JAKARTA – Calon Jemaah Haji (CJH) yang meninggal sebelum berangkat boleh digantikan oleh salah satu anggota keluarganya.

Aturan yang dikeluarkan Kementerian Agama ini mulai berlaku pada musim haji 1439 H/2018 M. ”Mulai tahun ini, porsi calon jemaah haji yang wafat sebelum berangkat ke Arab Saudi, bisa digantikan oleh keluarganya,” terang Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ahda Barori di Jakarta, Kamis (19/4).

Ahda menjelaskan, ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 148 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Reguler Tahun 1439 H/2018 M.

Dalam SK tersebut, diatur ketentuan-ketentuan pelimpahan hak berangkat haji dari CJH yang wafat.

Yang pertama, permintaan harus berasal dari keluarga jemaah yang sudah ditetapkan oleh Kemenag berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), namun wafat sebelum berangkat. ”Ini berlaku pasca CJH yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai berhak lunas tahun berjalan,” jelas Ahda.

Sementara itu, anggota keluarga yang berhak menggantikan CJH yang wafat adalah suami, istri, anak kandung, ataupun menantu. ”Pengajuan penggantian ini harus diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat,” jelas Ahda.

Setelah diajukan, verifikasi data pengajuan penggantian akan dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU).

CJH pengganti dari pihak keluarga akan diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan atau pada musim haji tahun berikutnya.
Ahda menambahkan, calon jemaah haji pengganti harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kantor Kemenag Kab/Kota setempat dengan melampirkan beberapa dokumen.

Dokumen-dokumen tersebut adalah akta kematian asli dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat.

Kemudian surat kuasa asli penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat yang ditandatangani oleh anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat

Selain itu, juga menyertakan surat asli keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani CJH penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat dan bermaterai, disertai salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir ataupun dokumen lain dari CJH yang wafat.

”Dokumen-dokumen tersebut dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang setelah dicocokkan dengan aslinya,” kata Ahda.

Yang tidak boleh dilupakan adalah menyetor dokumen asli bukti setoran awal dan atau setoran lunas BPIH.“Seluruh berkas pendukung harus diverifikasi oleh petugas Kantor Kemenag Kab/Kota, Kanwil, dan Ditjen PHU,” tegas Ahda.

sumber: jpnn.com

JAKARTA – Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh mengingatkan seluruh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tidak boleh ikut menandatangani berita acara rapat yang berisi penghapusan pemilih, menambah pemilih, atau kegiatan lain yang terkait dengan penetapan pemilih.

Zudan mengingatkan, terutama pada kadis dukcapil di daerah-daerah yang akan menggelar Pilkada 2019 di 171 daerah.

“Saya ingatkan, bahwa penentuan dan penetapan pemilih sepenuhnya kewenangan dan urusan KPU. Teman-teman di daerah (kadis dukcapil) tidak boleh bertindak melampaui wewenang dengan ikut tanda tangan terkait penetapan pemilih,” ujar Zudan di Jakarta.

Menurut Zudan, prinsipnya para kadis dukcapil harus memahami batas-batas kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Jangan gampang menandatangani sebuah berkas.

“Baca, pelajari, pahami aturan mainnya. Tugas dukcapil merekam dan menerbitkan KTP elektronik. Tidak ada ikut-ikut menetapkan data pemilih,” katanya.

Mantan Penjabat Gubernur Gorontalo ini membenarkan, pemerintah wajib membantu KPU. Caranya, dengan mendorong KPU bekerja secara sinergis dan sistematik.

“Kalau KPU datang ke dinas dukcapil minta bantuan, bantulah dengan tetap berpedoman pada rambu peraturan perundang-undangan. Data pemilih di DPS yang tidak lengkap bisa dilengkapi sendiri oleh KPU dengan melihat DP4 atau membuka data base kependudukan melalui hak akses,” katanya.

Zudan mengingatkan, karena mendapat kabar ada Dinas Dukcapil ikut menandatangani berita acara rapat terkait dengan data pemilih.

“Bila ada kepala dinas atau staf dukcapil yang terkanjur tanda tangan, segera susuli dengan surat untuk mencabut tanda tangan dimaksud,” pungkas Zudan.

sumber: jpnn.com

Kiamat merupakan peristiwa kehancuran alam semesta menuju akhirat yang kekal. Setelah dunia tidak lagi ada makhluk, maka Allah SWT akan membangkitkan untuk dikumpulkan di Padang Mahsyar.

Pada hari kebangkitan ini, manusia akan dihidupkan dengan rupa sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang dibangkitkan dengan rupa terbaiknya, namun ada pula yang bangun dengan kondisi mengerikan.

Salah satunya, ada kaum yang berjalan dengan api yang memenuhi perut. Mereka digiring dari kubur dengan wajah hitam kelam, mata melotot dan perutnya penuh dengan api. Apa sebenarnya dosa kaum ini? Berikut ulasannya.

