama di Eropa yang membutuhkan berbagai macam prodak turunan kelapa ini mengalami penyusutan permintaan.

“Kita juga sudah koordinasi dengan pihak Pengusaha Kelapa Indonesia, dipantau di Eropa yakni tempat transaksi kelapa terbesar, di sana juga terjadi penurunan. Akibat dari itulah, permintaan berkurang dan stok di pabrik melimpah. Dampkanya, kelapa yang ada pada masyarakat juga mengalami penurunan bahkan terjadi tunda beli,” paparnya.

Disatu sisi juga, lanjutnya, ada yang terjadi bahwa kelapa yang dijual masih belum maksimal kesempurnaannya seperti masaknya, sehingga pedagang mengatakan kelapa dari petani cepat membusuk, tetapi kata Dianto persentase itu terbilang kecil.

Meski demikian, Pemerintah tidak diam dan berupaya mengembalikan standar harga yang diinginkan masyarakat.

“Sejauh ini memang kita belum mempunyai aturan yang mewadahi untuk menentukan standar harga kelapa. Tapi baru-baru ini, kita telah menerbitkan dua Perda, yang pertama Tataniaga Kelapa dan kedua Perda Sistem Resi Gudang,” sebutnya.

Untuk Perda Tataniaga, inilah nanti yang akan mengatur distribusi kelapa mulai dari petani sampai dengan konsumen akhir, rangkaian itu semua akan dipantau melalui Perda.

Sedangkan untuk Perda Sistem Resi Gudang adalah salah satu jawaban bagaimana bisa menstabilkan harga kelapa, karena sistem ini akan berubah kelapa bulat menjadi kopra, dan ini sangat menjanjikan.

Artinya dengan Sistem Resi Gudang, petani tidak perlu khawatir kelapanya tidak terjual. Dimana, ketika harganya rendah, nanti bisa dititipkan di gudang dan pengelola gudanglah yang akan menjual ketika harganya sudah stabil. Dan Perda ini akan segerakan.

Selain itu, yang masih ditunggu pemerintah adalah Perda tentang BUMD. Jika ini selesai, maka BUMD inilah yang akan mengatur Sistem Resi Gudang tersebut.

“Dengan demikian kita berharap, kontrol terhadap harga bisa kita pantau, artinya standar harga kelapa itu seperti apa dan tidak merugikan satu pihak,” pungkasnya./mirwan

Tembilahan, detikriau.org – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Rudyanto melepas kontingen Inhil untuk mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Ke – XIV Provinsi Riau Tahun 2018 di halaman Kantor Bupati Inhil, Selasa (10/4/2018) pagi.

Pelepasan 80 Atlet pelajar itu dengan ditandai oleh penyerahan bendera KONI dari Pjs Bupati kepada Ketua Kontingen POPDA XIV tahun 2018.

Menurut Pjs Bupati Inhil, disamping target kemenangan, para Atlit  juga diminta untuk tetap menjaga nama baik daerah.

“Untuk tahun ini, target kita semua cabor bisa meraih juara. Kita akan berjuang se – maksimal mungkin dengan tetap menjaga nama baik Inhil,” pinta Pjs Bupati.

Pjs Bupati juga mengatakan bahwa ajang PODPDA merupakan sebuah sarana bagi pelajar, khususnya pelajar Inhil menunjukkan kiprahnya serta mengembangkan diri mencapai jenjang yang lebih tinggi dalam konteks keolahragaan.

“Dengan begitu, saya berharap agar seluruh pelajar dari kontingen Inhil dapat lebih serius dalam mengikuti ajang POPDA ini,” pesan Pj Bupati.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Junaidi mengutarakan, 80 atlet pelajar yang tergabung dalam kontingen Inhil akan mengikuti 7 dari 8 cabang olahraga yang diperlombakan.

“Target kita selain menorehkan prestasi, para atlet bisa mendapatkan pengalaman. Kami (Disporabudpar, red) akan terus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkesinambungan terhadap bibit muda atlet Inhil yang kini berada di usia emas,” Ujar Junaidi./ Am