Setelah terjadinya peristiwa kiamat, maka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka lalu digiring ke Padang Mahsyar. Nantinya, manusia akan dikelompokkan menjadi berkelompok-kelompok dengan berbagai macam rupa dan bentuk yang berbeda-beda. Rupa mereka, sesuai dengan amal ibadahnya selama di dunia.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Naba:18 yang artinya: “yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,” [QS. An-Naba ayat 18]

Salah satu kelompok tersebut adalah mereka yang dibangkitkan dari dalam kubur dengan wajah hitam, bola matanya biru dan perut penuh dengan bara api. Ternyata, dosa kaum ini adalah suka memakan harta anak yatim, dengan cara yang tidak sah. Mereka meninggal, dalam kondisi belum sempat bertaubat kepada Allah. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” [QS. An-Nisa ayat 10]

Anak Yatim adalah anak laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati ayahnya sebelum usianya baligh. Mereka terpisah dari orang yang mencarikan penghidupan untuk melanjutkan kehidupannya.

Memang, tidak semua anak yatim  ini miskin harta. Terkadang mereka memiliki harta peninggalan ayahnya. Harta tinggalan ayahnya menjadi amanah yang luar biasa besar bagi siapa pun yang menyantuni mereka.

Tidak jarang, mereka yang dipercaya justru tidak amanah. Mereka menggunakan harta-harta tersebut bukan untuk mengurusi anak yatim tersebut, namun justru untuk kepentingan pribadinya. Tidak jarang, mereka malah menuntut hak-hak yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka.

Allah SWT sudah menjelaskan dalam Alquran, bahwa manusia dilarang mendekati harta anak yatim dengan cara yang dzolim.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat.) (QS. Al-An’am [6] : 152).

Allah SWT justru memerintahkan kita, agar senantiasa melindungi anak yatim, memperhatikan mereka dan menyayanginya.

“Rumah yang paling baik di kalangan kaum muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim dipelihara dengan baik-baik. Dan rumah yang paling jelek di kalangan muslimin ialah suatu rumah yang di dalamnya ada anak yatim diperlakukan dengan jelek.( Hadits riwayat Ibnu Majah)”

Nabi Muhammad SAW bersabda: “Aku dan orang yang memelihara anak yatim dalam surga seperti ini”, setelah itu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk serta jari tengahnya sambil merenggangkan kedua jari tersebut”. (Hadits Riwayat Bukhari )

Begitulah azab manusia di akhirat ketika dzolim terhadap harta anak yatim. Semoga informasi ini menambah pengetahuan dan pelajaran. Aamiin.

sumber: infoyunik.com

“Bersama PT Taspen Cabang Pekanbaru dan Bank Mandiri Syariah Tembilahan”

TEMBILAHAN (detikriau.org) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bekerjasama dengan PT Taspen Cabang Pekanbaru dan Bank Mandiri Syariah Tembilahan menggelar Sosialisasi Klaim Otomatis Pensiun di Gedung Engkau Kelana, Tembilahan, Kamis (19/4/2018).

Kegiatan tersebut guna memudahkan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki batas usia pensiun dalam mengurus hak klaimnya dan untuk mengingatkan kembali ASN yang akan memasuki batas usia pensiun agar mempersiapkan diri baik secara moral maupun berkas administrasinya agar tidak terkendala saat mencapai batas usia pensiun.

Pagi itu, sosialisasi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Inhil, RM Sudinoto yang dihadiri sejumlah pejabat lainnya, Pimpinan PT Taspen Cabang Pekanbaru Refriani Roeslai, Pimpinan Bank Mandiri Syariah Cabang Tembilahan, Ketua dan Pengurus PWRI Inhil, ASN yang memasuki batas usia pensiun dan sejumlah undangan.

Plh Asisten Administrasi Umum Setda Inhil mengapresiasi program Layanan Klaim Otomatis ini sebagai suatu kemudahan bagi ASN yang akan memasuki batas usia pensiun, mengingat berdasarkan letak geografis, Inhil merupakan kabupaten yang paling jauh dari Ibukota Provinsi Riau tersebut.

“Sebagian ASN akan merasakan berbagai hal ketika pensiun, antara lain berkurangnya pendapatan, hilangnya rutinitas pekerjaan,, dan tidak adanya kewenangan bagi mereka yang memiliki jabatan. Namun jika hal itu sudah disadari sejak dini, masa pensiun merupakan sebuah kesenangan bahkan mungkin yang ditunggu-tunggu oleh ASN, karena lepas dari rutinitas sehari-hari dan dapat meluangkan waktu lebih lama berkumpul dengan keluarga,” ujar Sudinoto.

Dirinya berpesan kepada ASN yang akan memasuki masa pensiun tersebut agar tidak ragu dan berputus asa menghadapi kondisi tersebut, tetapi hendaknya harus memiliki semangat baru untuk kehidupan yang lebih sejahtera.

“Kembangkan hobi yang tertunda akibat kesibukan saat menjadi ASN,” harapnya.

Diketahui, PT Taspen (Tabungan dan Asuransi Pensiun) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dibidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun ASN.

Sebagaimana yang disampaikan Pimpinan PT Taspen Cabang Pekanbaru saat mengawali sambutannya. Ia juga menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan kepada ASN yang memasuki batas usia pensiun tentang kemudahan mengurus berkas dana pensiun.

“Layanan Klaim Otomatis ini berfungsi agar peserta tidak perlu ke Pekanbaru mengurusnya. Program ini mendapat penghargaan di Top 99 BUMN di peringkat 40. Tahun lalu Taspen juga mendapat penghargaan peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik,” sebutnya.

Menurutnya Layanan Klaim Otomatis ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap nasib pensiunan ASN. “Pemerintah selalu memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan PNS. Oleh sebab itu, dengan layanan ini kami menginginkan PNS dapat hidup sejahtera di masa depannya,” harapnya.

Saat ini ASN yang ada di Inhil berjumlah 7364 orang. Hampir setiap tahun ASN yang memasuki batas usia pensiun lebih kurang sebanyak 200 orang. Pada tahun 2017 jumlah ASN yang pensiun sebanyak 233 orang, tahun 2018 jumlah ASN yang pensiun diperkirakan sebanyak 228 orang, dan prediksi untuk tahun 2019 jumlah ASN yang pensiun sebanyak 214 orang.

Kegiatan yang dilaksanakan pada sosialisasi ini ialah Penyerahan Kartu Taspen secara simbolis, penjelasan tentang Layanan Klaim Otomatis oleh Pimpinan PT Taspen, penjelasan tentang Produk Bank Mandiri Syariah Cabang Tembilahan, dan diskusi yang dipandu oleh moderator.

ASN yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai ASN. Ada beberapa batas usia pensiun sebagai ASN yaitu, usia 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. Usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dan usia 65 tahun bagi pejabat fungsional ahli utama./mirwan/adv

JAKARTA — Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, para pelaku produsen dan pengedar minuman keras (Miras) oplosan bisa dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kasus Miras oplosan telah menewaskan puluhan orang di beberapa wilayah.

“Apakah betul-betul ada niat tentang perencanaan untuk melakukan pembunuhan? Dia (pelaku) tahu tidak bahayanya metanol? Itu yang masih kami telusuri,” kata Komjen Ari di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Pasalnya kasus peredaran minuman keras oplosan telah menelan banyak korban jiwa. Di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat saja tercatat korban tewas mencapai 44 orang dalam kasus ini.

Tak hanya Pasal 340 KUHP, para pelaku juga akan dijerat dengan Pasal 204 KUHP tentang perbuatan melawan hukum karena menjual barang yang membahayakan jiwa dan kesehatan.

Dalam kasus peredaran minuman keras oplosan selama ini, polisi menjerat pelaku dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan saja. Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus minuman keras oplosan cap Ginseng yang mengakibatkann 44 orang penenggaknya tewas di Cicalengka.

Keempat tersangka adalah pemilik pabrik minuman keras oplosan, Samsudin Simbolon, istri Samsudin yakni HM serta W dan JS sebagai agen penjualan minuman keras tersebut.

sumber: Antara/ republika

Tembilahan, detikriau.org – Y (17), dijemput petugas kepolisian ditempat persembunyiaannya di jalan Pelajar Tembilahan. Remaja tanggung ini dilaporkan atas tindak asusila hingga menyebabkan korbannya hamil dan lari dari tanggungjawab. Kamis (19/4/2018)

“Pelaku dilaporkan oleh abang kandung korban yang berinisial RH”, Sampaikan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Christian Rony, S.I.K., M.H., melalui Kasat Reskrim AKP M. Adhi Makayasa, S.H., S.I.K

Ikhwal kisahnya diterangkan AKP Adhi, Y membuka cerita kepada abang ipar korban Mi, warga Tembilahan Hulu, bahwa korban, sebut saja bunga (14) sedang hamil akibat perbuatannya. Pengakuan ini kemudian disampaikan Mi kepada abang kandung korban, RH.

Mengetahui informasi tersebut, RH beserta keluarga korban awalnya menempuh jalan musyawarah memintakan pertanggungjawaban. sayangnya, Y ternyata sudah memiliki seorang istri yang dinikahinya secara siri, pun sebelumnya juga diketahui sudah hamil terlebih dahulu.

Jalan buntu dan akhirnya dilaporkan kepada petugas kepolisian.

Hasil pemeriksaan awal, diterangkan AKP Adhi, tersangka mengakui melakukan perbuatan bak suami istri dengan korban sejak November – Desember 2017.

Pemeriksaan medis, kehamilan korban memasuki usia 5,5 bulan. Y harusnya disangkakan dengan Pasal 81 UU no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan minimal 5 tahun.

“Namun karena tersangka masih berumur 17 tahun, diberlakukan UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak”, tutup AKP Adhi./ Am